Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai. ...... This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production.

Abstrak :
Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang. ......Indonesia adopts self-assessment method in tax collection in which Taxpayer calculates and reports their income taxes while Directorate General of Taxes only performs the monitoring function and examination. The output of that process is a Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter in which Tax payer may not fully agree. Thus Taxpayer may raise an objection and through court, if Tax payer is still not satisfied with the objection's result. Therefore Tax Court is one of a medium to bring justice to society. This research will only examine several appeal cases in court to lead into a conclusion. This study examines the Court’s facts which become the basis of Judges consideration in making a decision. After resuming some appeal verdicts, writer classified the court’s facts, the importance of formal regulation, completeness of evidences, the difference of Law interpretation between Directorate General of Tax and Tax Payer, and the urgency of comprehending and knowing about the newest Tax rules which are applied.Those facts become the basis forwriter to build tax management system for Tax Payer, so that the same tax dispute will not happen again in the future.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji volatilitas dan relevansi risiko dari laba komprehensif pada perusahaan finansial, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), Bursa Malaysia (MYX) dan Singapore Exchange (SGX), dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba komprehensif lebih volatil dibanding laba bersih. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara volatilitas laba bersih dan laba komprehensif dengan risiko pasar dan harga saham. Namun tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara volatilitas inkremental laba komprehensif (relatif terhadap laba bersih) terhadap risiko pasar dan pembentukan harga saham. ABSTRACT
The objective of this research is to examine the volatility and risk relevance of comprehensive income in financial companies, which are listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX), Bursa Malaysia (MYX) and Singapore Exchange (SGX), from 2011 to 2014. The results of this study indicate that comprehensive income is more volatile than net income. In addition, this study also finds a significant association between the volatility of net income and comprehensive income with market risk and stock price. However, this study cannot find any significant association between volatility of comprehensive income incremental to net income with market risk and stock price , The objective of this research is to examine the volatility and risk relevance of comprehensive income in financial companies, which are listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX), Bursa Malaysia (MYX) and Singapore Exchange (SGX), from 2011 to 2014. The results of this study indicate that comprehensive income is more volatile than net income. In addition, this study also finds a significant association between the volatility of net income and comprehensive income with market risk and stock price. However, this study cannot find any significant association between volatility of comprehensive income incremental to net income with market risk and stock price ]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses pencairan dana dalam prosedur keuangan di Universitas Indonesia, serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di dalamnya. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang selanjutnya dipaparkan serta dianalisa antara teori yang telah diangkat dengan pelaksanaan dan data lapangan yang telah diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi ke lapangan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur Keuangan UI, Senior Akuntan Pusat Administrasi Universitas, serta Koordinator Pemegang Uang Muka dari Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Program Vokasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal telah diterapkan dalam proses pencairan dana di UI, namun pelaksanaannya terlalu rumit sehingga seringkali justru menghambat prosedur keuangan.

---

ABSTRACT
The purpose of the research in this thesis is to explain about the expenditure cycle in the financial procedure in University of Indonesia, while evaluating about the implementation of internal control that it applied. The method that is used in this research is analitical descriptive method, which uses primary and secondary data that will be explain whit the analysis between the theory this research based on and the actual implementation from the information gathered. The data in this research is collected through interviews, literature study, and observation. The data‟s sources is the Finance Director of University of Indonesia, the Senior Accountant from the University‟s Administration Centre, and the Head of Finance of the Faculty of Psychology, the Faculty of Economy and Business, and University of Indonesia‟s Vocational Program. The results of this research shows that internal control has been applied in the expenditure process in UI, but the implementation is often too complicated that it could be an obstacles to the financial procedure

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal yang ada di DJPK terhadap kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013 berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJPK perlu meningkatkan peranan lingkungan pengendalian melalui kebijakan dan praktik pada pengelolaan Sumber Daya Manusia serta mempertimbangkan analisis beban kerja per pegawai. DJPK juga perlu meningkatkan peranan kegiatan pengendalian melalui penguatan dokumentasi pekerjaan dan SOP. Selanjutnya, DJPK perlu mengoptimalkan aktivitas pemantauan melalui penyusunan kertas kerja pemantauan dan penyusunan ketentuan pemantauan dengan mempertimbangkan bobot maupun jenis proses bisnis yang ada di DJPK. ......This study analyzes the implementation of the internal control system within the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK). The purpose of this study is to analyze the implementation of the existing internal control system at DJPK against the 2013 COSO internal control framework based on the five COSO internal control components namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The research uses qualitative methods by collecting primary data sources through interviews and secondary data through literature review and documentation. The results of the research suggest that the DJPK needs to increase the role of the control environment through policies and practices in the management of Human Resources and consider employee workload analysis. DJPK also needs to increase the role of control activities by strengthening work documentation and SOPs. Furthermore, the DJPK needs to optimize monitoring activities through the preparation of monitoring working papers and preparation of monitoring provisions by taking into account the weight and types of business processes that exist in the DJPK.

Abstrak :
Penelitian menguji hubungan cost of equity capital dengan pengungkapan CSR pada sampel perusahaan ekstraktif dan manufaktur yang listing di BEI di tahun 2009 sampai tahun 2011. Tujuannya penelitian pertama adalah menguji hubungan positif antara biaya ekuitas modal di tahun 2009 dengan pengungkapan CSR di tahun 2010, dengan menggunakan variabel-variabel kontrol ukuran perusahaan, ROA, leverage, dan market-to-book di tahun 2009. Sementara pada pengujian hipotesis kedua yaitu menguji hubungan negatif antara pengungkapan CSR di tahun 2010 dengan biaya ekuitas modal tahun 2011. Pada pengujian kedua menggunakan varibel-variabel kontrol ukuran perusahaan, BETA, leverage, dan market-to-book di tahun 2010. Pengungkapan diukur dengan indeks GRI (Global Reporting Initiatives) yang memiliki 79 item pengungkapan. Variabel biaya ekuitas modal menggunakan model CAPM (Capital Asset Pricing Model) yang diproksi menggunakan data IHSG, tingkat suku bunga SBI, dan market risk premium perhitungan Damodaran. Hasil penelitian membuktikan terdapat hubungan signifikan positif pada pengujian hipotesis pertama yang berarti biaya ekuitas modal di tahun 2009 berpengaruh secara negatif dengan pengungkapan di tahun 2010. Sementara itu pada pengujian hipotesis kedua membuktikan terdapat hubungan negatif antara pengungkapan di tahun 2010 dengan biaya ekuitas modal di tahun 2011. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan yang lebih di tahun 2010 memengaruhi biaya ekuitas modal yang rendah di tahun berikutnya. ......The study examines the relation between cost of equity capital to the disclosure of CSR in the extractive and manufacturing company samples which listed on the Stock Exchange in 2009 until 2011. The first research is to test the positive relationship between the cost of equity capital in 2009 with the disclosure of CSR in 2010, using the control variables of firm size, ROA, leverage, and market-to-book in 2009. While the second hypothesis is to test the negative relationship between CSR disclosure in 2010 with the cost of equity capital in 2011. In the second test, using a variable-variable control of the size of the company, BETA, leverage, and market-to-book in 2010. Disclosure is measured by the GRI index (Global Reporting Initiatives) which has 79 items of disclosure. The variable cost of equity capital using the CAPM models (Capital Asset Pricing Model), which proxied by IHSG, SBI interest rate and market risk premium with Damodaran calculation. The research proves there is a significant positive relationship in the first hypothesis, which means the cost of equity capital in 2009 negatively affected by the disclosure in 2010. Meanwhile, the second hypothesis testing to prove there is a negative relationship between the disclosure in 2010 at a cost of equity capital in 2011. This shows that the more level of corporate disclosure in 2010 affects lower cost of equity capital in the next year.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas pemberian equity compensation dalam bentuk Restricted Share Units (RSU) untuk tenaga kerja ekspatriat Tranquil Group BV yang bekerja di Indonesia. Perbedaan pengakuan biaya skema RSU yang dibebankan oleh entitas induk di luar negeri kepada entitas anak di Indonesia berdasarkan standar pencatatan akuntansi dengan sifat biaya menurut sudut pandang fiskal menyebabkan adanya timing difference. Selain itu, berbagai variasi skenario yang mungkin terjadi sehubungan dengan tax residency tenaga kerja ekspatriat, terpenuhi atau tidaknya kondisi vesting dari skema RSU, serta ketentuan forfeiture clause dalam ketentuan skema RSU menyebabkan kemungkinan adanya tax exposure bagi perusahaan. Dari sudut pandang perlakuan biaya menurut pajak, perusahaan di Indonesia memiliki dua opsi untuk mengakui beban equity compensation, apakah sebagai natura (benefit-in-kind atau BIK) atau sebagai komponen penghasilan karyawan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Opsi perlakuan sebagai BIK lebih menguntungkan untuk perusahaan, karena beban equity compensation akan dikenakan tarif pajak perusahaan sebesar 25%, lebih rendah dari tarif pajak orang pribadi di Indonesia (Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan tarif progresif yang paling tinggi sebesar 30%.

