Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen sekuriti fisik di Markas Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi demo anarkis. Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik markas Polda Metro Jaya adalah keterbatasan kemampuan Polda Metro Jaya dalam sisi pengorganisasian, ketersediaan alat, dan anggota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Konsep Manajemen Sekuriti, Konsep Sekuriti Fisik, Konsep Kebutuhan, Konsep Crime Prevention, Konsep Ancaman, dan Konsep Upaya Taktis Pengamanan. Penelitian ini menemukan bahwa kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Markas Komando Polda Metro Jaya saat ini adalah keterbatasan kemampuan dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Petugas dan peralatan. Keterbatasan tersebut tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Markas Polda Metro Jaya Sekuriti Fisik Petugas yang mengakibatkan membahayakan keamanan markas Polda Metro Jaya apabila terjadi demo anarkis.

---

The study discusses about physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in anticipating anarchic demonstrations. The obstacle in organizing the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is the limited ability as well as capability of the police region to organize such implementations and to provide sufficient equipments as well as human resources. The research employs the qualitative method. Data are analysed using concept of security management, concept of physical security, concept of need, concept of crime prevention, concept of threat, and concept of tactical security measures. The results of the study reveal that the obstacle in stages of supervision and control of the implementation of physical security management at Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters is currently the limited ability as well as the capability to formulate supervisory and control activities to be implemented by duty officers. The limitation relates to the frequency of auditing administrative documents, when to conduct supervisions and evaluations, when to provide assessments and warnings as well as appreciations for good implementations of security activities. Such conditions may cause threats to appear and will endanger the physical security of Jakarta Metropolitan Police Region Headquarters in the event of anarchic demonstrations."

"Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah membawa manfaat besar dalam akses terhadap informasi, namun juga membawa risiko kejahatan siber, terutama penipuan online. Meskipun ada upaya preventif yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian, masih ada kesenjangan antara perkembangan modus penipuan online dan pemahaman masyarakat serta kurangnya pembaruan dalam literasi digital. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan literasi digital sebagai langkah preventif dalam penipuan online oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat kepada masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Mamuju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat belum dapat secara efektif mengatasi kejahatan penipuan online terhadap masyarakat di wilayah hukum Polresta Mamuju. Kurangnya tindak lanjut setelah inisiatif tersebut, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan penanganan kasus penipuan online, menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini. Selain itu, edukasi dan informasi yang tidak memadai tentang literasi digital juga menjadi masalah, menandakan adanya kesenjangan dalam penyebaran pengetahuan dan pendidikan terkait literasi digital. Meskipun telah ada upaya kampanye kesadaran berkala dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, perlunya upaya literasi digital yang berkelanjutan dan komprehensif juga diakui sebagai langkah penting untuk memerangi penipuan online secara efektif. Dengan demikian, ketidakmampuan inisiatif ini dapat dikaitkan dengan kurangnya tindak lanjut, kesadaran dan pemahaman yang tidak memadai, pendidikan yang tidak memadai, serta perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat.

---

The increasing internet penetration in Indonesia has brought great benefits in access to information, but it also brings the risk of cybercrime, especially online fraud. Despite preventive efforts made by authorities, such as the police, there is still a gap between the development of online fraud modes and the public's understanding and lack of updates in digital literacy. This study evaluates the implementation of digital literacy as a preventive measure in online fraud by Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat to the community in the Mamuju Police Legal Area. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that digital literacy carried out by Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat has not been able to effectively overcome online fraud crimes against the community in the Mamuju Police jurisdiction. Lack of follow-up after such initiatives, as well as low levels of public awareness and understanding of the risks and handling of online fraud cases, are some of the main factors leading to this. In addition, inadequate education and information on digital literacy is also an issue, signaling a gap in knowledge dissemination and education related to digital literacy. While there have been periodic awareness campaign efforts and collaboration with relevant agencies, the need for sustained and comprehensive digital literacy efforts is also recognized as an important step to effectively combat online fraud. As such, the inadequacy of this initiative can be attributed to the lack of follow-up, insufficient awareness and understanding, inadequate education, as well as the need for continuous efforts in improving digital literacy in the community."

"Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK yang mencakup 5 (lima) nilai dasar, yaitu: integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dan juga menguji serta menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK serta pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada Pegawai KPK melalui profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan jenis seguential explanatory design yaitu pada tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis SEM (Structural Equotion Model) dan dilanjutkan pada tahap kedua dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Populasi penelitian adalah pegawai KPK dengan jumlah sampel sebanyak 321 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan pengambilannya menggunakan teknik proportionate random sampling. Operasionalisasi variabel menggunakan indikator yang telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK sebagaimana tertuang dalam Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 dan dari berbagai teori. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala Likert dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala 1-6. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian terkait pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan ditolak. Demikian juga hipotesis terkait pengaruh variabel profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif dan pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme ditolak. Hal ini memiliki makna jika integritas, sinergi dan kepemimpinan ditingkatkan kualitasnya maka akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan pencegahan perilaku koruptif. Unsur keadilan dirasakan sudah melandasi kegiatan di KPK sehingga tidak berpengaruh pada profesionalisme dan pencegahan perilkau koruptif akan tetapi perlu tetap dipertahankan.

---

This research examines the influence of the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees which includes 5 (five) basic values, namely: integrity, synergy, fairness, leadership, and professionalism on preventing corrupt behavior among KPK employees. The purpose of this research is to examine and analyze the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness and leadership on professionalism and also examine and analyze the influence of professionalism on the prevention of corrupt behavior in KPK employees and the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness. and leadership in preventing corrupt behavior among KPK employees through professionalism. The method of the research is mixed, with sequential explanatory design which is in the first stage using a quantitative approach through SEM (Structural Equation Model) analysis and continued in the second stage with a qualitative approach through interviews. The survey use 321 respondents of total population of KPK employees. The variable operationalization uses indicators that have been formulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees as stated in Perdewas KPK Number 2 of 2021 and from various theories. Data collection techniques using questionnaires distributed to respondents. The Likert scale in measuring the questionnaire uses a scale of 1-6. The results of the study concluded that the research hypothesis related to the influence of integrity, synergy and leadership variables on professionalism can be accepted while the influence of justice variables is rejected. Likewise, the hypothesis related to the effect of professionalism on preventing corrupt behavior and the influence of integrity, synergy and leadership on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is acceptable, while the influence of justice variables on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is rejected. This means that if the quality of integrity, synergy and leadership is improved, it will be followed by increased professionalism and prevention of corrupt behavior. The element of fairness is felt to have underpinned activities at the KPK so that it does not affect professionalism and prevention of corrupt behavior among KPK employess but needs to be maintained."

"Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat.

---

Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police."

"Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhadap kinerja personel, Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhada kepuasan kerja, menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap Kinerja personel. Sampel dari penelitian ini adalah anggota POLRES Lebak. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dan purposive sampling dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 125 kuesioner, dan yang dapat digunakan adalah sebanyak 92 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah dengan teknik Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS. Dari hasil pengujian hipotesis, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, adanya pengaruh signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H1) diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 (H2) di terima. Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 (H3) di terima. Sehingga, kepuasan kerja dapat memediasi Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel.

---

This study examines the influence of Leadership Style on personnel performance with job satisfaction as an intervening variable. This study aims to analyze the influence of the leadership style in the company on the performance of personnel, the leadership style in the company on job satisfaction, and analyze the effect of job satisfaction on the performance of the personnel. The sample of this study were members of the Lebak POLRES. The sampling technique in this study used non-probability sampling and purposive sampling with data collection carried out by giving questionnaires. There are 125 questionnaires distributed, and 92 questionnaires can be used. The analytical technique used to analyze the data obtained is the Partial Least Square (PLS) technique using Smart PLS software. From the results of hypothesis testing, there are several conclusions in this study, namely, there is a significant influence between Leadership Style on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 1 (H1) is accepted. There is a positive and significant influence between Leadership Style on job satisfaction. So it can be concluded that Hypothesis 2 (H2) is accepted. There is a significant positive effect between job satisfaction on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 3 (H3) is accepted. Thus, job satisfaction can mediate Leadership Style on personnel performance."

