Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Smart government adalah sebuah konsep pemerintahan yang berkarakter cerdas dimana kematangan proses organisasi telah mencapai tingkat kecerdasan pada struktur organisasi dan optimal dalam menyelenggarakan layanan publik. Indonesia untuk menjadi negara maju, kuat dan memiliki keunggulan kompetitif secara global, peran smart government merupakan kunci utama sukses penerapan smart city. Namun, untuk sukses kearah tersebut, ada beberapa masalah yang muncul yaitu tidak terukurnya secara proses kematangan dan atau kesiapan organisasi pemerintah untuk mewujudkan smart government, kurangnya inovasi pelayanan publik, tata kelola yang tidak terintegrasi dan berkolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), juga minimnya pelibatan masyarakat. Hal tersebut membuat lembaga pemerintahan relatif gagal dalam menerapkan visi smart city. Masalah tersebut akan dapat diselesaikan salah satu solusinya dengan pendekatan model konseptual yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sukses dan mengevaluasi proses yang dapat mengintegrasikan dan mengolaborasikan layanan publik dan menghadirkan inovasi dan solusi cerdas pada level strategis. Pendekatan metodologi campuran (mixed methods), yakni kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan tujuan penelitian pada tahapan terkait. Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat model menggunakan pendekatan CSF (Critical Success Factor), Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF dan Multidimensional View. Teknik analisis dan validasi data dengan Triangulasi Data, Expert Judgment dan Fuzzy Delphi yang divalidasi menggunakan Forum Group Discussion (FGD) dan hasil analisis statistik. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan Penelitian (RQ1-RQ3) yakni didapat temuan 6 dimensi dan 17 komponen model, 5 layer arsitektur cerdas dan 20 set-strategi implementasi untuk model smart government di Indonesia yang diharapkan dapat mengukur sejauh mana proses kematangan dan atau kesiapan pada lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengusulkan prototipe sistem smart government sebagai dashboard yang dapat mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan proses yang tepat sesuai dengan kondisi eksisting lembaga pemerintah. Hasil penelitian adalah komponen-komponen dari model, arsitektur dan strategi smart government yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penentu dalam menghadirkan pemerintah cerdas yang sukses mengimplementasikan smart city di Indonesia. Kedepannya, hasil penelitian ini mungkin dapat digunakan sebagai alat penilaian kesuksesan pemerintah cerdas di Indonesia.

---

Smart government is an intelligent government concept where the maturity of the organizational process has reached the smartness level in the organizational structure and optimal in providing public services. Indonesia needs to implement this concept to become a strong and highly competitive developed country globally. However, there are obstacles associated with this concept, such as the unmeasured process of maturity and readiness of government organizations, inadequate public service innovation, the inability of the government to integrate and collaborate with various stakeholders, and lack of community involvement. These obstacles tend to make it difficult for government institutions to achieve success to implement the smart city vision. One of the solutions to this problem is the implementation of a conceptual model approach capable of evaluating the processes needed to integrate, collaborate, and deliver public services innovation. This is mixed-methodological research, with a combination of qualitative and quantitative approaches used to obtain research objectives at each related stage. The CSF (Critical Success Factor) technique, Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF, and Multidimensional View approaches were used to create the conceptual model. Data analysis and validation techniques were carried out using Triangulation approaches namely Expert Judgment, deep interview and visited the field of local government. The obtained data were validated using Forum Group Discussion (FGD) and statistical analysis. The results based on the answers of research question (RQ1-RQ3) showed that 6 dimensions, 17 model components, 5 layers of smart architecture, and 20 implementation strategies are needed to evaluate the extent to which the process of maturity and readiness of local government institutions in Indonesia. It also proposed a prototype of a smart government platform with the ability to evaluate and suggest appropriate processes in accordance with the local government conditions. Furthermore, the smart government model components, architecture, and strategies act as determining factors used to present a smart city. The results of this study are also expected to be used as a reference for assessing the success of smart government in Indonesia."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian di negara maju dan berkembang. Karena ekonomi menjadi semakin bergantung pada Internet, UKM semakin didorong untuk mengadopsi e-bisnis. Namun demikian, UKM yang memiliki karakteristik beragam lambat untuk mengadopsi e-bisnis, dan pada saat yang sama, mereka juga sering tidak siap untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi e-bisnis. Dalam demikian, menentukan strategi intervensi untuk UKM tetap menjadi tantangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja e-bisnis untuk UKM untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan metode campuran, studi terdiri dari beberapa langkah, yang meliputi mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi UKM untuk e-bisnis dan mengevaluasi penerapan kerangka kerja dengan mengembangkan aplikasi berdasarkan kerangka kerja tersebut. Hasilnya, penelitian ini telah menghasilkan satu set faktor yang mempengaruhi UKM untuk mengadopsi e-bisnis, yaitu faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Tiga faktor ini, yang dimasukkan ke dalam dimensi kesiapan e-bisnis, mempengaruhi tingkat implementasi e-bisnis. Di samping itu, implementasi e-bisnis menghasilkan dampak e-bisnis, yang terdiri dari tiga faktor, yaitu dampak operasional, manajerial dan strategis. Faktor-faktor ini dirangkai dalam suatu kerangka kerja yang membentuk kontribusi teoretis sebagai Theory for Analyzing. Dalam hal faktor di bawah kesiapan e-bisnis, faktor teknologi muncul sebagai prediktor paling signifikan dari implementasi e-bisnis, diikuti oleh faktor organisasi dan lingkungan masing-masing. Selain itu, implementasi e-bisnis memiliki pengaruh positif yang lebih kuat pada kinerja perusahaan di tingkat operasional, daripada tingkat manajerial dan strategis. Namun, pengaruh implementasi e-bisnis pada dampak kinerja di tingkat strategis tidak langsung, dimediasi melalui tingkat operasional dan manajerial. Hubungan antara faktor-faktor ini ditangkap dalam model perilaku yang membentuk kontribusi teoretis sebagai Theory for Explaining and Predicting. Penerapan kerangka kerja ditetapkan melalui evaluasi ahli dan instantiasi kerangka kerja tersebut. Untuk mencapai hal ini, kami mengusulkan proses yang disebut metode digital SME scorecard yang melibatkan pembuatan prototipe untuk digunakan oleh UKM dan analis. Prototipe dirancang untuk membantu mereka dalam menangkap kondisi bisnis e-bisnis UKM saat ini, dan kemudian menyarankan tindakan untuk meningkatkan adopsi e-bisnis. Metode scorecard membentuk kontribusi teoretis lain sebagai Theory for Design and Action yang menjembatani kesenjangan penelitian antara behavioral science dan design science.

