Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBagi Indonesia sektor migas masih sangat berperan terhadap penerimaan pemerintah. Hal tersebut nampak pada Tabel I peran penerimaan minyak dan gas terhadap penerimaan dalam negeri meningkat sejak tahun 1969 dari 27% menjadi 66% di tahun 1984/1985. Grafik 1 menggambarkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas (garis 4) adalah senantiasa berada dibawah pengeluaran rutin (garis 3). Ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas masih belum dapat menutupi pengeluaran rutin. Dengan demikian masalah peningkatan penerimaan non migas perlu memperoleh perhatian. Apalagi bila dilihat peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat besar, baik terhadap investasi domestik (Bambang Triyaso, 1984, 1985) maupun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi (Snyder, 1985). Sebenarnya masalahnya cukup serius mengingat bahwa peran pemerintah melalui anggaran masih sangat besar ini membawa pengaruh luas terhadap perekonomian, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengimbangi akibat penurunan harga minyak dan gas terhadap penerimaan pemerintah, sektor non migas harus ditingkatkan perannya. Pada kenyataannya peningkatan penghasilan sektor non migas ini, merupakan masalah yang pelik dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Tetapi menyangkut pula bidang-bidang lainnya, bahkan yang lebih khusus (sub-specialities) seperti kewiraswastaan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil dalam perpajakan perlu memperhatikan masalah yang kompleks dan dinamis tersebut. Dan ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran demikian pula dalam perencanaan. Karena tanpa budget perencanaan tidak dapat di implementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh: Naomi dan Wildavsky dan Khalid . Didalam konteks budgeting dan planning akan ditelaah mengenai salah satu aspek dalam perpajakan. Yaitu yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menyangkut masalah administrasi perpajakan termasuk perangkat undang-undangnya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat wajib pajak, sistem pembukuan."

"Sejak krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 1997-1998, Indonesia mengubah sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali (managed floating exchange rate) menjadi sistem mengambang bebas (free floating exchange rate). Dengan penerapan sistem free floating rate, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih fluktuatif. Sehubungan dengan tingginya exchange rate pass through di Indonesia dan ITF yang diterapkan di Indonesia, intervensi pada nilai tukar pun diperlukan. Intervensi bank sentral dalam pasar valuta asing tersebut merupakan salah satu tanda suatu negara melakukan fear of floating. Studi ini meneliti apakah benar praktek fear of floating terjadi di Indonesia. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model OLS yang diadopsi dari model Frankel dan Wei (1994).

---

Indonesian government has changed its exchange rate system from managed floating exchange rate to free floating exchange rate since the economic crisis hit most of the south east asian country in 1997-1998. This has led the exchange rate of Indonesian rupiah to became more fluctuatif against other currency. As exchange rate pass through is higher and the application of ITF, the exchange rate intervention by the central bank is needed to secure rupiah against other currency. This method, known as Fear Floating, is the method that used by country which applied the central bank?s intervention to the foreign exchange market. This study, using OLS model which is adapted from Frankel and Wei (1994), reveals the detail of whether Fear of Floating method is applied within Indonesian monetary system."

"Rangkaian kebijakan deregulasi terhadap sektor keuangan yangdilakukan pemerintah selama periode 1983-1992 telah menyebabkanperubahan terhadap stuktur lembaga keuangan, cara-cara pengendalianmoneter, serta perilak0 masyarakat menahan uang.Salah satu permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi iniadalah mengenai sejauh mana perubahan iklim keuangan membawa dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat menahan uang.Dari hasil pengujian empiris penulis mencatat bahwa elastisitaspermintaan uang terhadap suku bunga mengalami peningkatan setelah deregulasi keuangan. Semen tara elastisitas pendapatan mengalami penurunan. Disamping itu permintaan akan uang juga semakinterpengaruh oleh balas jasa kekayaan finansial luar negeri. Lebih lanjut penulis menemukan sejumlah variabel tertentu seperti tingkat suku bunga luar negeri terbukki kurang memiliki stabilitas yang memuaskan.Di dalam konteks yang lebih luas, pergeseran di dalam fungsipermintaan akan uang akan membawa implikasi terhadap perubahanmetode pengendalian moneter. Untuk itu penulis menyusun suatumodel perencanaan moneter yang mengakomodir fungsi permintaan uang yang baru serta cara cara baru di dalam mekanisme pengendalian moneter."

