Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga pertengahan abad XX terdapat perbedaan kategori ulama (ulama birokrat/ulama penghulu dan ulama non-penghulu/ulama bebas) di Palembang. Hal ini bermula dari proses birokratisasi agama, ketika sistem kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan atau ketika kekuasaan melihat agama harus dikendalikan. Sementara itu, sejak dekade kedua abad XX banyak terjadi konflik antara ulama-ulama bebas maupun ulama birokrat Palembang yakni antara ulama bebas yang berorientasi Islam tradisionalis dan ulama bebas yang berorientasi Islam modernis. Di sisi lain, bersamaan dengan bangkitnya gerakan Islam modernis di Palembang, pada awal abad XX, berdatangan juga para ulama tradisionais lainnya yang bermukim di Mekkah. Ulama-ulama yang berfaham Islam tradisionalis ini diantaranya mulai melakukan upaya gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yakni dengan mendirikan lembaga berupa "Madrasah". Upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah ini menunjukkan bahwa adanya unsur "pembaharuan" yang kemudian menegaskan perbedaannya dengan sistem pendidikan Islam tradisional.Kajian ini mengungkap kontinuitas tradisi keilmuan dalam bentuk penulisan karya-karya keagamaan serta pengajaran agama yang dilakukan oleh ulama bebas dan ulama birokrat setelah Kesultanan Palembang dihapus, serta peran ulama bebas dan ulama birokrat di Karesidenan Palembang di tengah wacana adanya gerakan pembaharuan Islam dan gerakan nasionalisme. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Palembang, ulama bebas dapat dikatakan sebagai agent of change yakni tokoh yang mampu membawa perubahan sosial sebab terbukti mempunyai kemampuan yang enabling bagi lingkungannya. Sedangkan ulama birokrat dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau tidak berperan sebagai agent of change, hal ini disebabkan ulama birokrat dibatasi oleh salah satu perannya yakni sebagai pejabat pemerintah kolonial yang harus loyal terhadap aturan-aturan.

---

Until the mid-twentieth century, the categories of ulama were differentiated into two types: bureaucratic ulama/ulama penghulu (headman ulama) and independent ulama in Palembang. These differences have resulted from the process of bureaucraticization of religion, when the power system feels obliged to provide religious services or when the power considers that religion must be strongly controlled. On the one hand, since the second decade of the twentieth century, the conflicts between independent Muslim ulama with their orientation on traditionalist perspectives and those with modernist perspectives took place. On the other hand, along with the rise of the Modernist movement in Palembang, in the early twentieth century, the other traditionalist scholars who lived in Mecca also took part in these movements. Scholars with traditionalist Islam perspectives partly initiated their efforts of renewal movement in the field of Islamic education by establishing the institution in the form of 'Madrasah'. This effort of establishment of educational institutions with the madrasah system demonstrates the element 'renewal' which then confirms the difference with the traditional Islamic educational system.

This study reveals the continuity of the tradition of knowledge in the form of writing works of religious matters as well as religious instructions conducted by independent scholars and bureaucratic ulama after the Palembang Sultanate had been removed, and the role of independent ulamas and bureaucraticic ulamas at the residency of Palembang in the middle of the discourse of Islamic reform movements and the nationalist movements. In the changes that occur in people of Palembang, the independent scholars can be regarded as the agent of change who is capable of bringing about social changes because it has proved to have the enabling capabilities for the environment. Meanwhile, the bureaucratic clerics are considered not to have the ability to make changes in the society, or they do not act as agent of change due to the fact that bureaucratic ulama are constrained by one of their role as the colonial government officials who should be loyal to the rules."

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan kajiannya tentang sikap Abuya Dimyati terhadap perubahan politik pada Pemilu 1977. Penelitian ini mempertanyakan mengapa Abuya Dimyati mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru menjelang Pemilu 1977, bagaimana reaksi masyarakat Banten atas penangkapan Abuya Dimyati pada 14 Maret 1977. Tujuan penelitian yaitu: menjelaskan sikap Abuya Dimyati terhadap perubahan politik dan sikap kritis beliau yang mengambil sikap berbeda dengan penguasa Pemerintah Orde Baru pada Pemilu 1977, serta menjelaskan reaksi masyarakat Banten atas penangkapan Abuya Dimyati. Metodologi strukturis yang didasarkan pada teori strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk memahami keterkaitan antara struktur dan manusia agency dengan mengacu kepada konsep: gerakan tarekat, gerakan sosial-keagamaan, hubungan doktrin dengan perilaku politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Baru berupaya mempertahankan kemenangan Pemilu 1971 dengan melakukan kebijakan fusi partai politik pada 1973 dan memaksa masyakat dengan cara intimidasi untuk memilih partai pemerintah pada Pemilu 1977. Rangkaian peristiwa fusi dan intimidasi menjelang Pemilu 1977 membuat Abuya Dimyati menasihati masyarakat agar tidak mau dipaksa oleh Pemerintah Orde Baru. Dalam kaitan ini Abuya Dimyati, berperan sebagai kiai dan juga Culture Broker, yang mampu menerjemahkan situasi sosial politik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan ulama atau kiai menduduki posisi kunci dalam struktur kebudayaan masyarakat Banten.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Abuya Dimyati 39 s attitude toward political shift in the 1977 Election. The study questions why Abuya Dimyati took a critical stand against the New Order government 39 s policies prior to the 1977 Election, how the People of Banten reacted to Abuya Dimyati 39 s arrest on 14 March 1977. The purpouse of the study is to explain the attitude of Abuya Dimyati against the political shift and why he took a stand opposing the New Order government 39 s policies before the 1977 Election, and to explain the reaction of Banten rsquo s Community when Abuya Dimyati was arrested. The structural method, based on the structural theory of Anthony Giddens is used to understand the relationship between structure and human agency by referring to the concepts of the tarekat movement, the social religious movement, and the doctrinal relationship with political behaviour. The result of this study shows that the New Order government attempted to defend their victory in the 1971 Election by implementing the policy of polical parties rsquo fusion in 1973 and forced the community by way of intimidation to vote for the government party in the 1977 Election. Series of events related with the fusion and intimidation prior to 1977 election attempted Abu Dimyati to advise the people not to be intimidated by the New Order government. In this regard, Abu Dimyati acted as a Kiai and a Culture Broker, who could translate the social political situation needed by the society. This condition shows that Ulema or Kiai holds an important position in the cultural structure of Banten rsquo s society. "

"Dalam perjuangannya di Kabupaten Garut, posisi ulama mempunyai peran yang signifikan. Hampir setiap masa atau periode sejarah, ulama di Garut berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bidang agama. Pada masa orde baru, ulama di Garut diposisikan oleh pemerintah untuk senantiasa berada dalam jalur yang sebenarnya, yaitu aspek keagamaan. Tetapi seiring dengan perubahan masa, ulama di Garut berusaha kembali menunjukkan jati dirinya dalam posisi yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga pada aspek politik. Oleh karena itu telah terjadi pergeseran gerakan ulama di Garut pada kurun waktu 1998-2007. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ulama di Garut pada periode 1998-2007 tidak hanya berkemampuan dalam bidang keagamaan semata, tetapi ulama mempunyai kemampuan dalam bidang politik. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang meliputi 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiograpi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya (Orba) ulama kecenderungannya hanya bergerak dalam koridor keagamaan. Pada kurun waktu 1998-2007 gerakan ulama merambah pada aspek lain, diantaranya politik. Gerakan politik ulama pada kurun waktu ini diantaranya berusaha untuk menyatukan kembali keberadaannya yang dipahami telah mengalami kerenggangan akibat pertarungan politik nasional. BKUI menjadi media untuk menyatukan kembali posisi ulama. Kemudian, gerakan politik ulama di Garut berusaha untuk menjadikan syari?at Islam sebagai landasan berperilaku di kabupaten Garut. LP3SyI menjadi media untuk upaya tersebut. Gerakan lain adalah gerakan anti korupsi dengan diwujudkan dalam keseriusanya memberikan masukan dan koreksi terhadap APBD baik dalam proses perencaaan ataupun pelaksanaannya.

---

The change that occurs in Garut Regency has positioned Islamic scholars to have a significant role in various aspect of lives, especially in religious affairs, almost in every age or period of Islamic scholar?s history. On new order era, Islamic scholars in Garut were positioned by Government to be in the right tract, namely religious aspect. However, along with the changing period, Islamic scholars in Garut have attempted to reposition their identity, which is not only limited to religious but also in political aspect. This shows that there has happened a movement shift of the Islamic scholars in Garut in the period of 1998-2007.

The research is to verify that Ulama in Garut starting from 1998-2007 are not only capable of operating reilgious affairs but political affairs as well. The method of this research employed historical method consisting of Heuristic, critical, interpretation, anf historiography stages.

The findings showed that in the previous period (New order era), Islamic scholars tended to only move in religious corridor. Meanwhile, in the period of 1998-2007, Islamic scholars? movement reached other aspects, such as politic. In this period, through BKUI (a uniting media for Islamic scholars? position), Islamic scholars? movements were aimed to reunite their position which was considered as experiencing a gap as a result of national political chaos. Then, Islamic scholars? movement in Garut attempted to create syari‟at Islam (Islamic Law) as behavior base in Garut regency through media called as LP3SyI. Other movement is anti corruption action by seriously providing inputs and feedbacks to APBD (Regional Budgeting) both in the planning process and the implementation."

"Fokus kajian ini adalah kerusuhan anti Cina di Kota Garut pada 17 18 Mei 1963 Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya kerusuhan tersebut Adapun merode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik kritik interpretasi dan historiografi Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor determinan dari peristiwa kerusuhan itu adalah teori Colective Behavior dari Neil J Smelser yang menyatakan bahwa suatu perilaku kolektif ditentukan oleh enam determinan penting yaitu structutural conduciveness structural strain growth and spread of generalized belief the precipitating factor mobilization of participant for action dan lack social control Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan anti Cina di Kota Garut pada 17 18 Mei 1963 tidak hanya ditentukan oleh faktor kesenjangan sosial tapi ditentukan oleh beberapa faktor determinan sebagaimana dijelaskan dalam teori Neil J Smelser termasuk di dalamnya dukungan jaringan kultural dan ideologi Kemudian dari hasil penelitian disertai ini ditemukan pula mengenai keterlibatan anggota DI NII dalam peristiwa kerusuhan anti Cina tersebut Selanjutnya peristiwa kerusuhan anti Cina tersebut oleh masyarakat Garut lebih dikemal dengan sebutan "beset Cina"

---

The main focus of this study is rasist anti chinese riot in the towns of Garut on May 17 18 1963 This research is aimed at knowing factors causing such a riot happened The method used is a historical method consisting four stages heurestic critic intepretation and historiography The theory used for analyzing the determinant factors of the riot is Neil J Smelser`s collective behaviour confirming that a collective behaviour is constructed by six major determinant elements structural conduciveness structural strain growth and spread of general belief the participating factor mobilization of the participants for action and lack of social control The result of the research shows that the rasist anti chinese riot in the towns of Garut is not only determined by the social gap factor but also by some determinant factors as explained in Neil J Smelse`s theory including the cultural and ideological support Later on the members of DI NII based on the research data got involved in sucu an event in Garut In meanwhile it is known more as Beset Cina for the people of Garut"

"ABSTRAKDisertasi ini bertujuan mengkaji bagaimana INSISTS, baik dari segi gerakan maupun pemikiran, merespon pemikiran-pemikiran Islam Liberal antara tahun 2003-2012 sehingga terlihat perbedaannya dengan respon-respon yang pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan metodologi sejarah deskriptif-naratif. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber dan interpretasi atas sumber-sumber tersebut ditemukan bahwa gerakan INSISTS memiliki kekhasan antara lain: (1) pemikirannya lebih mendalam dalam merespon pemikiran Islam Liberal dengan mengadopsi teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer yang diperkenalkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas di ISTAC-IIU Malaysia (2) gerakannya lebih mengedepankan gerakan ilmiah dengan menerbitkan jurnal, artikel koran, buku-buku, dan mendirikan kelas-kelas pascasarjana dengan pendekatan khusus bekerja sama dengan berbagai universitas yang telah ada sehingga INSISTS segera mendapatkan pengaruh cukup luas di kalangan para intelektual muda (3) membangun jejaring gerakan ilmiah di berbagai kota untuk memelihara gerakan ilmiah yang telah dicanangkan.

---

ABSTRACTThe aim of this thesis is to review the intellectual movement of INSISTS in it?s responses to the Islam Liberal?s thought at 2003-2012; and it?s different with the same responses before. Descriptive-narrative methodology of history is choosen for this research. By the tracing and interpreting of many resources, it concluded that INSISTS?s movement has many different with the same intellectual movement before, i.e: firstly, INSISTS?s responses were more valuable and deeper than before by adopting Al-Attas?s theory of Islamization of contemporary knowledge which was embodied in his instution ISTAC-IIU Malaysia; secondly, the priority of movement was intellectual movement to spread it?s thought faster to the public such as publishing journal, newspaper opinion, and books in Islamic thought; collaborating with many universities to hold special classes in Islamic thought; and many others; thirdly, (3) INSISTS tried to built intellectual interconnection in many other countries to maintain it?s intellectual movement."

"Fokus kajian ini adalah kerusuhan anti Cina di Kota Garut pada 17-18 Mei 1963. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan tersebut. Adapun merode yang digunakan adalah metode sejarah, yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor determinan dari peristiwa kerusuhan itu adalah teori Colective Behavior dari Neil J. Smelser yang menyatakan bahwa suatu perilaku kolektif ditentukan oleh enam determinan penting, yaitu structutural conduciveness, structural strain, growth and spread of generalized belief, the precipitating factor, mobilization of participant for action, dan lack social control.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan anti Cina di Kota Garut pada 17-18 Mei 1963 tidak hanya ditentukan oleh faktor kesenjangan sosial, tapi ditentukan oleh beberapa faktor determinan sebagaimana dijelaskan dalam teori Neil J. Smelser, termasuk di dalamnya dukungan jaringan kultural dan ideologi. Kemudian dari hasil penelitian disertai ini ditemukan pula mengenai keterlibatan anggota DI/NII dalam peristiwa kerusuhan anti Cina tersebut. Selanjutnya, peristiwa kerusuhan anti Cina tersebut oleh masyarakat Garut lebih dikemal dengan sebutan ?beset Cina?.

---

The main focus of this study is rasist, anti-chinese riot in the towns of Garut on May 17-18, 1963. This research is aimed at knowing factors causing such a riot happened. The method used is a historical method consisting four stages: heurestic, critic, intepretation, and historiography. The theory used for analyzing the determinant factors of the riot is Neil J. Smelser?s collective behaviour, confirming that a collective behaviour is constructed by six major-determinant elements: structural conduciveness, structural strain, growth and spread of general belief, the participating factor, mobilization of the participants for action, and lack of social control.The result of the research shows that the rasist, anti-chinese riot in the towns of Garut is not only determined by the social gap factor but also by some determinant factors as explained in Neil J. Smelse?s theory, including the cultural and ideological support. Later on, the members of DI/NII, based on the research data, got involved in sucu an event in Garut. In meanwhile, it is known more as Beset Cina for the people of Garut."

"Disertasi ini membahas tentang dinamika Gerakan Tarbiyah pada era 1980 hingga 2010: Respon Ormas Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan membahas pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin terhadap Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah tumbuh dan berkembang dari gerakan dakwah kampus yang awalnya digagas oleh DDII melalui Bina Masjid Kampus yang kemudian dikembangkan oleh Imaduddin melalui program LMD. Masuknya pemikiran tarbiyah yang dibawa oleh Hilmi Aminuddin membuat GDK bertransformasi menjadi Gerakan Tarbiyah. Keberhasilan Gerakan Tarbiyah mengembangkan pengaruhnya memunculkan respon dari Ormas Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran ini semakin memuncak ketika Gerakan Tarbiyah beraktivitas melalui sayap politiknya. Aktivitas dakwah dan politik yang dilakukan sayap politik Gerakan Tarbiyah dan Sayap Dakwah Partai Keadilan Sejahtera membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merasa tergerus otoritasnya. Kekhawatiran yang dimunculkan oleh Muhammadiyah dan NU direspon Gerakan Tarbiyah dengan melakukan proses penyesuaian atau proses internalisasi organisasi dengan realita sosial yang terjadi di Indonesia. Dampaknya pemikiran IM yang diadopsi oleh Gerakan Tarbiyah tidak sepenuhnya mempengaruhi gerak langkah Gerakan Tarbiyah karena Gerakan Tarbiyah mampu melakukan proses internalisasi dengan baik, hal ini terlihat dari respon kalangan intelektual Gerakan Tarbiyah terhadap realita sosial yang berkembang di Masyarakat, perubahan-perubahan yang mereka lakukan pada manhaj mereka yang terimplementasi dalam aktivitas sayap politiknya, PKS.

---

The focus of this paper is discusses the dynamics of Tarbiyah Movement in the 1980s to 2010: Responses Islamic organizations against Transnational Islamic Movement. This study uses historical method. This study is a qualitative research by discussing the influence of the Muslim Brotherhood Movement thoughts Tarbiyah. Tarbiyah movement grows and develops from campus missionary movement that was initially in the idea by DDII via Bina Mosque Campus which was later developed by Imadudin through LMD program. The entry of tarbiyah thought brought by Hilmi Aminuddin make GDK transformed into Tarbiyah Movement. Influence the success of developing Tarbiyah Movement elicits a response from Islamic organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. This concern is further culminated when the Tarbiyah Movement activity through its political wing. Da'wah and political activity conducted political wing of Da'wah Movement Tarbiyah and the Prosperous Justice Party wing makes Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama felt undermined his authority. Concern were raised by Muhammadiyah and NU Tarbiyah Movement responded by making adjustments to the process or the process of internalizing the reality of social organization in Indonesia. The impact of thought adopted by IM Tarbiyah movement is not entirely affect the actions taken Tarbiyah Movement because Tarbiyah Movement capable of performing well internalization process, it is seen from the response of the Tarbiyah Movement intellectuals evolving social realities in society, the changes they did on the manhaj they are implemented in the activity of its political wing, the Prosperous Justice Party (PKS)."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Artikel ini menjelaskan tentang derajat kesehatan masyarakat pribumi di Kota Cirebon pada masa kolonialisme Belanda antara 1906-1940. Fokus kajiannya adalah menganalisis derajat kesehatan pada masa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota Cirebon yang semula sebagai kota tradisional/kota kesultanan diubah fungsinya menjadi kota kolonial (modern) oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan pembentukan kota-kota lainnya di Jawa dan Madura pada 1906. Selama paruh pertama di awal abad ke-20, masyarakat pribumi di Kota Cirebon menghadapi proses modernisasi yang berbasis industrialisasi ekonomi. Namun karena seringkali proyek pembangunan tidak tuntas akibatnya lingkungan kota menjadi tidak sehat. Sisa material bangunan, genangan air, galian-galian tanah yang kotor, dan kurangnya jatah air bersih bagi masyarakat pribumi menjadi pangkal kemunculan berbagai bibit penyakit yang menyerang para pekerja dan menular secara luas. Kondisi ini yang menjadi derajat kesehatan masyarakat pribumi buruk dan tidak pernah meningkat. Dalam menangani wabah penyakit pun terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat pribumi dengan pemerintah kolonial. Bagi masyarakat pribumi praktik pengobatan didasari oleh pengetahuan agamanya yang kemudian diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya mereka seringkali menolak tawaran sistem pengobatan dan propaganda kesehatan modern yang ditawarkan oleh pemerintah karena khawatir aqidahnya terganggu. Sementara bagi pemerintah kolonial praktik pengobatan didasari oleh ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa. Hanya saja dalam praktiknya, aspek kesehatan modern ini dikaitkan dengan pengembangan perekonomian untuk mengumpulkan sebanyak-banyak keuntungan. Komersialisasi dan diskriminasi pelayanan kesehatan pada akhirnya membuat masyarakat pribumi tetap mempraktikkan pengobatan tradisional yang dipahaminya.

---

This dissertation aims to describe the health level of the native people in Cirebon during the Dutch colonial era (1906-1940), focusing on the health level when the Dutch colonial government carried out modernization. The City of Cirebon which was originally a traditional city/sultanate city led by the sultans was changed into a colonial (modern) city by the Dutch East Indies government concurrently with the formation of other cities in Java and Madura in 1906. Through the first half of the 20th century, the native people of Cirebon overcame a process of modernization based on economic industrialization. Modernization was also carried out in the health sector which included policies and eradicating disease outbreaks. However, since there were many incomplete development projects, the city environment became unhealthy. They created leftover building materials, puddles, dirty soil excavations, and caused a lack of clean water for the native people. This condition then became the basis for the emergence of various germs that attack the workers and spread widely. There were different perception between the colonial government and the native people in dealing with the disease outbreaks. For the native people, the health knowledge was referred on their religious knowledge which was then expressed in their daily lives. While for the colonial government, the understanding of health referred to science development in Europe. In reality, this aspect of modern health is associated with economic development to collect as many benefits. The construction of hospitals, procurement of medical devices, and health services are also commercial in nature. The health perceptions of the native people also did not reduce the value of beliefs in their religious practices. Therefore the native people often rejected the offer of medical systems and other health propaganda from the government for they fear that their faith will be corrupted.  So in that condition, the spread of the epidemic of dissidents became widespread in Cirebon."