---

Small and medium enterprises (SMEs) contributes significantly to the economy in both developed and developing countries. As the economy is becoming more reliant on the Internet to conduct business transactions, SMEs are increasingly encouraged to adopt e-business. Nevertheless, the characteristically diverse SMEs are slow to adopt e-business, and by the same token, they are also often not ready to fully capitalize on e-business potentials. In such circumstance, prescribing an intervention strategy remains a challenge. The main objective of this study is to develop a framework of e-business for SMEs in order to address aforementioned issue. This mixed-method study requires several steps, which include identifying the factors that influence SMEs adoption for e-business and evaluating the applicability of the framework by developing applications based on the framework. As a result, this study has pieced together a set of factors that influence SMEs to adopt e-business, namely technological, organizational, and environmental factors. These three factors, dimensioned as e-business readiness, influence the extent of e-business implementation. In turn, e-business implementation results in e-business impact, which consists of three factors, namely operational, managerial and strategic impact. These sets of factors are assembled into a framework forming a theoretical contribution as a Theory for Analyzing. Taking everything into account, these factors form three dimensions constituting the basic structure of the framework. In terms of factors under e-business readiness, the technological factor emerges as the most significant predictor of e-business implementation, followed by organizational and environmental factors respectively. In addition, e-business implementation has stronger positive influence on enterprise performance at operational level, rather than managerial and strategic levels. However, e-business implementation`s influence on performance impact at strategic level is indirect, mediating through operational and managerial levels. These relationships between factors are captured in a behavioral model forming a theoretical contribution as a Theory for Explaining and Predicting. Applicability of the framework is established through expert evaluation and instantiations of the framework. To accomplish this, we propose a process called the digital SME scorecard method involving creation of prototypes to be used by SMEs and analysts. Prototypes are designed to aid them in capturing SME`s current state of e-business affairs, and subsequently suggesting a course of action to bolster e-business adoption. The digital scorecard method forms another theoretical contribution as Theory for Design and Action bridging the gap between behavioral science and design science research."

"

Kurangnya kesadaran Tata Kelola TI menjadi hambatan untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat melihat masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kesadaran Tata Kelola TI menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, yaitu mengkaji dan menganilisis lebih dalam agar nantinya dapat diketahui secara detail terutama berkaitan dengan area penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan mencari area penting dalam kesadaran Tata Kelola TI yang dikembangkan menjadi sebuah model penilaian yang dapat mengetahui tingkat kesadaran Tata Kelola TI dalam suatu organisasi, dan digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan implementasi Tata Kelola TI dimasa depan secara berkelanjutan. Metodologi penelitian ini terdiri dari 10 tahapan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari studi literatur, pendapat pakar, diskusi kelompok terarah, integrasi dan sinkronisasi, menentukan area penting, membuat model, uji validasi, merancang sistem penilaian dan pengelompokan, uji coba model serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan area paling penting diantara area lainnya dengan memiliki jumlah persentase paling tinggi yaitu 40% serta pada dimensi kesadaran,  perilaku memiliki jumlah persentase paling tinggi sebesar  50%. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem penilaian dan pengelompokan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik (80≤ NK ≤100), sedang (60≤ NK <80) dan kurang (NK<60), dimana NK adalah nilai kesadaran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konkrit dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang Tata Kelola TI, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait tentang implementasi Tata Kelola TI untuk dijadikan dasar guna perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik dimasa depan.

 

---

Lack of awareness of IT Governance is an obstacle to achieving success. Therefore, organizations must be able to see this problem as something that is very significant and should not be underestimated. IT Governance Awareness becomes very important for research, which is to study and analyze more deeply so that later it can be known in detail especially with regard to any important areas that can influence the success in implementing IT Governance. This study aims to find an important area in IT Governance awareness that was developed into an assessment model that can determine the level of IT Governance awareness in an organization and is used as an input that can be used as a reference for improving the implementation of IT Governance in the future on an ongoing basis. This research methodology consists of 10 stages carried out both qualitatively and quantitatively which consist of literature studies, expert opinions, focus group discussions, integration and synchronization, determining important areas, making models, validation tests,  assessment and grouping systems, models testing and ends with conclusions and suggestions. The results obtained from this study stated that risk management is the most important area among other areas by having the highest percentage of 40% and in the dimension of awareness, the behavior has the highest percentage of 50%. In addition, this study also resulted in an assessment and grouping system which was divided into three categories: good (80≤ NK ≤100), moderate (60≤ NK <80) and less (NK<60), where NK is the value of consciousness. Finally, this research is expected to contribute concretely in the development of knowledge, especially in the field of IT Governance, which can later be used as input for relevant stakeholders regarding the implementation of IT Governance which will be used as a basis for efforts to improve the quality of better performance in the future.

 

"