Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebudayaan sebagai suatu sistem merupakan seperangkat gagasan-gagasan yang membentuk tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam suatu ekosistem. Hubungan antara manusia dan lingkungan tersebut menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan sebagai sarana adaptasi. Dalam kaitan inilah penelitian mengenai penempatan benda-benda megalitik di Kawasan Lembah Iyang-Ijen, Kabupaten Bondowoso dan Jember, Jawa Timur dilakukan. Hasil analisis membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat pendukung budaya megalitik di daerah penelitian mempunyai kecenderungan untuk melakukan pemilihan lokasi-lokasi di tempat-tempat yang mereka anggap ideal dalam mempermudah aktivitas mereka, baik yang berkaitan dengan unsur-unsur subsistensi maupun sebagai penunjang dalam mewujudkan konsep-konsep megalitik yang dianut. Tiga faktor utama yang menjadi strategi dalam pertimbangan pemilihan suatu lahan untuk ditempati adalah faktor kapabilitas lahan, faktor ketersediaan sumber batuan, dan faktor aksesibilitas. Makin tinggi kemampuan ketiga faktor tersebut maka akan semakin menjadi pilihan dalam penempatan suatu bahan untuk kegiatan. Namun demikian secara bersama-sama, ke-3 faktor tersebut belum tentu dapat menjadi indikator paling utama, hal ini didasarkan pada tingkat keragaman dari lingkungan itu sendiri. Suatu lahan dapat menyediakan daya dukung tinggi sesuai dengan faktor-faktor tersebut di atas, akan tetapi dapat terjadi bahwa sebagian kecil dari kesatuan sumberdaya lingkungan tersebut (seperti bentuklahan, tanah, ketinggian, kelerengan, sumber batuan, atau jarak sungai) mempunyai tingkat daya dukung yang kurang baik. Walaupun demikian, dengan kemampuan teknologi maka masyarakat megalitik dapat menyikapi kekurangan-kekurangannya selama sebagian dari daya dukung lingkungannya yang lain cukup baik.----------Culture, as a system, is a series of ideas, which construct individual or group behavior in an ecosystem. The relationship between human and the environment produces various forms of cultures as adaptation means. It is in this relation that the investigation on the placement of megalithic objects in the Area of Iyang-Ijen Valley in the Regencies of Bondowoso and Jember, East Java was conducted. Analyses results have proven that most of the communities that bear the megalihtic cultures within the investigation area tended to chose locations at places that they considered ideal to ease their activities, both in terms of subsistence and to realize the megalithic concepts that they believed. There are three main factors, which are part of the strategies in choosing a piece of land to stay, namely land carrying capability, availability of rock sources, and accessibility. The better those factors are, the higher chance that a place be chosen to carry out certain activities. Together, however, those three factors do not always be the main indicators because there is another important factor, which is the level of variability of the environment. An area can has a good carrying capacity in accordance with those three factors, although a small part of its environment (geomorphology, type of soil, elevation, inclination degree of its slopes, sources of rocks, and distance to rivers/water sources) may has low carrying capacity. However, with their technological ability the megalithic community there can deal with those impediments as long as the other parts of the environment have quite good carrying capacity."

"Warisan budaya sebagai media yang dianggap memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kbudayaan bangsa, ternyata makna yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem pengetahuan srakeholders (pemangku kepentingan) dalam memaknai warisan budaya Situs Sangiran dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan yang mereka miliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan tersebut, dinilai sangat penting, guna memahami perasaan dan pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaannya terhadap Iingkungan sosial, budaya maupun lingkungan alam Situs Sangiran. Pemaknaan pemerintah (pusat) terhadap warisan budaya Sangiran sangat berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh penduduk, bahkan orbeda pula dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Dalam konteks demikian inilah, ketiga sistem pengetahuan budaya yang berbeda itu diperbandingkan guna menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Sangiran. Konsekuensi atas kajian di atas, menuntut penelitian ini menemukan model pengelolaan Situs Sangiran beserta pengembangannya ke depan, karena model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahahan sistem kepemerintahan pada masa sekarang.Hasil penelitian ini memperlihatkan, bahwa model pengelolaan yang masih terpengaruh oleh kerangka pikir masa Kolonial dengan ciri kebijakan bersifat satu arah (top down), eksklusif dan legislator, hanya akan meneiptakan konflik kepentingan yang berkepanjangan. Dalam era otonomi Daerah seperti sekarang ini, model pengelolaan yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Situs Sangiran, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep- milik bersama atau arkeologi untuk masyarakat.Memperhatikan berbagai konflik yang leljadi di Situs Sangiran selama ini, paling tidak ada lima konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi dalam menata Situs berskala dunia ini. Pertama, lembaga arkeologi harus bersifat reaktih yailu peka dalam menangkap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyaralcat dengan memberikan pandangan-pandangan yang biiak dan jalan keluar terbaik (win-win solution). Kedua, akomodatif artinya lembaga pengelola Sangiran harus mampu menampung berbagai kepentingan yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran dan tujuan. Ketiga, partisipatif dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus melibatkan berbagai stakeholders. Keempat, Iernbaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus bersifat transparan, dalam arti semua kebijakan perlu diktahui dan dibiearakan dengan publik. Kelima, integralif, lembaga arkeologi pengelola Situs Sangiran harus mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan stakeholders dalam kesatuan visi yang terkoordinasi.Untuk menciptakan model pengelolaan yang reaktif; akomodatif, partisipatif dan transparan, serta integratif; dipandang penting pemerintah (pusat) segera menerapkan Situs Sangiran sebagai kawasan stratogis nasional sekaligus membentuk lembaga independen, yaitu Badan Otorita Kawasan Sangiran yang mampu menyatukan berbagai perbedaan persepsi dan berupaya mengakomodir beragam kepentingan, agar polensi Situs dapat dimanfaatkan secara maksimal, balk untuk kepentingan mayarakat lokal, regional, nasional, maupun global.Cultural heritage, a medium considered to act as maintenance-key of the cultural growing process of nation, apparently bears significant meaning which can be inherited in various ways. Accordingly, this present research is aimed to disclose the stakeholders? knowledge system in denoting the cultural heritage of Sangiran as well as its application. The essence of the study on such knowledge system is to understand the stakeholders? perceptions and ideas in representing their culture upon the social, cultural and natural environment of Sangiran. The study' detected the denotation of the national govemment on the cultural heritage of Sangiran completely differs from that of the community of Sangiran; moreover, it further differs from that of the autonomy district govemment. Consequently, the three dissimilar system of cultural knowledge are compared to explain several factors causing the conflict of benefiting from cultural heritage of Sangiran. The overall product of this research is to build a more relevant management model of Sangiran including its prospective development; since the present model is no longer appropriate with the converted govemmental system.

This research discovered that the present management model is still affected by the colonialism viewpoint which is characterized by the top-down policy, exclusivism and legislativism; these characteristics have created a prolonged conflict of interests. Therefore, during the present autonomy district governance, the management model which considered will properly function in Sangiran will have to be based on a system that accommodate public concept which is archaeology for the people.

In regard to a number of conflicts that have occurred in Sangiran up until now, there are at least five basic concepts which have to be considered by the archaeological institutions in Indonesia to organize this world-scale site. First, the archaeological institution of Sangiran has to be reactive, which is having the sense in capturing problems occurred in the society and providing wise opinions and win-win solutions. Second, accommodative in terms of capable of accommodating varieties of interests which each of them contains different aim and purpose. Third, participative, meaning stakeholders must be involved in every cultural heritage management. Fourth, the archaeological institution of Sangiran must employ a ?transpr-arent? management to enable the public to know and openly discuss the institution?s policy. Fifth, integrative, the archaeological institution of Sangiran must be capable to integrate the entire capability of stakeholders in one coordinated vision.

