Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"Belanja kesehatan di pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya. berdasarkan asas desentralisasi maka besaran anggaran kesehatan ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan di kabupaten/kota pada tahun 2019. Rata-rata belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp866.907. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang terendah yaitu sebesar Rp148.461, sedangkan Kabupaten Membrano Raya Provinsi Papua adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang tertinggi yakni sebesar Rp4.971.783. Faktor- faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan perkapita adalah PAD, penduduk usia kurang 15 tahun, IPKM dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Setiap kenaikan PAD dan penduduk usia kurang 15 tahun dapat meningkatkan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota serta setiap penurunan IPKM dan indeks kapasitas fiskal akan meningkatan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota. Kemudian faktor yang paling dominan adalah PAD. Penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dalam membantu pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota melalui bantuan dana transfer khusus dibidang kesehatan dapat menambahkan penduduk usia kurang 15 tahun dan IPKM sebagai kriteria dalam menentukan besaran dana.

---

Health spending in local governments, especially district governments is increasing every year. Based on the principle of decentralization, the amount of the health budget is determined by each district government. Therefore, it is necessary to conduct a study that aims to determine the factors related to total health expenditure in districts in 2019. The average health expenditure per capita in district of Indonesia is IDR 866,907. Wonogiri District Province of Central Jawa as district with lowest health expenditure per capita is IDR 148,461, whereas Membrano Raya Distrcit Province of Papua as district with highest health expenditure per capita is IDR 4,971,783. the determinan factors to per capita health expenditure is PAD, population under 15 years of age, IPKM, and local of fiscal capacity and Every increase in PAD and population under 15 years of age can increase district health expenditure per capita, while every reduce in IPKM and local fiscal capacity index will increase district health expenditure per capita. The PAD variable is the most dominant factor. This study suggests that the Ministry of Health in assisting the financing of health in districts/cities through special transfer funds in the health sector can add population under 15 years of age and IPKM as criteria in determining the amount of funds."