Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Melihat kondisi Ambon pasca konflik, yang antara lain ditandai dengan lemahnya kebijakan manajemen pelayanan publik; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pertumbuhan ekonomi yang belum merata; dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja yang belum memadai; belum tuntasnya penanganan pengungsi; lemahnya proses penegakan hukum menyangkut hak-hak perdata pengungsi; masih kentalnya kondisi segregasi sosial berdasarkan garis agama; penataan kota dan pedagang kaki lima yang masih semerawut; perebutan lahan proyek yang masih tinggi; serta lemahnya akses publik terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan bahwa penanganan konflik Ambon memang tidak berorientasi pada rekonstruksi modal sosial. Penanganan konflik yang berorientasi pada rekonstruksi modal sosial mencerminkan pada tujuan untuk kerjasama yang muncul dalam struktur sosial, norma-norma, dan otoritas dengan aturan yang diakui umum. Kondisi yang demikian berasal dari hubungan antara anggota unit sosial dan dengan demikian, eksistensinya muncul dalam tindakan nyata. Modal sosial dalam perspektif ini adalah fungsi dari totalitas hubungan horizontal dan vertikal, formal dan informal dan jaringan dalam suatu unit sosial tertentu (kerangka kerja makro). Modal sosial dapat diakumulasikan pada tingkat yang berbeda dan dalam berbagai bentuk. Efek positif pada masyarakat hanya dapat dicapai jika tingkat mikro, meso dan makro terjadi dalam interaksi yang dinamis dan koheren, serta lingkup yang cocok. Membangun struktur pada meso dan tingkat makro adalah tindakan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi, tetapi tidak bisa sukses jika tidak memiliki dasar yang stabil dari tingkat mikro masing-masing pihak yang berkonflik. Tingkat mikro dari nilai-nilai bersama, sikap, hubungan, kepercayaan, dan lainlain tidak dapat diimpor, atau berubah seketika atau dipaksakan dari luar. Dalam situasi pasca konflik, sangat tidak mungkin untuk merehabilitasi modal sosial yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu modal sosial yang baru perlu dibangun. Untuk mendukung pernyataan bahwa rekonstruksi muncul tergantung pada tingkat mikro, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ukuran dan kepadatan jaringan dan lembaga-lembaga sosial, dan sifat interaksi interpersonal, secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan. Pengaturan kelembagaan juga harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi, upaya diarahkan untuk membantu orang tetap terhubung dengan partisipasi masyarakat, hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, dan evolusi lembaga-lembaga demokratis

---

ABSTRAK Observing the condition of Ambon postconflict, which characterized by weak public service management policies; the low participation in public service; uneven economic growth; dynamics of employment, the labor market has not been adequately; unresolved problems of refugees; lack of law enforcement regarding civil rights of refugees; still strong conditions of social segregation based on religion; arrangement of the city and street vendors are still not organized; land grabbing project is still high; as well as the lack of public access to natural resources management control, indicates that the Ambon conflict resolution is not oriented on the reconstruction of social capital. Handling conflict oriented social capital reconstruction reflects the purpose of the agreement emerged in the social structure, norms, and authority that are recognized by the general rule. Such conditions derived from the relationship between the members of a social unit, and thus existence appeared in the action. Social capital in this perspective is a function of the totality of the relationship of horizontal and vertical, formal and informal, and social networks in a particular unit (macro framework). Social capital can be accumulated at different levels and in various forms. Positive effect on society can only be achieved if the level micro, meso, and macro occurs in a dynamic and coherent interactions, and the proper scope. Build structures at meso and macro levels are necessary actions in the reconstruction process, but it can not be successful if it does not have a stable base of micro-level of each party to the conflict. Micro level of shared values, attitudes, relationships, trust, and others can not be imported or change instantly or imposed from outside. In postconflict situations, to rehabilitate existing social capital is impossible, therefore, the new social capital needs to be built. To promote the statement that the reconstruction occurs depending on the micro level, evidence suggests that the size and density of the network, and social institutions, and the nature of interpersonal interaction, significantly affect the efficiency and sustainability of development programs. Institutional regulating should be considered when designing interventions, attempt directed to help people stay connected with community participation, the relationship between civil society and government, and the evolution of democratic institutions

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru. Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD). Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK
The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity. In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD). The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi “soft law” kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia di bawah payung hukum internasional tentang anti-money laundering (AML). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teori utama, yaitu teori global criminology (Friedrichs, 2007), teori realitas sosial kejahatan (Quinney, 2004) dan teori bekerjanya hukum (Chambliss dan Seidman, 1971). Berdasarkan identifikasi, eksplorasi dan interpretasi data penelitian ditemukan tiga strategi kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia. Pertama, kebijakan anti-pencucian uang perlu mengharmonisasi standar hukum internasional terkait tindak pidana pencucian uang. Perbedaan sistem hukum tidak semestinya menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mengadopsi atau mengikuti rekomendasi FATF. Adanya satu standar hukum global akan memudahkan Indonesia melakukan penegakan hukum karena TPPU merupakan kejahatan lintas negara dan lintas yurisdiksi yang memerlukan kesamaan visi internasional. Kedua, kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks hukum nasional, normal sosial dan budaya yang hidup di masyarakat serta kompleksitas kejahatan pencucian uang itu sendiri. Sehingga ada usulan agar UU PPTPPU yang berlaku saat ini perlu direvisi untuk menjangkau kemutakhiran modus kejahatan pencucian uang. Terakhir, strategi soft law dalam konstruksi kebijakan anti-pencucian uang perlu diimplementasikan dengan mempertajam aturan dan norma-norma turunan yang di dalam peraturan yang dibuat lembaga penegak hukum dan pemegang peran seperti Polri, PPATK, Bank Indonesia dan OJK. Aturan-aturan tersebut bisa langsung mengadopsi ketentuan-ketentuan yang merupakan rekomendasi FATF dan UU PPTPPU. ......This study aims to examine the "soft law" strategy of anti-money laundering criminal policies in Indonesia under the umbrella of international law on anti-money laundering (AML). The research uses a qualitative approach using three main theories, namely the theory of global criminology (Friedrichs, 2007), the theory of the social reality of crime (Quinney, 2004) and the theory of the working of law (Chambliss and Seidman, 1971). Based on the identification, exploration, and interpretation of research data, three anti-money laundering criminal policy strategies in Indonesia were found. First, anti-money laundering policies need to harmonize international legal standards regarding money laundering crimes. Differences in legal systems should not be an obstacle for Indonesia to adopt or follow FATF recommendations. The existence of one global legal standard will make it easier for Indonesia to enforce the law because money laundering is a transnational and cross-jurisdictional crime that requires a common international vision. Second, anti-money laundering policies in Indonesia need to be adapted to the context of national law, social and cultural norms that live in society and the complexity of the crime of money laundering itself. So there is a suggestion that the current UU PPTPPU needs to be revised to reach the latest modes of money laundering crimes. Finally, the soft law strategy in the construction of anti-money laundering policies needs to be implemented by sharpening the derived rules and norms in the regulations made by law enforcement agencies and role holders such as the National Police, PPATK, Bank Indonesia and OJK. These rules can directly adopt the provisions which are the recommendations of the FATF and the PPTPPU Law.

Abstrak :
Disertasi ini menjelaskan tentang fenomena residivis terorisme di Indonesia, rumusan parameter keberhasilan deradikalisasi dan model pencegahan residivisme teroris di Indonesia di masa mendatang. Isnaini Ramdhoni yang baru dua bulanan menjalani masa pembebasan bersyarat setelah menjalani deradikalisasi di Pusat Deradikalisasi BNPT Sentul Bogor, menjadikan program deradikalisasi di Indonesia perlu dikaji kembali. Disertasi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan Delphi. Metode Delphi dilakukan terhadap para pelaksana program deradikalisasi yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah di Indonesia saat ini. Metode Delphi menghasilkan model pencegahan residivisme teroris di Indonesia berdasarkan konsensus-konsensus dari para pelaksana deradikalisasi. Temuan dalam disertasi ini adalah narapidana teroris yang mempunyai paham takfiri tidak mau mengikuti program deradikalisasi, residivis teroris sebagian besar diakibatkan masih kuatnya pengaruh kelompok teroris terhadap mantan napiter; program deradikalisasi di Indonesia masih dilaksanakan secara parsial; belum ada standar kompetensi pelaksana deradikalisasi; belum ada parameter yang standar untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan deradikalisasi; kategori teroris yang digunakan oleh BNPT saat ini hanya untuk teroris yang berasal dari kelompok, sedangkan kategori teroris yang berasal dari individu belum ada; ego sectoral masih kuat diantara lembaga pemerintah masih menjadi masalah yang serius. Kolaborasi, kompetensi dan peningkatan kapasitas harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang melaksanakan deradikalisasi. Model teoritis pencegahan residivisme teroris di Indonesia dalam disertasi ini menggunakan teori-teori: Differential Association, Social Learning Theory, Peace Making Criminology dan Social Bond Theory, dapat menjadi alternatif bagi para pelaksana deradikalisasi.

---

This dissertation explains the phenomenon of terrorist recidivism in Indonesia, the parameter formulation of deradicalization success and the prevention model of terrorist recurrence in Indonesia in the future. Isnaini Ramdhoni underwent parole after two months undergoing deradicalization at the deradicalization Center in Sentul Bogor, making deradicalization programmes in Indonesia need to be reviewed. This dissertation uses qualitative methods and Delphi. The Delphi method is done against the implementation of Deradicalization program, which is done by the government and non-government institution in Indonesia today. The Delphi method generates terrorist recidivism prevention models in Indonesia based on consensus from deradicalization. The findings in this dissertation are terrorist convicts who have an understanding of the unwilling to follow the deradicalization program, the terrorist initially primarily due to the strong influence of the terrorist group against former terrorist prisoners; deradicalization programs in Indonesia are still carried out partially; There are no standards for the implementation of deradicalization competence; There is no standard parameter to know the successful implementation of deradicalization; The terrorist category used by the BNPT is currently for terrorists originating from the group only, while terrorist categories originating from individuals do not yet exist; A sectoral ego still strong among government agencies is still a serious problem. Collaboration, competence and capacity building must be done by government and non-governmental institutions to carry out deradicalization. The Theoretical Model of terrorist recidivism prevention in Indonesia in this dissertation using theories: Differential Association, Social Learning, Peace-Making Criminology and Social Bond, can be an alternative for implementing deradicalization.