"Following sharp declines in oil revenues in late 1982 and again in 1986, the government of Indonesia recognized the need for major reforms. First, non-oil exports had to be increased to maintain the flow of imports essential for continued development. Second, with the decline in oil revenues, fewer resources were available to the public sector, and therefore it became necessary to stimulate private savings. An integral part of the policy reform was to remove the interest rate ceiling and credit ceiling in June 1983. The general objective was to mobilize the saving and increase the investment. The move from administrative control to market system is also expected to increase the allocative efficiency of credit which eventually increases the economic growth. Yet, Indonesia's experience in liberalizing its financial sector did not result as expected and there was a disruption in the financial sector though this disruption did not lead to the macroeconomic instability or financial crisis as was experienced by the Southern Cone countries. There are at least three causes, according to the literatures, that makes the Indonesian experience in financial liberalization does not completely as expected. First, reform in financial sector is unaccompanied by similar reforms in trade, and industry. Second, the design and sequencing of reform measures have been wrongly formulated. Third, the regulatory apparatus have not functioned in a manner conducive to the smooth progression of reform policy implementation. The main objective of this thesis is to justify the Fry's model of financial development, reviews the financial policy taken by the authorities and spells out what can be learned from empirical evidence in regard to financial liberalization policies and the instruments of their implication in Indonesia. The model developed by Fry shows that the efficiency of Indonesian economy as indicated by IOCR was deterred by a financial reforms. The exceptionally high real interest rates following the fmancial liberalization has caused the bank loans went to nonviable and unproductive projects and, as a result, bad debts became dominant and unsustainable. Review from the economic reforms in Indonesia revealed that the wrong sequence of reform had contributed to the high real interest rates. while the financial infrastructure of financial sector that should come after the financial liberalization was absent. The important lesson that can be drawn from financial liberalization in Indonesia is that although financial liberalization is desirable, its modality, design and sequencing are no less important. In shallow financial markets, full liberalization does not appear to be the first best policy. Until capital market develops and functions effectively and substantial progress is made in regard to structural adjustments in trade, industry and the legal system underlying the financial system as a whole, a second best policy may be to have a diminishing degree of government intervention in financial markets spread over a period of time, derNing guidance from the market-related indicators. The government intervention can be market destroying or market promoting. The former type of government intervention resulted in financial repression in the past in many of the developing countries, the latter may assist them to reach in course of time a fully liberalized, efficient and progressive financial system."

"Dengan diluncurkannya PAKTO 1988, yang berusaha mengurangi hambatan dalam pasar perbankan ( hambatan masuk pasar maupun hambatan operasional lainnya), strukturpasar perbankan mulai mengalami perubahan. Pangsa pasar bank pemenntah mulai menurun, meskipun secara keseluruhan masih dominan. Menurut teori organisasi industri,dengan hilangnya hambatan dalam pasar perbankan, maka bank-bank yang memiliki pangsa pasar besar tidak akan mampu lagi melakukan kolusi (price fixing) untuk memperoleh kenaikan laba (kinerja). Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan validitas teori tersebut untuk kasus IndonesiaPenelitian mi menggunakan 41 sampel bank (5 bank pemerrntah, 11 bank asing, 25 bank swasta). Sebagai metodologi, penulis menggunakan teknik time series autocorrelation model yang mencakup dua buah model regresi linear, yang memiliki variabel bebas dan terikat yang sania, namun berbeda periode waktunya (1981-1987 dan 1988-1991). Varibelterikat yang digunakan dalam model mi adalah ROA (laba seb. pajak/aset, indikator kinerja), sementara variabel bebas utama adalah I{HI (HerJmndahl-Hirschman Index,indikator struktur pasar). Relatif besamya hambatan dalam pasar perbankan pada periode198 1-1987 menyebabkan hubungan HHI dan ROA adalah positif dan signifikan, sedangkansetelah PAKTO, hubungannya menjadi tidak signifikan, karena hambatannya relatifkecil.Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara HEll dan ROA dalam periode1981-1987 sesuai dengan teori, sementara dalam periode 1988-1991, hubungannya positif dansignifikan (tidak sesuai dengan teori). Dalam periode 1988-1991, meskipun hambatan dalampasar perbankan telah dihilangkan, masih ada beberapa ketentuan yang menguntungkan bankpemerintah yaitu 1) janiinan eksplisit dan implisit dari pemerintah atas dana yang disimpanpada bank-bank pemerintah 2) pengecualian kredit program dan kredit yang dijaminpemerintah daii ketentuan LLL. Pengecualian tersebut menghilangkan kebutuhan BHMN/Duntuk menempatkan dananya pada bank swasta guna memperoleh fasilitas pembiayaan.Dengan dukungan ketentuan diatas, maka tidak heran jika bank-bank pemerintah masih mampu menetapkan harga yang tidak kompetitif (campur tangan pemilik) dan bertindak sebagai price leader dalam penentuan suku bunga. Dilihal dari rentang waktunya, periode ini masih merupakan masa transisi, dimana pelaku-pelaku pasar masih dalam proses penyesuaian sehingga praktek tacit collusion masih berlangsung.Untuk menjamin terlaksananya persaingan yang sehat, pemerintah sudah seyogyanya menghilangkan kebijaksanaan anti kompetitif dan menerapkan kebijaksanaan lanjutan yang anti monopoli. Perubahan status hukum bank pemerintah menjadi persero harus dilaksanakansecara konsekuen diniana tidak akan ada lagi tekanan politik dari luar dalam proses pengambilan keputusan dalam bank-bank pemerintah."