Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

---

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."

"Pendidikan masyarakat adat merupakan salah satu media artikulasi hak-hak masyarakat adat. Beragam persoalan akibat pembangunan di berbagai wilayah adat dianggap meminggirkan posisi masyarakat adat dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sejumlah organisasi masyarakat sipil selama ini menyuarakan perlunya entitas pendidikan masyarakat adat yang mampu berpihak bagi kepentingan masyarakat adat. Tesis ini, memberikan perhatian pada konsep artikulasi (ekspresi pengucapan untuk menunjukan posisi dan identitas kelompok) yang dapat memiliki efek berbeda ketika digulirkan sebagai suatu program. Penelitian ini menunjukan bahwa artikulasi melalui pendidikan masyarakat adat oleh sejumlah LSM di tingkat nasional, tidak selamanya berkesesuaian dengan program pendidikan masyarakat adat yang mereka garap di tingkat lokal. Penelitian ini juga menunjukan adanya keragaman perbedaan artikulasi yang dilakukan oleh beragam aktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di tingkat nasional, regional dan lokal. Berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat di lapangan terkadang bekerja tidak sejalan dengan kepentingan yang diartikulasikan secara nasional oleh banyak LSM. Penelitian etnografis ini dilakukan dengan membandingkan dua bentuk penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat yang dikoordinasikan oleh dua LSM yang berbeda wilayah Banten Kidul, Kabupaten Lebak. Komparasi dilakukan terhadap aktivitas penyelenggaraan Sekolah Adat Birawa dan pendidikan masyarakat adat Kisancang untuk melihat bagaimana artikulasi-artikulasi yang ada mengalami gejolak di lapangan. Berdasarkan persoalan pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah adat, didapatkan fakta bahwa pendidikan masyarakat adat menggunakan strategi yang berbeda untuk penyelenggaraan aktivitas mereka. Penulis berpendapat bahwa terdapat dinamika artikulasi dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh perbedaan strategi dan pendekatan metode yang ada dalam materi-materi pembelajaran di kedua komunitas tersebut.  Perbedaan artikulasi yang ada di tingkat lokal tersebut juga menunjukan adanya perbedaan posisi, dan cara mereka mengidentifikasi diri ketika menghadapi persoalan masing-masing yang bergantung pada konteks sejarah dan lansekap yang berbeda.

---

Education of indigenous peoples is one of the media for articulating the rights of indigenous peoples. Various problems resulting from development in various traditional areas are considered to marginalize the position of indigenous peoples and threaten their survival. A number of civil society organizations have been voicing the need for indigenous community education entities that are able to side with the interests of indigenous communities. This thesis pays attention to the concept of articulation (pronunciation expressions to show group position and identity) which can have different effects when rolled out as a program. This research shows that the articulation of indigenous peoples' education by a number of NGOs at the national level is not always in accordance with the indigenous peoples' education programs that they work on at the local level. This research also shows the diversity of different articulations carried out by various actors related to the implementation of education for indigenous peoples at the national, regional and local levels. Various problems in implementing education for indigenous peoples in the field sometimes work not in line with the interests articulated nationally by many NGOs. This ethnographic research was carried out by comparing two forms of implementation of indigenous community education coordinated by two different NGOs in the Banten Kidul area, Lebak Regency. A comparison was made of the activities of implementing the Birawa Traditional School and the education of the Kisancang traditional community to see how the existing articulations experienced turmoil in the field. Based on development issues that occur around customary areas, the fact is that indigenous community education uses different strategies to organize their activities. The author believes that there are dynamics of articulation in the implementation of indigenous community education which can be influenced by differences in strategies and method approaches in learning materials in the two communities. The differences in articulation at the local level also show differences in positions and the way they identify themselves when facing their respective problems which depend on different historical contexts and landscapes."

"ABSTRAKHilangnya batasan antara culture dan nature menghasilkan etnografi yang valid. Kajian Antropologi ekologi yang antroposentris secara tegas memisahkan antara culture dan nature. Hasilnya, Akibatnya, etnografi tidak diproduksi secara holistik karena tidak ada interaksi antara kedua pihak. Penelitian dilakukan pada Orang Kampung Laut yang tinggal di daerah Segara Anakan, Cilacap. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatoris. Temuan dalam penelitian ini, Orang Kampung Laut yang tinggal di area sedimentasi, dalam kesehariannya berinteraksi secara resiprokal dengan alam di sekitarnya. Hubungan harmonis ini menghasilkan perspektif bahwa keadaan dirasakan oleh orang lain seperti Pemerintah, LSM sebagai bencana, tetapi Orang Kampung Laut berarti sebagai berkah. Kegiatan pertanian padi yang dilakukan di tanah sedimen, mengalami dinamika tekanan alam yang secara finansial dan power merusak tetapi Orang Kampung Laut berusaha untuk berkompromi dengan alam dengan cara menanam mangrove yang sesuai sehingga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, tidak hanya secara finansial Orang Kampung Laut mendapat manfaat dari penjualan tanaman bakau, tetapi alam dapat dijaga kelestariannya. Sebuah perspektif antropologis ekologis antroposentris, sering mengabaikan posisi alam sebagai subjek aktif dalam kelangsungan hidup ekosistem. Akibatnya penjelasan menjadi tidak holistik. Saya berargumentasi bahwa perspektif multispesies etnografi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan cara pandang baru dalam membuat penjelasan-penjelasan holistik antara hubungan manusia dan alam.

---

ABSTRACTThe absence of a boundary between culture and nature produces a valid ethnography. Studies in ecological anthropology have been using anthropocentric perspectives that strictly divide the boundaries between culture and nature. As a result, ethnography is not produced holistically because it places humans solely as subjects and nature only as objects, not on a balanced order in the interaction between the two party. Research is take place on Orang Kampung Laut who live in Segara Anakan area, Cilacap. Data were collected through fieldwork using in depth interview and participation observations. The findings this study, Orang Kampung Laut who live in the sediment area, his life interacts reciprocally with the natural surroundings. This harmonious relationship produces a perspective that the circumstances considered by others such as the Government, NGOs as disasters, but Orang Kampung Laut mean as grace. Rice farming activities conducted in sedimentary soils, experienced the dynamics of natural pressures that are financially and power harming But Orang Kampung Laut seek to compromise with nature by planting the appropriate mangrove so as to contribute to the balance of the ecosystem. Thus, not only financially Orang Kampung Laut benefit from the sale of mangrove plants, but nature can be maintained its sustainability. An anthropocentric ecological anthropological perspective, often ignoring the position of nature as an active subject in the survival of ecosystems. As a result explanation become not holistic. I have argued that the multispecies ethnographic perspective used in this study provides a new perspective on making holistic explanations between human and nature relationships."

"Penelitian ini hadir untuk memperlihatkan makna dan upaya yang dilakukan oleh petani perempuan dan laki-laki (suami-istri) dalam merespons kerentanan produksi pertanian tanah timbul menggunakan perspektif multispesies dan gender. Data pada penelitian ini dihimpun melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan bantuan kepekaan lima indera (sensory awareness) dan arts of noticing. Temuan dari penelitian ini adalah proses identifikasi makna, tindakan, dan relasi antara manusia dengan ‘alam’ tidak dapat ditentukan satu arah. Tindakan dan relasi yang muncul adalah pertukaran resiprokal oleh manusia dan alam yang merepresentasikan keterhubungan mereka sebagai “self” dan “other” melalui pengoperasian pengalaman hidup dan relasi gender yang kompleks dengan entitas- entitas yang berkenaan, baik manusia perempuan dan laki-laki, spesies non-manusia, lingkungan abiotik, dan sebagainya. Proses identifikasi makna dan relasi antara petani perempuan dan laki-laki di Kampung Laut dengan air asin, padi, dan air tawar melibatkan pengalaman hidup dan opersionalisasi gender di ruang lingkup mikro dan meso yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, nature dan culture yang hidup dalam kosmologi mereka bersifat cair berdasarkan dinamika sosial ‘alam’ pertanian tanah timbul dan proses pemaknaan yang terhubung secara resiprokal. Telaah pada konsep nature dan culture menjadi sebuah pijakan untuk melihat dan memahami dunia secara holistik dan seimbang.

---

This research is here to discuss the meaning and efforts of women and men (husband and wife) farmers in responding to soil-emerging agricultural production using multispecies and gender perspective. The data in this study were collected through participant observation and in-depth interviews with the help of the sensitivity of the five senses (sensory awareness) and the art of attention. The findings of this study are the process of gathering meanings, actions, and relations between humans and 'nature' which cannot be determined in one direction. Actions and relationships that emerge are reciprocal exchange by humans and nature that represent their connection as "self" and "other" through discussion of complex life experiences and gender relations with related entities, both male and female, non-human species, abiotic environment, and so on. The process of taking meaning and the relationship between female and male farmers in Kampung Laut with sea water, rice, and freshwater bargains life experiences and the operationalization of gender in the complex and dynamic realm of micro and meso aspects. Thus, the nature and culture that live in their cosmology change fluidly based on the social dynamics of 'natural' in soil-emerging agricultural and the process of meaning that is connected reciprocally. Reviewing the concepts of nature and culture is the basis for seeing and completing a holistic and balanced world."

"Skripsi ini mengaji variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap di Desa Mekarwaru untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan lahan garapan yang secara de jure merupakan lahan milik Negara, akan tetapi secara de facto merupakan lahan yang seakan terbuka dan dapat dimanfaatkan siapa saja. Namun, terdapat aturan tentang pengelolaan lahan dari pemilik lahan yang dipercayakan pada pihak Perhutani. Berarti, lahan yang secara de facto seakan “terbuka” (open access) itu, sebenarnya dikelola oleh pihak yang memperoleh kewenangan dari Negara. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Melalui dua mekanisme tersebut, dapat ditemukan berbagai cara yang dilakukan petani penggarap untuk memperoleh pengelolaan lahan garapan pada kawasan Perhutani. Munculnya variasi akses menunjukkan bahwa kemampuan individu untuk memperoleh keuntungan dapat beragam yang diperoleh melalui berbagai cara, proses, dan hubungan sosial. Setelah memperoleh akses atas pengelolaan lahan garapan, petani penggarap memelihara aksesnya agar tidak berpindah ke pihak lain. Hal itu pun terwujud secara beragam pula.

---

This thesis examines the variation of access of Mekarwaru’s landless farmers in order to gain profits from de jure state-owned which could be claimed de facto land and utilized by any farmers. However, in reality, there are regulations of land management which have been defined by the land-owners, Perhutani. Therefore, the de facto-claimed land as an ‘open access’ resources is managed by the authority representing the state. The variation of access gained by landless farmers examined through both legal and illegal access mechanisms, as well as structural and relational mechanisms. These variation of access reveal the individual abilities to gain profits from any existing means, processes, and social relations. Furthermore, once the farmers have gained accesses to utilize the land, they are able to maintain and preserve it to avoid any changes of cultivators. Those mechanisms are, in fact, diverse as well."

"Isu food desert (kesulitan akses makanan sehat dengan harga terjangkau) merupakan fenomena yang sudah lama melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Uniknya, isu ini memiliki keterkaitan erat dengan rasisme karena mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah food desert merupakan penduduk kulit hitam, seperti di wilayah selatan kota Memphis yang pada tahun 2019, dijuluki The Hunger Capital of America.  Artikel ini bertujuan untuk untuk memahami perancangan dan penerapan solusi terhadap isu food desert di wilayah selatan kota Memphis menggunakan lensa konsep local food network dan just sustainability. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran ras dan kelas diintegrasikan dalam solusi yang dirumuskan komunitas lokal, mengingat mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah food desert adalah penduduk kulit hitam dalam golongan kelas menengah ke bawah. Terkait dengan aspek berkelanjutan dari konsep just sustainability, penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana program seperti farmers market dan dapur komunitas yang berupa praktik non-komersial, dapat menjadi solusi isu food desert yang efektif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

---

The issue of food desert (difficulty in accessing healthy food at affordable prices) is a phenomenon that has long plagued a number of regions in the United States. Uniquely, this issue has a close relationship with racism because the majority of the population living in food desert areas are its black population, such as the area of South Memphis, which in 2019, was nicknamed “The Hunger Capital of America”. This article aims to understand the design and implementation of solutions to the food desert issue in South Memphis using the lens of local food network and just sustainability concept. This study also aims to analyze how racial and class awareness are integrated into solutions formulated by local communities, considering that the majority of the population living in the food desert area are black and in the lower middle-class group. Related to the sustainable aspect of the just sustainability concept, this study will also evaluate how initiatives such as farmer's market and community kitchens in the form of non-commercial practices, can be an effective and sustainable solution to the food desert issue in the long term.  "

