Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan layanan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir dan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan-ke-pemerintahan dalam pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut mengamanatkan perubahan dalam tata kelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi selama ini dari manual menjadi secara elektronik. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi sebagai sistem pemerintahan-kepemerintahan pada pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022. Penelitian ini mengacu pada UMEGA dari Dwivedi et al. (2017) dengan penambahan dua dimensi dari Rai, Ramamritham, dan Jana (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi pada tingkat variabel maupun setiap dimensinya berada pada kategori Tinggi. Namun, hasil triangulasi data menemukan masih adanya permasalahan pada masing-masing dimensi. Penelitian menyarankan agar dilakukannya upaya penguatan pada dimensi Transparency dengan menyegerakan penyusunan dan penegakan instrumen hadiah dan hukuman terkait penggunaan sistem dan Commitment from Leadership dengan melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan dari Bappeda provinsi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang terus terjadi. ......The increasing trend of information and communication technology utilization in government administration and services in recent years and the presence of Government Regulation No. 19 Year 2022 on Deconcentration and Assistance Tasks emphasize the importance of utilizing government-to-government systems in implementing deconcentration in Indonesia. The regulation mandates a comprehensive change in the governance of reporting and evaluation of deconcentration implementation from manual to electronic. This research aims to explain the level of user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption as a government-to-government system in the implementation of the deconcentration of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in fiscal year 2022. This research refers to the UMEGA from Dwivedi et al. (2017) with the addition of two dimensions from Rai, Ramamritham, and Jana (2020). The study used a quantitative approach and explanatory design, with four-point Likert scale questionnaire as the primary data collection technique. The results showed that the user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption was in the High category at the variable level and each dimension. However, the results of data triangulation found that there are still problems in each dimension. The research suggests that efforts should be made to strengthen the Transparency dimension by hastening the process of preparing and enforcing reward and punishment instruments related to the system use and Commitment from Leadership dimension by conducting a comprehensive evaluation to identify the root causes of the delay in submitting reports from the provincial Bappeda to the Ministry of National Development Planning/Bappenas that continue to occur.

Abstrak :
Fenomena VUCA merupakan suatu tantangan baru bagi sektor pemerintah. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan manajemen organisasi baru yang disebut sebagai konsep agile, pada sektor pemerintah disebut dengan agile government. Untuk dapat menerapkan konsep tersebut, organisasi sektor pemerintah memerlukan beberapa pendekatan pendukung, salah satunya yaitu agile human resource management. Jakarta Smart City merupakan salah satu organisasi sektor pemerintah yang bergerak dalam pengembang smart city kota Jakarta yang menerapkan konsep agile. Jakarta Smart City terdiri dari 17 pegawai ASN dan 200 Tenaga Ahli, juga memiliki status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membuat Jakarta Smart City fleksibel dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, oleh karena itu peneliti tertarik melihat praktik agile human resource management pada Jakarta Smart City. Penelitian ini menggunakan teori agile human resource management dari Ranasinghe & Sangaradeniya (2021) yang memiliki enam dimensi yaitu agile recruitment, agile performance management, agile coaching, agile compensation, agile learning and development, dan agile career paths and succession management untuk menganalisis manajemen sumber daya manusia di Jakarta Smart City. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mamanjemen sumber daya manusia di Jakarta Smart City sudah menerapkan 5 dimensi dan belum menerapkan satu dimensi. Lima dimensi yang berhasil diterapkan yaitu agile recruitment, agile performance management, agile coaching, agile learning and development, dan agile career paths and succession management. Satu dimensi yang dinyatakan belum siap yaitu dimensi agile compensation. ......The VUCA phenomenon is a new challenge for the government sector. To face these challenges, new organizational management is needed which is referred to as the agile concept, In the government sector it is called agile government. To be able to apply the concept, government sector organizations need several supporting approaches, one of which is agile human resource management. Jakarta Smart City is one of the government sector organizations engaged in developing smart cities in Jakarta that applies agile concepts. Jakarta Smart City consists of 17 civil servants and 200 experts, also has the status of a Regional Public Service Agency (BLUD) making Jakarta Smart City flexible in conducting human resource management, therefore researchers are interested in seeing agile human resource management practices in Jakarta Smart City. This research uses the agile human resource management theory from Ranasinghe & Sangaradeniya (2021) which has six dimensions, namely agile recruitment, agile performance management, agile coaching, agile compensation, agile learning and development, and agile career paths and succession management to analyze human resource management in Jakarta Smart City. This study used a post-positivist approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of this study show that human resource management in Jakarta Smart City has implemented 5 dimensions and has not implemented one dimension. The five dimensions that have been successfully applied are agile recruitment, agile performance management, agile coaching, agile learning and development, and agile career paths and succession management. One dimension that is declared not ready is the agile compensation dimension.

Abstrak :
Policy Integration merupakan proses penyelarasan kebijakan yang berbeda dan strategi implementasinya untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini Policy integration within single policy yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan dinamika yang beragam dalam prosesnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diyakini dapat menjadi alat untuk merampingkan banyak aturan dengan menyederhanakan peraturan lainnya, mengurangi jumlah regulasi sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk bagaimana policy integration within single policy dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia terutama dalam penerapannya di DKI Jakarta.  Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada Terdapat empat dimensi yang menjadi krusial dalam melakukan integrasi kebijakan, yaitu Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals, dan Policy Instrument. Dalam pelaksanaannya, integrasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serta terjadinya kecurangan. Koordinasi yang minim antara sektor-sektor terkait, kurangnya komunikasi yang efektif, dan kebutuhan akan harmonisasi kebijakan menjadi beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Meskipun demikian, kebijakan integrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam perizinan berusaha berbasis risiko.  ......Policy Integration is the process of aligning different policies and implementation strategies to achieve common goals. In this case, the policy integration within a single policy implemented in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 regarding Risk-Based Business Licensing shows diverse dynamics in its process. With the existence of Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, it is believed to serve as a tool to streamline multiple regulations by simplifying other rules and reducing the number of regulations, thus creating a more business-friendly investment climate and improving Indonesia's economy. This research aims to examine how policy integration within a single policy in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 is implemented in the provision of risk-based business licensing in Indonesia, particularly in its application in DKI Jakarta. The research adopts a post-positivist approach, using data from in-depth interviews and secondary data from literature studies. The research findings indicate that there are four crucial dimensions in policy integration, namely Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals, and Policy Instrument. In its implementation, this policy integration still faces challenges and instances of misconduct. The lack of coordination among related sectors, ineffective communication, and the need for policy harmonization are some aspects that require improvement. Nevertheless, the integration policy regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 is a step taken to enhance efficiency and ease in risk-based business licensing.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji desain kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJPb. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap desain kebijakan KKP dalam mewujudkan cashless government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Terdapat dua aspek desain kebijakan yang dikaji, yaitu Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) dan Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian positif dalam elemen Policy Targets, tetapi masih terdapat kekurangan dalam elemen Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, dan Policy Implementation di mana masih memerlukan perhatian terkait sanksi, mekanisme enforcement, serta isu-isu penyalahgunaan, biaya tambahan, dan kesalahpahaman prosedur pelaporan.Temuan juga mencakup potensi ancaman keamanan yang belum terperinci dan proporsi UP KKP yang belum sepenuhnya terdigitalisasi karena dipengaruhi oleh literasi keuangan dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Meskipun demikian, desain kebijakan KKP menunjukkan langkah signifikan untuk mewujudkan cashless government, tetapi perlu pembenahan pada elemen yang masih belum optimal untuk dapat mencapai keselarasan dalam