Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

---

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "

"Sebagai ibu kota negara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Jakarta dituntut untuk tangguh dan tanggap menghadapi berbagai krisis seperti pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pinjaman PEN daerah. Studi ini mengevaluasi kebijakan pinjaman PEN di DKI Jakarta dengan fokus pada peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebagai studi kasus. Sektor ini dipilih karena sejalan dengan urgensi PEN dan pengendalian banjir merupakan isu kronis di Jakarta. Proyek pengendalian banjir termasuk dalam tiga dari tujuh inisiatif daerah terbesar yang didanai PEN. Dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018)—efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian—penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan analisis deskriptif kualitatif, memanfaatkan data dari wawancara dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pinjaman PEN secara signifikan mendukung pembangunan infrastruktur dan tujuan PEN baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hasil yang paling menonjol adalah efektivitas, pemerataan, dan ketepatan. Namun, masih ada masalah, terutama terkait kualitas infrastruktur pengendalian banjir, yang kesulitan mengelola banjir dan banjir pasang selama musim hujan ekstrem. Tantangan juga mencakup kesenjangan regulasi, struktur tim pinjaman yang tidak efisien, keterlambatan dalam proses pengadaan, dan terbatasnya dukungan dari DPRD Provinsi DKJ selama tahap pengajuan pinjaman. Optimalisasi, peningkatan, serta perbaikan kualitas kebijakan masih diperlukan.

---

As the capital city, the Province of DKJ is required to be resilient and responsive during crises like the Covid-19 pandemic. One measure taken was the implementation of the National Economic Recovery (PEN) program through regional PEN loans. This study evaluates the PEN loan policy in DKI Jakarta, focusing on improving flood control infrastructure as a case study. This sector was chosen due to its alignment with PEN’s urgency and flood control being a chronic issue in Jakarta. Flood control projects are among the top three out of seven largest regional PEN-funded initiatives. Using William N. Dunn’s (2018) six policy evaluation criteria—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—this research employs a post-positivist approach with qualitative-descriptive analysis, utilizing data from interviews and literature reviews. The findings reveal that PEN loans significantly support infrastructure development and PEN objectives in both the medium and long term. The most notable outcomes are in effectiveness, equity, and appropriateness. However, issues remain, particularly with the quality of flood control infrastructure, which struggles to manage floods and tidal flooding during extreme rainy seasons. Challenges also include regulatory gaps, inefficient loan team structures, delays in procurement processes, and limited support from the Regional House of Representatives (DPRD) during the loan proposal stage. Optimization and improvements in policy and implementation are necessary."