"Fokus penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan program Samsat Digital Nasional (SIGNAL) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program, dan untuk menganalisis praktik hasil dari perspektif kesisteman dalam proses implementasinya. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini dilakukan di Kantor Samsat di Polda Metro Jaya tepatnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil penelitian dalam implementasi SIGNAL di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah berfungsi dengan baik meskipun masih terdapat berbagai kendala baik dari jaringan internet hingga pada kurangnya pemahaman masyarakat akan SIGNAL. Kemudian, beberapa hal yang menjadi factor penghambat SIGNAL meliputi minimnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kuantitas dan kualitas personel, belum adanya strategi menumbuhkan minat masyarakat serta integrasi sistem SIGNAL yang belum menyeluruh. Adapun yang menjadi factor pendukung SIGNAL meliputi komitmen tinggi dari pimpinan Polri, efektivitas dan efisiensi SIGNAL, integrasi data yang komprehensif, adanya data NIK elektronik, serta transparansi dan akuntabilitas pembayaran secara online. Adapun untuk analisis SIGNAL dalam perspektif kesisteman yang akan datang, dilihat dari elemen sistem baik itu tujuan, , proses, masukan, keluaran, menakisme pengendalian, batas, serta lingkungan telah terpenuhi meskipun ada beberapa catatan terutama belum utuhnya integrasi sistem yang ada dalam SIGNAL seperti terkait pemutihan pajak kendaraan, blokir, serta ETLE. Kemudian, dari kacamata Rekayasa Ulang Proses Bisnis, dalam dimensi proses terpenuhi, sementara terkait dimensi fundamental, dramatis dan radikal tidak terpenuhi karena SIGNAL merupakan sistem parsial yang hanya pada pelayanan pajak kendaraan tahunan serta belum terintegrasi dengan sistem pelayanan kepolisian lainnya. Untuk mengoptimalkan SIGNAL di masa yang akan datang, dibutuhkan beberapa upaya pengembangan baik itu integrasi sistem, integrasi data, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan personel serta anggaran.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of the National Digital Samsat (SIGNAL) program in the Legal Territory of the Polda Metro Jaya, as well as the factors that hinder and support the implementation of the program, and to analyze the practice of results from a systemic perspective in the implementation process. In this study, the type of data collected using a qualitative approach. This study was conducted at the Samsat Office at Polda Metro Jaya, precisely in the Special Capital Region of Jakarta. The results of the research in the implementation of SIGNAL in the jurisdiction of the Polda Metro Jaya have functioned well although there are still various obstacles, both from the internet network to the lack of public understanding of SIGNAL. Then, several things that are inhibiting factors for SIGNAL include the lack of public understanding, the limited quantity and quality of personnel, the absence of a strategy to foster public interest and the incomplete integration of the SIGNAL system. The supporting factors for SIGNAL include the high commitment of the National Police leadership, the effectiveness and efficiency of SIGNAL, comprehensive data integration, the existence of electronic NIK data, as well as transparency and accountability for online payments. As for the SIGNAL analysis in the future system perspective, it can be seen from the system elements, be it goals, processes, inputs, outputs, control mechanisms, boundaries, and the environment, although there are some notes, especially the incomplete system integration in SIGNAL as related vehicle tax whitening, blocking, and ETLE. Then, from the perspective of Business Process Reengineering, the process dimension is fulfilled, while the fundamental, dramatic and radical dimensions are not fulfilled because SIGNAL is a partial system that only covers annual vehicle tax services and has not been integrated with other police service systems. To optimize SIGNAL in the future, several development efforts are needed, including system integration, data integration, improving facilities and infrastructure, increasing personnel and budgets."

