Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah psikologis pada donor ginjal pascatransplantasi berhubungan dengan waktu pemulihan dan perbaikan fungsi yang lebih lama, dan faktor psikososial dapat memengaruhi kesehatan jiwa setelah prosedur transplantasi. Penelitian ini menilai gambaran psikopatologi donor ginjal pascatransplantasi, serta beberapa faktor yang ditemukan dapat memengaruhi perkembangan psikopatologi pada donor, yaitu mekanisme koping, temperamen, dan relasi donor-resipien. Studi potong lintang dilakukan dengan pengambilan data daring pada 93 donor ginjal pascatransplantasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Uji bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara psikopatologi dengan mekanisme koping, temperamen, dan relasi donor-resipien. Masalah emosi ditemukan pada 9,7%, gejala ansietas pada 8%, dan gejala depresi pada 2% donor. Mekanisme koping denial dan substance use berhubungan dengan masalah emosi, denial dan self distraction berhubungan dengan ansietas, sedangkan venting berhubungan dengan gejala depresi. Temperamen harm avoidance berhubungan dengan masalah emosi dan gejala ansietas. Tidak ditemukan hubungan bermakna antara relasi donor-resipien dengan psikopatologi. Penelitian ini menunjukkan perlunya dilakukan skrining psikopatologi pada donor ginjal pascatransplantasi. Skrining dapat menggunakan SRQ-20 untuk menilai masalah emosi, dan dapat menggunakan tambahan GAD-7 untuk menilai gejala ansietas. Identifikasi mekanisme koping dan adanya harm avoidance tinggi pada donor ginjal perlu diidentifikasi untuk merancang pendampingan psikiatri yang tepat.

---

Psychological problems in kidney donors are associated with longer recovery and return to daily functioning, and psychosocial factors may influence posttransplantation mental health. This study aims to provide the psychopathological profile in posttransplant kidney donors, as well as factors known to influence psychopathological development in donors: coping mechanism, temperament, and donor-recipient relationship. A cross sectional study was conducted having 93 posttransplant kidney donors in Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta completed online questionnaires. Bivariate tests assessed any associations between psychopathology and coping mechanisms, temperament, and donor-recipient relationship. This study found that emotional problems were identified in 9.7%, anxiety in 8%, and depressive symptoms in 2% donors. Denial and substance use were the coping mechanisms associated with emotional problems, denial and self distraction were associated with anxiety, while venting was associated with depressive symptoms. Harm avoidance was the temperament associated with emotional problems and anxiety. No significant association was found between donor-recipient relationship and psychopathology. This study highlighted the need for pscyhopathology screening in posttransplant kidney donors. Screening with SRQ-20 can identify any emotional problems, and employing an additional GAD-7 can further assess anxiety. Coping mechanisms and harm avoidance in kidney donors should be identified to better design psychiatric provisions."

"Latar Belakang: Evaluasi insanity defense merupakan pemeriksaan yang kompleks dan membutuhkan ketelitian. Evaluasi insanity defense sering dilakukan pada terdakwa kekerasan fisik dengan gangguan psikotik. Namun, rekomendasi evaluasi insanity defense pada terdakwa kekerasan fisik dengan gangguan psikotik masih terbatas. Tujuan: mengulas rekomendasi evaluasi insanity defense pada terdakwa pidana kekerasan fisik yang mengalami gangguan psikotik Metode: penelitian mencari artikel penelitian tanpa batasan waktu dari lima pangkalan data menggunakan kata kunci mencakup insanity defense, psychotic, dan evaluation. Peneliti kemudian menyaring hasil studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi Hasil: Dari 992 literatur, sembilan studi dilibatkan dalam analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mengevaluasi insanity defense berdasarkan hukum yang berlaku serta alat maupun instrumen yang digunakan. Pemeriksaan yang tidak inadekuat akan memberikan dampak negatif bagi pemeriksa maupun terdakwa. Simpulan: beberapa aspek penting perlu diperhatikan dalam evaluasi insanity defense yang masih menjadi tantangan untuk menegakkan hukum dengan tepat.

---

Background: The evaluation of insanity defense is a complex examination that requires precision. Insanity defense evaluations are often performed on offenders with psychotic disorders who commit physical violence. However, recommendations for evaluating the insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence remain limited Objective: To review recommendations for evaluating insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence Methods: The study searched for research articles without time limits from five databases using keywords including insanity defense, psychotic, and evaluation. Researchers then filter the study results on the basis of the inclusion and exclusion criteria Results: Of 992 pieces of literature, nine studies were included in the analysis. The results of the analysis show that there are still various challenges in evaluating insanity defense based on applicable law and the tools and instruments used. Inadequate examination will have a negative impact on both the examiner and the defendant. Conclusions: Several important aspects need to be considered in evaluating insanity defense for offenders with psychotic disorders who commit physical violence, which is still a challenge to enforce the law appropriately."

"Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas intelektual berkemungkinan besar tidak mendapat keadilan ketika terlibat dengan hukum. Penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana perlu perhatian khusus dalam menilai kesalahan yang dilakukannya. Penelitian ini berfokus untuk melihat ketentuan hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dan melihat pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Putusan No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Putusan No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, dan Putusan No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pikir hakim dalam pertimbangannya ketika memutus perkara yang melibatkan disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif pada beberapa putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim untuk memutus perkara disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana tidak mempunyai standar yang jelas, karena hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli dan melakukan penilaiannya sendiri. Kebebasan pada pertimbangan hakim tersebut membuat hukuman bagi disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana menjadi beragam dan tidak sesuai kebutuhan.

---

This study examines about Judge’s consideration towards disabled intellectuals who performed criminal offense. As a vulnerable group, the disabled intellectual minority have a high possibility to do not win any justice when they are involved into law. People with intellectual disabilities who commit criminal offense absolutely need more attentiveness from the Judge to evaluate their guilt. Furthermore, this research focuses on observing the law provision of a criminal procedure in Indonesia that regulates the Judge’s consideration for returning a verdict over any criminal case and the disabled intellectuals who has committed criminal offense that is assessed according to the Verdict No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Verdict No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Verdict No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, and Verdict No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Therefore, this research purposes to examine the Judge’s paradigm of consideration at determining a case which involves the disabled intellectuals as a suspect of criminal offense in Indonesia. In addition, this study uses normative jurisprudence methodology also comparative study that applied to examine the court judgement. Thus, the result of this study presents that the Judge’s consideration in order to determine a disabled intellectual’s criminal offense obtained unclear qualification for the reason that the Judge is able to exclude Expert’s testimony over returning a judgement. The independency of the Judge consideration generates various irrelevant punishments for disabled intellectual defendant."