Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hal yang umumnya terlupakan dalam upaya peningkatan produksi secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, adalah kurangnya perhatian yang diberikan pada kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas produksi.

Dalam mencoba memperkenalkan dan menerapkan TPM, tentu saja akan timbal hambatan-hambatan terutama dalam lingkungan Internal dan external. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu usaha-usaha yang seksama dan serius yang harus dilakukan terus-menerus, mulai dari pengenalan konsep sampai kepada langkah-langkah pelaksanaan, yang menyangkut tata kerja maupun organisasi.

Langkah-langkah untuk mengataslnya, dirumuskan dengan menganalisa masalah-masalah yang ada, serta kekuatan dan kelemahan yang dipunyai PT. PLN (Persero) dalam menghadapi penerapan TPM ini.

Produksi tanpa gangguan mesin secara total dapat didekati lebih efektif dengan melibatkan para operator untuk : Menjaga kondisi operasi yang wajar dari mesin, menemukan kondisi tak wajar mesin sedinl mungkin dan mengembangkan usaha untuk mendapatkan kembaii, menjaga atau bahkan meningkatkan kemampuan kerja mesin.

Ini semua, memerlukan jalinan kerja yang erat antara para operator, teknisi pemeliharaan dan jajaran karyawan pendukung lainnya, keterlibatan mereka dapat makdn efektif bila mereka mempunyai bekal kemampuan yang memadai, penggunaan sistem yang canggih dan jadwal perawatan terkomputerisasi akan rnenjadi berdaya guna bila keteriibatan operator dikembangkan.

Hasil penelitian ini berupa rancangan TPM untuk PT. PLN (Persero), apabila program TPM ini diterapkan, maka diharapkan akan dapat dicegah terjadinya kerusakan fatal yang menyebabkan terhentinya kegiatan produksi dan biaya yang besar untuk perbaikan.

---

The matter that's generally forgotten In seeking for increasing the production continually with good quality and reliability is less attention that Is given to the treatment and maintenance of the facility of production.

In trying to Introduce and apply TPM, is, of course, will appear the obstructions particularly In the internal and external surroundings, To solve these obstruction need exact and serious effort that should implement continually from the Introduction of concept to the measures of the Implementation that relate to either the management or organization.

The measures to solve these are formulated to analyze the problems in exist to the strengthen and the weakness that have been owned by PT. PLN (Persero) in facing the implementation of this TPM.

The production is without the disturbance of the machine as the whole and It is closed to more effectively In involving all the operators for : Looking after the genuine operational condition from the- machine, finding disgenuine machine as early as possible and developing the effort In order to get it back, looking after or even Increasing the capability of working machine.

Ail of these need the close relationship of teamwork among all of the operators, the technicians of the maintenance and all other endorsement employees, their involving can be more effectively when they have provisioning competence completely, the use of system sophisticatedly and the scheduled maintenance communicated can be useful when the Involved operator Is developed.

This result of research Is like the TPM programme for PT. PLN (Persero), when the TPM programme is Implemented, thus, It is expected to be able to prevent the fatal damage that causes to stop the activity of production and too much cost for the reparation.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem kontrak bagi hasil standar merupakan sarana pemerintah dalam mengelola cadangan minyak dan gas bumi demi kelangsungan pasokan energi ke pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pada sistem kontrak bagi hasil standar pembagian produksi antara pemerintah dan kontraktor adalah 85/15 untuk minyak dan 70/30 untuk gas bumi, disamping itu khusus untuk kontraktor minyak diwajibkan untuk menjual 25% dari bagiannya ke pasar domestik dengan harga 15% dari harga minyak ekspor.

Simulasi sistem kontrak bagi hasil industri minyak dan gas bumi dengan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa harga minyak dan besarnya bagi hasil kontraktor merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan Domestic Market Obligation (DMO) bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Kebijaksanaan sistem kontrak bagi hasil altematif menggunakan perbandingan rata-rata antara cadangan terbukti dengan produksi minyak atau gas (rasio cadangan) sebagai indikator besarnya bagi hasil kontraktor. Pada saat rasio cadangan mendekati harga minimum pemerintah akan menaikan bagi hasil, sebaliknya bila rasio cadangan mendekati harga maksimum pemerintah akan menurunkan bagi hasil kontraktor.

Hasil simulasi pada beberapa kondisi harga minyak menunjukkan bahwa kebijaksanaan bagi hasil alternatif lebih menguntungkan pemerintah dan kontraktor daripada sistem bagi hasil standar.

---

ABSTRACT
Production Sharing Contract (PSC) Standard is a government instrument in oil and gas reserves management for energy resources continuity into domestic and export markets. Production share in PSC Standard is 85/15 for oil field and 70/30 for gas field. The oil contractors have to supply 25% from that share to domestic market, namely The Domestic Market Obligation (DM0) policy. The price of DM0 is 15% from export oil price.

