Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Fatkhiyatul Jannah
"Penerapan nilai-nilai sekulerisme dan kepemimpinan demokrasi di dunia Islam mengalami dinamika yang beragam. Disatu sisi mampu menjadi suatu bentuk negara dan disisi lain mengalami kontradiksi dan mengakibatkan gagalnya sistem tersebut menjadi sebuah nilai kepemimpinan. Kasus ideal dalam dinamika penerapan nilai-nilai sekulerisme dalam kepemimpinan Negara di kawasan muslim adalah Turki dan Indonesia, karena keduanya merupakan negara muslim yang saat ini mampu bertahan dengan nilai-nilai sekulerisme dan tetap konsisten dengan ajaran Islam. Dalam perjalanan awal pembentukan negara kedua negara ini mengadopsi nilai-nilai sekulerisme dalam sistem kepemimpinan negara. Mustafa Kemal memperkenalkan gagasan Kemalisme sedangkan Sukarno memperkenalkan gagasan Marheinisme.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu mengkaji secara mendalam suatu peristiwa atau fenomena tertentu yang menjadi kajian untuk mengkaji latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus ini dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok infividu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Indonesia dan Turki Kendati bukan Negara Islam, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. Saat ini Indonesia dan Turki merupakan negara yang paling aktif dalam pengembangan peradaban Islam di dunia dengan berbagai bukti capaian yang telah dilakukan saat ini, dari komunitas regional hingga komunitas Internasional. Indonesia dan Turki bukan Negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam yang menghargai agama Islam secara maksimal dan bisa menghargai semua keragaman yang dimiliki oleh masing-masing negaranya, ini tidak lain merupakan buah dari hasil strategi kepemimpinan yang telah diterapkan oleh Mustafa dan Sukarno.
Strategi kepemimpinan Mustafa dan Sukarno menunjukkan bahwa mereka berdua sebagai pemimpin telah menerapkan karakteristik dan peran yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin strategis, yang meliputi banyak hal tentang syarat mutlak menjadi seorang pemimpin. Melihat konteks kepemimpinan Mustafa dan Sukarno bisa diketahui bahwa pembentukan negara Muslim dengan bentuk Republik cukup ideal diterapkan pada mayoritas masyarakat komunitas muslim.

The application of secularist values and democratic leadership in the Islamic world experienced diverse dynamics. On one hand it is capable of becoming a form of country, but on the other hand it experiences contradictions and causes the failure of the system to become a leadership value. An ideal case in the dynamics of the application of secularism values in the country leadership in Muslim countries is Turkey and Indonesia, because both are Muslim countries that are currently able to survive with the values of secularism and remain consistent with Islamic teachings. In its initial journey of forming the country, the two countries adopted the values of secularism in the countrys leadership system. Mustafa Kemal introduced the idea of Kemalism, while Sukarno introduced the idea of Marheinism.
Type of this research used the type of case study research, which examines in depth a particular event or phenomenon which is to study the background, circumstances, and interactions that occur. This case study was carried out on a unified system that can be a program, activity, event, or group of individuals that exist in certain circumstances or conditions. Although Indonesia and Turkey are not Islamic countries but the majority of the population is Muslim. Currently Indonesia and Turkey are the most active countries in the development of Islamic civilization in the world with various evidences of achievements that have been achieved at this time, from the regional community to the international community. Indonesia and Turkey are not Islamic countries, but the majority of the population is Muslims who value Islam to the fullest and can appreciate all the diversity possessed by their respective countries.
This is due to the result of the leadership strategies that have been implemented by Mustafa and Sukarno. Mustafa and Sukarnos leadership strategies show that both of them as leaders have implemented the characteristics and roles that must be carried out by a strategic leader, which includes many things about the absolute requirements of being a leader. Looking at the context of Mustafa and Sukarnos leadership, it can be seen that the formation of a Muslim country with a Republican form is quite ideal for the majority of the Muslim community."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mujahidin Nuryadi
"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.
Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.
The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.
TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.
The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardianto Bayu Wibowo
"KNRP merupakan salah satu NGO Indonesia yang fokus terhadap isu kemanusiaan di wilayah Palestina. KNRP menganggap seluruh pengurusnya sebagai relawan dan KNRP memiliki mitra-mitra yang membantu dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis organisasi KNRP sebagai Non-Government Organization (NGO) dalam menjaga profesionalismenya dan peran KNRP sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara isu kemanusiaan di wilayah Palestina berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara rinci peran KNRP dalam membantu rakyat Palestina yang masih terjajah oleh Israel. Penelitian ini berjenis eksplanatori karena mengambarkan keterkaitan antara peran KNRP berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang dihasilkan dari instrumen tersebut adalah data primer (hasil wawancara dan hasil observasi) serta data sekunder (teori NGO dan Hubungan Internasional Kontemporer). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa KNRP dapat dinyatakan sebagai NGO (non-government organization) karena bersifat nonpartisan, tidak mencari keuntungan, bersifat sukarela dan fokus pada gerakan moral. KNRP pun memenuhi nilai-nilai profesionalisme sebagai NGO dengan selalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, berkomitmen dalam mendistribusikan bantuan kepada rakyat Palestina dan menyediakan informasi kepada donatur, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada calon donatur. KNRP tidak dapat menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Selanjutnya, peneliti dapat mengetahui hubungan antara Indonesia dengan Palestina dari perspektif hubungan internasional kontemporer dalam kerjasama diantaranya pada bidang perdagangan, Indonesia menghilangkan bea cukai dan pajak penghasilan (PPh). Indonesia dan Palestina tidak pernah terjadi persaing dan pertentangan dalam hal apapun.

KNRP is one of the Indonesian NGOs that focuses on humanitarian issues in the Palestinian territories. The KNRP considers all of its administrators to be volunteers and the KNRP has partners who assist in distributing aid to the Palestinian people. The purpose of this study is to analyze the KNRP organization as a NGOs in maintaining its professionalism and the role of the KNRP as a mediator in solving cases of humanitarian issues in the Palestinian territories based on the perspective of contemporary international relations. The case study method is used in this research to explain in detail the role of the KNRP in helping the Palestinian people who are still occupied by Israel. This research is of an explanatory type because it describes the relationship between the roles of the KNRP based on the perspective of contemporary international relations. The instruments used in this study consisted of document studies, observations and interviews. The data generated from these instruments are primary data (results of interviews and observations) and secondary data (NGO theory and Contemporary International Relations). The results of this study indicate that KNRP can be declared an NGOs because it is nonpartisan, does not seek profit, is voluntary and focuses on moral movements. KNRP also fulfills the values ​​of professionalism as an NGO by always reporting the results of the implementation of activities, is committed to distributing aid to the Palestinian people and providing information to donors, conducting socialization and educating potential donors. The KNRP cannot become a mediator between Palestine and Israel. Furthermore, researchers can find out the relationship between Indonesia and Palestine from the perspective of contemporary international relations in cooperation including in the field of trade, Indonesia eliminated customs and income tax (PPh). Indonesia and Palestine have never had competition or conflict in any way."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raja Fanny Fatahillah
"Penelitian ini memberi fokus pada konflik Azerbaijan-Armenia di sebuah wilayah sengketa di kawasan Kaukasus, Nagorno Karabakh. Konflik ini menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Peperangan di Nagorno Karabakhmerupakan konflik geografis, sekaligus sosial politik, yang terjadi sejak 1870-Perang Dunia I, dan berulang pada 1988-1994. Gencatan senjata dilakukan pada 1994-2009. Pada 2009-2016 konflik memanas kembali, dan diikuti gencatan senjata pada 2016-2020. Peperangan periode ketiga terjadi sejak 2020 hingga saat ini. Peperangan di Nagorno Karabakh telah menyebabkan tewasnya 1.000 orang warga sipil, mengungsinya 40.000 orang etnis Azerbaijan dari Nagorno Karabakh, dan 90.000 orang etnis Armenia melakukan eksodus. Pertanyaan penelitian dalam penelitian yang pertam adalah mengapa konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno Karabakh berlangsung dalam periode yang lama dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua, bagaimana upaya solusi perdamaian di Nagorno Karabakh dapat dicapai melalui perspektif keterlibatan aliansi keamanan kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset kualitatif kritis. Analisis kritis digunakan untuk mengekspos dan menawarkan perspektif alternatif. Metode ini menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk melihat lebih dalam realitas konflik yang terjadi. Penelitian ini mengoperasionalisasikan regional security complex theory (RSCT) oleh Barry Buzan sebagai teori penelitian.

This study focuses on the Azerbaijan-Armenian conflict in a disputed area in the Caucasus region, Nagorno Karabakh. This conflict gives rise to human rights violations. The war in Nagorno Karabakh was a geographical conflict, as well as a socio-political one, which had occurred since 1870-World War I, and repeated in 1988-1994. A ceasefire was carried out in 1994-2009. In 2009-2016 the conflict struck again, and was followed by weapons in 2016-2020. The period of the third war occurred from 2020 to the present. The war in Nagorno Karabakh has resulted in the death of 1,000 civilians, the displacement of 40,000 ethnic Azerbaijanis from Nagorno Karabakh, and an exodus of 90,000 ethnic Armenians. The research question in the first research is why the Armenian-Azerbaijan conflict in Nagorno Karabakh lasted for such a long period and resulted in serious human rights violations. Second, how the efforts for a peace solution in Nagorno Karabakh can be achieved through regional security partnership cooperation. The research method used is a critical qualitative research method. Critical analysis is used to expose and offer alternative perspectives. This method uses an interdisciplinary and multidisciplinary approach to take a deeper look at the reality of the conflicts that occur. This study operationalizes the regional security complex theory (RSCT) by Barry Buzan as a research theory."
Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silaban, Rekson
"Bisnis platform diakui berkontribusi besar dalam memberikan akses pekerjaan yang mudah kepada jutaan pekerja, tetapi akibat keunikan proses bisnisnya, regulasi ketenagakerjaan yang tersedia tidak bisa digunakan untuk melindungi hak dasar pekerja. Kebijakan pemerintah membuat sistem kemitraan menjembatani relasi antara platform dan mitra kerjanya, ternyata memperburuk perlindungan kerja platform, karena menyebabkan pekerja tidak mendapat perlindungan upah minimum, tidak ada batasan jam kerja, jaminan sosial memburuk dan fungsi serikat pekerja untuk mengadvokasi dan merundingkan hak pekerja tidak bisa dijalankan. Pekerja mengalami diskriminasi perlindungan kerja dibanding lainnya. Disertasi ini akan memberikan analisis kritis terhadap ketimpangan perlindungan kerja yang dialami pekerja transportasi platform. Untuk menganalisis fenomena baru ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus, terhadap dua pemain utama platform transportasi di Jakarta, yaitu; perusahan Gojek dan Grab. Pengumpulan data dilakukan melalui; observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam (terstruktur dan semi-terstruktur), kepada 21 orang informan kunci, mewakili; pengemudi platform, perusahaan platform, pemerintah, wadah atau serikat pekerja. Peneliti menemukan sistem perlindungan kerja di perusahaan konvensional jauh lebih baik dari sistem platform dan regulasi sistem kemitraan menciptakan ketidakadilan kepada pekerja. Peneliti menawarkan lima opsi kebijakan perlidungan kerja untuk Indonesia, yang didasarkan pada pengalaman internasional untuk mengganti sistem kemitraan saat ini, melalui kebijakan berikut: Memperluas definisi undang-undang tentang “pekerja” dan “pemberi kerja”; mengkategorikan pekerja platform sebagai “pekerja bebas”; menambah kategori baru untuk pekerja platform dengan hak kerja khusus; menjadikan pekerja platform sebagai pekerja kontrak alih daya (out sourching); dan melindungi pekerja platform melalui serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan pemilik platform (hubungan bipartit). Kelima pilihan ini diharapkan bisa menutup ketimpangan perlindungan kerja kepada pekerja platform sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

Platform businesses are recognised as contributing greatly to providing easy access to work for millions of workers, but due to the uniqueness of their business processes, existing labour regulations cannot be used to protect workers' basic rights. The government's policy to create a partnership system to bridge the relationship between platforms and their partners has actually worsened the protection of platform work, because it causes workers to not receive minimum wage protection, there are no restrictions on working hours, social security has deteriorated and the function of trade unions to advocate and negotiate for workers' rights cannot be carried out. Workers experience employment protection discrimination compared to others. This dissertation will provide a critical analysis of the inequality of employment protection experienced by platform transport workers. To analyse this new phenomenon, the researcher uses a qualitative method in the form of a case study, on the two main players of the transportation platform in Jakarta, namely; Gojek and Grab companies. Data was collected through observation, focus group discussions (FGDs), in-depth interviews (structured and semi-structured) with 21 key informants, representing platform drivers, platform companies, government, labour unions. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to the workers. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to workers. Researchers offer five labour protection policy options for Indonesia, based on international experience to replace the current partnership system, through the following policies: Expanding the legal definition of "worker" and "employer"; categorising platform workers as "free workers"; adding a new category for platform workers with special employment rights; making platform workers out sourced; and protecting platform workers through trade unions to negotiate with platform owners (bipartite relations). These five options are expected to close the gap in employment protection for platform workers as a manifestation of social justice for all workers."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ecep Suwardaniyasa
"Penelitian ini ingin menganalisis migrasi atau pergeseran gerakan pelaku teror di Indonesia mulai dari perencanaan, propaganda, perekrutan, pendanaan, konsolidasi dan pelatihan, dari cara-cara konvensional ke cara-cara digital dengan memanfaatkan media baru (new media). Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam riset ini adalah bagaimana pengalaman, teknik dan metode yang digunakan para pelaku teror, serta migrasi gerakan terorisme itu sendiri, dari cara- cara konvensional ke penggunaan media baru (new media)/konvergen. Permasalahan penelitian ini dibedah dengan menggunakan teori media dan media baru, teori radikalisme, teori social movement, konsep terorisme, konsep globalisasi dan konsep migrasi. Penelitian ini menggunakan beberapa model analisis, yaitu pendekatan fenomenologi, studi kasus, dan analisis teks. Dalam pendekatan fenomenologi, kuesioner digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman individu yang terlibat dalam gerakan terorisme. Dalam studi kasus, memfokuskan pada beberapa kasus teror di Indonesia yang dilakukan melalui cara-cara konvensional hingga bermigrasi melalui media baru/kovergen. Sedangkan dalam analisis teks, peneliti memeriksa berbagai teks yang tersebar di berbagai media mainstream dan platform sosial media, untuk memahami dan memetakan bagaimana keenam aspek gerakan teror tadi; perencanaan, propaganda, perekrutan, pendanaan, konsolidasi, hingga pelatihan dilakukan. Selain itu, semua hasil wawancara dan riset dari narasumber para pelaku teror, penulis ekstrak melalui analisis sofware deedose. Tujuannya untuk memetakan pola migrasi secara nyata dari model konvensional (cara-cara lama) ke model digital (cara-cara baru) dengan memanfaatkan media baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keenam aspek gerakan teroris berubah dari cara lama ke cara baru, mulai dari perencanaan, propaganda, perekrutan, pendanaan, konsolidasi dan pelatihan melalui Google, YouTube, dan internet archive yang mereka produksi dan kemudian diviralkan melalui sosial media. Riset ini merekomendasikan pihak berwajib untuk memahami trend penggunaan media baru oleh para pelaku teror dan memperkuat deteksi dini aparat untuk menanggulanginya, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar agar terhindar dari propaganda terorisme.

This research aims to analyze the migration or shift in the movement of terror perpetrators in Indonesia starting from planning, propaganda, recruitment, funding, consolidation and training, from conventional methods to digital methods by utilizing new media. The research questions to be answered in this research are the experiences, techniques and methods used by terror perpetrators, as well as the migration of the terrorist movement itself from conventional methods to the use of new/convergent media. This research problem is dissected using media and new media theory, radicalism theory, social movement theory, the concept of terrorism, the concept of globalization and the concept of migration. This research uses several analytical models, namely phenomenological approaches, case studies, and text analysis. In the phenomenological approach, questionnaires are used to explore the experiences of individuals involved in terrorist movements. In the case study, it focuses on several terror cases in Indonesia which were carried out through conventional methods and migrated through new/convergent media. Meanwhile, in text analysis, researchers examined various texts spread across various mainstream media and social media platforms, to understand and map the six aspects of the terrorist movement; planning, propaganda, recruitment, funding, consolidation and training were carried out. Apart from that, the author extracted all the results of interviews and research from sources from terror perpetrators through deedose software analysis. The aim is to map real migration patterns from conventional models (old ways) to digital models (new ways) by utilizing new media. Research findings show that the six aspects of the terrorist movement changed from the old way to the new way, starting from planning, propaganda, recruitment, funding, consolidation and training through Google, YouTube and internet archives which they produced and then made viral through social media. This research recommends that the authorities understand the trend in the use of new media by terror perpetrators and strengthen early detection by authorities to deal with it, as well as increasing the digital literacy of the public so they are able to sort out the correct information to avoid terrorism propaganda."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saleh Husin
