Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersengketaan Laut Cina Selatan yang terjadi sejak tahun 1990-an, kembali meningkat setelah pengajuan klaim teritorial sepihak Cina yang disebut nine-dash line pada 7 Mei 2009. Klaim tersebut berimplikasi pada berkurangnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Tidak hanya kehilangan 30 wilayah ZEE di Natuna, klaim teritorial Cina juga berimbas pada semakin agresifnya aktifitas penangkapan ikan ilegal nelayan Cina yang selalu dikawal oleh kapal penjaga pantainya di perairan Natuna. Dalam Buku Putih Pertahanan Repubik Indonesia, tindakan yang dilakukan Cina melalui klaim nine-dash line dan penangkapan ikan ilegal oleh nelayannya yang selalu dikawal kapal penjaga pantai, merupakan ancaman nyata bagi keamanan Indonesia yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Namun, respon Indonesia cenderung mengecilkan hal tersebut sebagai ancaman nyata untuk keamanannya, yang mana perilaku ini dinamakan underbalancing oleh Schweller. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menganalisa dan menjelaskan penyebab respon Indonesia yang cenderung mengecilkan klaim teritorial Cina sebagai ancaman berbahaya. Tulisan ini berargumen bahwa perbedaan persepsi di kalangan elit Kemlu dan Kemhan terkait klaim teritorial Cina, lalu adanya kekhawatiran pemerintah terhadap kepentingan nasional dan kepentingan elit Indonesia terhadap Cina serta adanya fragmentasi yang terbentuk di masyarakat, menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi Indonesia merespon ancaman teritorial Cina dengan cara underbalancing.

---

ABSTRACTSouth China Sea dispute which begun since 1990 increasing its tense after China offer territorial claim called nine dash line on 7th May 2009. Those claim implied to the decrease of Economy Exclusive Zone of states which located geographically in South China Sea, including Indonesia. Not only losing its 30 area of EEZ in Natuna, China territorial claim also impacted the aggressiveness of illegal fishing by Chinese fishermen which always guarded by Chinese coast guard. In the Indonesian Defense White Paper, China action through nine dash line and illegal fishing by its fishermen who is always guarded by their coast guard obviously a clear threat for Indonesia sovereignty. Nevertheless, Indonesian response tend to ignore the fact as a clear threat for its security which by Schweller called underbalancing. This writing analyzes and explain the cause of Indonesia rsquo s response which tend to not take the China rsquo s claim seriously as a threat. This writing argues that Indonesian Foreign Minister rsquo s elite and Defense Minister rsquo elite has different perception toward the issue. Also, the writing analyzes many factors such as dimension of government concern on national interest, Indonesian elite interest of China, fragmentation on society, all become the factors which draw Indonesia reaction toward China territorial claim through underbalancing."

"Strategi pertahanan merupakan salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional yang secara khusus membahas upaya negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional. Literatur-literatur tentang strategi pertahanan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan strategi pertahanan, yaitu (1) ancaman, (2) politik domestik, (3) geografi, (4) doktrin, (5) ekonomi, dan (6) teknologi. Tulisan ini berupaya untuk menyingkap konsensus dan perdebatan di antara para ahli. Tulisan ini turut menyertakan refleksi literatur yang didasari oleh persebaran tema yang diangkat, tren penulisan serta persebaran perspektif dari tulisan-tulisan para ahli. Sebagian besar literatur menunjukkan doktrin dan teknologi sebagai faktor dominan dalam perumusan strategi pertahanan. Lebih jauh, perdebatan dan konsensus yang terjadi kemudian merefleksikan perbedaan paradigma di antara mereka, yaitu neorealisme dan konstruktivisme. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan sintesis yang berupa; (1) strategi pertahanan mengalami peralihan dari ranah taktis menuju ranah politis dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pertahanan dapat dibagi menjadi faktor struktural dan faktor non-struktural. Tulisan ini turut mengidentifikasi kesenjangan literatur (gap) yang terbagi atas: (1) kesenjangan bahasan mengenai diplomasi pertahanan, (2) kesenjangan paradigmatik dari sudut pandang liberalis, serta (3) minimnya literatur non-barat. Tinjauan pustaka ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, baik akademis maupun praktis, bagi penulisan selanjutnya.

