Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial, namun pemungutannya kurang maksimal, penyebabnya antara lain terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, iklim usaha yang kurang kondusif, masih tingginya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Pemeriksa. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya tersebut perlu dilaksanakan pemeriksaan. Agar pemeriksaan mencapai sasaran perlu dikelola dalam bentuk Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran.Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan Sistem Pemeriksaan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II, menganalisa penerapan Sistem Pemeriksaan yang berlaku seperti program pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan kerta kerja pemeriksaan serta menganalisis hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan pemeriksaan pajak Hotel dan Restoran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analysis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dan hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut."

"Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah.Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor.Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB.Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan."

"Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT).Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli.Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum.Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT."

"Taxation connects closely with accounting. Books of account form compulsory information for taxpayers who complete annual income tax returns in full and correctly and serves as evidence if tax officers conduct any inspection for the purpose of testing compliance with tax obligations. The amount of income which is arrived at according to the taxpayer's books of account on the basis of financial accounting will differ from that arrived at on the basis of tax regulations.

The author of this thesis attempts to describe the reasons for the need to apply FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD STATEMENT No. 46 to commercial financial statements and the basic differences between financial statements for commercial and fiscal purposes, In addition, the author attempts to analyze the problems which arise in connection with the application above for the purpose of arriving at the amount of income tax taxpayers should pay, describe the efforts which are made by the Directorate General of Taxation to deal with the different ways the statement above is applied and discuss to what extent such efforts have been capable of achieving the goals concerned.

Based upon the theories postulated by economists and tax experts, the statement above contains three permitted methods to allocate income tax charges of a firm for a particular time period: deferred method, asset-liability method and net-of-tax method. The three methods are currently applied in financial statements.

The research for this thesis employs an analytical descriptive method for which data is gathered through libraries where books, regulations, scientific media are found, and in-depth interviews with the relevant parties, namely tax authorities, tax consultants and public accountants.

From discussions a conclusion is made that from the point of view of an accountant, accounts apply several methods to allocate revenues so that income tax charges are matched with the relevant revenues. The matching method may be applied directly and indirectly through the deferment of revenue recognition periods. In direct matching, income taxation is allocated by employing the net-oftax method. In matching through the deferment of revenue recognition periods, deferred method and liability methods are used. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD STATEMENT No. 46 which is issued by the Indonesian Society of Accountants employs the liability method which is also known as the asset liability method. The method has been selected upon considering its advantages and disadvantages. A direct benefit which a firm enjoys through the application of the statement is found in the preparation of its financial statement: this financial statement may serve as both a tax return which is known as a special tax return for tax interests which differ from those for commercial financial statements. A financial statement which is prepared on the basis of Statement No. 46 above helps the Directorate General of Taxation in the application of the self-assessment system for tax calculations and reporting. Such a financial statement clearly reveals any temporary and permanent differences and their impact on current and subsequent years.

This represents the basic concept of the self-assessment method which requires taxpayers to reveal in full their tax charges and tax charges outstanding. In practice, financial statements which are prepared under Statement No. 46 contain recognized tax charges in detail by tax type, recognized tax liabilities as at the date of the balance sheet in question and any excess tax payments which may be refunded or re-compensated. Such financial statements also separate revenues which are not subject to withholding taxation. Annual tax returns are used to help detect the level of compliance by taxpayers with their tax liabilities. Through the self-assessment method above, taxpayers are entrusted with the calculation, depositing and reporting of their own tax obligations. In order to arrive at their tax-liable income, taxpayers must maintain good accounting records. Notwithstanding the fact that it has been optional to apply them since January 1, 1995, as set out in paragraph 77 of FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD STATEMENT No. 16, deferred taxes are new to Indonesia and, therefore, unusual to it. Statement No. 46 above which has been issued by the Indonesian Society of Accountants refers to the asset-liability or balance sheet approach. It is expected that the application of this statement will produce accurate financial statements so that any taxation outstanding will be accurate as well.

In order to deal with the problems associated with the application of Statement No. 46, it is recommended that the Society above in conjunction with the Directorate General of Taxation make public the ways fiscal financial statements are prepared and presented in accordance with Statement No. 46 due to the fact that such financial statements reflect more openness on the part of taxpayers with respect to the calculation and payment of any income taxation outstanding and comply with the principles of the self-assessment method. In addition, tax officers shall be provided with training courses on income tax accounting so that disputes may be reduced."