"Pandemi Covid-19 telah mendorong transformasi digital yang pesat di berbagai lini industri, termasuk industri kesehatan. Di institusi rumah sakit, transformasi digital sedang gencar dilakukan dengan digitalisasi rekam medis yaitu EMR (Electronic Medical Record). Rekam Medis Elektronik dikenal luas memiliki lebih banyak manfaat, meningkatkan efisiensi dan menjaga privasi pasien yang lebih baik. Namun digitalisasi rekam medis belum sepenuhnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia, salah satunya Rumah Sakit XYZ yang berada di Bekasi. Penelitian dilakukan untuk menganalisis manajemen keamanan informasi data Rekam Medis di Rumah Sakit XYZ dan mempertimbangkan rekomendasi yang tepat untuk implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2022. Peneliti mewawancarai dua belas staf rekam medis dengan berbagai tugas. Selain itu, peneliti juga menganalisis data sekunder yaitu dokumen rekam medis di RS XZY. Berdasarkan analisis, meskipun masih mengikuti pendekatan rekam medis konvensional, RS XYZ telah menerapkan keamanan informasi pada aspek kerahasiaan dengan aspek keamanan CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability). Bahkan saat melakukan penelitian, RS XYZ memiliki rencana untuk melakukan digitalisasi. Kajian ini memiliki beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung digitalisasi dan efektifitas proses rekam medis. Dengan mulai membangun kesadaran petugas rekam medis melalui poster atau penyuluhan, memberikan kebijakan yang lebih konkrit, evaluasi berkala, restrukturisasi teknis gedung rumah sakit, dan mengembangkan sistem IT.

---

The Covid-19 pandemic has driven rapid digital transformation in various industry lines, including health industry. In hospital institutions, digital transformation is being intensively carried out by digitizing medical records, namely EMR (Electronic Medical Records). The Electronic Medical Records are widely known to have more benefits, increasing efficiency and maintaining better patient privacy. However, digitizing medical records have not been fully implemented in all hospitals in Indonesia, one of them is the XYZ Hospital located in Bekasi. The study is conducted to analyse the information security management of Medical Record data at XYZ Hospital and consider appropriate recommendations for its implementation. This study employs a different approach which is carried out from February to May 2022. Researchers interviewed twelve medical record staff with various tasks. In addition, the researcher also analyses secondary data, which is the medical record document at XZY Hospital. Based on the analysis, although still following the conventional medical record approach, XYZ Hospital has implemented information security in the confidential aspects by the CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability) security aspects. Even when conducting the research, XYZ Hospital had a plan for digitization. The study has several follow-up recommendations to support the digitalization and effectiveness of medical record process. By starting to build awareness for medical record officers through posters or counselling, providing more concrete policies, periodic evaluations, technical restructuring of hospital buildings, and developing IT systems."

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"Semakin meluasnya wabah virus Covid-19 yang berdampak secara signifikan di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia; menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi dan menangani pandemic Covid-19.Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya pemerintah dalam melawan virus Covid-19 di Indonesia yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2020. Teknis pelaksanaan PSBB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi aturan terkait penanganan Covid-19, agar penanganan wabah ini efisien dan efektif maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dimana salah satunya adalah dengan membangun Kesatrian Tangguh Jaya sebagai bagian terintegrasi pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya di kampung Binaan Batalyon B Satbrimobda Metro Jaya.Kesatrian Tangguh Jaya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di kesatrian dan warga sekitar kesatrian yang dipilih sebagai kampung binaan. Kesatrian Tangguh Jaya berangkat dari program Kampung Tangguh Jaya yang pada mulanya adalah konsep yang ditawarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai aksi nyata untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Batalyon B Pelopor Satbrimobda Metro Jaya yang biasanya idektik dengan kekhasan sebagai satuan bantuan teknis kini dilibatkan dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan humanis pada masyarakat.Konsep Kesatrian Tangguh Jaya menitikberatkan pada adanya peran serta aktif elemen masyarakat baik personal atau kelompok dan juga pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus, mengikutsertakan warga sekitar kesatrian yang telah memahami protokol kesehatan Covid-19 sehingga implementasi Kesatrian Tangguh Jaya dapat berhasil dilaksanakan.