"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arista Sony
"Kesepakatan global terhadap pemanasan global mendorong energi terbarukan dalam transisi energi. Namun, sepuluh negara ASEAN sangat bergantung pada 80% energi bahan bakar fosil untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga transisi ini menjadi tantangan karena menghasilkan 4,7% CO2 emisi terhadap emisi global pada tahun 2020. Keamanan energi, keadilan energi, demokrasi energi, dan kewarganegaraan energi adalah faktor-faktor yang mendukung transisi energi yang sedang berkembang pada bidang gerakan sosial dan kemiskinan energi. Penelitian mixed-methods-sequential explanatory ini mengkaji transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian sekuensial, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, PLS-SEM kuantitatif yang menggunakan data tahun 2000–2020 menentukan dampak transisi energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi energi, keamanan energi, transisi energi, dan pertumbuhan ramah lingkungan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kewarganegaraan energi tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan namun memberikan ke arah positif. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau dan empat faktor lainnya membantu sepuluh negara ASEAN potential dalam menurunkan emisi CO2 mereka sebesar 0,764 (76,4%), dari 1,536 MtCO2 menjadi 362 MtCO2, dengan menganjurkan demokratisasi dominasi bahan bakar fosil dalam demokrasi energi, beralih ke energi terbarukan dalam keamanan energi, dan menekankan pentingnya untuk mereka melakukan transisi energi. Kedua, analisis isi kualitatif mengidentifikasi enam kategori mengenai fenomena transisi energi untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Keenam kategori tersebut adalah pembangunan ekonomi saat ini, tantangan energi terbarukan (regulasi, investasi, struktur pasar, dan teknologi), mendorong pelanggan, potensi transisi energi, mengukur pertumbuhan ramah lingkungan, dan dampak NDC terhadap peristiwa bencana dan pembangunan berkelanjutan. Keamanan energi dan pembangunan ekonomi saling terkait—tingginya permintaan energi bahan bakar fosil dan emisi CO2 dari ekspansi ekonomi baru-baru ini, menyebabkan bencana besar. Transisi energi memiliki kendala pada regulasi, pembiayaan dan investasi, struktur pasar, dan sikap individu terhadap akan energi bersih, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan. Studi ini merekomendasikan untuk fokus pada faktor-faktor penting dalam demokrasi energi, keamanan energi, dan kewarganegaraan energi sebagai panduan ilmiah untuk kebijakan energi mereka dan mempercepat transisi energi melalui energi terbarukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

A global warming agreement encourages renewable energy in the energy transition. However, ten ASEAN countries depend on 80% fossil fuel energy for their economic growth, making this transition challenging due to emitting 4.7% of global CO2 in 2020. Energy security, justice, democracy, and citizenship are the factors that support the emerging energy transition field in social movements and energy poverty. This mixed-methods research-sequential explanatory study examines the energy transition and sustainable development using sequential research methodology, both quantitative and qualitative. First, quantitative PLS-SEM using 2000–2020 data determines the impact of the energy transition on sustainable development. The result demonstrated that energy democracy, energy security, energy transition, and green growth impact sustainable development. Unfortunately, energy citizenship does not impact sustainable development but in positive direction. The findings indicate that green growth and four other factors helped ten ASEAN countries lower their CO2 emissions of 0.764 (76.4%), from 1.536 MtCO2 to 362 MtCO2, by advocating the democratization of fossil fuel dominance in energy democracy, shifting to renewable energy in energy security, and emphasizing the prominence of their energy transition. Second, qualitative content analysis identified six categories regarding the energy transition phenomenon to explain the quantitative findings. The six categories are current economic development, renewable energy challenges (regulation, investment, market structures, and technology), encouraging customers, energy transition potential, measuring green growth, and the NDC's impact on catastrophic events and sustainable development. Energy security and economic development were linked—high-demand fossil fuel energy and CO2 emissions from recent economic expansion cause catastrophic calamities. The energy transition has obstacles with regulations, financing and investment, market structures, and individual attitudes toward clean energy, renewable energy, and eco-friendly products. This study recommends focusing on the crucial factors of energy democracy, energy security, and energy citizenship as the scientific guidance for their energy policy and expediting the energy transition through renewable energy in achieveing their sustainable development."
Jakarta: Sekolah Kajian dan Strategik Global Universities Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library