Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal. Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran. Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan liberalisasi yang berjalan pada dekade 1983 sampai dengan 1993 di Indonesia, dimana pada masa yang sama teijadi indikasi pemusatan kekuasaan dari rezim otoriter. Untuk melihat pengaruh liberalisasi yang dijalankan melalui proses penyesuaian struktural dalam konteks politik Indonesia, diperlukan pandangan mengenai konfigurasi elit, jaringan elit serta bagaimana elit-elit tersebut berinteraksi dalam memberi respons terhadap tekanan eksternal seperti menjalankan kebijaksanaan deregulasi. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu politik khususnya dalam memberikan wacana liberalisasi dalam bentuk proses penyesuaian structural yang teijadi pada negara dengan rezim yang otoriter dan sistem kekuasaan yang terpusat, khususnya pada kasus Indonesia. Lebih jauh penelitian ini merupakan studi kasus yang melihat dimensi politik proses penyesuaian structural di Indonesia, dengan antara lain memperhatikan faktor eksternal terhadap penyusunan kebijaksanaan deregulasi, serta kepentingan yang terkandung di balik rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh lembaga keuangan Internasional kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dianalisa tekanan liberalisasi tersebut yang berhadapan dengan nisi dan kepentingan kekuatan-kekuatan politik domestik, dan cara kekuatan-kekuatan politik domestik tersebut menyelesaikannya.Dalam pandangan pimpinan negara pada saat itu, pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang mandiri memperoleh tantangan yang kuat dari dunia internasional. Penyesuaian struktural dalam beberapa segi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan internasional terhadap upaya Indonesia dalam melepaskan diri dari ketergantungan pada negara maju. Oleh karenanya, pelaksanaan penyesuaian struktural dijalankan secara pragmatis, dalam arti bahwa tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan misi kemandirian dan kepentingan elit, tanpa mengurangi kesan positif yang diterima oleh para pemrakarsa penyesuaian struktural seperti lembaga keuangan internasional dan negara-negara Barat pemberi donor.Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan penyesuaian struktural yang dilakukan secara pragmatis dan heterogen, timbul kebutuhan akan suatu mekanisme pengendalian yang terpusat, khususnya untuk mengatur kelompok-kelompok elit yang signifikan. Dalam hal ini kelompok teknokrat menjadi mesin berjalannya deregulasi, kelompok birokrat militer mengakomodasi strategi mandiri, serta kelompok pengusaha rente menghidupi kekuatan politik. Pengendalian ini dijalankan secara langsung dan solid di bawah pengaruh Presiden Soeharto yang menjadi pusat kekuasaan. Hubungan langsung dan terpusat dari setiap elit tersebut memunculkan perubahan fenomena, yaitu kapitalisme birokrat pada tahun 1970an bertransforrnasi menjadi kapitalisme kroni pada dasawarsa deregulasi."