"Economic crisis has opened new crisis in the banking field. The main functions of banking as an inter-mediation to be paralyzed. This was started when deregulation in the banking field was misused by entrepreneurs as exploiter tool of social liquidity. Further, social fund was used for private interest or their venture group's interest. Due to great number of non performing loan in the bank balance, mostly banks unable to pay its obligations (insolvent), which then triggers social fund drawing all at once (rush) in almost entire banks. Fund drawing in huge amount and all at once made bank hard in providing money in cash, so social trust to the banking and governmental institutions grew to decline.

Those above matters, caused a pressure to the Rupiah currency grew to increase, so that a rate of exchange of Rupiah currency to the other foreign currencies (mainly to the United States Dollar currency) grew to become weak. The decrease of a rate of exchange of Rupiah currency caused highly burden for most of corporations in Indonesia.

In order to reduce the losses of rate of exchange difference and bookkeeping administration burden, a firm that often perform transaction by using foreign currency, most of them, changed their entry implementation became using United States Dollar currency.

By the issue of common termination between Director General of Taxation and Director General of Budget, No. KEP-306/PJ/1999 on September 11, 199 about Ways of Income Tax Payment within United States Dollar Currency, income tax payment in articles 25 and 29 and also the Final income tax paid individually by taxpayers who has gained a license of implementing bookkeeping in English language and in United States Dollar currency, had to be conducted within the calculation of United States Dollar currency.

On the basis of above discussion, what is become main problems within this thesis writing are, viewing Tax Payments administration within United States Dollar currency; whether the administration has been performed well and whether the existing regulations has supported the administration. Evaluation and analysis were done mainly by comparing between Tax Payments administration within United States dollar currency and Tax Payments administration within Rupiah currency.

This thesis aimed at explaining and analyzing the emerging problems related to Tax Payments administration within United States dollar currency if it was compared with Tax Payments administration within rupiah currency. Accounting for Director General of Taxation attempts to overcome those problems and analyzing the probabilities of efforts to be executed.

This thesis used analysis descriptive research method. Meanwhile, data collection technique used were library research and field study by mean doing an interview toward related parties.

Based upon result of the research, it has been drawn that the absence of Tax Information System menu for Tax Payments administration within United States Dollar currency has caused administration to be executed manually, which of course, adding clerical burden and also has enlarged human error likelihood. To overcome those matters, KPP PMA III able to make a simple plan outside Tax Information System integrated in entire sections.

Other weaknesses are, there are no stipulations regulating the issue of STPISKP within United States dollar currency. It should as soon as possible, a stipulation organizing the issue of SKP be made within United States Dollar currency so that there is a uniformity of STP/SKP form and able to be made a legal protect for executor staffs at KPP."

"By the presence of the globalization of world economics, it has increased economics integration and created global economic order eliminating economical relation barriers and created a dependence, so that a state unable to economically meet its own needs. Global economic relations, which initially merely consisted of good exchange, has been followed by the migration of human resources and capital transaction and service across state border. It grew to serve in the international economic battle, so it promoted the creation of multinational corporations carrying out their activities in various countries, especially to perform an international investment.

Viewed from perspective of foreign state as an investor, those investors will perform investment in several chosen shapes, which each owned different investment consequences. In general, those investment shapes, among them are:

1. Whether those investments are in the form of Permanent Establishment. If this model is selected, then those investors will expect its administration fluency/business development existed in its country.

2. Whether those investment are in the form of Subsidiary Company in Indonesia. If this model is selected, then those investors will expect dividend as a yield of those investments.

This thesis aimed at understanding what exactly are taxes aspects affecting the selection of venture form between Permanent Establishment or Subsidiary Company, and also observing the influence of tax treaty in order to the retrenchment of international tax burden.

Method used within this thesis was analytic descriptive one. Research was conducted through library research toward many literature books, home and international tax regulations, scientific works, journals, internet, and other written sources. In order to complete those library research, the author also has performed the calculation of income tax burden to the four treaty partner states.

Out of discussion result, it could be drawn a conclusion that, by understanding the international tax aspects, both upon taxes stipulation in source state and taxes stipulation in domicile state, and also the prevailing tax treaty between two countries, a tax burden having to be born by home enterprise so that it could be selected a representative corporation. The selection of corporation, whether it will in the form of subsidiary company or in the form of Permanent Establishment, did not enough by considering merely income tax burden, but also it had to be supported by concerning each profit of corporation in the relation to international tax planning."

"Dalam Kontrak Production Sharing, hasil bagi seluruh kegiatan operasi penambangan minyak yang berupa minyak mentah, akan dibagi antara Pemerintah dengan Kontraktor dengan proporsi yang sudah ditentukan dalam kontrak. Bagian kontraktor (contractor's share) tersebut sudah termasuk pembayaran pajak. Bagian kontraktor akan selalu sama walaupun tarif pajaknya berubah.Dalam aktivitasnya di Indonesia, sangat memungkinkan diperolehnya tambahan kemampuan ekonomis dari kegiatan dan modal atau asset yang dimiliki atau dikuasai oleh kontraktor, baik yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasi penambangan minyak dan gas bumi dalam Kontrak Production Sharing. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan adalah penghasilan yang harus dikenai pajak.Di dalam Kontrak Production Sharing dengan bentuk Joint Operating Body (PSC-JOB), Pertamina mempunyai partisipasi kepemilikan (Pertamina Participating Interest) pada operasi Kontraktor dengan perbandingan sebesar 50 : 50. Dengan adanya partisipasi kepemilikan tersebut, Pertamina ikut menanggung biaya-biaya yang diperlukan dalam operasi di suatu Wilayah Kerja Pertambangan yang dikerjakan bersama antara Kontraktor dan Pertamina. Karena Pertamina belum bisa melaksanakan kewajiban pendanaan untuk keperluan operasi tersebut, maka Kontraktor akan menalangi terlebih dahulu seluruh biaya operasi yang menjadi tanggung jawab Pertamina. Apabila atas Wilayah Kerja Pertambangan yang dioperasikan bersama tersebut sudah berproduksi, maka Pertamina akan mengembalikan biaya operasi yang menjadi tanggung jawabnya dalam bentuk minyak mentah (crude oil) ditambah dengan sejumlah tambahan minyak mentah. Sejumlah tambahan minyak mentah yang diberikan kepada kontaktor sebagai kompensasi atas menalangi dana operasi yang menjadi tanggung jawab Pertatnina inilah yang dalam Kontrak Production Sharing disebut uplift.Dalam pelaksanaan di lapangan masih terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dengan Kontraktor mengenai perlakuan perpajakan atas uplift. Kontraktor tidak bersedia dikenakan pajak atas uplift dengan alasan bahwa uplift tersebut tidak ada hubungannya dengan operasi perminyakan (petroleum operation) dan bukan merupakan insentif bagi Kontraktor. Alasan lain yang dikemukakan oleh Kontraktor atas ketidaksetujuannya dikenakan pajak atas uplift adalah berdasarkan kontrak. hasil minyak yang diperoleh Kontraktor adalah sudah termasuk pajak (include tax). Di pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan pajak penghasilan yang tepat atas uplift. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang penghasilan dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pemilihan tipe ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti apakan uplift memenuhi konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dan apabila memenuhi konsep penghasilan bagaimanakah perlakuan perpajakan yang tepat atas uplift tersebut serta menganalisis permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasi perlakuan perpajakan di lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa uplift memenuhi konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan perlakuan perpajakan yang tepat atas uplift adalah dikenakan pajak berdasarkan basis netto dengan tarif pajak sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan karena timbulnya uplift terdapat hubungan efektif kegiatan usaha kontraktor sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, maka uplift merupakan bagian dari business income dan suatu bentuk usaha tetap. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghasilan atas uplift merupakan potensi pajak dari sektor minyak dan gas bumi yang belum tergali karena berdasarkan mekanisme pembagian hasil berdasarkan kontrak, uplift belum dimasukkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Kendala dalam dalam mengenakan pajak atas uplift karena adanya peraturan khusus (lex specialis) berupa Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan formal dan material yang masih berlaku sarnpai sekarang.Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah seyogyanya ada harmonisasi antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan teknis dalam kontrak dan peraturan pelaksanaan yang mengatur ketentuan formal dan material perpajakan dalam pelaksanaan kontrak, dan menerbitkan penegasan mengenai pelakuan perpajakan atas uplift serta mengganti Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan formal pemenuhan kewajiban pajak Kontraktor Production Sharing.