---

This report explains about the accounting and fiscal treatment of equity compensation in form of Restricted Share Units awarded to an expatriate of Tranquil Group BV working in Indonesia. The difference between cost recognition of RSU scheme recharged by a foreign parent company to its Indonesian subsidiary entity based on accounting standards with the cost nature based on tax perspective results in a timing difference. Multiple scenarios of variations in the expatriate's tax residency during the vesting period, fulfilment of vesting conditions, and the forfeiture clause of the RSU scheme, may give rise to a tax exposure for the company. From the tax perspective of the respective cost treatment, Indonesian companies have the option to treat the equity compensation cost as a benefit-in-kind (BIK), or as a component of the employee's employment income which is subject to Article 21 withholding tax. Treating the cost as a BIK is favorable as it results in a lower total cost, in which the equity compensation cost is subject to corporate income tax of 25%, lower than Indonesian individual income tax rate with the highest progressive tax rate bracket of 30%.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai prosedur audit atas laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PKBL PT HNF untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan keuangan Unit PKBL disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Berdasarkan proses audit yang dilakukan, tim auditor mendapatkan sejumlah temuan pada akun Piutang Pinjaman Mitra Binaan, Pendapatan Jasa Administrasi, Beban Penyisihan Penurunan Piutang, Dana Pembinaan, dan Beban Administrasi. Adapun temuan tersebut paling banyak disebabkan oleh kesalahan pengakuan yang dilakukan oleh manajemen. Mengacu pada temuan tersebut, tim auditor memberikan saran kepada manajemen Unit PKBL agar membuat pedoman akuntansi yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sebagai tambahan, penulis juga melakukan analisis atas prosedur audit yang dilakukan oleh tim auditor dalam perikatan dengan Unit PKBL PT HNF. Berdasarkan hasil analisis, tim auditor telah melakukan proses audit sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Audit SA.

---

This report explains about the audit procedures for: Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)" PT HNF's financial statement for the year ended in 31 Desember 2017. Unit PKBL's financial statement is prepared based on "Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan". Based on the audit procedures done, auditors found several findings in accounts such as Partners Receivable, Administration Service Revenue, Allowance For Doubtful Account, Coaching Fund, and Bank Administration Fee. The findings mostly due to recognition failure done by management. Based on those findings, auditors recommend management to create accounting guidelines based on "Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan". In addition, the author also analyze the audit procedures done by auditors during the audit engagement. Based on the analysis, the author noted that auditors had done the correct audit procedures based on "Standar Audit (SA)", the prevailing audit standard in Indonesia.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas masalah yang biasanya muncul pada Perusahaan Jasa Konstruksi, yaitu bagaimana dan kapan mengakui pendapatan yang diperoleh dari kontrak konstruksi yang berjangka waktu melebihi satu periode akuntansi. Selain itu, laporan magang ini juga membahas prosedur audit yang dilakukan atas pengakuan pendapatan dari kontrak tersebut, apakah sudah sesuai dengan Standar Audit SA dan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 34 revisi 2017 . Untuk memudahkan pembaca laporan magang ini, penulis juga akan membahas tahap-tahap yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi dalam mendapatkan kontrak konstruksi sampai menyelesaikan kontrak tersebut. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pendapatan diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan survei pekerjaan sebagai metode untuk menilai progress penyelesaian pekerjaannya. Lalu dari hasil audit, menunjukkan adanya selisih atas pendapatan proyek yang diakui pada akhir periode, yang dikarenakan masalah pembulatan. Secara keseluruhan, pengakuan pendapatan pada PT IAP dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan PSAK 34 revisi 2017.

---

This report examines the problems that typically arise in Construction Services Company, which are how and when to recognize revenue derived from construction contracts that over one accounting period. In addition, this report also discusses the audit procedures performed on the revenue recognition from the contract, whether they comply with the "Standar Audit (SA)" and related accounting standard, which is PSAK 34 (revised 2017). To facilitate the reader, author also discusses the stages undertaken by the Construction Services Company in obtaining the construction contract until completing the contract. The results of the author's analysis show that the revenue is recognized by using the percentage of completion method with the job survey as a method to assess the progress of work completion. Then from the audit result, shows that there is difference on the recognized project revenues at the end of the period, which is due to rounding issues. In conclusion, the recognition of revenues in PT IAP is fairly presented in all material respects and in accordance with PSAK 34 (revised 2017).

Abstrak :
Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat. ......This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate.