Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTRegulatory Impact Assessment (RIA) is a tool for improving the quality of new or modified government regulations. The absence of RIA can result in a regulation being unaccountable, non-transparent, or inconsistent. Moreover, the government will find it difficult to create policies that will benefit economic and social-welfare. In Indonesia's context, the use of RIA is just in the form of a pilot project and unsustainable both in the central andregional governments. Based on empirical research, this paper explored the existing conditions of RIA application by central and regional government in Indonesia. Moreover, this paper also analyzed the perception of the benefits and the challenges in utilizing it.The study found that RIA is still little and not optimally used in the preparation of various regulations in Indonesia both at the central and regional government levels although there are a number of benefits that would be obtained if it were used. This condition has arisen due to the lack of leader commitment, lack of apparatus knowledge of mindset andperception as well as limitations in budget, legal support, and socialization."

"ABSTRAKHasil penelitian dalam bidang administrasi publik biasanya akan dijadikan dasar dalampembuatan kebijakan publik oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan berbasis bukti(evidence-based policy). Dalam kenyataannya, pemerintah (birokrat) ada yang meragukanpenelitian kualitatif dan lebih memilih menggunakan beragam kecanggihan pengumpulan danpengolahan data kuantitatif dengan alasan akan sukar untuk diperdebatkan bukan hanya padatataran obyektivitas dari data yang ada namun juga proses melakukan penelitian itu sendiri.Pada akhirnya metode penelitian dilakukan sesuai dengan pesanan dan bukan dengan alasankesesuaian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu penting untuk melihatbagaimana menjaga obyektivitas dalam penelitian kualitatif sehingga kemudian dapatdijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang lebihberkualitas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (literatur) danpengalaman penulis sebagai tim ahli dalam beberapa kajian yang dibuat oleh pemerintah."