Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah tentang corak diskresi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres blambangan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan tindakan diskresi pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang cenderung menjadi korupsi. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan bentuk atau corak diskresi kepolisian yang merupakan diskresi birokrasi pada tingkat lokal, yaitu pada polres Blambangan yang cenderung menjadi korupsi corak diskresinya bisa bervariasi antar satu polres dengan polres lainnya dalam menyelesaikan penyidikan kecelakaan lalu lintas . Masalah penelitian dalam tesis ini adalah Diskresi birokrasi kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas pada tingkat polres yang tercermin pada tingkat kebijaksanaan birokrasi serta pada tingkat individual petugas polisi yang cenderung menjadi korupsi. Dalam mengkaji tindakan diskresi yang cenderung menjadi korupsi digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat , pengamatan dan wawancara dengan pedoman. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik dan Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, pihak Kejaksaan atau pihak Pengadilan. Di samping itu juga adanya pemerasan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka. Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk menagguhkan atau menghentikan perkaranya. Pertimbangan dilakukannya tindakan diskresi oleh petugas dalam menyelesaikan atau menangani kasus kecelakaan lalu lintas, di samping kebijaksanaan Penyidik atau Penyidik Pembantu juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain karena tuntutan dari pihak korban pada umumnya adalah tuntutan ganti rugi atau santunan dari pihak tersangka dan adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi. Tindakan tersebut bukan semata-mata kesalahan oknum Penyidik atau Penyidik Pembantu tetapi juga dari faktor kebijaksanaan dalam organisasi yang menjadikan diskresi sebagai upaya untuk mencari keuntungan untuk pribadi atau organisasi. Tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali,kurangnya dukungan anggaran untuk operasional, adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi baik untuk pribadi atau dalam unit di samping itu juga kurangnya gaji petugas kepolisian."

"Tesis ini membahas manajemen sekuriti flsik PT Meka Nusa Cipta pada Kawasan Perumahan Kota Wisata-Kab Bogor. Berlatar belakang kebutuhan akan rasa aman oleh PT Meka Nusa Cipta selaku pengembang kawasan perum Kota Wisata. Namun masih terjadi tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu-lintas dalam kawasan penmmahan, bahkan menunjukkan kcnaikan yang cukup signifikan. Agar dapat terwujud keamanannya maka dibutuhkan penyclenggaraan manajemen sekuriti yang baik dalam kawasan pexumahan. Penelitian berfokus pada upaya pengembang mencegah kejahatan melalui pelaksanaan sekuriti fisik pada kawasan perum Kota Wisata. Penclitian ini rnempakan penclitian kualitatif bersifat etnograii dengan pendekatan yuridis manajerial dan metode penulisan deskriptifanalitis. Model operasionai penelitian menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan dari Mc Crie, fxing broken windows dari kelling dan coles, dan teori- teori pendukung dan konscp-konsep. Informa dalam penelitian terdiri dari beberapa warga, perugas satpam, anggota Polsek Cileungsi dan Gunung Putri, pihak pengembang PT Meka Nusa Cipta, dan perangkat desa sekitar. Metode Penelitian dengan penelitian dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti iisik pada kawasan perumahan kota wisata belum scpenuhnya menggunakan kajian normatif Siruasional Crime Prevention (SCP), dan Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Faktor dominan yang mempengaruhinya adalah kondisi keuangan pengembang yang minim untuk masalah keamanan, kcpedulian warga dan petugas sekuriti yang kumng baik terhadap masalah keamanan, serta political will dari pimpinan pemsahaan yang kurang baik dalam penciptaan keamanan dalam kawasan perumahan. Sebagai kesimpulan, bahwa masih terdapat beberapa tindak kejahatan dan kecelakaan lalu llnm yang tinggi dalam kawamn Kota Wisata. Hal ini disebabkan pengorganisasian manajemen sekuriti yang kurang maksimal yang dilakukan pengembang dalam kawasan perumahan tersebut. Saran yang diajukan adalah perusahaan hams membenahi aspek organisasi, sekuriti iisik dan Iingkungan iisiknya. Selain itu juga perlu mengikutsertakan warga yang berada dalam kawasan maupun yang berada diluar kawasan dalam penciptaan keamanan dalam kawasan melalui wadah RT/RW yang telah ada serta penerapan paradigma pemolisian komuniti yang diterapkan oleh POLRI.

