Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2022, Pemerintah menaikkan harga BBM jenis tertentu dan jenis khusus Penugasan. Keputusan ini membuat masyarakat turun kelapangan untuk melakukan demo yang artinya keputusan yang di ambil ini masih menuai kritik dari masyarakat. Penelitian ini di lakukan untuk menganalisa kesesuaian antara Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan harga jual eceran BBM dan peraturan perundang–undangan yang berlaku, manfaat dari dikeluarkannya keputusan tersebut, pendapat dan tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap kenaikan BBM tersebut dengan menggunakan penelitian sosio legal, dengan bahan analisa yang terdiri dari bahan primer berupa wawancara dengan pengemudi ojek online, dan wawancara dengan pegawai Kementerian ESDM, serta bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber sekunder lainnya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa keputusan terkait penetapan harga didasarkan 3 pertimbangan yakni pertama, harga minyak dunia yang melambung jauh dari perkiraan Kementerian ESDM yakni ICP Januari - Agustus USD$ 103,25 per barrel, kedua, pada realitanya BBM tertentu dan BBM jenis khusus penugasan sulit pengawasannya untuk tepat sasaran, dan ketiga, kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dengan cara Pemerintah mengalihkan dana APBN untuk Subsidi tersebut ke bantuan langsung tunai atau bantuan sosial. Serta, Surat keputusan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, pengemudi ojek online merasa lebih banyak penderitaan akibat dampak kenaikan harga BBM ini, sehingga berdasarkan teori utilitarianism of rule, Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan rule dalam utilitarianism of rule. Pendapat pengemudi ojol terkait keputusan ini adalah 5 dari 10 mereka berpendapat bahwa kebijakan ini tidak memiliki manfaat sama sekali dan 5 dari 10 lainnya berpendapat bahwa kebijakan ini hanya bermanfaat bagi sebahagian orang saja. Tindakan yang dilakukan pengemudi ojek online terbagi 2 yaitu ada yang melakukan demonstrasi dan ada juga yang tidak melakukan demonstrasi. Kedua tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan teori utilitarianism of rule.

---

In 2022, the Government will increase the price of certain types of fuel and special types of duty. This decision made the public hold demonstrations which mean that the decision taken is still receiving criticism from the public. This study was conducted to analyze the conformity between the Minister of Energy and Mineral Resources' Decree regarding the determination of retail fuel pricing and the applicable laws and regulations, the benefits of the issuance of the decision, opinions and actions taken by the community regarding the increase in fuel using socio-legal research. Moreover, analytical materials consisted of primary materials in the form of interviews with online motorcycle drivers, and interviews with employees of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Meanwhile, secondary materials are in the form of statutory regulations, books and other secondary sources. The result shows that decisions regarding price setting are based on 3 considerations that are first, world oil prices which have soared far from the estimates of the Ministry of Energy and Mineral Resources, namely ICP January - August USD$ 103.25 per barrel; second, In fact, certain types of fuel and special types of fuel for assignments are difficult to monitor on target; and third, the increase in fuel prices is conducted to support people's purchasing power by diverting APBN funds for subsidies into direct cash assistance or social assistance. However, online motorcycle taxi drivers feel more suffering due to the impact of this increase in fuel prices, so based on the theory of utilitarianism of rule, this decision does not fulfill the provisions of the rule in utilitarianism of rule. The opinion of online motorbike taxi drivers regarding this decision is that 5 out of 10 of them believe that this policy has no benefits at all while other 5 out of 10 believe that this policy is only beneficial for some people. In addition, the actions taken by online motorcycle taxi drivers are divided into 2 that are those who demonstrate and those who do not demonstrate. Both actions taken are in accordance with the theory of utilitarianism of rule."

"Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku konsumen dari layanan jasa pengolahan uang rupiah. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi perusahaan perbankan sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah ada. Perlindungan secara preventif sudah tercermin dalam perangkat hukum yang ada dan perlindungan secara represif juga tercermin dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun demikian, pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan memerlukan waktu yang panjang untuk dapat memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.

---

Legal protection should ideally not only focus on the society as consumers of banking services but also on protecting banking companies as consumers of cash processing services. This research will examine the adequacy of legal protection implementation for banking companies based on positive law in Indonesia, particularly when embezzlement of the banking company's money occurs, committed by the director of the Cash Processing Service Provider. The research method used in this study is the doctrinal research method, making the methodology normative legal research.This study concludes that both preventive and repressive legal protection for banking companies regarding the use of cash management services from the Cash Processing Service Provider already exists. Preventive protection is reflected in the existing legal framework, and repressive protection is also evident in the penalties that can be imposed on offenders. However, in actual incidents of embezzlement of cash belonging to banking companies, it takes a long time for the banking companies to obtain fair compensation for the loss of cash."

"Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan.

---

President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications."

"Badan hukum sebagai beneficial owner merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Dalam ketiga negara ini, regulasi dan definisi mengenai beneficial owner memiliki perbedaan, baik dalam aspek hukum maupun implementasinya. Sebagai negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia memiliki pendekatan yang unik terhadap identifikasi dan perlindungan hak beneficial owner dalam konteks badan hukum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memiliki regulasi yang lebih maju dan tegas dalam hal mengidentifikasi dan melaporkan beneficial owner dibandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat, peraturan lebih terfragmentasi dengan regulasi yang bervariasi di tingkat negara bagian. Sedangkan di Inggris, peraturan berfokus pada perusahaan yang mencatat dan mengungkapkan beneficial owner mereka. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan mengidentifikasi beneficial owner, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan regulasi ini secara efektif. Konsep Badan Hukum sebagai pemilik manfaat memiliki peran penting dalam hukum perusahaan di Indonesia. Identifikasi pemilik manfaat sebenarnya sangat penting untuk mencegah penipuan dan pencucian uang yang menggunakan badan hukum.

---

The legal entity as beneficial owner is a relevant and important topic in the context of the legal systems in the United States, United Kingdom and Indonesia. In these three countries, the regulations and definitions of beneficial owners are different, both in legal aspects and implementation. As countries with different legal systems, the United States, United Kingdom and Indonesia have unique approaches to the identification and protection of beneficial owner rights in the context of legal entities. In general, it can be said that the United States and the United Kingdom have more advanced and strict regulations in terms of identifying and reporting beneficial owners compared to Indonesia. In the United States, regulations are more fragmented with regulations varying at the state level. Whereas in the UK, regulations focus on companies recording and disclosing their beneficial owners. In Indonesia, while there have been efforts to increase transparency and identify beneficial owners, there are still challenges that need to be overcome to effectively implement these regulations. The concept of a legal entity as a beneficial owner plays an important role in Indonesian corporate law. The identification of beneficial owners is actually very important to prevent fraud and money laundering using legal entities."