Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pcncucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistcm keuangan serta mengamcam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan scndiwsendi kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa. dan bemcgara, maka upaya pencegahan dan pcmbcrantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dan menyeluruh melalui sebuah strategi nasiorml yang melibatkan scmua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, Strategi Nasional Pcncegahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mcntpakan kcbijaknn nasional yang dirumuskan dan digunakan sebagai arah kebijakan dalam kcrangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di lndoacsin yang efektif maka kerjasama yang sangal baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa kcuangan, PPATK, otoritas Iembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pcngadilan, scrta dukungan pcnuh dari seluruh masyarakat Indonesia rnerupakan modal utama yang sangat diperlukan schingga diharapkan berdampak positif khususnya bagi upaya Pcnccgahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan perkcmbangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

---

This thesis discusses the National Strategy for Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia. Realizing that the threat of money laundering as an extraordinary -crime that can disrupt economic stability and integrity of the financial system and also threaten the national interest. it can cause wide spread effect and endanger lives of society, nation, and state, then the prevention and eradication efforts must be made through the conceptual steps and through a comprehensive national strategy involving all elements of national and state. National Strategy for Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia is the national policy Is formulated and used as the direction of policy within the framework of the development of Anti Money Laundering Regime: in lndonesia. The results of this study suggest that, in an effort to the lmplementation of the National Strategy on Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia that are effective, then the very good cooperation among relevant agencies including providers of financial services. INTRAC, the authority of financial institutions, police judiciary and courts, and the full support of the entire people of Indonesia is the main capital that is necessary so that the expected positive impact, especially for the efforts on the Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia and the development of the Indonesian economy."

"Setiap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi memancing. Namun, dokumen keberadaan seharusnya dimiliki oleh nelayan kadang-kadang tidak diperhatikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen menjadi salah satu modus operandi dalam kegiatan illegal fishing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan kejahatan korporasi, teori pilihan rasional dan kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jaring trawl dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl menjadi pelanggaran hukum yang terpola oleh perusahaan. Ada juga hubungan antara pemilik perusahaan dengan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan.

---

Every fisherman who performs the activity of fishing must have license fishing. However, existence document supposed to be possessed by fisherman sometimes not reck do the activity of fishing without documents accordingly. The activity of fishing without documents being one modus operandi in illegal fishing activity.Research on illegal fishing activities occurring in Bangka Belitung island using qualitative approach and type research descriptive. To analyze, researchers used corporate crime, rational choice theory and organized crime in the theory.

This research result concluded that illegal fishing activity which occurred in the area waters Bangka Belitung island used a trawl gear and not furnished with documents accordingly. Illegal fishing activities uses a trawl gear be a statutory offense has patern by company. There is also the relation between company owner with a government agency which certainly should participate in do theft fish in area waters Bangka Belitung island.In addition, this research also found that the purpose of an offender conducting any activity of fishing with the trawl gear to get the profit from the catch fish."

"Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai modus oprandi penyelundupan drugs oleh Warga Negara Malaysia ke Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana modus operandi penyelundupan drugs yang dilakukan oleh Warga Negara Malaysia ke wilayah Indonesia dan faktor faktor yang mendorong penyelundupan drugs tersebut Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan laporan kasus Wawancara dilakukan kepada aparat kepolisian Direktorat IV Bareskrim dan BNN dan narapidana Warga Negara Malaysia Untuk data laporan kasus berasal dari Direktorat IV Bareskrim dan BNN Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa dalam modus operandi penyelundupan drug Warga Negara Malaysia ini tergabung kedalam suatu jaringan internasional sebagai kurir Mereka melakukan penyelundupan drugs nya secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan para penyelundup lain yang masih satu jaringan dengannya.

---

The problem in this study is about the modus operandi of drug smuggling by Malaysian to Indonesia The purposing of this research is to explain how the modus operandi of drugs smuggling has been doing by Malaysian in Indonesia and the factors that encourage it This research is using qualitative approach with descriptive design which the data has been got from interview and case report The interview has been conducted in Directorate IV Bareskrim and BNN and a Malaysian convict Case report has been got from Directorate IV Bareskrim and BNN The result from this research then conclude that the modus operandi of drugs smuggling Malaysian was incorporated into an international network as a courier They smuggled his drugs individually or together with other smugglers that still one link with them"

"Seiring berkembangnya paham neoliberalisme di dunia maka semakin berkembang pula sektor finansial khususnya pasar modal. Perkembangan dalam pasar modal ditunjukkan dengan semakin meluas dan beragamnya produk-produk yang ditransaksikan. Salah satunya adalah produk derivatif. Penelitian ini membangun argumentatif bagaimana produk derivatif yang merupakan produk legal dalam pasar modal rupanya memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi marxis baik dengan menggunakan konsep global superstructure yang mengadopsi konsep base-suprastructure milik Marx, crime of domination, dan konsep criminogenic. Hasilnya ditemukan bahwa memang produk derivatif dalam pasar modal memiliki aspek-aspek yang criminogenic dilihat dari niat pelaku, peraturan-peraturan yang diterapkan, dan sistem yang ada di dalam pasar modal itu sendiri.

---

Along with the growth of neoliberalism worldwide, financial sector is also developing especially, financial market. Financial market is developing in terms of its widespread and variant of products being traded. Derivative product is one of them. This research construct arguments on derivative products as legal product in stock exchange contribute to a certain form of crime. This research uses marxist criminology perspective, global superstructure, which adopts marx's basesuprastructure, crime of domination and criminogenic concept. As a result, this study shows, derivative products in stock exchange are indeed criminogenic in terms of criminal intention, rules applied and stock exchange's system itself."

"[Skripsi ini mencoba menjelaskan hubungan antara konsep persepsi resiko dengan tingkat penggunaan ganja di kalangan mahasiswa universitas x. Penelitian inimengambil sampel di salah satu universitas di Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode pengambilan sampel Stratified Random Sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel probabilita, sampel dari penelitian ini adalah mereka yang memiliki pengalaman menggunakan ganja maupun yang tidak. Dengan menggunakan teori pilihan rasional dari Paternoster dan teori pembelajaran sosial dari Bandura. Penulis menemukan hubungan dan mendapatkan hasil bahwa persepsi resiko memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan ganja di kalangan mahasiswa universitas x.

---

This thesis consist an explanatory research to discover the connection between perception of risk towards the use of marijuana among the students of x university.

The research took sample from one of the university in South Jakarta, with stratified random sampling method that is one of the probability method, samples of this research are both the user and non user of marijuana from the same university. Theory of this research is Paternoster?s rational choice and Bandura?s social learning. When the research is completed, the writer was able to find that it is true perception of risk is affecting the use of marijuana.;This thesis consist an explanatory research to discover the connection between

perception of risk towards the use of marijuana among the students of x university.

The research took sample from one of the university in South Jakarta, with stratified

random sampling method that is one of the probability method, samples of this

research are both the user and non user of marijuana from the same university.

Theory of this research is Paternoster?s rational choice and Bandura?s social learning.

When the research is completed, the writer was able to find that it is true perception

of risk is affecting the use of marijuana;This thesis consist an explanatory research to discover the connection between

perception of risk towards the use of marijuana among the students of x university.

The research took sample from one of the university in South Jakarta, with stratified

random sampling method that is one of the probability method, samples of this

research are both the user and non user of marijuana from the same university.

Theory of this research is Paternoster?s rational choice and Bandura?s social learning.

When the research is completed, the writer was able to find that it is true perception

of risk is affecting the use of marijuana, This thesis consist an explanatory research to discover the connection between

perception of risk towards the use of marijuana among the students of x university.

The research took sample from one of the university in South Jakarta, with stratified

random sampling method that is one of the probability method, samples of this

research are both the user and non user of marijuana from the same university.

Theory of this research is Paternoster?s rational choice and Bandura?s social learning.

When the research is completed, the writer was able to find that it is true perception

of risk is affecting the use of marijuana]"

"ABSTRAKIlusi identitas keislaman merupakan center of gravity dari ancaman terorisme kelompok Daesh. Penulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana ilusi identitas tersebut bekerja dalam suatu proses konstitutif yang melibatkan proses kontruksi-dekonstruksi-rekonstruksi wacana radikal seputar kelompok teror yang mengklaim sebagai representasi dari agama Islam. Ekspansi ideologi kelompok Daesh ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, juga membawa serangkaian implikasi. Tulisan ini menegaskan perlunya untuk mendorong ajaran Islam moderat sebagai upaya kontra-narasi dalam melawan wacana radikal kelompok Daesh, disamping melalui pendekatan-pendekatan fisik.

---

ABSTRACTIllusion of Islamic identity is the center of gravity of the terrorism threat of Daesh group. This study tries to examines how the illusion of Islamic identity works in a constitutive process that involves the construction-deconstruction-reconstruction process of radical discourses surrounding the terror group that claims to be the representation of Islam. The ideological expansion of Daesh group to various parts of the world, including Indonesia, also brings a multiple of implications. This study emphasizes the need to encourage moderate Islamic teachings as an counter-narrative attempt against Daesh groups’ radical discourses, as well as through physical approaches."

"Penelitian ini menjelaskan bahwa tawuran pelajar yang masih terjadi saat ini menjadi bukti bahwa pencegahan dan penanganan dalam menghadapi tawuran pelajar ini masih belum efektif dan berakar dari masalah. Untuk itu, pencegahan kejahatan situasional dibutuhkan untuk menjelaskan perlunya upaya situasional dalam pencegahan tawuran pelajar yang pada umumnya bersifat situasional dan terjadi di ruang publik. Selain itu, pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga diperlukan agar dalam mengupayakan pencegahan juga dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak, terutama masyarakat untuk mencegah terjadi tawuran pelajar di lingkungan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 6 subjek penelitian. Dari 6 subjek ini penulis membaginya ke dalam tiga kelompok, yakni, subjek sekolah guru BK, dan guru Staf Kesiswaan, subjek aparat penegak hukum kepolisian, dan subjek pelajar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang pencegahan maupun penanganan yang dilakukan masih belum memberikan efek jera bagi pelajar untuk tidak melakukan tawuran pelajar. Sehingga, pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas diharapkan mampu menjadi upaya pencegahan yang tepat dalam mengurangi angka tawuran pelajar.

---

This thesis tries to explain that the occurrence of student brawl nowadays acts as a proof that the prevention strategy to deal with it is not based on root of problem. Therefore, situational crime prevention is needed to explain the importance of situational strategies in student brawl that normally situational and happens in public space. Community crime prevention is also needed to involve all parties, especially the community itself to prevent the occurrence of student brawl in their neighborhood.

This is a qualitative research and uses deep interview method to the 6 participant subjects. From these 6 subjects, the researcher divides the subjects to 3 different groups school subject counseling teacher and student affairs staff teacher, law enforcement subject police and student subject. The result shows that the prevention strategy in order to reduce student brawl is still ineffective to deter the student. Situational crime prevention and community based prevention are expected to be the best prevention strategy to reduce the number of student brawl."

"ABSTRAKArtikel ini berusaha menjelaskan gejala digital piracy terjadi di kalangan mahasiswa menggunakan theory of planed behavior, persepsi risiko dan keuntungan, rasionalisasi dan habit. Penambahan komponen pada theory of planned behavior ditujukan untuk menjawab keterkaitan kondisi ekonomi dengan digital piracy di negara berkembang, serta mengapa terdapat stagnansi tingkat penggunaan digital piracy di suatu negara, sebagian dari artikel ini juga menelaah potensi mengurangi digital piracy menggunakan pendekatan kesejahteraan menggunakan subsidi oleh pemerintah. Dalam penulisan artikel ini digunakan studi pustaka sebagai metode penulisan serta penyusunan, temuan data menunjukkan adanya signifikansi antara persepsi keuntungan, rasionalisasi dan habit terhadap perilaku digital piracy di kalangan mahasiswa, persepsi keuntungan menjadi komponen yang mendasari hubungan digital piracy dengan kondisi ekonomi, komponen rasionalisasi menjelaskan adanya bentuk justifikasi oleh mahasiswa terhadap digital piracy yang mereka lakukan, serta habit yang menjelaskan mengapa terjadi stagnansi tingkat digital piracy. Persepsi risiko dalam bentuk IPR dan regulasi ditemukan gagal mengurangi niat digital piracy mahasiswa. Telaah menenai pendidikan tinggi dan subsidi menunjukkan suatu potensi jalan keluar dari gejala digital piracy yang dilakukan oleh mahasiswa.

---

ABSTRACTThis article attempts to explain the digital piracy behavior among students using the theory of planned behavior, perceived risk and benefit, rationalization, and habit. The modification of components to the theory of planned behavior is intended to address the relation of economic condition with digital piracy in developing countries, and why there is a stagnant level of digital piracy use in a certain country, part of this article also examines the potential for reducing digital piracy using a welfare approach by using subsidies from governments. Writer in this article used library research of the relevant past literature as the writing method, data findings indicate a significance between the perceived benefit, rationalization and habit of digital piracy behavior among students, the perceived benefit found to be relevant explaining the relationship of digital piracy with economic condition, the rationalization component explains the form of student justification for their digital piracy behavior, as well as a habit that explains why stagnation occurs in the digital piracy level. Risk perceptions in the form of IPR and regulation were found to fail to reduce the level of students 39 digital piracy intention. Studies on higher education and subsidies suggest a potential solution to the digital piracy behavior by students"

"ABSTRAKMedia sering diasumsikan berpengaruh pada pembentukan kebijakan kriminal dengan membentuk opini publik. Peristiwa yang diberitakan terus menerus dilihat dapat membentuk urgensi agenda publik terkait kebijakan yang berimplikasi pada agenda kebijakan. Namun, tingginya jumlah pemberitaan korupsi, terutama kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, nampak tidak berimplikasi pada kebijakan. Tulisan ini mencoba menganalisis hubungan mutual antara media dengan pembuat kebijakan dalam pembentukkan agenda kebijakan mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan riset media KOMPAS tentang pemberitaan kasus korupsi di periode Januari ndash; Juli 2017. Hubungan antara media dan pembuat kebijakan tidak serta merta bersifat kausal, melainkan tergantung dengan peristiwa dan kebijakan yang diagendakan. Dengan detection theory, dijelaskan bahwa media memang dapat membangun isu terkait pembuatan agenda kebijakan. Akan tetapi, peran media tidak begitu besar karena diteruskannya sebuah agenda kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan disini memiliki agenda-agendanya sendiri yang mempengaruhi isu-isu mana yang kemudian ditanggapi. Dengan begitu, terdapat hubungan yang lebih kompleks antara media dan pembuat kebijakan dalam proses perkembangan kebijakan korupsi.

---

ABSTRACTMedia has been assumed as factor that can influence the process of crime policymaking by constructing public opinion. Massive amount of reports in certain issue can form an urgent public agenda which may influence policy agenda. However, the high number of corruption reporting, in particular Kartu Tanda Penduduk Elektronik corruption case, appears to have no policy implications. This paper tries to analyze mutual relation between media and policymaker in the making of policy agenda regarding corruption, based on media research by KOMPAS regarding corruption case reporting from January ndash July 2017. The relation between media and policymaker is not necessarily causal. Using Detection Theory, it is explained that media can indeed build issues around policy agenda. Though, the role of the media is not that significant as the continuation of a policy agenda is determined by the policymaker itself. Policymaker have their own agendas which influence which issues are addressed. Therefore, there is a complex relationship between media and policymakers in the process of policy development."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."