---

The increasingly widespread Covid-19 outbreak has brought significant impacts on every aspect of Indonesians. Indeed, it requires serious attention and real action both from the government and the entire community. The government has launched PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in order to fight the outbreak in the country and its technical implementation is regulated by the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB to Accelerate the Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In addition to actively inform and educate public as well as socialize all regulations regarding the mitigation of Covid-19, the government also asks for joint efforts between the government and public. One of those efforts is to build the Kesatrian Tangguh Jaya as an integrated part with Kampung Tangguh Jaya which has been applied in RW 09 Rusun Jatinegara Kaum, East Jakarta. Kesatrian Tangguh Jaya is a collaborative pilot project between stakeholders and community in an appointed area due to its high level in the spread of Covid-19. The concept of Kesatrian Tanggtdt Jaya is derived from Kampung Tangguh Jaya, a program initiated by Indonesian National Police to help people facing Covid-19. The main stakeholder here is Battalion B Pelopor which has been always identified as a technical assistance unit. But during the Covid-19 pandemic, it has to carry out a humanist community approach. The concept of Kesatrian Tangguh Jaya emphasizes on the needs of active participation from all levels of community members, either personaly or individually. Moreover, the stakeholder provides assistance intensively and involves community members who are familiar with the Covid-19 health protocol. They stakeholders work together with all regional officials from all levels in Jatinegara area in order to succeed this program."

"KRL commuter line sebagai salah satu moda transportasi yang digunakan warga Jabodetabek, sampai saat ini belum optimal dalam menerapkan manajemen sekuriti. Walaupun sudah dilakukan perubahan saat masa sebelumnya, namun hingga saat ini ancaman dan gangguan masih berpeluang besar terjadi. Terkait dengan hal ini penulis berusaha ingin menganalisis penerapan manajemen sekuriti di PT. KCI, faktor pendukung dan penghambat serta manajemen sekuriti ideal yang diterapkan. Penulis menggunakan Situasional Crime Prevention sebagai Grand Theory, Teori Kebutuhan yang menjadi Middle Theory dan Model Analisa SWOT sebagai Applied Theory. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan melalui wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara reduksi, sajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penulisan ini pertama menyimpulkan bahwa PT. KCI telah menerapkan manajemen sekuriti walaupun belum berjalan optimal. Kedua terdapat faktor pendukung (penyediaan fungsi manajemen dan sinergitas TNI dan Polri melalui penempatan jabatan struktural) dan penghambat (minimnya fasilitas pengamanan di stasiun dan KRL dan jumlah petugas satpam yang sedikit).

---

Commuter line KRL as one of the modes of transportation used by Jabodetabek residents, until now has not been optimal in implementing security management. Although changes have been made in the previous period, until now threats and disturbances are still likely to occur. Related to this, the writer tries to find out the analyze of security management at PT. KCI, supporting and inhibiting factors and ideal security management applied. The author uses Situational Crime Prevention as the Grand Theory, the Theory of Needs as the Middle Theory and the SWOT Analysis Model as the Applied Theory. Furthermore, the research method used is a qualitative approach with purposive sampling method, primary and secondary data sources, collection techniques through interviews, observations and literature studies, and analyzed by reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this paper first conclude that PT. KCI has implemented security management even though it has not run optimally. Second, there are supporting factors (providing management functions and synergy between the TNI and Polri through the placement of structural positions) and inhibiting factors (lack of security facilities at stations and KRL and a small number of security guards)."