In order to build a reactive, accommodative, participative, transparent and integrative management model, it is crucial for the national govcmment to soon determine Sangiran as a national strategic zone and establish an independent institution i.e. Sangiran Zone Authority Foundation (Baden Otorita Kawasan Sangiran). This foundation is hoped to be able to integrate various differences of perception and attempt to accommodate a range of interests to enable the maximum benefiting from the potency of Sangiran for local, regional, national and global interests."

"Penelitian ini mengenai gambar tangan yang banyak terdapat pada gua-gua prasejarah di daerah Pangkep dan Maros Sulawesi Selatan. Gambar tangan yang banyak tersebut menunjukkan persamaan dan perbedaan baik bentuk maupun keletakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola gambar tangan pada gua-gua prasejarah di daerah Pangkep dan Maros, Serta perbedaan antara gambar tangan di daerah Pangkep dan Maros yang menunjukkan dua subkebudayaan. Penelitian ini didasarkan atas pandangan normatif dari kebudayaan (normative view of culture), bahwa perilaku manusia itu berpola. Pola-pola itu ditentukan oleh kebudayaan dan bersifat normatif, yakni menunjukkan ketaatan pada suatu perangkat aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun gambar tangan yang dianalisis berjumlah S49 gambar dari 745 gambar yang teridentitikasi pada 36 situs gua dari 101 gua yang disurvei.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pola gambar tangan pada gua-gua prasejarah tersebut. Terdapatnya pola tersebut menunjukkan adanya norma-norma yang sama yang rnengarahkan dan menjadi landasan perilaku masyarakat di daerah Pangkep dan Maros pada masa Ialu dalam membuat gambar tangan dan penempatannya dalam gua-gua mereka. Pola gambar tangan di wilayah Pangkep-Maros itu ditunjukkan dengan bentuk negative hand stencil berupa telapak kiri atau kanan yang berorientasi ke atas, memiliki limajari, berukuran besar, dan berwarna cokelat. Seiain itu, diketahui pula terdapat dua pola penggambaran bentuk gambar tangan yang berbeda; di daerah Pangkep berdasarkan bagian guanya terbanyak terdapat pada bagian belakang gua, sedangkan di daerah Maros terbanyak terdapat pada bagian depan gua. Sementara itu, berdasarkan biclang guanya terbanyak di daerah Pangkep diternukan di langit-langit gua, sedangkan di daerah Maros terbanyak ditemukan di dinding gua. Pola yang berbeda tersebut diperkirakan merupakan dua subkebudayaan (subculture) dalarn satu wilayah kebudayaan yang sama (Sulawesi Selatan)."