---

Situated in a bad environmental security such as crimes and traffic accident due to the lack of security system, To realize its security then it will need to implement security management, to prevent of the things that can harm the importance. Seeking to provide developer in the improvement of environmental security system, this studylhas examined developer efforts to prevent crimes and traffic accident in an area through mutual activities. By drawing upon Mc Crie,, kelling and coles, and terry theoretical perspectives, this study addreses a specific research problem.

Research methods used in the study are primarily those of qualitative approach: observation, in-depth interviews, and document analysis, with special data collection method, namely, manajerial judicial formality method, with variety of informants such as the residents kota wisata, security officers, real estates, developer, and residential manager.

Through qualitative data analysis, this study has found that the implementation of the environmental security system has not iiilly used the normative study of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) and Situasional Crime Prevention (SCP) The element of influence is the minim condition of finance company for security problems, less pay attention the security personnel and people in area for security problem, and a less' political will of director to maintain a security in kota wisata area.

In conclusion, there is still an increasing number of crimes and traffic accident in kota wisata area. It caused by the organisatory of security management developer was not good.

The recommendation is the company must be fix the organization aspect, physical security, and environmental security. And then sugest the people from internal area and external area were participate for safety condition through RT/RW organization And so the implementation of community policing in the area as a new paradigm Indonesian police now."

"In this thesis, I discuss: Policing Model Approach and Strntegy of Kepahiang District Police Office in Handling Conflict Resolution ofBonndary at Dorian Depun Village in sub Distrik Merigi.Police and community are two variable that exist with different social stratum in which community perceive that police as law enforcer has a higher social stratum. Cannot be denied understanding that there is a social gap between police and the community itself, although the Police came and reside in the community. Conseptually on mono culture of society (homogenius society)? problems in connection with the operation of police duties will not create discourse. Especially in relation to conllict resolution. In the homogenous approach (mono cultural), the Police and the community using the same thinking patterns. In the end. when a conflict occurs then the problem is not likely to occur in the context of conflict of social value. Conflict is part of life of societies that detennines nature of community itself. It is impossible to create a society without conflict by referring to human nature as social being as well as the individual human being have the sides of which the individual characters and accommodations tend to be more influence their models patterns of thinking.When this condition occur then between humans will be more likely based on each individual pattern although this is actually happening in the realm where human beings must play a role as social beings. Here is the beginning of the conflict rode. Borders conflict which is intanded in this thesis article of social conflict is the form of physical conflict between supporters of community groups and community groups Kepahiang Regency and Regency Rejang Lebong supporters. Each of these groups have different views about the boundaries of existing administrative areas due to the expansion of new districts. Each group maintained their own opinion about the boundaries to be true. In these hordes conlicts within each group tend to a violence in the form of attack and stabbing of another group. Borders conflict events referred to this thesis stems"

