Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan pada perempuan pekerja rumah tangga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Penulis melakukan analisis pada data sekunder berupa dokumentasi kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang berasal dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian dianalisis berlandaskan pada teori feminis sosialis, konsep kekerasan berbasis gender dan kekerasan struktural. Hasil karya akhir ini menunjukan bahwa adanya kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender dan merupakan bentuk dari adanya kekerasan struktural yang kemudian membuat perempuan teralienasi di masyarakat dan berada dalam lingkup kemiskinan karena tidak ada pengakuan terkait pekerjaan yang mereka lakukan baik dari masyarakat maupun negara.

---

This thesis aims to find out how violence against women domestic workers considered as a form of gender based violence. The author conducted a analysis based on secondary data in the form of documentation of cases in violence against domestic workers from National Comission on Violence Against Women which was then analyzed based on socialist feminist theory, the concept of gender based violence and structural violence.

These outcomes of this study indicate that there is violence against women domestic workers who are part of gender-based violence and are a form of structural violence that makes women segregated in society and live in poverty because there is no acknowledgment related to the work they do either from the public or the state."

"Penulisan ini berfokus pada proses pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Proses pembuatan tersebut, mempengaruhi proses pengambilan keputusan rekomendasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), proses pengambilan keputusan tersebut yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi pertimbangan pengambilan keputusan oleh aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Provinsi Banten. Masalah penulisan ini dilandasi pada fenomena pemberian rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menghasilkan penempatan ABH di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Metode yang digunakan adalah data sekunder, data yang ditemukan kemudian dilakukan pengkategorisasian dan dilakukan uji tabulasi silang antar indikator yang ada di Litmas, indikator tersebut adalah usia anak, jenis kelamin anak, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan anak, jenis kelamin Pembimbing Kemasyarakatan, pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) disilangkan dengan jenis rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hasil uji tabulasi silang dianalisis menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, dan teori peacemaking criminology.

---

The focus of this study is the process of making community research (Litmas) conducted by Community Counselors (PK) from the Correctional Center and the factors behind it. The process of making, influences the decision-making process carried out by the Community Advisor (PK) on children in conflict with the law (ABH), the decisionmaking process is carried out by Community Guidance (PK) to make decisions about requests by judicial actors.

The method used is secondary data, the data found are then categorized and cross tabulation tests are carried out between indicators in the Litmas, these indicators are the age of the child, the sex of the child, the type of violation committed by the child, the sex of the PK, the education of PK, crossed with the types of recommendations given by Community Counselors (PK). The results of cross tabulation tests were analyzed using the best interest principles for children, restorative justice approaches, and peacemaking criminology theory. "

"ABSTRAKKebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terhambat pemenuhannya ketika seseorang masuk dalam lapas untuk menjalani masa pidananya. Pemenuhan kebutuhan seksual di lapas dilakukan dengan hubungan sesama jenis, menggunakan media binatang, masturbasi dan dengan lawan jenis dengan memanfaatkan jam kunjungan dan akomodasi petugas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pola adaptasi narapidana dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya di lapas, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan seksual serta efektivitas hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dalam mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Instrument penelitian menggunakan kuesioner terhadap 100 sampel penelitian yaitu narapidana laki-laki di Lapas Klas I Cipinang. Data diolah dan dianalisis dengan menggunaan software SPSS versi 17.0.Tesis ini membahas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang terhambat selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut narapidana melakukan pola-pola adaptasi yaitu konformitas, innovasi, ritualisme, retreatisme dan rebellion.Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola adaptasi seksual yang dominan adalah konformitas, artinya narapidana memilih untuk mengikuti program pembinaan dalam lapas selama menjalani masa pidananya hingga tiba saatnya sesuai dengan tahapan pembinaan memperoleh hak, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan seksual, pada pola adaptasi konformitas juga menunjukan bahwa karakteristik sosial demografi pendidikan menyumbang paling besar dalam menentukan perilaku konformitas, sehingga disarankan pihak lapas dalam menyelenggarakan program pembinaan di lapas dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan narapidana sehingga program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tepat sasaran.

---

ABSTRACTSexual needs is one of the basic human need fulfillment was thwarted when a man entered the prison to undergo the criminal. Sexual fulfillment in prisons conducted by same-sex relationships, using the media beast, masturbation, and with the opposite sex by using visiting hours and staff accommodation.The purpose of this research is to determine the forms of adaptation patterns in a prisoners' sexual needs met in prison, constraints faced in fulfilling the sexual needs and the effectiveness of the rights of Visiting Family Leave (CMK) to accommodate the sexual needs of prisoners. This research is a quantitative study with descriptive design. Instrument research used a questionnaire to study 100 samples of male inmates in prisons Class I Cipinang. Data is processed and analyzed with the software uses the SPSS version 17.0.This thesis describes the fulfillment of sexual needs inmates who serve time delayed during the criminal in the penitentiary, so to meet the sexual needs of the inmates do the patterns of adaptation is conformity, innovation, ritualism, retreatisme and rebellion.The research states that the pattern of the dominant sexual adaptation is conformity, which means that inmates choose to follow the guidance program in prison for the criminal to live until the time according to the stage of getting the right coaching, particularly in the fulfillment of sexual needs, in conformity adaptation patterns also indicate that social characteristics demographics of education contributed most in determining the behavior of conformity, so recommended within the prison service training programs conducted in prisons conducted by looking at the prisoners' educational background so that the personality development programs and targeted promotion of independence."

"Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah tentang keterbatasan anggaran item PKK narapidana di Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang dimana sementara ini pemerintah hanya mampu menganggarkan seadanya. Atas permasalahan tersebut diatas ingin diketahui; Apa saja problema Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana ? dan Apa saja solusi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang, terkait dengan kondisi keterbatasan anggaran item PKK narapidana agar pembinaan tetap optimal ? Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir tesis adalah teori kebijakan publik dan teori kebijakan kriminal yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang suatu problema dan solusi yang dialami dan dilakukan oleh Lapas Klas I Tangerang dan Lapas Anak Pria Tangerang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa permasalahan / problema dalam hal PKK narapidana tidak pernah menjadi bahan formulasi, dan solusi yang dilakukan pun tidak pernah menjadi bahan evaluasi untuk penentuan kebijakan yang berikutnya. Di satu pihak dimana suatu kebijakan publik seharusnya melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi, namun pada kenyataan yang ada di lapas formulasi berjalan sendiri, implementasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan evaluasi juga berjalan sendiri. Sehingga kondisi keterbatasan anggaran dan permasalahan PKK belum dapat diatasi secara baik.Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran/rekomendasi; bahwa untuk menyiasati keterbatasan anggaran item PKK narapidana, pada kedua lapas tersebut perlu lebih banyak lagi membangun jejaring untuk kerjasama / kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberi peluang pada terselenggaranya PKK yang lebih baik. Agar dibuat regulasi yang mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama dengan kegiatan PKK narapidana mengalokasikan pula anggaran kegiatan instansinya untuk PKK narapidana.

---

The issue which lifted in this thesis is about the budget limitation of Personal Guidance and Independent's (PKK) Item for the Inmates in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang, which is the government so far only capable providing limited budget. Based on problem above, this thesis try to examine what are the problem in those prison that cause by the limited budget for PKK? Then what the solution offer by those prison in order to optimalized the use of that limited budget for inmates guidance.The thesis use the theory of public policy and theory of criminal policy to explain the way of think. The research use the descriptive qualitative research method because that method could give a clearer perspective and give a vast information about the problems and the solution which occurs in First Class Prison of Tangerang and Prison for Male Juvenile of Tangerang.The research indicates that the problems never been formulated, and the solution that been done never became an evalution for the decision of next policy. On the other hand, a public policy should be through the process of formulation, implementation, and evaluation, but on the reality, each of those process occurs partially, not as a whole process. Thus, the condition of limited budget and the problems in PKK is not yet being taken with good. Based on the above explanation, the writer come up with an sugestion and recomendation that in order to overcome the limited budget of PKK item, in both of prison mentioned above needs to make more a cooperation or partnership with the other party that could bring an opportunity to held a better PKK programmes. The regulation needed for the government institution which have the same function and main duty of the PKK programmes to allocate the budget for the PKK programmes for inmates."

"Penelitian ini berfokus pada Penilaian Mantan Peserta Program Criminon dan Therapeutic Community (TC) tentang Efektifitas Pembinaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Ulang Narkotika dengan membandingkan antara program Criminon dan Therapeutic Community (TC). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskripsi analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan dari program Criminon dan Therapeutic Community (TC). Lebih lanjut penilaian mantan peserta tentang efektifitas yang dianalisis termasuk perbandingan dan frekuensinya terhadap pelaksanaan pembinaan Criminon dan Therapeutic Community (TC) dengan mengumpulkan data responden dari mantan klien pemasyarakatan melalui pengambilan sampel secara aksidental.Hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkotika, berdasarkan asumsi penilaian mantan peserta Criminon dan Therapeutic Community (TC) bahwa efektifitas tertinggi pada program Therapeutic Community (TC). Metode Criminon memiliki nilai rata-rata 3.207, sedangkan metode Therapeutic Community (TC) memiliki rata-rata nilai 3.376. Artinya bahwa perbandingan antara program Criminon dengan program Therapeutic Community (TC) tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal efektifitas pembinaan karena derajat signifikansi (0,109) lebih besar dari nilai alpha (0,025) dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari analisis perbandingan dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan adalah sekitar 95% responden menyatakan sangat baik (sangat efektif) dan sekitar 5% menyatakan tidak baik.