"Tulisan ini membahas tentang perkembangan perkebunan sawit yang semakin meningkat dan tersebar di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit di tingkat global kemudian memiliki dampak kepada konteks lokal salah satunya di Kampung Palawijo yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit Kebun Cikasungka PTPN III KSO PTPN VIII. Para penduduk yang sebelumnya mayoritas bekerja di perkebunan karet milik PTPN VIII yang kemudian secara bertahap mengubah komoditasnya dari karet menjadi sawit dari tahun 2001. Perubahan komoditas tersebut tentu saja mengubah pola dan sistem penghidupan masyarakat yang tadinya bekerja di karet menjadi sawit. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan ketergantungan penduduk Kampung Palawijo yang tadinya hampir seluruhnya menggantungkan penghidupannya dengan bekerja di karet kini setelah beralih menjadi komoditi sawit perlahan kemudian berkurang untuk bekerja di sawit. Situasi dan beban kerja yang berat dianggap tidak setara dengan upah yang diberikan, membuat minat untuk bekerja di sawit semakin menurun. Selain itu perempuan yang bekerja mayoritas menjadi Buruh Harian Lepas yang memiliki beban ganda karena harus mengurus kerja domestik yang sering diidentikkan sebagai pekerjaan yang tidak menghasilkan. Padahal kerja yang mereka lakukan itulah yang memungkinkan laki-laki bekerja di luar rumah dan mendapatkan upah. Kini strategi penghidupan yang dilakukan para penduduk sekitar memilih untuk bekerja di luar perkebunan sawit dan juga memilih untuk bermigrasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

---

This paper examines the escalating and widespread development of palm oil plantations in various countries, with a particular focus on Indonesia. The global expansion of palm oil plantations has consequential effects on local contexts, exemplified by the case of Kampung Palawijo, which directly borders the palm oil plantation Kebun Cikasungka owned by PTPN III KSO PTPN VIII. The residents of Kampung Palawijo were predominantly engaged in the rubber plantation owned by PTPN VIII, which gradually transitioned its commodity focus from rubber to palm oil starting in 2001. This shift in commodities undoubtedly alters the patterns and livelihood systems of the community, transforming their occupation from rubber to palm oil workers. Over time, there has been a transformation in the dependency of the residents of Kampung Palawijo, who previously relied heavily on rubber-related employment but gradually reduced their engagement in palm oil-related activities. The demanding work conditions and heavy workload are perceived as disproportionate to the wages provided, leading to a declining interest in palm oil employment. Furthermore, women, who constitute the majority of the workforce, often serve as Casual Daily Laborers (Buruh Harian Lepas), experiencing a dual burden as they are tasked with domestic responsibilities, commonly regarded as unremunerative work, ironically, it is their labor that enables men to seek employment outside the home and earn wages. Presently, the livelihood strategies adopted by the surrounding population involve seeking employment beyond palm oil plantations and opting for migration to attain better livelihoods."

"Pendidikan seksualitas di Indonesia dinilai masih kurang, banyak anak belum mendapatkan pendidikan seksualitas hingga usia remaja. Beberapa platform di media sosial muncul sebagai alternatif mempelajari seksualitas, salah satunya adalah taulebih.id. Penelitian ini menggunakan metode digital ethnography. Digital ethnography merupakan suatu metode yang terletak di bawah paradigma interpretivisme yang berakar pada etnografi. Data penelitian bersumber dari wawancara dengan beberapa informan yaitu pengelola akun taulebih dan pengikut akun taulebih.id. selain itu, data juga didapatkan dari observasi unggahan-unggahan akun taulebih.id dan dari mengikuti beragam kelas yang dilakukan oleh taulebih.id. Taulebih.id menggunakan Instagram untuk mengunggah tentang pendidikan seksualitas dan mengadakan kelas secara daring. Kurikulum yang digunakan dikurasi dari CSE dan tarbiyah jinsiyah. Moralitas seksual yang menjadi standar kurasi dalam penyusunan kurikulum. Moralitas seksual dapat didefinisikan sebagai dorongan, kedekatan, dan cinta yang memainkan peran penting dalam hubungan antar manusia. Moralitas yang digunakan adalah moralitas seksual sesuai dengan agama Islam. Pendidikan seksual berbasis Islam berfokus pada mencegah seks pranikah, adab dan sikap kepada lawan jenis, dan hukum-hukum Islam seputar seksualitas.

---

Sexuality education in Indonesia is considered to be still lacking, many children do not receive sexuality education until they are teenagers. Several platforms on social media have emerged as an alternative to studying sexuality, one of which is taulebih.id. This research uses digital ethnographic methods. Digital ethnography is a method that is located under the interpretivism paradigm which is removed from ethnography. The research data comes from interviews with several informants, namely taulebih.id account managers and followers of the taucepat.id account. Apart from that, data was also obtained from observing uploads from the taucepat.id account and from attending various classes conducted by taucepat.id. Taucepat.id uses Instagram to upload about sexuality education and hold classes boldly. The curriculum used is curated from CSE and Jinsiyah Tarbiyah. Sexual morality is a standard in curriculum preparation. Sexual morality can be defined as the drive, closeness, and love that play an important role in human relationships. The morality used is sexual morality in accordance with the Islamic religion. Islamic-based sexual education focuses on preventing premarital sex, etiquette and attitudes towards the opposite sex, and Islamic laws surrounding sexuality."

"Kemajuan teknologi informasi dan internet membuka peluang munculnya bentuk- bentuk baru dari pelecehan seksual terhadap perempuan. Media sosial seperti Twitter pun menjadi tempat bentuk baru pelecehan seksual marak terjadi. Meningkatnya penggunaan Twitter selama pandemi COVID-19 semakin memperbanyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Cyber flashing sebagai tindakan mengirim foto seksual eksplisit secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penerimanya menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi serta terjadi di Twitter. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana cyber flashing dipraktikkan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup observasi partisipan serta melibatkan perempuan pengguna Twitter yang menjadi korban dari praktik cyber flashing dalam wawancara mendalam. Praktik cyber flashing sebagai bentuk pelecehan seksual online menghambat perempuan dalam mewujudkan agensi mereka melalui ekspresi diri di Twitter. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan memahami praktik cyber flashing serta bagaimana perempuan menanggapi praktik ini melalui tindakan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan bentuk resistensi nontradisional dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di platform media sosial ini. Pada akhirnya, perempuan membentuk rasa aman dan mewujudkan agensi yang dimiliki dengan cara mereka sendiri.

---

Advances in information technology and the internet open up opportunities for the emergence of new forms of sexual harassment against women. New forms of sexual harassment are rife on social media platforms such as Twitter. The increasing use of Twitter during the COVID-19 pandemic has increased the number of sexual harassment cases. Cyber flashing is one of the sexual harassment forms that is facilitated by technology and occurs on Twitter. This research describes how cyber flashing is practiced on Twitter. This research employs a qualitative method that includes participant observation and involves women users who are victims of cyber flashing in in-depth interviews. The practice of cyber flashing as a form of online sexual harassment prevents women from exercising their agency through self-expression. This research also looks at how women perceive the practice of cyber flashing and how they respond to it through resistance. The findings show that women carry out non- traditional forms of resistance by utilizing the resources they have on this social media platform. Women ultimately create a sense of security for themselves and expresstheir agency in their own way."

"Perempuan adalah bagian sejarah, tapi keberadaannya kerap terpinggirkan. Penulisan perempuan membuat perempuan dapat memasukan dirinya dalam narasi sejarah. Hal itu yang dilakukan oleh Paduan Suara Dialita yang beranggotakan para perempuan penyintas tragedi 1965 yang menjadi tahanan politik karena dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana penulisan perempuan dilakukan oleh para perempuan penyintas 1965 melalui lirik lagu yang dinyanyikan oleh Paduan Suara Dialita. Lirik lagu dari Paduan Suara Dialita diperlakukan sebagai teks. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif feminis pendekatan analisis wacana kritis...... Women is part of history, but their existence often being forgotten. Feminine writing brings women into history, through writing women put themselves into a narration. A choir group called Paduan Suara Dialita consists of women survivors from 1965 tragedy did feminine writing through their songs. These women survivors used to be political prisoners because they were accused as Indonesia Communist Party sympathies or member. This research examines how the lyrics of the songs from Paduan Suara Dialita can be form of feminine writing. This research is a feminist research with critical discourse analysis approach."