terwujudnya cashless government seutuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan meliputi peningkatan penggunaan KKP secara merata, perluasan cakupan KKP kepada pihak swasta, BUMN, dan penggunaan di luar negeri, serta penyederhanaan persyaratan KKP. Pentingnya sosialisasi keamanan dan peran APIP juga disoroti sebagai bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KKP. ......This study examines the design of the Government Credit Card (KKP) policy initiated by the Ministry of Finance through DJPb. The research focuses on a comprehensive understanding of the KKP policy design in realizing a cashless government. The qualitative research method employs in-depth interviews and literature reviews. Two policy design aspects are scrutinized: Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) and Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). The results reveal positive achievements in Policy Targets but shortcomings in Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, and Policy Implementation, requiring attention to sanctions, enforcement mechanisms, and issues such as misuse, additional costs, and misunderstandings in reporting procedures. The findings also include potential security threats and the incomplete digitization of UP KKP due to financial literacy and inadequate infrastructure. Despite significant steps, the KKP policy design needs improvement in optimal elements to achieve harmony in realizing a fully cashless government. Based on the research results, recommendations include enhancing widespread utilization of KKP, expanding KKP coverage to private entities, state-owned enterprises (BUMN), and international transactions, as well as simplifying KKP requirements. Emphasizing security awareness and strengthening the role of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) are also underscored as part of the recommendations to enhance KKP policy effectiveness.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan penyediaan Wi-Fi gratis untuk menunjang kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh di Kota Depok berdasarkan desain kebijakan dengan tujuan untuk melihat apakah kebijakan ini sudah tepat dari sisi desain, mengingat keberadaan kebijakan ini berkaitan erat dengan potensi klaster baru COVID-19. Peneliti menggunakan pendekatan postpositivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Konsep desain kebijakan dari Birkland (2011) digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan Wi-Fi gratis secara desain sudah baik, dengan catatan masih bermasalah pada elemen implementasi kebijakan. Permasalahan ini terlihat dari adanya bagian rencana implementasi yang tidak selaras dengan tujuan kebijakan (The Goals of the Policy) serta ketidakpastian data terkait masyarakat kurang mampu di Kota Depok sebagai landasan mengagas kebijakan. Namun demikian, kebijakan penyediaan Wi-Fi gratis telah berhasil mengatasi potensi timbulnya klaster baru COVID-19 yang menjadi risiko kebijakan. ......This thesis discusses the policy of providing free Wi-Fi to support remote learning activities in Depok based on the policy design with the aim of seeing whether this policy is appropriate in terms of design, considering that the existence of this policy is closely related to the potential for new clusters of COVID-19. Researchers used a post-positivist approach in research with qualitative data collection and analysis methods through in-depth interviews and literature studies. This thesis used policy design concept from Birkland (2011) as theoretical basis in research. The results of the study indicate that the policy of providing free Wi-Fi is appropriate in the context of design, with consideration that there are still problems on policy implementation element. The problem can be identify from the part of the implementation plan that is not in line with the policy objectives (The Goals of the Policy) as well as the uncertainty of data related to the underprivileged community in Depok City as the basis for initiating policies. However, the policy of providing free Wi-Fi has succeeded in overcoming the potential for new clusters of COVID-19 to emerge which is a policy risk.