"Tesis ini adalah tentang penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan masyarakat pendatang di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Perhatian utama tesis ini adalah: pada perizinan usaha penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal, pengorganisasian, keterlibatan warga masyarakat, proses penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang meliputi; eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, pengangkutan, penjualan, dan pembagian hasil, serta pengamanan lokasi penambangan.Tesis ini untuk menunjukan bahwa kegiatan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung hingga scat ini karena adanya izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aparat lokal sehingga kegiatan penambangan pasir timah inkonvensioanal (Tl) ilegal , illegitimate, legitimate dan legal secara lokal.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan sistem perizinan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung sampai sekarang walaupun melanggar hukum ?Dalam tesis ini, penambangan pasir timah inkonvensional ilegal dilihat dari perspektif penambang dan PT Timah Tbk, Pemda serta polisi dalam situasi konflik, berupa pelanggaran yang dilakukan oleh penambang masyarakat setempat dan pendmtang , PT Timah Tbk yang merasa berhak atas kuasa pertambangan, Pemda sebagai pihak yag berwenang dalam mengeluarkan perizinan dan polisi dalam hal ini polsek Jebus sebagai pemelihara keteraturan sosial dan penegak hukum. Oleh sebab itu dalam rangka memaharni semua gejala tersebut penulis menggunakan metode etnograf, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan, wawancara dengan pedoman sehingga proses perizinan dan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal dan tindakan polisi dalam menyikapi masalah tersebut terungkap.Hasil penelitian menunjukan bahwa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal terns berlangsung karena masyarakat setempat merasa bahwa saatnya mereka menikmati sumber daya alam yang ada di wilayah ulayatnya yang pada masa orde baru dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh PT Timah Tbk melalui Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor: 373.K /2014/DDJP/1995, dimana didalamnya terdapat klausul yang menyatakan luas wilayah KP (Kuasa Pertambangan) PT Timah Tbk yang meliputi daratan dan laut dengan jarak 4 mil dari pantai, masyarakat setempat dan masyarakat pendatang melakukan penambangan dengan mengacu pada kebudayaan yang mereka miliki, selain itu penambangan pasir timah juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh aparat. Dalam melakukan penambangannya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan konpensasi pembayaran dalam bentuk pemberian sumbangan 1 canting pasir timah yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan didistribusikan kepada pejabat muspika yang mengarah pada tindakan koruptif. Polisi sesuai dengan fungsinya tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan PT Timah dan Pemda, balk sebagai pemelihara keteraturan sosial maupun sebagai penegak hukum. Dalam kegiatan sehari-hari para penambang mempererat hubungan diantara mereka maupun dengan aparat setempat dengan cara menjalin hubungan pertemanan, perantaraan, dan patron klien.Implikasi dan tesis ini adalah perlunya melakukan tindakan dengan menempatkan polisi sebagai mediator atau negosiator diantara pihak yang berkonflik dan penegak hukum."

"Penelitian mengenai keberadaan preman di Pasar Minggu dan penaganan oleh Polsek Metro Pasar Minggu bertujuan untuk menunjukkan strategi penanganan preman yang telah dilakukan oleh Polsek dalam rangka memberikan rasa aman, tertib, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polsek. Pemberitaan tentang perilaku menyimpang yang dilakukan kelompok preman saat ini sering menghiasi media massa dan elektronika, bahkan ada beberapa kasus tentang keterlibatan preman yang masuk ke ranah politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan preman saat ini mengalami perkembangan dan perubahan pada ranah kegiatannya. Keberadaan preman di Pasar Minggu dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukannya terhadap masyarakat, secara hukum diantaranya merupakan tindak pidana. Kelompok preman yang ada di Pasar Minggu keanggotaannya terdiri dari masyarakat yang berasal dari sekitar Pasar Minggu dan ada juga masyarakat pendatang dari luar Jakarta yang bergabung. Penyebab timbulnya preman secara umum pada dasarnya merupakan dampak dari perkembangan kota, sedangkan khusus perkembangan preman yang ada di Pasar Minggu di Pasar Minggu dipengaruhi dua aspek, yaitu kebutuhan ekonomi dan ingin pengakuan status.Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati sesuai objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada atau berkaitan. Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, anggota-anggota Polsek (Personil Polmas), Camat Pasar Minggu, beberapa preman, pedagang, dan beberapa masyarakat lain yang terkena dampak perilaku preman. Selain wawancara penelitian secara terlibat juga, metode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, yang melibatkan peneliti dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional dengan sasaran.Keterlibatan peneliti dilakukan pada kegiatan kepolisian, para pedagang, preman, dan supir. Keterlibatan peneliti dengan para preman kadang-kadang tidak secara penuh dalam kehidupannya dan pada anggota kepolisian juga tidak sepenuhnya melekat pada kegiatan-kegiatan Polsek secara umum, tetapi sebatas pada peran sebagai seorang mahasiswa atau peneliti serta beberapa kali mengikuti kegiatan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek. Namun terhadap para pedagang dan supir angkutan umum, peneliti kadang berperan sebagai sales dan pedagang, sehingga peneliti memiliki peran dalam kegiatan pengamatan terlibat.Untuk menguatkan dan menguji kebenaran data-data atau peristiwa yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengamatan, dalam penelitian ini digunakan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Keberadaan preman di pasar Minggu merupakan kelompok preman yang secara tidak langsung bernaung di balik organisasi kedaerahan Betawi dipimpin oleh MT, kelompok ini mempertahankan keberadaannya dengan segala bentuk-bentuk kegiatan sebagai sumber-sumber pemasukan.Bentuk-bentuk kegiatan kelompok preman di Pasar Minggu pada dasarnya merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikenakan upaya hukum. Kenyataan di lapangan sangat sulit melakukan upaya penegakkan hukum terhadap keberadaan preman ini, banyak faktor yang ikut mempengaruhi pada proses penerapan di masyarakat. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi diantaranya aturan hukum yang belum spesifik terhadap preman, kepedulian aparat masih kurang, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan kondisi masyarakat yang ada masih belum memiliki kesadaran hukum dan partisipasinya untuk penanganan preman ini.Polsek Metro Pasar Minggu dalam menangani keberadaan preman yang terjadi di wilayah hukum Pasar Minggu, Polsek mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek masih bersifat sesaat dan reaktif, yang pada pelaksanaannya lebih mengedepankan bentuk kegiatan yang sifatnya tindakan represif. Penanganan yang dilakukan dengan sarana praarana, anggaran, personil terbatas, dan yang jelas kurang efektif adalah sistem manajemen yang tidak digunakan sampai pada tingkat Polsek, khususnya pada kegiatan yang lebih difokuskan pada penanganan preman. Selain represif Polsek juga melakukan kegiatan preventif, namun pada pelaksanaannya masih belum terfokus pada penanganan preman. Masih adanya kekurangan atau belum sepenuhnya upaya dilaksanakan oleh Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan preman, namun pada dasarnya pelaksanaan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik.Strategi penanganan yang dilaksanakan atas inisiatif Polsek lebih terlihat hasil dan dampaknya, jika dibandingkan dengan kebijakan dari satuan atas. Pada strategi yang dilakukan atas inisiatif Polsek, sistem manajemen dan pentahapannya sejak awal dilakukan pada tingkat Polsek, sehingga hasilnya dapat menyentuh pada sasaran dan dapat lebih fokus sesuai dengan aspek-aspek keberadaan preman. Perbedaan hasil ini dapat ditarik suatu benang merah, yaitu bahwa keterlibatan Polsek secara menyeluruh saat proses atau tahapan manajemen penanganan preman akan mempengaruhi tingkat keberhasilan strategi yang dilaksanakan.