---

This research focus on Assessment Ex Participants of Criminon and Therapeutic Community (TC) for Assessment about the effectiviness of rehabilitation of re-use of narcotics by comparing between programs Criminon and Therapeutic Community (TC). This research is quantitative research design with descriptive analysis.Focus of this research is the analysis of effectivenees Assessment ex participants of treatment Criminon and Therapeutic Community (TC). Further, the effectiveness assessment were analyzed included comparation and frequency to treatment Criminon and Therapeutic Community (TC) which is by collecting of via questionnaire with acsidentail sampling.The research results are dislosed that the level of effectiveness assessment ex participants of treatment rehabilitation reprevention of narcotics, based on assumption assessment ex participants of Criminon and Therapeutic Community (TC) that effectivities cycle of Therapeutic Community (TC).Methode Criminon has mean score 3,207 methode Therapeutic Community (TC) has mean score 3,376. Meaning that comparation between programe Criminon with programe Therapeutic Community (TC) not difference that signification in many things effectiveness of treatment because degree of signification (0,109) more bigger than alpha (0,025) with level of confidence 95%. From comparative analysis and frequency get an average percentage of assessment ex participants about the effectiveness are around 95% respondents said very excellent and about 5% said is not good enough."

"Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada PKT RSCM. Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan berlakunya tanggal 22 September 2004, mengamanatkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Namun belum banyak perempuan yang mengetahui hal ini, karena Undang-undang PKDRT masih baru. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dijelaskan peneliti berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, tentang kebutuhan korban yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perhatian segera (keselamatan dan perlindungan), (2) terus menerus dukungan dan informasi,(3) representasi atau perwakilan formal di pengadilan,(4) restitusi dan kompensasi, dan (5) peran penting awal polisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat untuk dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman tentang kesulitan mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM . Hasil penelitian diketahui bahwa belum seluruhnya kebutuhan korban dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT, pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna, Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

---

This thesis explores how the implementation of protection and service to women victims of domestic violence at the CCP RSCM. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence which was ratified into force on 22 September 2004, mandated that victims of domestic violence are entitled to protection and health services. But not many women know this, because the Domestic Violence Act was still new. Implementation of protection and service to victims of domestic violence based on the ideas explained researcher Joanna Shapland, about the needs of victims who need to be considered include: (1) immediate attention (the safety and protection), (2) ongoing support and information, (3) formal representation or representation in court, (4) restitution and compensation, and (5) an important role early police. This research is qualitative research by conducting observations involved to be able to obtain direct experience and understanding of the difficulties regarding the implementation of protection and victim services at the CCP RSCM. The results showed that not all the needs of victims can be implemented. The results suggested that the government in this case the Ministry of Women more active in conducting education and socialization of Domestic Violence Act, the government must consider or provide a budget for the operation of the CCP to make it more efficient RSCM, Domestic Violence Act must first understand its implementation by law enforcement agencies."

"Penelitian ini mengangkat masalah praktek adat larian yang ada di Lampung. Adat larian atau sebambangan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang dilakukan suka sama suka atau sebambangan dan yang dilakukan secara paksa atau nunggang. Praktek adat larian terutama yang dilakukan secara paksa ternyata mengakibatkan terjadinya konflik nilai diantara pihak yang terlibat didalamnya. Konflik yang terjadi ini tidak hanya melibatkan pihak suku asli dan pendatang namun juga terjadi diantara suku Lampung itu sendiri. Permasalahan ini kemudian menjadi semakin unik ketika ada peran hukum adat dan hukum pidana dalam penyelesaiannya.

---

This research is tried to describe the implementation of adat larian in Lampung. Adat larian can be dividing into two forms, elopement (sebambangan) and marriage by abduction (nunggang). Apparently the implementation of adat larian especially nunggang made conflict between the actors that involved in it. This conflict involves not only the origin group and the migrants but this conflict happened in the origin group too. This phenomenon is become more unique when the ancient law and the criminal law take place to solve this problem."