Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rakhmad Setyarso
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

ABSTRACT
This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.
The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42364
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rino Pandu Wicaksono
"ABSTRAK
Kemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

ABSTRACT
Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anwar Puteh
"Penelitian tesis ini dilakukan di 5 negara Asean, yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand mengenai pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu 1990-2007. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel penelitian yang dianalisis adalah variabel trade openness, investasi, populasi dan inflasi dengan menggunakan metode regresi analisis data panel. Hasil penelitian antara lain berupa nilai-nilai koefisien untuk setiap variabel, kemudian nilai koefisien tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun hasil pengolahan data serta analisis data akan diuraikan bahwa trade openness dan investasi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asean 5 secara positif. Sementara variable inflasi signifikan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan economi Asean 5.

The research for this thesis took place in 5 countries of Asean, there are Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore and Thailand. It is about economic growth in time period 1990-2007. In objective is to review the result of development that has been achieved in that time period. The research variables that analyzed are trade openness, investment, population and inflation which use regression method with pool data analysis. From the result of the research the coefficient value for each variable was gained, than the cooefficient value was analyzed to obsain the answer for set of problem of this research. The result of data processing and data analyzing will be explained that trade openness and investment are significantly influencing economic growth and positive relationship. Inflation significantly influencing the economic growth and it has negative relationship in Asean 5 countries.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26310
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Radolf Leonard
"Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu membuat model permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dan memproyeksikan permintaan tenaga listrik sektor rumah tangga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menduga permintaan listrik rumah tangga menggunakan teknik regresi dengan variabel terikat yaitu konsumsi tenaga listrik rumah tangga dan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita nasional, harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi. Penelitian ini menggunakan data time series dengan observasi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007.
Hasil regresi model permintaan listrik sektor rumah tangga menunjukkan bahwa harga jual listrik rata-rata rumah tangga dan rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga, sedangkan pendapatan perkapita nasional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap permintaan listrik rumah tangga. Hasil proyeksi permintaan listrik rumah tangga tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sektor rumah tangga meningkat sebesar 14.584,58 Gwh dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2012, diproyeksikan konsumsi listrik sektor rumah tangga sebesar 61.909,48 Gwh, pendapatan perkapita nasional sebesar Rp. 9.099.600,31,-, harga jual listrik sebesar Rp. 638,63,-, dan rasio elektrifikasi menjadi 70,26%.

The objective of research is to build a model of electricity demand of household sector from the year 1986 up to the year 2007 and projected the electricity demand of household sector from the year 2008 to 2012 in Indonesia. Research methodologies applied to estimate the electricity demand of household sector is regression technique with dependent variable is electricity consumption of household sector and independent variables are national income per capita, average electricity selling price of household sector and electrification ratio. This research applied data time series with observation from the year 1986 up to the year 2007.
The result of electricity demand regression of household sector indicates that the average electricity selling price and electrification ratio are positively and significantly influenced the electricity demand, whereas the national income per capita positively but not significantly influenced. The forecasting data from 2008 until 2012 shows that the electricity demand of household sector will be increase as much 14.584,58 Gwh than previously in 2007. It is forecasted that in the year 2012 the electricity consumption of household sector is 61.909,48 Gwh, national income per capita as much Rp. 9.099.600,31,-, electricity selling price as much Rp. 638,63,-, and electrification ratio becomes 70,26%.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26277
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tumpal Hasiholan Agustinus
"Kota Adminitrasi Jakarta Utara merupakan pusat industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi, memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha termasuk kaki lima. Berkaitan dengan itu, maka sangat penting untuk membuat rumusan strategi bagi penanganan PKL, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai sebagai expert dalam penanganan PKL. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), rumusan strategi penanganan PKL selanjutnya yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.
Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP, antara lain : aspek sosial menjadi aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pembobotan sebesar 0,281 atau 28,1 persen, yang disusul oleh aspek ketertiban umum yang memiliki bobot 0,247 atau 24,7 persen, dan aspek ekonomi yang memiliki bobot 0,233 atau 23,3 persen.
Secara keseluruhan alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penentuan lokasi strategis tempat usaha bagi PKL, yang merupakan variabel dari aspek ekonomi, dengan bobot prioritas sebesar 0,071 atau 7,1 persen. Rekomendasi penelitian ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan metode ini, meskipun pendekatan berdasarkan penilaian expert ini penting, namun dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding. Kedua pendekatan tersebut harus sinergis, sehingga penilaian expert tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya saja, tetapi didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam khususnya tentang penanganan PKL.