Abstrak :
Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. ...... The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation

Abstrak :
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi karena bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa. MSIB termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia mendapatkan Anugerah Pengirim Magang Kampus Merdeka terbanyak pada Tahun 2023 dari Direkrotat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia menggunakan teori implementasi kebijakan “Strategic Action Field Framework for Public Policy” oleh Stephanie Moulton dan Jodie R. Standfort. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif post positivist, Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia sudah baik karena Universitas Indonesia telah membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Buku Pedoman Pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun, terdapat unit yang menjadi koordinator untuk mengelola dan memastikan bahwa seluruh pihak yang ada di Universitas Indonesia berusaha untuk mendukung dan mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan optimal. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting seperti proses sistem sks yang belum selaras dari tiap program studi, pola kerja CIL (Center of Independent Learning) yang belum terbentuk, dan program studi yang belum informatif. Peneliti merekomendasikan untuk mengadakan survey kepada mahasiswa agar memberikan penilaian kepada program studi sebagai bahan evaluasi kinerja selama mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia. ......The Internship Program and Certified Independent Study are among the priority programs of the Directorate of Higher Education, Research, and Technology as they aim to provide students with insights into the working world. MSIB is part of the Independent Campus Freedom to Learn program regulated by the Minister of Education and Culture and Minister of Research and Technology Regulation Number 53 of 2023 on Quality Assurance of Higher Education. In 2023, the Universitas Indonesia received the most Internship Campus Freedom awards from the Directorate of Higher Education, Research, and Technology. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study in Indonesia using the policy implementation theory "Strategic Action Field Framework for Public Policy" by Stephanie Moulton and Jodie R. Standfort. The research method employed is qualitative post positivism, with data collection techniques involving primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies, along with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia is well-executed, given that the university has established derivative policies such as Rector Regulation Number 24 of 2022 on the Implementation of Bachelor's Programs at the University of Indonesia and the Guidelines for Implementing MBKM at the University of Indonesia. There is a coordinating unit responsible for managing and ensuring that all stakeholders at the University of Indonesia strive to support and optimize the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study. However, there are some notable points such as the lack of alignment in the credit system processes across different study programs, the undeveloped CIL (Centre of Independent Learning) work pattern, and the lack of informativeness in some study programs. The researchers recommend conducting a survey among students to gather feedback on study programs as an evaluation tool for performance during the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia.

Abstrak :
Rendahnya kualitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyelenggarakan pemerintahan masih menjadi tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu, Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mewujudkan dynamic and world class government dengan salah satu reformasi dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen dalam mendapatkan sumber daya manusia aparatur (SDMA) berkualitas. Employer branding ASN dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik generasi muda dapat bergabung menjadi ASN di tengah lapangan pekerjaan yang semakin beragam. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh employer branding terhadap intensi Generasi Z di UI, UGM, dan Unpad sebagai generasi muda berkualitas untuk melamar sebagai ASN. Pada penelitian ini, variabel employer branding diukur dengan beberapa dimensi menurut Dabirian, Kietzmann, & Diba (2017) yang telah disesuaikan. Variabel intention to apply, diukur dengan menggabungkan indikator menurut Birgelen, Wetzels, & Dolen (2008) dan Gomes & Neves (2011). Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 106 responden sesuai kriteria penelitian, dan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employer branding memiliki pengaruh terhadap intention to apply dengan dimensi interest value, economic value, dan work-life balance menjadi dimensi yang berpengaruh signifikan terhadap intensi Gen Z untuk melamar sebagai ASN. ......The low quality of civil servant apparatus (ASN) in organizing governance remains a challenge faced today. Therefore, bureaucratic reform is undertaken as a government effort to realize a dynamic and world-class government, with one of the reforms being implemented through the improvement of the recruitment system in obtaining qualified human resources for the apparatus (SDMA). Employer branding for ASN is carried out as one strategy to attract the younger generation to join as civil servants amidst an increasingly diverse job market. This research is conducted to analyze the influence of employer branding on the intention of Generation Z at UI, UGM, and Unpad as quality young generations to apply as civil servants. In this study, the employer branding variable is measured with several dimensions according to Dabirian, Kietzmann, & Diba (2017) that have been adjusted. The intention to apply variable is measured by combining indicators according to Birgelen, Wetzels, & Dolen (2008) and Gomes & Neves (2011). This research uses a mixed-method approach by distributing questionnaires to 106 respondents based on the research criteria and conducting in-depth interviews. The results show that employer branding has an influence on the intention to apply, with the dimensions of interest value, economic value, and work-life balance being significant factors influencing the intention of Gen Z to apply as civil servants.