Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap instansi pemerintah dituntut agar mampu menyedikan informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan dalam mendukung penyediaan pelayanan kebutuhan informasi di unit kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 12 indikator masih terdapat 3 indikator yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait sistem pembagian Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan agar distribusi merata pada setiap unit kerja. Unit Kearsipan harus segera membuat rencana untuk beralih ke sistem kearsipan elektronik dan mengalih mediakan arsip- arsip yang masih tersimpan secara manual untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE).

---

Every government agency is required to be able to provide information to support the implementation of archiving in Indonesia. One of the objectives of archiving is to ensure the safety and security of archives as evidence of accountability in government administration. Researchers are interested in analyzing the factors that implement the implementation of archival management in supporting the provision of information services at the Ministry of Villages, Development of Disadvantages Areas and Transmigration. This studi aims to analyze the factors that influence the implementation of the Records Management Policy. This study uses a post-positivist approach with in-depth data interview methods, observation, and literature study. The results of this study indicate that of the 12 indicators there are still 3 indicators that are not suitable. The discrepancy is an inhibiting factors in the implementation of archives management policies. Therefore it is necessary to make improvements related to the distribution system of Human Resources in the field of Archives so that distribution is evenly distributed in each work unit. The archives unit must immediately make plans to switch to an elelctronic filling system and transfer files that are still stored manually to support the implementation of the Electronic Based Government System (SPBE).

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Sub Bagian Ketarunaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Permasalahan dan keunggulan dari pelayanan Sub Bagian Ketarunaan kepada Taruna menjadi proses berjalannya organisasi ini untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi kualitas pelayanan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sesuai Teori Parasuraman yang membagi sepuluh dimensi yang disederhanakan setelah penelitian kembali menjadi lima dimensi kualitas pelayanan, yakni dimensi Reliability, responsiveness, emphaty, tangibles and assurance. Tujuan penelitian ini adalah mengukur kualitas pelayanan dari Pegawai Sub Bagian Ketarunaan yang diperoleh dari persepsi Taruna, yang diukur atau dilihat dari lima dimensi pada teori Parasuraman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase Taruna yang menyatakan setuju dan dikategorikan tinggi yakni 80,3 % lebih banyak dibandingkan yang menyatakkan tidak setuju dan dikategorikan rendah yakni 19,7 %. Hal ini menunjukan bahwa persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah sesuai dengan kriteria kelima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah dikatakan baik. ...... This thesis discusses about the perception of Taruna on the quality of service provided by Sub Division of Polytechnic Functional Correctional Faculty of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problems and advantages of Sub Division of Fellowship to Taruna become the process of running this organization to achieve the goal. This study uses a quantitative approach that measures the perception of service quality of Sub Division of Functional Stake according to Parasuraman Theory which divides the ten dimensions simplified after re-research into five dimensions of service quality, namely dimensions Reliability, responsiveness, empathy, tangibles and assurance. The purpose of this study is to measure the quality of service from Sub-Division Officer Stake that obtained from the perception Taruna, which is measured or seen from the five dimensions of service quality theory according to Parasuraman. The results showed that the percentage of Taruna that states agree and categorized high that is 80.3% more than those states disagree and categorized as low ie 19.7%, this shows that the perception of Taruna on the quality of services provided by Sub-Division Officer Stake already in accordance with the criteria of five dimensions of service quality according to Parasuraman and it can be concluded that the services provided by Sub-Division Officer Ketarunaan already said good.

Abstrak :
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. ......Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly.

Abstrak :
Masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan  dalam rangka mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Pentingnya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) karena Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan target pembangunan global yang telah terintegrasi dengan pembangunan nasional yang terdapat pada Millenium Development Goals (MDGs) kemudian sekarang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) tertuang dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut belum diimplementasikan dengan baik karena beberapa hal yaitu sosialisasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal)  kurang merata ke seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di desa, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat masih kurang, struktur organisasi walaupun bertingkat-tingkat tetapi memudahkan koordinasi, namun tugas tim Monitoring dan Evaluasi dalam memantau dan mengevaluasi kelengkapan fasilitas kesehatan belum terlihat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk persalinan, selain itu kondisi ekonomi, sosial budaya belum dapat mendudukung program ini. Penelitian ini memberikan saran sosialisasi dilakukan secara merata sampai ke pelosok desa, menambah tenaga kesehatan dan upaya pemerataannya di  seluruh Puskesmas, meningkatkan peran dan tugas Tim Monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan fasilitas persalinan di seluruh Puskesmas, menambah sarana dan prasana kesehatan, menanamkan sikap perlunya ibu hamil menjaga kesehatan dan lebih mengutamakan persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih terdidik. ......The problem of high Maternal Mortality Rate (MMR) becomes the government's attention to issue Policy in order to reduce Maternal Mortality Rate (AKI). The importance of reducing Maternal Mortality Rate (MMR) because Maternal Mortality Rate is one indicator of the prosperity of a country. Maternal Mortality Rate (MMR) is a global development target that has been integrated with national development in the Millennium Development Goals (MDGs) and is now continued with Sustainable Development Goals (SDGs). The importance of achieving the target of Sustainable Development Goals (SDGs) is set out in Presidential Decree No.59 of 2017 on Sustainable Development Objectives.

