Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi pemolisian komunitas dan dampaknya pada perubahan kondisi kemanan, ketertiban lingkungan serta hubungan kemitraan antara petugas dengan masyarakat. Peneliti menggunakan Polsubsektor Pekayon Jaya sebagai lokasi penelitian dalam melihat implementasi pemolisian komunitas. Skripsi ini melihat bahwa pelaksanaan pemolisian tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemolisian komunitas. Penekanan penggunaan kemitraan sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam implementasi pemolisian komunitas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian, hubungan kemitraan, kemampuan menyelesaikan masalah oleh warga masyarakat yang berada di dekat Polsubsektor Pekayon Jaya serta penurunan angka kejahatan di lingkungan Kelurahan Pekayon. Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuannya, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskripitif - analisis.

---

This thesis is talked about the implementation of community policing in the region of polsubsektor pekayon jaya and its influence on the condition of security. Researchers used polsubsektor pekayon jaya as a location of research know the implementation of community policing. This thesis viewed that the implementation of policing based on the principles of community policing. Partnership as a crime prevention in community policing will give a positive influence on increased awareness, problem solving , public participation and decreased criminality. To get the significant results of research, researchers used a qualitative study method with the descriptive - analysis type."

"Penulisan ini disusun dalam upaya menjelaskan fungsi media massa online detik.com sebagai reaksi atas fenomena pengemudi anak dengan menggunakan kampanye melalui pemberitaan #Nodrivingunder17 sebagai bentuk pencegahan kejahatan secara sosial. Kampanye ini dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan sosial, pemahaman nilai berita, dan pemahaman strategi pencegahan kejahatan secara sosial. Hasil dari penulisan menunjukkan kesesuaian kampanye #Nodrivingunder17 dengan pemikiran pencegahan kejahatan secara sosial. Elemen yang sesuai ialah kampanye #Nodrivingunder17 sebagai bentuk social primary dari pemikiran pencegahan kejahatan sosial.

---

This study is arranged in order to explain the function of online mass media detik.com, as a reaction towards child driver phenomenon by using campaign through news reporting named #Nodrivingunder17 as a form of social crime prevention. The campaign is explained by using the theory of social bond, thinking of news values comprehension, and of social crime prevention strategy comprehension. Results found that the campaigns #Nodrivingunder17 demonstrate conformity with social crime prevention comprehension. The corresponding element is the campaign #Nodrivingunder17 as a social primary forms of social crime prevention comprehension."

"Penulisan ini dibuat untuk membahas mengenai peran jurnalis warga dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan pemikiran Kate Bowers dan Shane Johnson mengenai penggunaan publisitas untuk tujuan pencegahan kejahatan dan teori stigma Erving Goffman. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa jurnalis warga dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas, tetapi belum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This thesis aims to understand the role of citizen journalist to support a community-based sexual violence against children prevention. I initially considered the strategy to be a form of community-based child protection. I am using Kate Bowers and Shane Johonson’s thoughts of Using Publicity for Preventive Purposes and also Erving Goffman’s theory of stigma. The result shows that citizen journalism can be useful for community members to prevent sexual violence against children, though the strategy can not be considered as a community-based child protection due to several reasons."

"Penulisan ini dibuat untuk melihat apakah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat melindungi hak anak yang terlibat sebagai kurir dan pemilik narkoba dan dapatkah undang-undang tersebut menjauhkan anak dari stigma masyarakat. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori stigma oleh Goffman serta salah satu strategi dari juvenile drug court yaitu konsep confidentiality untuk melihat apakah sudah dapat melindungi data anak yang terlibat sebagai kurir dan pemilik narkoba.

---

This paper are made to describe whether the Juvenile Law in Indonesia can protect the rights of children and their personal information whose involved with having and dealing with drugs and whether the Law can protect the child from stigmatization. This paper is using stigma theory by Goffman and one of the strategy in juvenile drug court, confidentiality concept to see whether it can protect the personal information of child's whose involved with dealing owning drugs."

"Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan pengamanan fisik dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari beberapa konsepsi sekuriti fisik, sebagaiyang utama adalah konsepsi dari Robert L. O’Block, dan juga ditambah beberapa konsepsi sekuriti fisik lainnya dari beberapa penulis yang berbeda. Penulis menggunakan konsepsi sekuriti fisik O’Block dan beberapa penulis lainnya untuk meninjau pelaksanaan sekuriti fisik di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Aspek-aspek sekuriti fisik yang diungkapkan oleh O’Block dan beberapa penulis lainnya akan diuraikan kembali satu-persatu beserta pelaksanaannya pada sekuriti fisik dermaga Pelabuhan Tanjung Emas oleh penulis. Penulisan ini memberikan kesimpulan bahwa bentuk sekuriti fisik dermaga Pelabuhan TanjungEmas Semarang meliputi beberapa bentuk sekuriti fisik.

---

This writing would like to explain the physical security at quay of Tanjung Emas Semarang Port from some concepts of physical security, the main concept is from Robert L. O’Block, and there are also some physical security concepts from some different authors. Writer uses O’Block’s and the other authors’s physical security concept to view the implementation of physical security at Port of Tanjung Emas Semarang’s quay. The aspects of physical security concept by O’Block the other authors will be described one by one within the implementations in the physical security of Port of Tanjung Emas’s quay by the writer. This writing concludes that the form of physical security at Port of Tanjung Emas Semarang’s quay include some forms of physical security.

"

"Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi. Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada "subordinasi masyarakat sipil untuk nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil. Beradaptasi dari Peter D. Feaver tentang teori "principal-agent", penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada koherensi yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama, reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di dalam lingkaran supra tidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer, sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal, sifat, serta rencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutama di bidang anggaran militer, prioritas strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesia tampaknya telah mengandalkan "subordinasi sukarela" dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

---

Indonesia’s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s “principal-agent” theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions (supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic. Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and democratic maturity should open the way for a better reforms in the military. The very fact that the military remains an integral and inseparable part of the supra is problematic. Secondly, the civil/political circle within supra is unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives, including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning. Thirdly, the infra -- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as academia and the media -- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic society."