North Jakarta City is a center of industry, commerce, tourism and transport, has a strong appeal for entrepreneurs including street vendors. In connection with that, then it is very important to make the formulation of strategies for the handling of street vendors, by involving all stakeholders in realizing a prosperous society.
This research tries to offer a formula that is based on strategies to synergize some of the views and preferences of the appraiser as an expert in the handling of street vendors. By using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), the formulation of management strategies outlined in the next street vendor implementation of the programs by taking into account stakeholders' interests can be determined based on the priority scale.
Results obtained from the AHP approach, among other : social aspects become the most important aspect to consider in dealing with street vendors in North Jakarta City with a weighting value of 0.281 or 28.1 percent, followed by aspects of public order which has a weighting 0.247 or 24.7 percent, and economic aspects that have weight 0.233 or 23.3 percent.
Overall, the alternative with the highest priority is the determination of the strategic location of places for vendors, with a priority weight of 0.071, or 7.1 percent, which is a variable of economic aspects. Recommendations of this study is related to the limitations of this method, although the approach based on expert assessments are important, but it takes a quantitative approach for comparison. Both approaches should be synergistic, so that expert assessments are not impressed priority to subjectivity, but based on empirical observation and in-depth analysis, especially concerning the handling of street vendors.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27614
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Prasetiani
"Keluhan dan ketidakpuasan masyarakat selaku konsumen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik banyak ditemukan di media massa, khususnya di surat kabar. Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai customer services ini paling tidak bisa menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan publik yang selama ini telah dinikmati oleh masyarakat. Penyelenggara pelayanan masih bersikap seenaknya tanpa memikirkan kepentingan konsumen selaku pihak yang semestinya harus dilayani sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Kantor Samsat Kota Yogyakarta menurut persepsi Wajib Pajak, yang dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi Wajib Pajak dan kinerja pelayanan riil yang diberikan. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen Servqual (Service Quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptifkuantitatif, yaitu metode penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sample penelitian terdiri atas 100 orang Wajib Pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta. Sebelum dilakukan perhitungan Servqual dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas data. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan perhitungan statistika deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Samsat Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya benar seperti yang dikeluhkan oleh berbagai pihak di media massa. Secara keseluruhan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta sudah memenuhi 100% harapan (ekspektasi) dari Wajib Pajak. Akan tetapi jika dilihat dari masing-masing atribut dari dimensi pelayanan, masih ada yang memerlukan pembenahan yaitu (1) ketersediaan tempat parkir untuk dimensi bukti fisik, (2) ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dimensi kehandalan, (3) kesigapan petugas dalam menangani setiap permasalahan Wajib Pajak untuk dimensi daya tanggap, (4) pendidikan/pengetahuan petugas pajak mengenai PKB untuk dimensi jaminan, dan (5) kemampuan melayani sebagaimana yang diinginkan Wajib Pajak untuk dimensi empati. Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta diharapkan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melakukan perbaikan pada atribut masingmasing dimensi, terutama yang memiliki nilai kesenjangan negative tertinggi, yaitu (1) perlu perluasan dan perbaikan tempat parkir untuk dimensi bukti fisik, (2) perlu memperbaiki kualitas dan kuantitas petugas pajak untuk dimensi kehandalan dan jaminan dan empati, serta (3) perlu memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas pajak untuk dimensi daya tanggap.

Complaints and dissatisfaction with society as consumers of public service are found in the mass media, especially newspapers. Number of complaints and dissatisfaction from the public as customer service is most can not describe how bad the quality of public services that have been enjoyed by the community. Organizers of service is still being arbitrarily without considering the interests of consumers as a party that should be served best. This research aims to determine the quality of services the Kantor Samsat Kota Yogyakarta according to Taxpayer perceptions, as seen through the gap (gap) between the expectations of Taxpayers and provided real service performance. To arrive at that destination instrument was used SERVQUAL (Service Quality), which includes five dimensions namely tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The method used in this research is descriptivequantitative methods, ie methods that are being directed to elaborate or explain in detail what the problems and research purposes. Research sample consisted of 100 people during these Taxpayers to pay taxes on the Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta. Before calculating SERVQUAL tested the validity and reliability test data. While the analysis by using gap analysis with the calculation of descriptive statistics.
Results showed that service quality of Samsat Kota Yogyakarta was not quite true as complained of by the various parties in the mass media. Overall service quality of Samsat Kota Yogyakarta has met 100% expectations from the Taxpayer. However, if views of the attributes of each dimension of service, there?s still that need improvement are: (1) the availability of parking for the dimensions of tangible, (2) the accuracy of officers in providing the type of services to Taxpayers for the dimensions of reliability, (3) attentiveness of staff in handle any problems Taxpayers for responsiveness dimension, (4) education / knowledge officer about PKB for dimensional assurance, and (5) the ability to serve as the taxpayer desired to the dimension of empathy. Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta expected to improve service to Taxpayers by doing repairs on the attributes of each dimension, especially those with the highest negative gap score, namely (1) needs a parking lot expansion and improvements to the dimensions of tangible, (2) need to improve the quality of and quantity of the tax officer for the dimensions of reliability and assurance and empathy, and (3) to provide training to tax officers for the responsiveness dimension.
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27631
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Apriyan Lestari Pratiwi
"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pasien rawat inap pengguna Jamkesmas terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dari ke lima aspek penilaian (tangibles ,responsiveness, reliability, assurance, emphaty), elemen mana yang gap nya paling besar. Penelitian dengan desain Cross Sectional ini, memiliki sampel 100 orang yang diambil secara Systematic Random Sampling dari populasi sebanyak 482 pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSCM tidak memuaskan. Aspek yang memiliki gap paling besar adalah aspek tangible yang diikuti oleh aspek responsiveness dan aspek emphaty. Untuk itu perlu mendapat perhatian untuk dilakukan tindakan perbaikan. Aspek yang memiliki gap positif adalah aspek reliability dan assurance.

This research aim to study perception of patient takes care of lodging consumer Jamkesmas to quality of service of Hospital Dr Cipto Mangunkusumo ( RSCM) and from to five appraisal aspects ( tangibles , responsiveness, reliability, assurance, emphaty), which element its the biggest gap. Research with this Cross Sectional design, has sample 100 mans who taken in Systematic Random Sampling from population 482 patients. Result of research indicates that quality of service given by dissatisfactory RSCM. Aspect having biggest gap is aspect tangible followed by aspect responsiveness and aspect emphaty. For the purpose requires attention to be conducted action repair. Aspect having positive gap is aspect reliability and assurance."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 27642
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
I Putu Arif Setianto
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Wangaya kepada pasien peserta Jamkesmas. Penelitian ini menerapkan metode SERVQUAL, yang merupakan alat ukur kepuasan pelanggan melalui analisis gap, yang dikembangkan oleh Parasuraman, dkk. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 95 pasien yang diambil secara random sampling dari populasi sebanyak 308 pasien.
Hasil penelitian didapatkan bahwa semua dimensi SERVQUAL memiliki kualitas yang tidak memuaskan. Hal ini terlihat dari semua gap yang bernilai negatif pada dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dari semua nilai negatif tersebut dimensi reliability memiliki gap dengan nilai negatif tertinggi atau kualitas yang paling tidak memuaskan.

