Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembiayaan UKM adalah lebih baik jika diberikan dalam bentuk penyertaan atau ekuitas karena akan lebih mampu meningkatkan daya bertahan hidup UKM survivalship melalui proses belajar learning process dan mendorong inovasi. Lembaga Keuangan syariah idealnya menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan untuk kegiatan usaha. Sayangnya, selama beberapa decade beroperasi, lembaga keuangan syariah LKS sangat sedikit menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil dan lebih mengandalkan pembiayaan berbasis margin seperti murabahah cost plus financing dan ijarah sewa . Pembiayaan berbasis ekuitas untuk UKM atau perusahaan pemula start up firm umumnya disediakan oleh perusahaan modal ventura dan sejenisnya.Penelitian ini mengevaluasi kelayakan penggunaan akad ijarah sewa konversi bagi LKS untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan pada UKM. Akad ini diadaptasi dari model pembiayaan hutang konversi atau saham preferen konversi yang umumnya digunakan pada perusahaan modal ventura. Kontrak ijarah konversi merupakan kontrak penyewaan asset tetap untuk kegiatan usaha, dengan fitur dimana LKS dapat mengkonversi akad tersebut menjadi musyarakah dengan syarat tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi apakah pembiayaan bagi UKM akan menghasilkan return yang lebih tinggi bagi LKS jika dilakukan dengan skenario akad ijarah sewa konversi dibandingkan menggunakan skenario akad murabahah atau musyarakah.Kinerja UKM diukur menggunakan laba akuntansi, arus kas operasi dan tingkat pemulihan arus kas. Analisis dilakukan dengan metode simulasi terhadap 9 sembilan sektor UKM di Indonesia. Ditemukan bahwa kinerja akad ijarah konversi selalu lebih unggul dibandingkan akad murabahah ketika kinerja keuangan UKM diukur menggunakan setiap ukuran kinerja UKM. Akan tetapi, pembiayaan dengan skenario akad ijarah konversi tidak selalu lebih unggul dibandingkan pembiayaan dengan akad musyarakah kecuali pada sektor bernilai tambah rendah seperti pertanian dan utilitas.

---

SME financing through equity scheme should increase survivalship of this sector and increase innovation. Ideally, Islamic financial institutions suppose to provide profit and losss sharing or equity for business financing. But for decades, this kind of financing is not much, that Islamic financial institutions have relied on margin based financing such as murabahah cost plus financing and ijarah rent financing . Meanwhile, equity financing for small and medium enterprise SME or start up firms is provided by venture capital firms and other private equity. Islamic financial institution need innovative contracts to provide equity based financing. The contract is adopted form convertible debt or convertible preferred stock in venture capital firms. The contact should comply toshariah rules and workable in marketpace.This reserch aims to analyze the feasibility of a new contract called as convertible contract, designed for SME rsquo s financing. Nature of the contract is a lease aggrement but convertible into equity or musyarakah. Financier hold the conversion right but in prederminted terms and condition. In this research we evaluate if the convertibeijarah contract would produce a higher return for financier compare to murabahah contract and compare to musyarakah contract. The analisis employed simulation method using financial performance of 9 sectors of Indonesian rsquo s SMEs as main input.Financial performance of SME rsquo s measured by three apporaches. They are accounting rate of return ARR , operating cash flow rate OCFR and cash recovery rate CRR . We found that if financial performance of Indonesian SMEs were measured by operating cash flow rate, the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract for all sectors but did not outperform the musyarakah contract, except for low margin sectors like farming and utility. However, if financial performance of Indonesians SMEs were measured by a long term economic performance, CRR, we found that a the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract and musyarakah contract almost for all sectors.

Abstrak :
Dalam situasi krisis keuangan, kinerja bank Islam seluruh dunia relatif lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satunya disebabkan oleh manajemen risiko pembiayaan melalui pengaturan provisi kerugian pembiayaan pada bank Islam yang dinamis dan lebih berhati-hati. Penelitian ini membahas provisi kerugian pembiayaan pada bank Islam dan pengaruhnya terhadap perilaku perataan laba dan efek prosiklikal untuk konteks lintas negara. Analisis dilakukan dengan memisahkan provisi untuk tujuan diskresioner dan non-diskresioner. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa provisi kerugian pembiayaan digunakan bank Islam untuk tujuan non-diskresioner, namun tidak untuk tujuan diskresioner termasuk untuk tujuan perataan laba. Selain itu, hasil pengujian memperlihatkan pula hubungan negatif antara provisi non-diskresioner dengan pertumbuhan pembiayaan, dan karenanya provisi non-diskresioner pada bank Islam bersifat prosiklikal. Sebaliknya, provisi diskresioner tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan. Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan pula bahwa bank Islam, yang berkapitalisasi besar atau struktur asetnya fokus pada pembiayaan, cenderung menetralisir efek prosiklikal dari provisi non-diskresioner melalui perilaku perataan laba. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulator untuk menerapkan kebijakan sistem provisi dinamis pada bank Islam dengan lebih difokuskan pada bank yang cenderung menunjukkan efek prosiklikal, yaitu bank yang kurang kapitalisasi atau bank yang struktur asetnya fokus pada non-pembiayaan.

Abstrak :
Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents. The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative. The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank.