Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dinamika kejahatan produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis yang meningkat pada tataran global, juga terjadi di Indonesia dengan tingkat kenaikan rata-rata produksi ilegal dari tahun ke tahun mencapai 0,2% dan 58,1% per tahun untuk distribusi ilegal. Tempat menjadi salah satu daya tarik meningkatnya kejahatan ini di berbagai belahan dunia. Salah satu asumsi global bahwa telah terjadi pergeseran pemilihan wilayah untuk dijadikan tempat produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis. Asumsi ini tentu menjadi permasalahan juga di Indonesia. Untuk memahami permasalahan tersebut, dalam penelitian disertasi ini digunakan perspektif tempat dari Teori Ekologi Kejahatan, Teori Tempat, Teori Strukturisasi dan Teori Pilihan Rasional dalam menjelaskan persepsi aktor terhadap karakteristik wilayah yang dipilih menjadi tempat produksi dan distribusi ilegal dari aspek ekologi sosial, melalui proses interaksi dan rasionalisasi terhadap pilihan baik tempat, teknik, maupun target dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Dengan menggunakan pendekatan mixed method, pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dan tidak berstruktur untuk mengetahui posisi perseptual aktor , dan menggunakan teknik konfirmatori dalam rangka mendalami variabel-variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap pemilihan tempat produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis. Determinan baru banyak ditemui dalam penelitian ini, yang mencirikan lokasi tempat produksi dan distribusi illegal dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2006-2011). Walaupun determinan sebelumnnya juga ditemui dalam penelitian ini, namun ada pergeseran-pergeseran makna dengan sejumlah eksplanasi. Kendala kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun aparat terhadap fenomena ini, memerlukan waktu untuk mengeksplorasi keterbuktian atau kedangkalan determinan tersebut dalam menjelaskan pergeseran karakteristik lokasi produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis.

---

The escalating crime dynamics at global level related to the illegal production and distribution of synthetic narcotics also occurred in Indonesia with an average annual increase in illegal production of 0.2%, and 58.1% for illegal distribution. The selection of a location for these activities has become a great attraction for the development of this crime. The global assumption is that the selection of location for production and distribution of illegal synthetic narcotics has shifted. This assumption has definitely also become a problem in Indonesia. To conceive this problem for the location perspective, the study of this dissertation takes the Theory of Crime Ecology, Location Theory, Theory of Structure and Theory of Rational Selection in clarifying the actor?s perception as is viewed from the social ecology aspect on the characteristics of location to be selected for the production and distribution of illegal synthetic narcotics through the process of interaction and rationalization related to location, techniques, as well as the target with the aim to maximize the profit gained from these activities. Through themixed method approach, data collection for this study utilizes the technique of structured and unstructured interview to findthe perceptual of the actor, and utilizes the confirmatory technique to obtain a deeper understanding of the other variables that may contribute to the selection of location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics. Many new determinants were found in thestudy, that characterize the location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics within the past five (5) years (2006 ? 2011). Although determinants were also encountered previously In this study, there was a shift in the purpose with a couple of explanations. The constraint encountered in the lack of understanding towards this phenomenon from the community as well as the officials requiresmore time for explorations to demonstrate the determinants? justification or triviality in the shift of the location?s characteristics for the production and distribution of illicit synthetic narcotics.

Abstrak :
Sejak tahun 1970 kejahatan mutilasi sudah terjadi di Indonesia. Namun pola kejahatan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 1990-2010 dengan total 36 kasus terjadi di Indonesia. Diketahui bahwa terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku melakukan mutilasi pada korbannya. Oleh karena itu perlu dilihat kondisi dan aspek apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan mutilasi. Rational Choice Theory (RCT) sebagai sebuah teori kejahatan, digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena tersebut dan mencari faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam dilakukannya mutilasi, ditambah dengan Routine Activity Theory (RAT) dengan segitiga permasalahan dilakukannya kejahatan, diharapkan dapat mempertajam hasil analisa dari fenomena mutilasi tersebut sehingga dapat diketahui kondisi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi individu berbuat kejahatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku, penyidik yang menangani serta para orang orang dekat pelaku. Wawancara dilakukan beberapa kali sampai data yang dikumpulkan oleh peneliti dirasa cukup, guna menjawab pertanyaan penelitian. Observasi juga dilakukan guna melengkapi data, selain menelaah hasil dari BAP para pelaku. Dalam menjelaskan mutilasi, muncul temuan bahwa faktor sosiodemografi diinterpretasikan juga memiliki hubungan erat dengan dilakukannya mutilasi, dimana ditemukan bahwa pelaku mutilasi memiliki kesamaan faktor dalam aspek sosio-demografi yaitu; (1) Pelaku adalah kaum urban, (2) Pelaku memiliki pendidikan yang rendah, dan (3) Pelaku berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Meskipun ditemukan motif yang berbeda-beda namun ternyata terdapat kesamaan diantara para pelaku mutilasi ini yaitu; (1) antara pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat, (2) pola pemikiran yang sederhana dari pelaku dalam memutuskan dilakukannya mutilasi, (3) pengambilan keputusan yang didasarkan pada terbatasnya informasi atau keterbatasan individu dalam menelaah informasi. Selain faktor pencetus dan pendorong terdapat faktor lain yaitu dinamika yang terjadi ketika mayat tersebut hadir sebagai bentuk benda yang seharusnya tidak ada dan harus disingkirkan. Keterbatasan rasional pelaku dalam menganalisa permasalahan yang ada membuat tindakan yang diambilnya (memutilasi) adalah hasil pengambilan keputusan sesaat, tanpa mempertimbangkan lagi kemungkinan lain.

---

Crime with mutilation has been reported in Indonesia since 1970s. However, this crime pattern showed an increasing number of incidences between 1990 until 2010, with a total of 36 cases from across Indonesia. It is known that certain condition can cause perpetrators to perform mutilation on their victims. Thus, what conditions and aspects that influence the perpetrators? behavior when committing the mutilation. Rational Choice Theory (RCT) as a theory on crime with its triangle of criminal causes is used to explain the phenomenon and to find attributing factors to perpetrators? behaviors to perform mutilation, in addition to the Routine Activity Theory. The use of both RCT and RAT is expected to be able to sharpen the result of analysis of this mutilation phenomenon so that it can lead to the disclosure of the conditions and factors influencing the perpetrators. Data collection techniques are done through in-depth interviews of the perpetrators, investigators and the person who handles the near perpetrators. Interviews were conducted several times until the data collected by the researchers considered, in order to answer questions with research. Observations were also carried out in order to complete the data, in addition to reviewing the results of the investigation report (BAP) actors. In explaining mutilation, findings are gathered from the study that sociodemographic factor is interpreted to have close tie to the act of mutilation and mutilation perpetrators share similar factors in socio-demographic aspects, namely; (1) Perpetrators are immigrants, (2) Perpetrators are of low education background, and (3) Perpetrators come from disharmonious families. Despite different motives, similarities are discovered among perpetrators, they are; (1) close relationship between the perpetrators and the victims, (2) perpetrators? simple way of thinking to decide mutilation, (3) decision-making is based on limited information or the limited ability of perpetrators to understand the information. In addition to precipitating factors and other factors that are driving the dynamics that occur when the body was present as a form of object that should not exist and should be eliminated. Limitations of rational actors in analyzing the existing problems make this action (mutilated) is the result of decision-making moment, without due regard to other possibilities.

Abstrak :
Penyebaran konten ujaran kebencian berpotensi memunculkan kekerasan fisik dan konflik sosial. Terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang merugikan akibat ujaran kebencian di media sosial, hanya sedikit konsensus yang memusatkan perhatian pada pendekatan untuk menguranginya. Disertasi ini bertujuan merumuskan model pengendalian sosial melalui analisis pola dan efektivitas penanganan ujaran kebencian secara daring di media sosial dengan menggunakan parameter efektivitas regulasi dari Evan (1990). Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama di negara Barat yang fokus pada hak kebebasan berpendapat, penelitian ini mengedepankan pendekatan toleransi dalam menganalisis pengendalian terhadap ujaran kebencian secara daring di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, pertanyaan penelitian dijawab dengan beberapa teknik analisis, termasuk teknik Delphi yang merumuskan konsensus dari para ahli untuk model pengendalian sosial yang efektif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini, antara lain; terdapat pola berbeda dalam tindakan ujaran kebencian secara daring yang dilakukan oleh individu dengan kelompok, regulasi dan penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian secara daring selama ini tidak efektif, tidak adanya kolaborasi institusi formal dan informal dalam pengendalian ujaran kebencian, dan fokus program belum menyentuh akar masalah munculnya ujaran kebencian. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan terhadap model efektif dalam pengendalian sosial terhadap ujaran kebencian secara daring yang fokus pada peningkatan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi. ......Hate speech content dissemination can lead to physical violence and social conflict. Despite heightened awareness of the deleterious impact of online hate speech, particularly on social media platforms, there is little consensus on an approach to control it. This dissertation aims to construct a model of social control through online hate speech patterns and regulation evaluation using regulatory effectiveness parameters from Evan (1990). Unlike previous studies, especially research about online hate speech in western countries that focus on the right to freedom of speech, this research promotes a tolerance-based approach in analyzing social control against online hate speech in Indonesia. Through a qualitative approach, research questions were answered by several techniques, including the Delphi method outlining the consensus from experts for an effective model of social control against online hate speech. The findings of this study are: there are differences in patterns in online hate speech carried out by individuals and groups, existing regulation and the handling of online hate speech cases has been ineffective, there is no collaboration between formal or informal institutions in controlling hate speech, and yet the focus of program has not touched the root of hate speech. Finally, this research contributes to the novelty of an effective model of social control against online hate speech, which focuses on socialization, education, and facilitation.

Abstrak :
Disertasi ini mengangkat isu penggunaan sepeda motor di jalan raya perkotaan sebagai pergulatan (kompetisi dan konflik penggunaan) ruang. Tujuan disertasi memberikan perspektif alternatif mencermati masalah lalu lintas. Kajian menggunakan metode campuran yang bertumpu pada pendekatan kualitatif, berupa metode visual yang disokong metode kuesioner. Metode visual diterapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengumpulan data sekunder visualisasi daring situasi lalu lintas. Tahap kedua merekam situasi dan kondisi lalu lintas menggunakan kamera video. Hasil rekaman video diolah dengan memberikan kode secara tematik menggunakan perangkat lunak Maxqda 2020. Tahap ketiga merekam menggunakan kamera drone dan hasilnya diolah secara manual. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna sepeda motor, terutama beberapa tangkapan gambar dari tahap. Kuesioner disebarkan secara daring. Hasil analisis menunjukkan pergulatan terjadi dalam berbagai bentuk ruang jalan karena dominasi penggunaan sepeda motor. Pergulatan diperlihatkan melalui perilaku-perilaku yang mengentaskan kompetisi dan dapat menimbulkan konflik. Terdapat pula pengabaian dan ketidakpedulian baik antar sesama pengendara sepeda motor, pengguna jalan hingga para pengatur lalu lintas. Kesemua hal itu selain menimbulkan perlukaan dan kerugian sosial juga menunjukkan adanya keruntuhan sosial dan keruntuhan budaya. Pengabaian dan ketidak pedulian dari pihak yang memiliki kewenangan justru mengentaskan viktimisasi struktural. ......This dissertation raises the issue of motorcycle use on urban highways as a struggle (competition and conflict over use) of space. It aims to provide an alternative perspective at traffic problems. The study uses a mixed method that relies on a qualitative approach, in the form of a visual method supported by a questionnaire method. The visual method was applied in three stages. The first stage collected secondary data of online visualization of the traffic situation. The second stage recorded the traffic using a video camera then were processed by thematically coding them using Maxqda 2020 software. The third stage recorded using a drone camera and the results were processed manually. The questionnaire, which distributed online, method was used to obtain responses from motorcycle users, especially some image captures from the second stage. The results show that struggles occur in various forms of road due to the dominance of motorcycle use. It is shown through behaviors that alleviate competition and can lead to conflict. There is also neglect and indifference among road users and traffic controllers, which in addition to shows social harm are also shows social and cultural entropy. Neglect and indifference from the authority actually alleviate structural victimization.

Abstrak :
Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban ilmiah pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method sequential, dimana pendekatan kuantitatif akan diikuti oleh pendekatan kualitatif yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai tambahan dalam pengembangan kajian studi pencegahan kejahatan, maka sebagai pendekatan teoretis peneliti memanfaatkan pemikiran mengenai konsep ruang dari Lefebvre dan teori strukturasi dari Giddens. Penelitian ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Keadaan Existing condition yang terungkap dalam penelitian ini menuntun kepada pembentukan model integratif pencegahan kejahatan, yang digambarkan baik dalam model Systems Thinking maupun model Matrix. Penelitian ini di satu pihak mengungkap kelemahan dari teori-teori yang masih berada dalam tataran disinitegratif pada bidang pencegahan kejahatan yang telah menghasilkan model pengamanan ruang publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti terungkapnya keadaan (1) parsialitas dalam pendelegasian wewenang dalam isu keamanan (2) fenomena Vertical Crossed Domain (3) adanya model pengamanan yang berbasis tanggung jawab kepemilikan yang ternyata tidak efektif dan (4) tidak terkontrolnya keamanan dalam lokus yang saling bersinggungan. Dari hasil penelitian juga diungkap beberapa struktur penyebab fenomena kejahatan berkelanjutan dalam pandangan Systems Thinking, yang diantaranya adalah struktur kejahatan berkelanjutan aktual, struktur pola pikir disintegratif dalam pencegahan kejahatan dan Matrix Existing Condition berdasarkan Lefebvre-Giddens. Penelitian ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan pencegahan kejahatan di ruang publik perkotaan, dari pendekatan sebelumnya, yaitu (a) Matrix Solusi Integratif berdasarkan Lefebvre ? Giddens, (b) Struktur Pola Pikir Integratif berdasarkan Wolstenholme, dan (c) Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi, yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

---

In general, the study aims to give an outline through a more integrated method in the development of crime prevention. In particular, to provide a scientific response to the challenging phenomenon of crimes persistence in urban areas. This study takes the mixed method sequential approach i.e. the quantitative approach is followed by a qualitative approach in response to the questions of the study. In addition, as a theoretical approach, the study makes use of Lefebvre's concept of space and Giddens theory of structure. This study demonstrates that a holistic approach is needed in the prevention and control of crimes to enable the analysis of persisting crimes in urban public areas. The revealing situation of the existing condition in this study leads to the formulation of the integrated model of crime prevention, as illustrated in the models of Systems Systems and Matrix. On the one hand the study discloses the weaknesses in the theories that maintains in the level of disintegrated crime prevention, and results in the model of public area security to the disagreement of public needs. This condition is revealed in the: (1) partiality related to the delegation of authority in security issues, (2) phenomenon of Vertical Crossed Domain, (3) the presence of ineffective security based on responsibility ownership, and (4) uncontrolled overlapping security. This study also reveals some structures in the causes of persisting crimes from the view of Systems Thinking, e.g. the structure of actual crime persistance, the disintegrated pattern of thinking to crime prevention, and Lefebvre-Giddens Existing Condition Matrix. Eventually, the study delivers a solution model for the weaknesses of crime prevention in urban areas from the previous approach, namely, (a) Integrated Matrix Solution from Lefebvre-Giddens, (b) Integrated Pattern of Thinking from Wolsterholme, and (c) Integrated Policy Recommendation, enabling the flexibility of crime prevention aspects to react on threats of crime.

Abstrak :
Pada tahun 2009-2012, rangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan, kekerasan yang dilandasi perasaan kebencian sering terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut, jatuh korban manusia dan kerugian harta yang tidak sedikit, serta menimbulkan luka yang mendalam dan permusuhan yang berkepanjangan. Fenomena inilah yang disebut dengan "kejahatan kebencian (hate crimes)." Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan hate crimes oleh lembaga otoritas negara terkait. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman baru mengenai urgensi kriminalisasi terhadap hate crimes di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menghasilkan berbagai temuan, antara lain bahwa terjadi hate crimes secara bias terhadap agama dan orientasi seksual di Indonesia. Terdapat dua kategori hate crimes berbasis agama, yaitu antara agama yang berbeda, dan antara sekte di dalam satu agama yang sama. Hasil analisis, ada dua syarat agar kriminalisasi hate crimes dapat dilaksanakan. Pertama, prespektif yang digunakan konsensus liberal, konflik, dan labeling. Prespektif tersebut berhubungan timbal balik dengan konstruksi sosial tentang hate crimes. Konstruksi sosial ini signifikan sebagai faktor pendukung dan penghambat kriminalisasi. Jika konstruksi sosial terhadap hate crimes adalah sebagai perilaku jahat, ketidaksetaraan dan penindasan kelompok minoritas, maka persepsi mendukung kriminalisasi. Jika hate crimes bukan kejahatan, maka dapat menghambat kriminalisasi. Kedua, terpenuhinya tujuh parameter Schuyt berhubungan timbal balik dengan legalitas sosial bagi kriminalisasi hate crimes. Kriminalisasi hate crimes tidak selalu berbentuk undang-undang baru, melainkan bisa saja pemberdayaan undang-undang yang ada dan supremasi hukum, serta profesionalisme penegakan hukum. Kesimpulannya, kriminalisasi hate crimes akan terwujud bila terdapat signifikansi konstruksi dan legalitas sosial sebagai faktor pendukung. Kesimpulan ini menggambarkan teori baru bersifat meso-mikro, karena berkategori teori Posmo. Teori ini dapat menjelaskan kriminalisasi dalam interplay dengan filosofi sosial, kebijakan hukum (meso), namun juga dapat menjelaskan interplay dengan individu dan kelompok.

---

In 2009-2012, a series of collective violent incidents triggered by religions, sects, beliefs, ethnicity, class and sexual orientation, broke out in various places in Indonesia. Such incidents show that violence based on hatred often occurs around us, causing a long death toll and damaged properties. Such incidents have also inflicted deep social wounds and protracted hostilities. This phenomenon is called "hate crimes." The research aims at describing the importance of a comprehensive understanding on policies employed by related authorities or government agencies in controling hate crimes. In addition, this research is also trying to provide a new understanding on the urgency of the criminalization of hate crimes in Indonesia, viewed from the enabling and constraining factors. Findings of the research include, among others, biased hate crimes have taken place against religious affiliations and sexual orientation in Indonesia. Two categories are set up for religious-based hate crimes: between different religions and among different sects of the same religion. Analysis on research findings arrives at a conclusion, that there should at least be present two prerequisites to criminalize hate crimes. First, the use of liberal consensus, conflict, and labeling perspectives as a tool of analysis. All perspectives reciprocally connect with the existing social construction of hate crimes. Social constructions are indeed significant as enabling and constraining factors for criminalization. When the existing social construction perceives hate crimes as an evil act, an inequality and an oppression of minority groups, then the perception encourages criminalization. But when social construction perceives hate crimes as a good behaviour, then the perception discourages criminalization. Second, Schuyt?s seven parameters are met, which reciprocally relate to the social legality for criminalizing hate crimes. Criminalization of hate crimes is not necessarily present in the form of a new law or act. It could also be manifested by empowering the existing laws, assuring the principle of law supremacy and increasing professionalism among law enforcement agencies. This research concludes that criminalization of hate crimes could be established only if significant social construction and legality are built as enabling and constraining factors. This conclusion reflects the new theory as meso-micro in character, since it is placed under postmodernism. The theory can explain the relations and interplays between not only criminalization and social philosophies but also interplays of criminalization and individuals and groups.