---

According to the law of Natural Oil and Gas in a Production sharing contract in Indonesia, the total production of all oil-mining operations, which is crude oil, is to be shared between the Government and the contractor with agreed proportion as outlined in the contract The contractor's share includes tax and it will remain the same even though the tax tariff would change.

In Indonesia, it is possible to get an economical added value from the activity conducted and from the capital or the assets owned or dominated by the contractor, which are either directly or not-directly involved in the natural oil and gas mining operation in the Production Sharing contract. According to the Tax Law and Regulations, the economical added value is considered as a taxable income.

According to the Production Sharing Contract - Joint Operating Body (P SC-JOB), Pertamina holds the participating interest of the contractor's operation with 50:50 proportion/comparison. Therefore, Pertamina is also responsible for the operational costs that may occur in the oil field, where they conduct the activity together. Should Pertamina is not able to take the financial responsibility during the operation; the contractor may give them an advance on the operational costs. Once the mine produces oil, Pertamina will then be responsible to pay all advances back to the contractor in a form of crude oil production plus some additional crude oil. This additional crude oil is compensation from Pertamina given to the contractor for giving them advances. In the Production Sharing Contract term, this compensation is called Uplift.

In the implementation in the field, there is a dispute over the tax for uplift between the Government (in this case is the Directorate General of Tax) and the contractor. Contractor refuses to pay tax on uplift because according to them, uplift has nothing to do with the petroleum operation and it is not an incentive either. In addition, according to the contract, the oil production received by the contractor is including tax. While in the Directorate General of Tax itself, there are also pros and cons about what most suitable income tax that should be charged to uplift. This is the main topic of this research.

The type of research used here is descriptive analysis. The consideration of using this type is to find out whether Uplift complies with the income concept according to the Income Tax Regulation. If so, then what would be the most suitable tax assessment for uplift, also, the analysis of the problem that may occur during implementation. The data of this research was collected from book references and through interview in the field.

Research showed that uplift complies with the income concept according to the Income Tax Regulation (Law). The most suitable tax assessment on uplift is a net basis tax with tariff as outlined in the Article 17 of Income Tax Regulation. Since the uplift occurred as a result of an effective activity conducted by the contractor as a fixed business in Indonesia, therefore, uplift is considered as part of the business income of a fixed business.

Research also showed that the income of uplift is potency for tax from natural oil and gas, which have not been explored yet, because, according to the sharing contract mechanism, uplift is not yet included in the taxable income roll. The problem is because there is a special rule (lex specialist) that still valid, that is Finance Ministerial Decree about formal regulation and material.

Based on the research, it is suggested that there should be a harmony between the tax and technical regulations in the contract and the implementation regulations that should outline the formal policy as well as the tax. Also, to issue a regulation about tax on uplift and to replace the existing Finance Ministerial Decree about the tax responsibility of a contractor in the Production Sharing contract."

"In addition to being individual persons, medical doctors form part of hospital personnel who are given particular income, commonly called as honorarium, by the hospitals concerned. Tax regulations classify this honorarium into income earned on specific services, which is subject to separate rules under Director General of Taxation Decree number KEP-545/PJ/2000 regarding the Guidelines for the Withholding, Deposit and Reporting of Art. 21 and Art 26 Income Taxes in connection with individual persons' occupations, services and activities.

The research concerned the issue on whether the process of the collection of the Art 21 Income Tax on the honorariums given to medical doctors who practice at hospitals fulfills good collection practices and the problems associated with such collection in the completion of individual persons' annual tax returns.

The author has employed analytical and descriptive qualitative research method as he would likc to obtain a comprehensive and in-depth picture on the issue and problems above through data gathering and thorough interviews with the related parties: hospitals, medical doctors who practice there, Indonesian Medical Association, the Director General of Medical Services and officials at the Directorate General of Taxation as regulators.

Based upon the interviews with the hospitals, doctors and officials above, it is found that hospitals collect Art. 21 Income Tax on the basis of the decree above such that the doctors concerned have made overpayments. As a farther result, it is deemed necessary for the Directorate General of Taxation to review such overpayments with an aim to test the doctors' tax compliance.

Based on the results of the analysis into the issue on whether tax collection principles are fulfilled, the author concludes that not all the provisions of the decree above meet these principles due to the fact that the provisions lack the principles of vertical and horizontal equality such that medical doctors are given privileges over other personal taxpayers. With respect to the principles of certainty, the provisions lack the certainty regarding the amount of taxes outstanding while there is certainty regarding tax subjects, objects and convenience. With respect to efficiency, or microeconomics, no detailed measurement can be found while the relevant macroeconomic measurements have been found. With respect to convenience, good collection principles have been met given taxes on medical doctors' honorariums is withheld at a convenient time, at the time of their receipt by the doctors concerned from hospitals.