PSC simulation result for oil and gas industry with system dynamics approach show that oil price and production sharing are sensitive parameters to oil and gas exploration and production activities, otherwise DM0 is not sensitive parameter to oil and gas exploration and production activities.

The PSC policy modification uses proven reserves to production average ratio (proven reserves' ratio) as sharing indicator. Decreasing proven reserves' ratio close to minimum proven reserves' ratio price list is responded by increasing contractor share, otherwise increasing proven reserves' ratio close to maximum price list is responded by decreasing contractor share.

The simulation results of production sharing modification for various oil prices show better performance than PSC Standard policy for both government and contractor.

Abstrak :
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya sengketa koreksi positif atas pembayaran biaya bunga atas sales advance yang disebabkan adanya perbedaan perspektif atas pembebanan biaya bunga atas advance sales beserta harga wajarnya antara Wajib Pajak dan Fiskus (DJP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiscal positif pada biaya bunga yang selanjutnya menyebabkan sengketa perpajakan. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan untuk membentuk opsi-opsi tax management yang optimal dalam mencegah terjadinya koreksi positif fiskal oleh pihak pemeriksa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal positif atas transaksi biaya bunga atas suatu sales advance antara lain 1) perbedaan perspektif antara PT. XXX dan DJP mengenai kelaziman pengenaan biaya bunga atas transaksi sales advance, 2) kelengkapan item-item pada kontrak sales advance, 3) Penentuan tingkat risiko perusahaan, 4) perbedaan penggunaan pembanding atas kesebandingan transaksi biaya bunga, dan 5) perbedaan penentuan tingkat bunga wajar atas transaksi sales advance. ......The problem raised in this study is the existence of positive correction disputes over the payment of interest costs on advanced sales due to differences in perspective on charging interest costs on advance sales and their fair price between the Taxpayer and Tax Authorities (DJP). The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the occurrence of positive fiscal corrections in interest costs which in turn cause tax disputes. Furthermore, this analysis also aims to establish optimal tax management options in preventing positive fiscal corrections by the auditors. The results of this study reveal that several factors are the cause of a positive fiscal correction on interest cost transactions on a sales advance, including 1) differences in perspective between PT. XXX and DJP regarding the prevalence of interest charges on sales advance transactions, 2) completeness of items in sales advance contracts, 3) Determination of corporate risk levels, 4) differences in the use of comparators for comparability of interest cost transactions, and 5) differences in determination of fair interest rates for sales advance transactions.

Abstrak :
Penelitian ini melakukan evaluasi penerapan penyesuaian kapasitas dengan menggunakan Metode Transactional Net Margin (TNMM) pada dua putusan banding atas sengketa transfer pricing PT F berdasarkan sudut pandang konsultan pajak. Penyesuaian kapasitas adalah salah satu teknik yang dijelaskan dalam panduan transfer pricing OECD untuk analisis harga transfer perusahaan yang belum mencapai kapasitas produksi optimalnya. Penyesuaian kapasitas berguna untuk meningkatkan kesebandingan antara perusahaan yang diuji dengan data pembandingnya dengan membuat simulasi kapasitas perusahaan pada tingkat normal. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan interpretasi antara otoritas pajak Indonesia dan panduan transfer pricing OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyesuaian kapasitas memerlukan alasan komersial yang rasional dan dasar perhitungan yang tepat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi revisi aturan berupa contoh terkait penyesuaian kapasitas dalam regulasi Indonesia. ......This study evaluates the implementation of capacity adjustment using the transactional net margin method (TNMM) on two appeal decisions of transfer pricing dispute based on the tax consultant's point of view. Capacity adjustment is one of the techniques described in the OECD transfer pricing guidelines (OECD TPG) for transfer pricing analysis of companies that have not yet reached their optimal production capacity. However, in practice there are differences in interpretation between the Indonesian tax authorities and the OECD TPG. The study uses a qualitative approach which consists of document analysis of the two appeal decisions and semi-structured interviews. Based on the results of the study, the implementation of capacity adjustment requires rational commercial reasons and the basis for proper calculations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik trademark berdasarkan standar internasional dan ketentuan dalam negeri. Selain itu penelitian juga mengevaluasi apakah perusahaan distributor seharusnya membayar royalti atas trademark dan melakukan evaluasi atas putusan sengketa pajak PT. X. Analisis dilakukan terhadap kriteria dan identifikasi trademark, penentuan karakteristik usaha Wajib Pajak serta evaluasi secara keseluruhan mengenai kasus sengketa pajak atas trademark yang terjadi antara PT X dengan fiskus. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dokumentasi dan wawancara dengan pihak regulator di Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Keberatan dan Banding, Pemeriksa Pajak serta Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan trademark dapat dibuktikan berdasarkan regulasi domestik dan internasional, pihak yang berhak untuk mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan kontribusi pembentukan trademark, karakterisasi usaha sudah tidak relevan dalam menentukan pembebanan royalti, serta pembebanan royalti seharusnya dilakukan dengan analisis fungsional dengan membandingkan perjanjian kontraktual dengan kondisi aktual ......This study aims to evaluate the characteristics of trademarks based on international standards and domestic regulations. In addition, the study also considers whether the distributor company should pay royalties on trademarks. This study also assesses the tax dispute decision of PT X. Analysis was conducted on the criteria and identification of brands, determination of the characteristics of the taxpayer's business, and evaluation of the case of tax disputes over trademarks between PT X and the tax authorities. The method in this study uses a qualitative approach by analyzing documentation and interviews with regulators at the Directorate General of Taxes, Head of Objections and Appeals Section, Tax Auditors, and Tax Consultants. The results show that the existence of a trademark can be proven based on domestic and international regulations,, the party entitled to remuneration must be by the contribution of the trademark formation, and business characterization is no longer relevant in determining the imposition of royalties. Another result is the royalty charge must resolve through a functional analysis by comparing the contractual agreement with the actual conditions.

