Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi layanan publik menjadi bentuk konsep inovatif yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Terkhusus dalam bidang kesehatan, pemerintah mencoba menghadirkan e-Health. RSCM sebagai salah satu rumah sakit umum pusat yang memiliki garis vertikal di bawah Kemenkes RI menghadirkan aplikasi RSCMKu sebagai system center layanan kesehatan. Namun, implementasi ini masih menimbulkan beberapa kendala dalam penggunanya, seperti error system, fitur yang belum optimal, masalah integrasi data, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas aplikasi RSCMKu dengan menggunakan perspektif pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar E-Government Quality Theory dengan dasar lima dimensi, yakni ease of use, trust, reliability, content and appearance of information, dan citizen support. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas e-Health pada aplikasi RSCMKu sudah menunjukkan indikator yang baik. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dari kelima dimensi tersebut, dimensi reliability dan citizen support menjadi dimensi yang mendapatkan penilaian terendah.

---

Digitalization of public services has become an innovative concept adopted by the government to enhance the quality of public services in Indonesia. Specifically in the healthcare sector, the government is introducing e-Health. RSCM (Cipto Mangunkusumo Hospital), as one of the central public hospitals under the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, has launched the RSCMKu application as a system center for healthcare services. However, the implementation of this application has encountered several issues for its users, such as system errors, suboptimal features, data integration problems, and others. This research aims to analyze the quality of the RSCMKu application from the user's perspective. This study employs a quantitative approach with a descriptive aim, utilizing data collection techniques such as surveys, in-depth interviews, and literature studies. The research is based on the E-Government Quality Theory, focusing on five dimensions: ease of use, trust, reliability, content and appearance of information, and citizen support. The findings of the study indicate that the quality of e-Health in the RSCMKu application shows good indicators. The research also reveals that among the five dimensions, reliability and citizen support received the lowest ratings."

"Pada tahun 2021, diciptakannya aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai aplikasi layanan samsat generasi kedua. Aplikasi SIGNAL berperan dalam pelayanan samsat yang terdiri dari pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Namun, penerapannya masih ditemukannya beberapa keluhan dan kekurangan SIGNAL, permasalahan– permasalahan tersebut akan mempengaruhi faktor persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, norma sosial hingga keterbiasaan dalam penggunaan aplikasi SIGNAL oleh pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pelayanan samsat Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode campuran melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan teori UTAUT 2 yang dikemukakan oleh Venkatesh et al., (2012) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 90,9% yang diperoleh dari komputasi 9 dimensi dalam penelitian ini. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kesulitan yang diterima masyarakat untuk menyelesaikan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui SIGNAL, baik dari fitur hingga pemberian layanan pengaduan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi SIGNAL.

---

In 2021, the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application was created as the second generation of Samsat service applications. SIGNAL plays a role in Samsat services, which include annual STNK validation, vehicle tax (PKB) payments, and mandatory contributions for road traffic accident funds (SWDKLLJ). However, its implementation has encountered several complaints and deficiencies. These issues affect factors such as perceived usefulness, perceived ease of use, social norms, and user habituation in using the SIGNAL application. This study aims to determine the level of public acceptance of the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application for Samsat services in the DKI Jakarta Province. The research approach is quantitative, using a mixed-methods data collection technique through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The study results, based on the UTAUT 2 theory proposed by Venkatesh et al. (2012), show that the level of public acceptance in DKI Jakarta is in the high category, with a percentage of 90.9% obtained from the computation of 9 dimensions in this study. However, several obstacles or difficulties were still found that the public faced in completing the annual STNK validation and PKB and SWDKLLJ payments through SIGNAL, ranging from features to complaint services. These issues will affect the level of public acceptance of the SIGNAL application."

"Dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks akibat kehadiran teknologi digital menuntut pemimpin untuk mengembangkan kompetensinya agar mampu menavigasi transformasi digital di ruang lingkup pemerintahan. Hal ini juga terjadi kepada para kepala daerah karena mereka adalah kunci utama dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fenomena peningkatan indeks SPBE Kota Surakarta dari tahun 2021-2022 yang semula sebesar 2,75 menjadi 3,73 terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Walikota Surakarta yang baru. Keberhasilan penyelenggaraan transformasi digital memang tak terlepas dari peran kepemimpinan di mana pemimpin dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, salah satunya kemampuan kepemimpinan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepemimpinan digital yang diterapkan Gibran Rakabuming Raka di Pemerintahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan sembilan narasumber yang terdiri dari beberapa perwakilan dari Pemerintah Kota Surakarta, pengamat politik, akademisi, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Gibran Rakabuming menjalankan kepemimpinan digital di sektor publik berdasarkan teori kepemimpinan digital sektor publik yang terdiri dari dimensi visi, strategi, tata kelola, manajemen talenta, dan kolaborasi. Selama masa kepemimpinannya, Gibran Rakabuming menonjolkan dorongan pembentukan inovasi digital, pelaksanaan kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi antara dengan masyarakat.

---

The increasingly complex dynamics of world change due to digital technology require leaders to develop their competencies to navigate digital transformation in the government sphere. This also happens to regional heads because they are the primary key to achieving regional government performance. Digital transformation in the Indonesian government system is implemented through the Electronic Based Government System (SPBE). The phenomenon of increasing the Surakarta City SPBE index from 2021-2022, which was initially 2.75 to 3.73, occurred when Gibran Rakabuming Raka became the new Mayor of Surakarta. The success of implementing digital transformation must be connected to the leadership role, where leaders are required to improve their abilities, one of which is digital leadership abilities. This research aims to analyse the digital leadership implemented by Gibran Rakabuming Raka in the Surakarta City Government. This research uses a post-positivism approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and secondary data. In-depth interviews were conducted with nine sources, including representatives from the Surakarta City Government, political observers, academics, and the public. Based on the research results, Gibran Rakabuming exercises digital leadership in the public sector based on the public sector digital leadership theory, which consists of vision, strategy, governance, talent management and collaboration. During his leadership, Gibran Rakabuming emphasised the encouragement of creating digital innovation, implementing collaboration with the private sector, and using social media to communicate with the community."