Abstrak :
Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi tidak sebesar yang diharapkan. Putusan akhir pengadilan biasanya memberikan uang pengganti yang jauh lebih rendah dari dakwaan atau bahkan pengadilan dapat memutuskan bahwa pelaku/korporasi tidak perlu membayar apapun. Untuk mengisi kesenjangan antara uang/asset negara yang hilang akibat kejahatan korporasi dengan uang yang dapat diambil kembali dari korporasi pelaku, penelitian ini bermaksud memperkenalkan “Disgorgement of Profit” yaitu perintah/kewajiban pengembalian keuntungan dari perolehan harta tidak sah melalui penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) sebagai cara yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prinsip unjust enrichment dan restorative justice demi terwujudnya kesejahteraan nasional berdasarkan sumbangan dari welfare criminology ......Indonesian Legal System do not have a specific regulation to administers the misbehavior of financial corporations while the negative effect of this crime is very huge over the years. To solve the problem, law enforcements treat this crime by using Corruption Act and other related regulations such as Money Laundering Act. However, due to the long process of criminal and civil courts sometime waste the law enforcement effort to get maximum payment back from offenders and/or the corporations. The final court decision usually gives replacement money much lower than the indictment or even the court could be decided that the offenders/ corporations do not have to pay anything. In order to fill the gap between the loss money and the repayment money because of financial corporate crime, this research intends to study the possibility of using “Disgorgement of Profit” approach as a faster way to get the maximum repayment of stolen money/assets from the Financial Corporate Crimes in out of court settlements due to the respect of unjust enrichment policy and restorative justice wisdom in order to enhance national development as a beneficial of the implementation of welfare criminology.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan tentang perlunya suatu model pencegahan yang berdaya guna dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat IndonesiaPapua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura Papua. Model yang diterapkan selama ini, yaitu model outward looking, yang menerapkan pemeriksaan, pengawasan dan keamanan lintas batas secara terpadu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi diperoleh data akurat bahwa model yang dilakukan sekarang dalam pelaksanaannya masih belum terlihat professional dan terpadu antara petugas pelayanan lintas batas, petugas keamanan (Polisi) dan pertahanan (TNI), Ondoaffi (tokoh adat), tokoh agama dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. Selanjutnya, masih lemahnya keterpaduan antara Kementerian/Lembaga terkait program dan anggaran dalam rangka pencegahan penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Masih adanya orang-orang memilih melakukan penyelundupan ganja karena tidak merasa bersalah dan merupakan pekerjaan yang menguntungkan, jaringan sosial yang kuat, terdapatnya perilaku yang menetralkan dirinya bahwa membawa ganja bukan suatu kejahatan. Serta persoalan yang masih belum serius diantisipasi seperti persoalan geografis, demografis dan gangguan dari kelompok kejahatan bersenjata (OPM). Terkait persoalan tersebut, disertasi ini akan memberikan suatu langkah strategis, dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang menguatkan model ini bisa memaksimalkan dan berdaya guna dari model sebelumnya. ......This paper describes the need for an effective prevention model in preventing marijuana smuggling in the land border area of ​​Indonesia-Papua New Guinea in Muara Tami District, Jayapura Papua. The model that has been applied so far is the outward looking model, which implements cross-border inspection, surveillance and security in an integrated manner. In fact, the misuse of marijuana originating in Papua New Guinea is still a concern in the border region. With an unstructured interview approach and the Delphi method, accurate data is obtained that the current model in its implementation still does not look professional and integrated between cross-border service officers, security (police) and defense (TNI) officers, Ondoaffi (traditional leaders), religious leaders and border communities in the Indonesia-Papua New Guinea region. Furthermore, there is still weak integration between Ministries/Agencies related to programs and budgets in the context of preventing marijuana smuggling in the Indonesia-Papua New Guinea border area in Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province. There are still people who choose to smuggle marijuana because they don't feel guilty and it is a profitable job, strong social networks, there are behaviors that neutralize him that carrying marijuana is not a crime. As well as problems that have not been seriously anticipated, such as geographic, demographic and interference from armed crime groups (OPM). Regarding this issue, this dissertation will provide a strategic step, with several policy recommendations that strengthen this model to maximize and be effective from the previous model.

Abstrak :
Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme ......The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept.