Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT"Dans les relations interculturelles 1'etude d'une oeuvre litteraire, en tant que production et expression de la civi_lisation, constitue un des moyens efficaces pour creer une meilleure comprehension parmi les groupes ethniques apparte_nant a des cultures differentes. Une oeuvre litteraire repre_sente un aspect de la vie culturelle d'une nation dans la me-sure ou elle traduit les pensees, les sentiments, les sensa_tions des individus a un moment donne en un certain ""lieu"" de r'histoire.Comme le discours scientifique, philosophique, juridique ou techniques, un texte litteraire utilise les memes elements linguistiques, produisant des codes propres a chacun de ces domaines. Mais les elements et les relations qui constituent le vocabulaire d'une oeuvre litteraire ne sont pas homologues a ceux qui constituent le vocabulaire general; ils dessinent une structure originale, et c'est en ce sens qu'on a pu considerer le.discours poetique comme un message qui engendre son propre code, c'est-a-dire des reseaux connotatifs origi_naux, qui peuvent bien relier les uns aux autres des mots banals, mais qui donnent a 1'oeuvre ces sursignifications""

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"ABSTRAKDalam hal terjadinya perwarisan, ahli waris tidak hanya mendapatkan hak ataskekayaan, akan tetapi juga kewajiban terhadap utang-utang dan beban-beban lainyang diakibatkan oleh perbuatan pewaris, termasuk di dalamnya kerugian akibatdari Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu contohnya adalah pada putusannomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, dimana Alm. Yusuf Setiawan selaku DirekturPT. Setiajaya Mobilindo didakwa melakukan korupsi dan meninggal pada saatpersidangan. Kemudian gugatan perdata dilanjutkan kepada para ahli warisnya.Penelitian ini dilakukan secara normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwaahli waris bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pewaris (Alm. Yusuf Setiawan) yang berupa gugatan gantikerugian, sedangkan perihal perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak dapatdibebankan kepada para ahli waris.

---

ABSTRACTIn the case of inheritance, heiress not only get the right of property, but also anobligation to the debts and other expenses caused by the act of heir, includinglosses resulting from trot. One example is verdict No. 02/PDT.G/2010/PN.DPK,where Alm. Yusuf Setiawan as Director of Setiajaya Mobilindo LLC, chargedwith corruption and died during the trial. Then the civil suit, sued to the heiress.This research was conducted normative. Results from this study is that the heiressare responsible for the consequences of illegal actions carried out by the heir(Alm. Yusuf Setiawan) in the form of tort, while regarding tort itself cannot bepassed on to the heiress."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadappembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawinterhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anakyang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat memintapengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. SehinggaPasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,haruslah dibaca anak luar kawin itu mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikanberdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluargaayahnya. Tesis ini mempelajari hak-hak mereka sebagai anak luar kawin denganmembandingkan peraturan-peraturan di Indonesia dan Belanda. Selain itu, tesis inimempelajari bagaimana implikasinya terhadap pembuatan bukti sebagai ahli warisdi hadapan Notaris. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif

---

ABSTRACTThis thesis studies the impact of the constitutional court’s decision in manufactureevidence as a child born out of wedlock of his/her biological father heirs beforeNotary. According to the Decision of the Constitutional Court, every child bornout of wedlock can claim recognition from their biological father by proved itthrough science and technology and/or other evidence by the law. Thus, Article 43paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, must be read: “the child bornout of wedlock have a civil relationship with his/her mother and his/her mother'sfamily as well as with the male as the father who can be proved by science andtechnology and/or other legal evidence by law, including civil relationship withhis/her father’s family. This thesis studies the rights as a child born out ofwedlock by comparing regulations in Indonesia and the Netherlands. Furthermore,it studies how its implications in manufacture evidence as heir before Notary. Thisthesis is composed using normative research method."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepadasalah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkaitdengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yangterkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkanpada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting,inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan hartapeninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisanyang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar parapenyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami danmemahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikanmasyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/hischildren, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in theInheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimesmisinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research useliterature research method in the form of normative juridical with qualitativeapproach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, itwas concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled.In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on theseparation of inheritance and intended to create an equitable distribution ofinheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legalprofessions, especially the judges and Notary to further explore and understandthe role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to thesociety in the future over those misconceptions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telahbercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami danistri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demihukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah adaperceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunyaperbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranyadalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian caramenghitung pembagian harta peninggalan suami/istri (pewaris) dalam perkawinanulang. Serta akibat hukum terhadap harta benda perkawinan dalam perkawinanulang.

---

ABSTRACTThis thesis study about the legal consequences and status of divorced spouses,who remarried to each other based on Indonesian Civil Code Verse 232a.Indonesian Civil Code Verse 232a states that, if the divorced spouses, whoremaried to each other, then by virtue of the law all results of the marriage will berevived as if there had been no divorce, but such cannot withstand the validity ofthe civil actions on the third party that has been performed between the period ofthe divorce and the remarry. Furthermore, it also encompasses the method ofcalculating the division of material possessions as well as calculating theinheritance from the remarried husband/wife (heir). Moreover, the legalconsequences towards marital material possessions in remarriage"