 This study used a qualitative approach through in-depth interviews. This study aims to analyze the implementation of Maternity Assurance Program (Jampersal) in Garut regency. The results of this study indicate that Pampam Guarantee of Labor (Jampersal) in Garut regency has not been implemented well because some things that is socialization Pogram Guarantee of Labor (Jampersal) is not evenly distributed to all society, especially in people who live in village, health workers such as doctors and nurses are still lack , although the structure of the organization of multiple levels but facilitate coordination, but the task of the Monitoring and Evaluation team in monitoring and evaluating the completeness of health facilities has not been seen. Inadequate facilities and infrastructure for childbirth, in addition to economic conditions, socio-culture has not been able to support this program. This research provides socialization suggestions to be conducted equally to the remote areas of the village, increasing health personnel and equity efforts throughout Puskesmas, increasing the role and duties of the Monitoring and Evaluation Team to monitor and evaluate the completeness of the delivery facilities throughout Puskesmas, add health facilities and facilities, instilling the attitude of the need for pregnant women to take care of health and to give priority to delivery is handled by health workers who are more educated

Abstrak :
Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog ......In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees

Abstrak :
Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal. ......The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy.

Abstrak :
Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan. ......Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions.

Abstrak :
Kota Depok menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pembahasan tentang penurunan angka kematian ibu juga diatur pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan realisasi kinerja dari program serta kegiatan yang mendukung penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya optimalisasi pada Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K dapat dilakukan peningkatan pelayanan bagi kesahatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa pada proses collaborative governance dimensi system context pada penurunan angka kematian ibu dalam implementasi SDg’s di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dan merupakan penelitian deskriptif. Data yang didapat dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penurunan angka kematian ibu di Kota Depok yang dilihat dari konsep system context Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Indikator dari system context terpenuhi, namun masih terdapat hambatan, seperti: kendala pada pendataan, kurangnya sosialisasi, kendala pemantauan ibu hamil, dan penghapusan anggaran tim pengawas. Selain itu, regulasi antar aktor yang berkolaborasi juga belum terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan layanan dukun untuk bersalin dan masih ditemukan kehamilan beresiko yang disebabkan faktor ekonomi. ......Depok city become one of locus of activities in reducing maternal mortality and infant mortality rates due to the high of number maternal mortality rate and infant mortality rate. Discussions on reducing maternal mortality are also regulated in the Sustainable Development Goals (SDg’s). Based on the performance of programs and activities that support the reduction of maternal mortality, it is necessary to optimize the Maternity Planning and Complications Prevention (P4K) Program. Through P4K, it is possible to improve services for the health of pregnant women and newborns by increasing the active role of various actor. The purpose of this research is to analyze the process of collaborative governance in system context dimension for reducing maternal mortality rate in the implementation of SDg’s in Depok City. This research is a qualitative research and using post-positivist. The data from this research is obtain from collecting through in depth interviews and from study literature. The results showed that the decrease in maternal mortality in Depok City which was seen from the concept of the Emerson & Nabatchi (2015) system context was compatible. The indicators from the system context was fulfilled, but there are obstacles, such as: constraints on data collection, lack of socialization, obstacles to monitoring pregnant women, and the abolishment of the budget for the supervisory team. In addition, regulations between collaborating actors are also not integrated. There are still people who use the services of traditional birth attendants and there are still risky pregnancies that are caused by economic factors.

Abstrak :
Pemerataan pelayanan bagi seluruh kalangan merupakan sebuah topik yang sering diperbincangkan di tingkat internasional dan juga nasional. Kerentanan lansia membuat percepatan akan vaksinasi diperlukan untuk mencegah Covid-19. Dalam pelaksanaannya diperlukan akses yang baik dan kebijakan yang memadai untuk lansia dalam proses vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses lansia pada program vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang, dengan menggunakan teori akses dari Saurman (2016) yang membagi akses menjadi 6 dimensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan post positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akses pelayanan vaksinasi lansia sudah tersedia dengan baik secara fisik maupun akses non fisik, namun, terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan terutama dalam hal sumber daya pemerintah maupun terkait koordinasi antar elemen agar pelayanan dapat diakses dengan baik oleh masyarakat lansia. Kemudian diperlukan ketersediaan lansia dalam mengakses pelayanan tersebut dengan baik, hal tersebut disebabkan terdapat ketimpangan antara masyarakat yang bersedia untuk mencari informasi mengenai pelayanan dan mendapatkan pelayanan tersebut dengan masyarakat yang tidak memiliki keperdulian atau kemauan dalam mengakses pelayanan vaksinasi Covid-19 ......Equitable distribution of services for all circles is a topic that is often discussed at the international and national level. The vulnerability of the elderly makes the acceleration of vaccination necessary to prevent Covid-19. In its implementation, it is necessary to have good access and adequate policies for the elderly in the vaccination process. This study aims to analyze the access of the elderly to the Covid-19 vaccination program in Tangerang City, using the access theory from Saurman (2016) which divides access into 6 dimensions. This research is a descriptive research, with a post-positivist approach through data collection techniques in-depth interviews and literature study. The results in this study indicate that access to vaccination services for the elderly is available both physically and non-physically, however, there are several things that need to be optimized, especially in terms of government resources and related to coordination between elements so that services can be accessed properly by the elderly community. Then the availability of the elderly is needed in accessing these services properly, this is because there is an imbalance between the elderly community who are willing to seek information about services and get these services and the elderly people who do not have the concern or willingness to access Covid-19 vaccination services.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inovasi layanan kesehatan berupa aplikasi e-jiwa di Puskesmas Cilandak, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia jumlahnya masih terbatas yaitu tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan jiwa baik tingkat dasar maupun fasilitas rujukan. Hambatan sosial budaya juga menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan jiwa. Inovasi aplikasi e-jiwa yang muncul pada tahun 2018 menjadi terobosan dalam pelayanan kesehatan jiwa dengan cara deteksi dini. Proses inovasi pelayanan dijelaskan secara kualitatif menggunakan software NVivo dengan melakukan analisis bersifat induktif. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam kepada sembilan informan yang berasal dari inisiator program, ketua lapangan program, komunitas kesehatan mental, akademisi, serta dokter psikiatri. Hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang pembentukan aplikasi sebagai respon atas minimnya fasilitas kesehatan jiwa dan rendahnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Puskesmas Cilandak inisiatif membuat aplikasi yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat akan kesehatan mental dan mewujudkan layanan kesehatan jiwa melaui aplikasi. Proses inovasi e-jiwa bermula dari kesadaran organisasi akan permasalahan sosial mengenai kesehatan jiwa, kemudian terbentuklah aplikasi e-jiwa sebagai deteksi dini kesehatan jiwa. Hambatan dari proses inovasi ini yaitu stigma negatif masyarakat tentang kesehatan jiwa serta resistensi ketika aplikasi e-jiwa diperkenalkan. Dengan adanya inovasi e-jiwa dapat menunjukan ketersediaan layanan kesehata jiwa pada tingkat kesehatan dasar serta melibatkan teknologi agar akses layanan menjadi lebih mudah. ......This thesis aims to analyze health service innovation process of e-Jiwa at Puskesmas Cilandak, South Jakarta DKI Jakarta Province. The number of the facilities that provide mental health service in Indonesia is still limited. Not all regions have mental health facilities both basic level and referral facilities. Socio cultural barriers are also obstacle in mental health services. E-Jiwa created in 2018 became a breakthrough in mental health services by self-assessment. The innovation process is described qualitative using NVivo software by performing inductive analysis. The data collection method was carried out through in dept interviews with nine informant who came from the initiator, field health program, mental health communities, academic, and psychiatric. The result of the study found that e-Jiwa was a response to the lack of mental health facilities and the low level of public awareness of the importance of maintaining mental health. Puskesmas Cilandak has initiative to create an application that increase public awareness of mental health and realize mental health services through the application. Innovation process of e-Jiwa begin with organizational awareness of social problem regarding mental health. Then e-Jiwa is formed as early detection of mental health. Barriers to this innovation process are the negative stigma of society about mental health and resistance when the e-Jiwa was introduced. With e-Jiwa can show the availability of mental health services at the basic health level and involve technology to make service access easier.