Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lumban Gaol, Samson
"ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

ABSTRACT
As a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."
2017
T48008
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Pramana Dewasa
"ABSTRAK
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis ini
akan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan
Bermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasi
penerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalam
penelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan
data dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2
tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudah
efektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangi
kemacetan di DKI Jakarta.

ABSTRACT
Motor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness of
the progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and the
local government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used in
this research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature and
field.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax in
jakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is not
effectivly to reduce the traffic congestion."
2017
T48005
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bimantoro Whisnu Aji
"Latar belakang penelitian ini adalah fenomena transfer pricing TP abuse yang sering dilakukan oleh PMA. Permasalahan yang diangkat terkait kesesuaian proses pemeriksaan TP dengan konsep dan regulasi, hambatan yang ada, dan melihat dari sisi BEPS Action 8-10. Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan jenis penelitian studi kasus PT XYZ. Hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian praktik dengan konsep dan juga regulasi berupa ambiguitas penggunaan checklist, proses penetapan perusahaan pembanding, dan penetapan operating margin PT XYZ di titik median. Hambatan dalam proses pemeriksaan TP yaitu assymetrical information, pemahaman TP yang beragam, dan keterbatasan waktu. BEPS Action 8-10 memberikan lima langkah penilaian risiko pada analisa FAR dengan tetap berpedoman pada control over risk dan financial capacity.Kata Kunci : harga transfer, Analisa Fungsi, Asset, dan Risiko, BEPS
AbstractsBackground for this research is the phenomenon of transfer pricing TP abuse that often used by MNE rsquo s. The problem that brought up on this research were the conformity between tax audit practice according to TP rsquo s concept and regulation, the obstacle that faced during tax audit, and the perspective on BEPS Action 8 10. This research used qualitative approach with depth interview data collection using case study in PT.XYZ. This research found that there are non conformity such as ambiguities of Per 22 rsquo s checklist, process for comparabled selection, and adjustment on median level for PT XYZ OM. The obstacles that faced during Tax Audit were asymmetrical information, various understanding on TP, and time constrain. BEPS Action 8 10 provide five step of risk analysis on FAR that still guided by control over risk and financial capacity approaches. "
2017
T48006
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Arifin
"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.
The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47788
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahulae, Hiro
"ABSTRAK
PT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payroll
services. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukan
melalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan meneliti
efektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh
21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotor
dan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepada
kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.
Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas dan
beban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaan
pajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajak
yang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian
bersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapat
dari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif dan
acceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidak
bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuan
dan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagih
ke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untuk
meningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23
diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlu
menyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkut
klausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

ABSTRACT
PT.Z as a service company has business activities that are closely related to
payroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly done
through the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct and
collect taxable taxes.
The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholding
tax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted on
gross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more to
the company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring the
effectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.
The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of this
acceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer which
means that it fit with the applicable taxation rules.
This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinions
from the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.
The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,
with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory to
applicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is a
business risk with relating of the difference Suggestion of increasing
effectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23
is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepare
editorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the terms
of gross up of PPh 21 by using tax allowance."
2017
T47747
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library