---

Defense strategy is one of the main studies in international relations studies that specifically discusses the state's efforts to maintain its existence in the international system. The literature on defense strategy identifies several factors that influence the formulation of defense strategy, namely (1) threat, (2) domestic politics, (3) geography, (4) doctrine, (5) economy, and (6) technology. This paper attempts to uncover the consensus and debate among experts. This paper also includes literature reflections that are based on the distribution of the themes raised, the writing trends and the distribution of perspectives from the writings of experts. Most of the literature shows doctrine and technology as dominant factors in the formulation of defense strategy. Furthermore, the debate and consensus that followed reflected the different paradigms between them, namely neorealism and constructivism. The discussion will then be followed by a synthesis presentation in the form of; (1) the defense strategy undergoes a shift from the tactical realm to the political realm and (2) the factors that influence the defense strategy can be divided into structural factors and non-structural factors. This paper also identifies the literature gap (gap) which is divided into: (1) discussion gaps regarding defense diplomacy, (2) paradigmatic gaps from a liberalist point of view, and (3) the lack of non-western literature. This literature review will conclude with conclusions and recommendations, both academic and practical, for further writing."

"Dalam Hubungan Internasional kekuatan militer memainkan peran penting dalam membentuk tatanan kekuatan global. Negara-negara, terutama kekuatan utama dunia, saling bersaing untuk mengembangkan kemampuan militer yang dapat meungguli kekuatan yang dimiliki oleh negara lawan. Persaingan ini menghasilkan konsep revolution in military affairs yaitu revolusi teknologi, doktrin dan organisasi militer yang dapat membawa perubahan besar terhadap cara bagaimana negara berperang. Cina sebagai kekuatan besar di dunia menjadi salah satu negara yang mengembangkan RMA bagi angkatan bersenjatanya, dengan menempuh jalan perkembangan RMA yang asimetris. Tulisan ini akan membahas kajian literatur mengenai perkembangan RMA Cina menggunakan metode taksonomi dengan membagi ke dalam tiga tema besar: ancaman eksternal, kekuatan ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi militer. Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Cina mengembangkan kemampuan RMA yang asimetris sebagai respon dari kehadiran ancaman eksternal, yaitu kekuatan militer Amerika Serikat. Kelemahan negara tersebut dalam segi ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi mengharuskan Cina untuk menempuh pengembangan kemampuan yang asimetris. Cina mengembangkan kemampuan peperangan informasi IW dan anti-access/area denial A2/AD sebagai antitesis dari kemampuan utama militer AS yaitu kemempuan network centric warfare, dan kemampuan proyeksi kekuatan. Kesimpulan yang didapat adalah RMA Cina yang asimetris berhasil mengancam kemampuan beroperasinya militer AS di kawasan Asia Timur dan Pasifik Barat, sehingga meningkatkan biaya bagi intervensi militer AS dalam konflik bersenjata yang melibatkan Cina. Dalam konteks peperangan lokal yang terbatas, kemampuan tersebut berpotensi efektif dalam menjamin keamanan Cina dari intervensi militer AS.

---

In International Relations, military power plays an important role in shaping the international order. States, especially the great powers of the world, continuously compete to develop military capability that can challenge those of their adversaries. This competition resulted in the concept of revolution in military affairs (RMA), a military technological, doctrinal and organizational revolution that brings about a major change in the way the states wage war. China as a world major power is one of the countries that are currently developing RMA for its armed forces, by taking an asymmetric development path for its RMA. This paper will discuss literature review on the development of Chinese RMA using taxonomic methods by dividing into three major themes: external threats, defense economy capability and the mastery of military technology. From the literature review conducted, it was found that China developed an asymmetric RMA capability in response to the presence of external threats, namely the presence US military power in East Asia and Western Pacific region. The country's weakness in terms of defense economy capability and technological mastery requires China to pursue the development of asymmetric capabilities. China developed information warfare (IW) and anti-access / denial areas (A2 / AD) capabilities as the antithesis to US military's main capabilities which are network centric warfare, and long distance power projection. This paper concludes that China's asymmetric RMA capability successfully threaten US military's operational capabilities in East Asia and Western Pacific region, by raising the costs for US military intervention in armed conflict involving China. In the context of a limited local war, these capabilities are potentially effective in ensuring China's security from US military intervention."