---

Research hit Handling of Freeman in Pasar Minggu By Polsek Metro Pasar Minggu aim to show handling of freeman conducted by Polsek Metro Pasar Minggu in order to giving safety, orderly, and can improve storey of belief socialize. Phenomenon hit existence of freeman in Indonesia have very concern. News of about behavior digress conducted by group of freeman often decorate mass media, even some case of about existence of freeman which start to political chess. This is condition indicate that existence of freeman experience of growth and change domain of his activity. Existence of Freeman in Pasar Minggu with forms of activity which conducting to society, judicially among other things represent doing injustice. Group of Freeman exist in Pasar Minggu of have member society coming from about Pasar Minggu and socialize joining. Cause incidence of freeman in Pasar Minggu caused by two aspects, that is economic demand and wish confessing of self status.Method of Research used at this writing is approach qualitative. Approach qualitative used on the chance of, writer can get descriptive data, in the form of words written, oral, and behavior which can be perceived by according to research object. Technique of data collecting used by method interview, perception involved, and analyze interconnected or existing document. Interview conducted at the time of research to Kapolsek Metro of Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, personnel Polsek ( Personnel Polmas), Sub Regency Chief of Pasar Minggu, some freeman, merchant, and some other society is incured by a behavioral impact of freeman. Besides interview of method of perception used in this research is perception involved, entangling researcher in emotional and social relation with target. Involvement of Researcher conducted at police activity, activity of all merchant, freeman, and public transport driver.Involvement of researcher with all freeman conducted do not fully in life or one into its group, so also involvement to police member, writer is not be coherent full in each activity of Polsek in general, but only limited to role of writer as a student or researcher, even several times the writer follow activity of operate for freeman conducted by Polsek. To all merchant and public transport driver, researcher sometime personating of sales and merchant, so that the researcher own role in activity of perception involved.To strengthen and test truth of data or event which have been collected by through technique interview and perception, at the time of research done also gathering of document that is needed to know deeper hit problems which the medium checked. Existence of Freeman in Pasar Minggu represent group of freeman who indirectly shade at the opposite of organization of localism of Betawi led by MT, this group maintain its existence with all forms of activity as inclusion source.Forms of Activity of group of freeman in Pasar Minggu basically represent behavior digress which can be imposed by a legal effort. Fact in field very difficult conduct effort of enforcer punish to existence of this freeman, a lot of factor which follow to influence at process of applying in society. Factors which partake to influence among other things order of law which not yet specific to freeman, caring of police still less, medium and prasarana which still be limited, and condition of existing society still not yet owned sense of justice and participate for handling of this freeman.Polsek Metro of Market of Sunday in handling existence of freeman that happened in territory of jurisdiction of Sunday Market, Polsek relate at applicable law rule. Handling of Freeman conducted by Polsek still have the character of momentary and reaktif, what is at his execution is more place forward form of activity which in character action represif. Handling conducted with medium participation, budget, minimum personnel, and clear less be effective is system of management which is not used to by come up with storey Polsek, special at more focuses activity at freeman handling. Besides represif Polsek also do activity preventif, but at his execution still not yet been focused at freeman handling. Although still there are limitation owned by Polsek Metro Pasar Minggu in freeman handling, but basically his execution have been put across handling.Strategy activity executed by for initiative Polsek more seen by his impact and result if compared to by for policy set of for, at strategy conducted by his initiative Polsek phasing and management system since early conducted at storey Polsek so that can touch target and earn more focus according to freeman existence aspect. Difference of result of this can pulled yarn of squeezing, that involvement Polsek totally at management process of freeman handling will influence executed strategy efficacy storey."

"Penelitian ini berfokus pada peran anggota Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) Nagori Senio dalam mencegah kejahatan di wilayah Hukum Polsek Bangun. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. FKPM Nagori Senio telah terbentuk sejak 23 Mei 2006. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan. Anggota forum berperan dalam memberdayakan warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejahatan.Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Pembentukan FKPM Nagori Senio mencerminkan adanya kesadaran bahwa upaya pencegahan kejahatan memerlukam konsultasi dan kerjasama antara polisi dan warga; 2) Dengan terbentuknya FKPM Nagori Senio, persepsi warga terhadap polisi cenderung semakin positif.Terbentuknya FKPM Nagori Senio merupakan cerminan hubungan positif antara polisi dengan warganya; 3) Peran anggota FKPM Nagori Senio diwujudkan dalam kegiatan berupa membuat perdamaian antara warga yang berselisih. (4) Anggota FKPM Nagori Senio berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar warga sehingga konflik tidak berkembang. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi anggota FKPM adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pemolisian komunitas, tidak adanya anggaran FKPM, minimnya fasilitas pendukung kegiatan anggota FKPM, anggota FKPM terikat dengan pekerjaan masing-masing, dan anggota FKPM merasa kurang mendapat perhatian dan dukungan dari kepolisian.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa momentum pembentukan FKPM Nagori Senio harus dijaga dengan baik dengan memberdayakan anggota FKPM Nagori Senio yang sudah ditunjuk; FKPM Nagori Senio harus menyusun program kerja agar eksistensi dan manfaat lembaga FKPM dapat dirasakan oleh warga; kepolisian dalam hal ini Polres Simalungun khususnya Polsek Bangun harus sungguh-sungguh dalam mendukung kegiatan FKPM Nagori Senio.

---

This research is focused on the roles of Police-Community Partnership Forum members at Nagori Senio in preventing crimes inside Bangun Police precint jurisdiction area.This reasearch is categorized as qualitative research with descriptive design. FKPM Nagori Senio was founded since May 23th 2006. This forum was formed with the purpose of preventing crimes. The forum members have roles in empowering the neigbourhood in order to make them actively involved in the effort of preventing crimes.Based from the result analysis of the research?s outcome, it concludes: 1) The formation of the FKPM Nagori Senio reflecting the awareness that criminal prevention needs consultations and cooperations among police and the community; 2) By forming the FKPM Nagori Senio, the community?s perception of police tends to move towards positive direction.The formation of FKPM Nagori Senio reflecting the positive relationship between police and the served community.; 3) The roles of FKPM Nagori Senio members are materialized in form of settlements efforts for disputes occured in the community, and (4) The members of FKPM Nagori Senio have the mediating role in settling conflicts inside the community to make the seeds of conflict confined and settled. Some of the problems faced by the FKPM members are the lack of understanding of Comunity Police Concept, the absence of FKPM funding, the lack of activity supporting facilities for the FKPM members, the FKPM members are tied to their own formal works, and the emerged feeling of lack of police support and attention that occured among the FKPM members.This research?s outcome suggesting that the momentum of FKPM Nagori Senio formation has to be maintained well by empowering the appointed members of FKPM Nagori Senio ; FKPM Nagori Senio has to build a work program in order to make this FKPM?s presence and benefits are sensed by the community; The Police, in this particular case, Simalungun Police Resort and especially the Bangun Police Sector has to make genuine efforts in supporting FKPM Nagori activities."

"Laporan hasil penelitian ini tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan pasca gempa dan gelombang tsunami Jawa Tengah yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah-langkah yang diambil KPK daim penanganan kasus tersebut di mulai dari di terimanya laporan dugaan tindak pidana korupsi hingga penyidikan. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan system atau mekanisme kerja KPK dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang mana kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain. Metode penelitian mi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan informasi ataupun gambaran tentang objek yang di teliti, kemudian dengan wawancara seth kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari hasil BAP kepada tersangka, maupun saksi yang telah di dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yang mana dari hasil tersebut terbukti negara telah di rugikan sebesar Rp 7.299.610.709,50 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan koma lima puluh rupiah). Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh saudara HP dan saudari ME dalam jabatannya selaku kepala dinas dan penjabat pembuat komitmen dalam penggunaan APBN-P 2006. dengan menggunakan jabatannya, saudara HP dan ME telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bebas korupsi."

"Jumlah anak jalanan khususnya di Jakarta tidak ada data yang pasti. Terdapat perbedaan data yang disampaikan oleh Pemerintah dengan lembaga independen lainnya seperti Komnas Perlindungan anak. Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan pemenuhan ekonomi keluarga sehingga anak dijadikan suatu aset dalam menghidupi keluarga. Hal ini terjadi karena ketidak berfungsian keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain faktor desakan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua anak jalanan sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak menjadi faktor pendorong anak turun kejalan. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan anak untuk mencari kompensasi kejalan, kondisi ini pada umumnya terjadi pada anak jalanan yang orang tuanya berpisah.Anak jalanan memiliki beberapa karakter yang menonjol yaitu anak jalanan pada umumnya terlihat kumuh atau kotor, memandang orang lainsebgai yang dapat diminta uang, rasa mandiri, mimik wajah yang selalu memelas, terutama ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari jalanan, yang sangat menonjol sekali sikap malas untuk melakukan kegiatan ?rumahan?. Anak jalanan rentan menjadi anak nakal yang melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan pengaruh lingkungan, gaya hidup, kurangnya kontrol sosial kepada mereka sehingga penginternalisasian norma-norma yang ada pada masyarakat menjadi berkurang. Kenakalan anak jalanan khususnya perbuatan pidana anak jalanan menurut penilaian Polres Metropolitan Jakarta barat belum merupakan kejahatan yang serius sehingga dalam pencegahan kenakalan anak jalanan ini Polres metropolitan Jakarta Barat melakukan kegiatan patroli preventif, penjagaan pada titik rawan dan penertiban anak jalanan. Kegitan-kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian umum.Ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan pencegahan kenakalan anak jalanan yaitu faktor Environment (kondisi lingkungan), Value (nilai-nilai) yang dianut dan Resource (sumberdaya) yang dapat digunakan. Ketiga faktor tersebut membutuhkan pengikat yaitu kepemimpinan yang peduli terhadap anak jalanan sebagai salah satu potensi kejahatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa faktor EVR dalam melaksanakan peran pencegahan kejahatan belum memaksimalkan sumberdaya yang ada dan pemimpin yang peduli terhadap anak jalanan masih kurang dan ini diindikasikan dengan pendekatan terhadap kenakalan anak jalanan masih mengedepankan pada tindakan represif.

---

There is no exact data on the number of street children in Jakarta. There is a gap between the government number and the data provided by independent institution such as National Commission on Child Protection. Children become street children because family economic reasons, thus a child become an asset in providing for their family. This happen because the family does not function properly as family provider. Aside from economic pressure, the low educational background of the street children?s parents consequently they do not understand the function and roles of parent, also the lack of knowledge on children rights become another pressure factors for the children to venture the streets. This inharmonic family condition caused children to pursuit compensation in the street, this condition usually happen if the parents split.Street children have several distinct characters : generally the appear dirty and grubby, the consider other people as someone the can extract money from, independent, pitiful face expression specially in dealing with people outside the street community, and the very distinct character is the laziness to do house-hold activities. Street children become vulnerable in becoming crime-committing-juvenile. This is due to environment factors, lifestyle, and the lack of social control thus the internalization of the existing norms in the society become lessen. The misbehaviors of street children specially the public offence according to West Jakarta Police are not yet considered to be a serious crime offence, therefore in preventing these children crime, the West Jakarta Police conduct preventive patrols, safeguarding in several susceptible points. Those activities are form of general police function.There are 3 factors that effect the implementation of street children crime prevention policy, which are environment, values that are being adapted, and resources that are being used. Those 3 factors need a bonding factor which is the leader?s concern of the potential crime from the street children. From field research, the EVR Factors in conducting crime prevention is not yet maximizing the existing resources, and the leaders that care about street children are still lacking. This is proved by the repressive approach in dealing with street children."

"Topik dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh anggota Polri selama ini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7 PP No. 2 tahun 2003.(2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya juga diuraikan mengenai undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan undang-undang yang dilanggar.(3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan.(4) Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas.(5) Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan.Saran yang dapat diberikan adalah :(1) Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.(2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap(3) Perlu peningkatan kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik.(4) Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi pada isteri anggota Polri khususnya dan perempuan pada umumnya.

---

Topic in this thesis is made from the case which enter into ?Bidbinkum? of Central Java Police with focus on handling mechanism on criminal and indiscipline actions conducted by Legal Consultation Unit of Central Java Police against Provos unit in household abuse case. Method used is qualitative with case per case study approach. To collect the data, the researcher had performed observation, involving in interview.

The study shows that

(1) the police-conducted household abandonment abuse handling so far has been processed through disciplinary hearing according to Article 7 No. 2 of Government Regulation.

(2) in the practice, the provos is included in disciplinary articles which in the articles the breaching against articles are mention yet Bidbinkum as the legal counselor only mentioned the disciplinary article and did not mention the law which have been breached.

(3) the advise and legal consultation done by Bidbinkum shall be based on existing regulation, due to lack of understanding against the regulation.

(4) there have been old cases which have not been completely settled.

(5) Disciplinary measures done in the case of family abandonment abuse do not serve as a lesson because there are still many abandon their families and also breaching against woman rights.

Advices and inputs given are:

(1) regulation needs to be clarify on disciplinary law which may give punishment as a lesson so that they shall not recur because feeling that the punishment is light.

(2) Bidbinkum must give complete legal consideration.

(3) Improvement on Bidbinkum personnel capability needs to be done covering understanding on prevailing law and regulation especially those related to police members so that can implement law well.

(4) High commitment is needed in handling case which occur to police wives especially women in general."

"Tesis ini tentang pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim. Tesis ini difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, Penulisan tesis ini bertujuan memberikan gambaran serta untuk mengetahui tentang tindakan dan upaya apa raja yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu yang melibatkan penghuni Rutan Medaeng. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sulitnya mengungkap peredaran narkoba di Rutan Medaeng yang diharapkan dapat memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, serta bagaimana upaya dan kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas adalah metode kualitatif guna memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu sendiri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori. Data-data yang dikumpulkan berupa pendekatan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani oleh Dit Narkoba Polda Jatim. Adapun tehnik pengumpuian data yang digunakan adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, serta kajian dokumen.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya pengungkapan terhadap kejahatan narkoba sebagai tindakan untuk memutus dan memberantas mata rantai jaringan kejahatan tersebut dibutuhkan penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta adanya tehnik pengorganisasian yang balk terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan, Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pengungkapan kasus narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan daripada penyidikan, yang tentunya dilakukan dengan pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, anggota di lapangan hams menguasai pengetahuan tentang taktik dan tehnik dasar reserse, serta memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran narkoba.Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, Dit Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut.

---

This thesis is about expression the network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. Focussed of this thesis about effort and action have been doing by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in order to expressing network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center. Writing of this Thesis aim to give picture and also to know about action and strive any kind of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expression network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu entangling dweller of Medaeng Detention Center. As for problem of writing of this thesis its difficult express circulation of narcotics in Medaeng Detention Center expected can break link of network of distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, and also how effort and ability of investigation by member of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expressing the network.Method of Research used in replying the problems above method qualitative utilize to obtain;get understanding to a context of problems by collecting data obtained directly by researcher of later itself analysed by using a theory framework. Data collected in the form of approach of case of doing an injustice of narcotics which have been handled by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. As for technics of data collecting used perception, perception involved, interview, and also the document study.From research result, inferential that in effort of expression to badness of narcotics as action to break and fight against link network of the badness required use of function in correct management and also the technics existence the organization which do well by execution of duty of member in field. This matter because of in activity of expression of case of narcotics handling and more majored activity of investigation than investigation, what is perhaps organizationally covering duty division. So that in execution of duty, member in field have to master knowledge about tactics and technics detective base, and also own ability of good intelijensia, joinedly the readiness of bouncing, resilient, durability analyse, utilize to anticipate the nature of under cover from circulation narcotics.Hereinafter, utilize to reach efficacy in activity of expression of network distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter use tactics and technics investigation and investigation of doing an injustice narcotics, and also the importance of improvement of ability and knowledge area of technology for member in concerned in execution of the expression."