"Masa antara abad XIII-XVI mempunyai arti penting ditinjau dari sejarah kebudayaan Indonesia karena dua kenyataan historis. Pertama, berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama di Nusantara, serta perkembangan komunitas muslim di pantai utara lama, dan di sekitar pusat kraton Majapahit. Periode tersebut juga ditandai oleh tumbuhnya kebudayaan Islam di lingkungan komunitas muslim yang berkembang seeara perlahan-lahan. Kedua, Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buda terbesar di Nusantara, sepanjang abad XIV-XVI menguasai jaringan perdagangan di Nusantara serta berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Memasuki abad XV, kekuasaannya mulai mundur disebabkan antara lain oleh konflik internal yang berlarut-larut sesudah pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389), dan peristiwa itu menjadi salah satu sebab keruntuhan kerajaan tersebut pada perempat awal abad XVI (Noorduyn 1978 207-274). Penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara dapat dianggap sudah terjadi pada tahun-tahun awal abad XII M, seperti dibuktikan oleh sekitar 2500 abklatch nisan berinskripsi di Sumatra Utara, Perlak dan Samudra (Damais 1995: 183). Berdasarkan sumber epigrafi pada nisan-nisan dan artefak lain dapat diketahui bahwa penyiaran Islam di Nusantara tidak bersamaan waktunya, demikian pula kadar pengaruhnya pun berbeda-beda di suatu daerah. Pengembangan Islam yang pesat saat itu telah didahului oleh pertumbuhan komunitas muslim secara sporadis di kota-kota pelabuhan Majapahit, khususnya Bandar-bandar sepanjang pantai utara Jawa Timur dan Sungai Brantas serta di sekitar Trowulan-Troloyo yang diduga sebagai pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Bersamaan dengan itu terjadilah perpindahan agama (konversi) dari agama Hindu-Buda ke Islam oleh sebagian besar penduduk di pusat-pusat perdagangan tersebut. Dalam kaitan sejarah penyebaran Islam di Jawa momentum tersebut bersamaan waktunya ketika para penyebar Islam yang dalam sumber babad disebut Wali melakukan aktifitasnya sehingga periode itu juga dikenal sebagai zaman para Wali atau zaman Kinvalen. Dalam konteks sejarah kebudayaan Islam di Jawa, rentangan waktu abad XIV-XVI ditandai oleh tumbuhnya suatu kebudayaan baru yang menampilkan sintesa antara unsur kebudayaan Hindu-Buda dengan unsur kebudayaan Islam. Kebudayaan baru itu di dalam kepustakaan antara lain dikenal sebagai kebudayaan masa peralihan. Berdasarkan temuan bukti-bukti arkeologis Islam di daerah pantai dan pedalaman menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai kebudayan tersebut sebagian besar adalah hasil kebudayaan Islam yang tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya dengan masa kejayaan hingga sulitnya kerajaan Majaphit dan tumbuhnya Demak sebagai kesultanan Islam pertama di Jawa. Islamisasi di Jawa Timur masa peralihan belum banyak diungkapkan berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang memadai. Publikasi kepurbakalaan Islam di Jawa Timur, sebagian besar masih berupa laporan dan ada sejumlah kecil berupa monografi tentang bangunan yang sebagian besar juga berdasarkan penelitian sebelum Perang Dunia II. Penelitian L.C. Damais tentang Epigrafi Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan rintisan yang perlu dilanjutkan. Kajian yang membahas kebudayaan Islam masa peralihan di Jawa secara menyeluruh dan utuh belum banyak diketahui. Sebagian besar kajian tersebut terbatas pada salah satu aspek saja misalnya, epigrafi (Moquette 1921, Ravaisse 1925, Damais 1957, Baloch 1980), filologi (Gunning 1882, Ronkel 1910, Djajadiningrat 1913, Schrieke 1916, Drewes 1969 dart 1978, Hasyim 1990), sufi (Poerbatjaraka 1930, Drewes 1955, 1966 dan 1977; Johns 1961), arsitektur (Graaf 1936 dan 1963; Pijper 1947 : 274-283 dan 1977; Tjandrasasmita 1987), artefak dan ornamen (Chris van Robbe 1986; Ambary 1988; Yatim 1988), dan sejarah (Wiselius 1876; Pigeaud dan de Graaf 1974 dan 1976). Pengetahuan tentang kebudayaan Islam masa peralihan di Jawa Timur kiranya cukup penting, karena menyangkut dua hal yaitu pertama, untuk melacak proses penyiaran Islam di lingkungan masyarakat di bandar-bandar dan di lingkungan kraton yang mayoritas beragama Hindu-Buda Kedua untuk mengetahui latar belakang sejarah pertumbuhan seni-bangun dan tradisi sastra tulis Islam yang masih memperlihatkan unsur-unsur budaya pra-Islam. "

"This dissertation discusses the forms of pottery found on the temple sites in the 8th-10th century in Central Java and the reconstruction of its use in the ceremony. The temple sites which has been reviewed in this research are 19 sites. Through formal analysis, it can be known that many pottery found on temple sites are some containers that commonly found in almost all temple sites. The container is a cup, celupak , a jar, a bowl, a vase, a pot and a plate. Based on the nineteen temple sites which has been reviewed, can be known that there is a location of pottery in the temple sites mostly found in the foundation of temple and in the yard of temple. Through analogy with the sources of reliefs, inscriptions, and ethnographies were known the pottery that found in the foundation of temple is the remnants of the garbhadhana ceremony , the ceremony associated with the establishment of the temple. The pottery found in the yard of temple is suspected to be the remnants of the puja ceremony, which is a ceremony related to the use of the temple"