Hence, it is deemed necessary to improve the decree above so that all the principles of good tax collection will be met by means of determining an equal percentage of net income to and using the same net subtracted as used in Director General of Taxation Decree number KEP-5361P3/2000 and the progressive rates in accordance with Article 17 of the Income Tax Law. In addition, the government needs to raise the awareness of medical doctors of their tax obligations through such manners as more supervision on tax officials, better coordination with the related government department, in this matter the Department of Health and correct and sustained dissemination of tax regulations."

"Tax is one of source of national revenue. Target and realization of national tax revenue increased year by year. Directorate General of Taxes implemented taxpayer extensive activity as an effort to increase tax revenue. In this way, the first result is adding the number of taxpayer, and later will increasing the number of tax revenue significantly.

This research is doing to evaluate the taxpayer extensive activity as an effort to increase tax revenue at Tax Service Office (KPP) Jakarta Kelapa Gading. KPP Jakarta Kelapa Gading is taken as a research object because the increasing target of tax revenue and number of new taxpayer significantly year by year. Also in working area of KPP Jakarta Kelapa Gading could be seen that economic infrastructures and real estates growth rapidly.

The objectives of this research are knowing the procedures of taxpayer extensive activity at KPP Jakarta Kelapa Gading, explaining and analyzing the implementations of taxpayer extensive activity in order to get the certain objectives, explaining the problems that appears in this activity and analyzing the efforts to handle them.

Descriptive analysis method is used in this study. Collecting data is doing by library research and field research by interviewing the competent informant.

This study concluded that taxpayer extensive activity has done according to the rules. The increasing target of new taxpayer and tax revenue from new taxpayer could be reach. But the compliance level of taxpayer is still low because only a few of new taxpayer that paying and reporting tax to KPP Jakarta Kelapa Gading.

In implementation of taxpayer extensive activity in KPP Jakarta Kelapa Gading officials found some problems, but they have done some efforts to handle it. If taxpayer extensive activity could be done as goad as possible and supported by relationship institutes, we hope that the number of new taxpayer could increase followed by increasing tax revenue and tax compliance from the new taxpayers."

"If Indonesia would actually like to see state finance self-sufficient, domestic revenues must b e made the main sources. Hence, the role of taxes which form one of these sources must be enhanced. For this purpose, the Directorate General of Taxation must at all times make efforts to improve its role through such manners as higher levels of efficiency and effectiveness in tax administration.The subject of discussion in this thesis is whether tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office which falls under the auspices of the Directorate has been carried out effectively and efficiently and which factors affect such effectiveness and efficiency. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness and efficiency of tax administration at the office above and identify which factors affect them and give recommendations for improvement.This thesis employs theories which relate to tax systems, tax policies, tax laws, tax administration and its performance measurements from the perspectives of effectiveness and efficiency with respect to activities which are conducted under an organizational system.The author has employed a descriptive and analytical method whereby data has been gathered through both desk research as well as field research for which interviews have been conducted with the parties involved.From discussions, a conclusion has been made that in general tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office has been performed in a fairly effective and efficient manner, notwithstanding the fact that several elements of tax administration have been found not to be implemented as such. Based upon the tax effort index, the office should be deemed to be inefficient in reaching its tax target revenues. Based upon the tax efficiency ratio, it has not effectively administered taxes in terms of taxpayer registration, processing of tax returns, payment supervision, delivery of letters of warnings, warrants, and letters of order for seizure, issuance of letters of objection, tax determination in comparison with applications for refund, issuance of tax inspection letters, in comparison with those proposed, issuance of tax inspection reports in comparison with the tax inspection letters issued, inspection results in comparison with the tax inspection letters issued and the time period for the conduct of inspections.With respect to the matters above, the author recommends the following improvements: delivery of letters of warnings in accordance with the applicable regulations, timely processing of tax returns, increased activity to collect back payments, issuance of letters of warnings of delay in the delivery of tax returns, immediate issuance of warrants, letters of order for seizure following letters of warnings which have been due but unpaid for, enhanced quality of inspections and the relevant supervisory activities."