Abstrak :
Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan potensi sumber penghasilan pajak tambahan bagi Indonesia. Penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan perlakuan pemotongan pajak yang tepat bagi tenaga kerja asing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pemotongan pajak penghasilan pada tenaga kerja asing di suatu perusahaan sudah diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. X ini telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan dari PT. X. Kemudian, atas penghasilan ini dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 oleh PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri harus dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21 dan untuk subjek pajak luar negeri dengan pemotongan PPh Pasal 26. Diketahui bahwa PT. X telah mengetahui pehamanan PPh Pasal 21/26 secara teori, namun pada prakteknya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan belum tepat sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP seharusnya dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 26. ......Foreign workers working in Indonesia are a potential source of additional tax income for Indonesia. It is essential for a company to determine the appropriate withholding tax treatment for foreign workers. This study aims to evaluate whether the implementation of withholding income tax on foreign workers in a company has been applied properly in accordance with the prevailing tax regulations. This study was conducted to see whether PT. X has withheld the income tax on the foreign workers employed by the company in accordance with the prevailing laws and regulations. The foreign workers already have Tax Identification Number (TIN) in Indonesia and receive an employment income from PT. X. Then, PT. X withheld the Article 26 income tax on the employment income. The research method used is qualitative analysis using interviews. On the results of the analysis, it is known that to withhold income tax for foreign workers categorized as domestic tax subjects, it must be carried out with article 21 withholding income tax, while for foreign tax subjects, it is carried out with article 26 withholding income tax. In this case, PT. X already knows the understanding of Article 21/26 in theory, however in practice the implementation of withholding income tax is not in accordance with the prevailing tax regulation and law. Withholding income tax for foreign workers who already have a TIN should be carried out by Article 21 withholding income tax instead of Article 26.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak bagi Yayasan Pendidikan “A”. Analisis menggunakan teori manajemen pajak, yang terdiri dari analisis perencanaan pajak (tax planning), kewajiban pelaksanaan pajak (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control) yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Selain itu, tesis ini juga menganalisis masalah dalam implementasi perencanaan pajak yayasan, serta memberikan rekomendasi untuk perencanaan pajak yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap hasil analisis dokumentasi dan wawancara kepada Yayasan Pendidikan “A”, DJP, dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurangnya perencanaan pajak yang dilakukan Yayasan Pendidikan “A”, yang mana hal ini mengakibatkan besarnya beban pajak terutang yayasan. Maka dari itu, diperlukan upaya perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan fasilitas pajak dan peluang pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan “A” khususnya bagian akuntansi dan keuangan dengan pengetahuan dalam bidang perpajakan. ......This study evaluates tax planning for the "A" Education Foundation. The analysis uses tax management theory, which consists of tax planning, tax implementation, and tax control which the foundation has implemented. In addition, this thesis also analyzes problems in the implementation of foundation tax planning and provides recommendations for better tax planning. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis on the results of documentation analysis and interviews with the "A" Education Foundation, DGT, and Tax Consultants. The results of this study indicate that there is still a lack of tax planning carried out by the "A" Education Foundation, which has resulted in a large tax burden owned by the foundation. Therefore, good tax planning efforts are needed by utilizing tax facilities and tax opportunities in accordance with applicable tax regulations. In addition, it is necessary to increase human resources capacity at the "A" Education Foundation, especially the accounting and finance division with knowledge in the field of taxation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak. ......The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections