Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang penanganan perampok nasabah bank oleh Unit I Jatanras Sat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam tesis ini digambarkan tentang penananganan yang dilakukan oleh Unit I terhadap perampokan nasabah bank, hubungannya dengan instansi lain, serta bagaimana perilaku petugas-petugas Unit I dalam melakukan penanganan. Kota Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dengan situasi dan corak kehidupan yang demikian menyebabkan kejahatan (crime) tumbuh subur di kota ini. Salah satu kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda yang terjadi di wilayah Jakarta serta sangat marak akhir-akhir ini adalah kejahatan dalam bentuk perampokan terhadap nasabah bank. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, menjelaskan bahwa semua kasus yang ditangani oleh unit I tentang perampokan terhadap nasabah bank mempunyai latar belakang kebutuhan ekonomi dari perampok. Semua hasil rampokan yang mereka dapatkan jika berhasil dipergunakan oleh sebagian untuk foya-foya dan sebagian lagi untuk kepentingan keluarga dan untuk masa depan mereka. Perampokan terhadap nasabah bank selalu diawali dengan perencanaan dan selalu diawali pengintaian terlebih dahulu. Setelah melakukan perampokan, biasanya mereka langsung membagi hasil rampokan pada saat itu juga dan membubarkan diri untuk melanjutkan kehidupan mereka kembali. Penanganan yang dilakukan oleh unit I terhadap masingmasing perampok mempunyai variasi satu sama lain. Variasi tersebut terjadi dengan melihat siapa perampok yang ditangan. Jika perampok tersebut sudah berulang kali melakukan perampokan, maka kadang-kadang petugas dan unit I melakukan rekayasa menembak kaki dari perampok atau bahkan menghabisi mereka. Dalam pengamatan saya koordinasi ini belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus perampokan nasabah bank ini, pihak kepolisian khususnya unit I telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Ketika pelakunya sudah ditangkap, kadang-kadang Hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan. Peristiwa seperti ini membuat pihak kepolisian melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan KUHAP seperti menunggu terdakwa menjalankan hukuman dan melakukan penangkapan dengan kejahatan yang berbeda. Walaupun sebenarnya kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut dapat disatukan dengan berkas perkera kejahatan yang telah dijalaninya.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang manajemen pengawasan. Perhatian utama kajian ini adalah pada penerapan/pelaksanaan manajemen pengawasan di salah satu organisasi kepolisian tingkat polres dalam jajaran Polda Metro Jaya. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah tentang pelaksanaan manajemen pengawasan di lingkungan Sat Reskrim polres Metro Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai macam sumber informasi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen pengawasan di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil dari pada penelitian menemukan indikasi bahwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum menjalankan manajemen pengawasan secara balk dan benar. Pertimbangan belum dilaksanakannya manajemen pengawasan secara balk dan benar oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan adalah karena banyak faktor, antara lain: sumber daya manusia yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, anggaran yang terbatas serta penerapan/ pelaksanaan aturan organisasi yang tidak konsisten. Terkait dengan masalah ini, maka baik buruknya pelaksanaan manajemen pengawasan akan menentukan kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam sebuah organisasi, fungsi pengawasan harus berjalan dan dilakukan secara tepat demi menjaga agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian, dengan menggunakan manajemen pengawasan yang balk akan dapat dilakukan penilaian apakah suatu organisasi (dalam hal ini Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan melaksanakan manajemen pengawasan yang baik maka akan dapat diperoleh informasi, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan. Jadi manajemen pengawasan merupakan proses/rangkaian kegiatan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Abstrak :
Pada Tesis ini, penulis ingin menunjukkan bahwa calo tiket kereta api di Stasiun Gambir merupakan masalah sosial yang dapat mengakibatkan ketidak percayaan terhadap petugas, karma keberadaan dan kelanggengan calo dapat merusak keteraturan sosial yang menghambat produktifitas masyarakat, yang disebabkan adanya faktor-faktor 1) Iemahnya sistim penjualan dan pendistribusian tiket, 2) perilaku social sebagian rnasyarakat, 3) tidak seimbangnya "suplay and demand", dan 4) belum adanya aturan hokum yang mengatur tentang percaloan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah praktek percaloan tiket kereta api di Stasiun Gambir, sedangkan fokusnya adalah mencari dan menemukan factor-faktor penyebab kelanggengan calo tiket kereta api di Stasiun Gambir tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan tehnik pengamatan, wawancara, dan pengamatan terlibat untuk mendapatkan gambaran nyata tentang praktek percaloan tiket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa mendapatkan tiket dengan mudah karena adanya hubungan yang sating menguntungkan dengan petugas dan memahami sistim penjualan tiket, sehingga dapat menguasai tiket, memblokir akses calon penumpang untuk mendapatkan tiket, selanjutnya membuat calon penumpang membeli melalui mereka.

Abstrak :
Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas. Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen. Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya. Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama. Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity. The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review. Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved. The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area. The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area. The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area.