This study focus on BLUD Wangaya?s service quality given to Jamkesmas patients. This study uses SERVQUAL method to measure service quality by gap analysis. SERVQUAL method was developed by Parasuraman,et.al. There are 95 respondents chosen from 308 population by random sampling method.
The conclusion of this study shows that the five dimensions in SERVQUAL analysis have unnacceptable quality. This is shown from negative score of each five dimensions which consist of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Reliability dimension was the worst among SERVQUAL five dimensions, which have highest negative gap score."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27478
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Setyo Budi
"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 29 puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2009 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Varuabel input terdiri dari 5, yaitu: biaya obat dan alat kesehatan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas, jumlah tenaga medis, jumlah asisten medis, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Variabel output terdiri dari 3, yaitu: jumlah imunisasi bayi HB0, jumlah balita ditimbang, dan jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 17 puskesmas efisien secara teknis dan 12 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan jumlah variabel output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

The focus of this study is measuring relative efficiency of 29 public health centers in Pati regency in 2009, with Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of medical cost, operation and maintenance cost, numbers of physician, numbers of midwife and nurse, and numbers of other medical staff. Output variables consist of numbers of HB0 infant's imunization, numbers of child under five's weighting, and numbers of patients visit. The results are 17 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved its value by increasing numbers of output variable based on DEA."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27468
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Isty Prisniwi Listyowatie
"Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). PMK No. 74/2007 tersebut merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak ?perang tariff? yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis kewajaran atau tidaknya pemberlakuan regulasi tarif referensi (PMK No. 74 Tahun 2007) terhadap iklim persaingan usaha di industri asuransi kendaraan bermotor. Untuk menganalisa permasalahan mengenai kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan tarif referensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penghitungan tingkat konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan rumusan Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Serta pengkajian terhadap indikator total penjualan yang didapat dari perolehan premi netto dan jumlah perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang tutup. Serta didukung dengan perangkat analisa yang berbasis teori oligopoly Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ?perang tarif?. Hal ini menunjukan bahwa penerapan tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena pasar industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif. Regulator seharusnya lebih memperhatikan penerapan regulasi pada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perasuransian. Bapepam ? LK sebagai regulator fokus pada arah kebijakan regulasi yaitu dalam rangka harmonisasi kebijakan sektor asuransi dengan sektor lainnya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi terutama sebagai langkah pertama yaitu penerapan arah kebijakan yang pertama dari 3 (tiga) arah kebijakan yang terkait sistem pengawasan berbasis resiko (risk-based supervisition, RBS).

The background of this Thesis was the issuance of Ministry Finance Regulation Number 74/PMK.010/2007 regarding Insurance Business primary for Vehicle Insurance (PMK No. 74/2007). The PMK No. 74/2007 was a long process conducted by Department of Finance which was urged by Association of Indonesian General Insurance (AAUI), especially insurance firms which had vehicle insurance?s business line to obtain solution from condition ?tariff war? occurred in that industry. This Thesis has objective to analyze the necessity or not to implement reference tariff of PMK No. 74 Year 2007 toward climate of business competition in industry of vehicle insurance. To analyze the problem especially on market condition of vehicle insurance industry before the application of the reference tariff. The research methodology is based on the calculation market concentration by formula of Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The methodology will be applied on the indicator of total sales obtained from Nett Premium and Total closed-vehicle insurance companied. It will be equipped with basis theory of oligopoly Model Bertrand primary on oligopoly price-setting. Based on the data obtained, it showed that Nett Premium reflected to be tended to increase. This condition reflected that industry of vehicle insurance in profitable condition for market players even though in the middle of "price war" condition. Consequently, the regulation issuance to implement reference tariff regulated in PMK No. 74 Year 2007 was supposed to be no necessary to be issued because market industry of vehicle insurance in competitive market condition. Regulator should be more concerned in implementing regulation of supervision and law enforcement in insurance industry, primary related to risk-based supervision (RBS)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T 27618
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>