Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari tesis ini adalah memaparkan perjuangan perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) yang terdiskriminasi untuk akses hak atas tanah apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan. Penelitian tesis ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis yang diperkuat dengan tiga teori yaitu feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. Temuan pertama, ketentuan syarat adanya perjanjian perkawinan akses hak atas tanah adalah diskriminatif dan menempatkan perempuan WNI dalam perkawinan campuran dalam posisi yang dilematis, untuk memilih akses pada hak tanah atau harta bersama. Kedua adalah ditemukan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan akses hak atas tanah, ada yang disebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. Ketiga adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan tujuan politis organisasi, yaitu menghapuskan ketentuan hukum yang diskriminatif bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran dengan cara untuk terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan ?persamaan hak di muka hukum?

---

ABSTRACT
This research aims to explore the struggles of Indonesian women who are discriminated because they marry to foreigners to access their rights to own land, unless they have established a notarized prenuptial agreement. This research adopts perspectives of multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory by applying qualitative methods. This research found three findings. First finding is that not all women knew the law stating a condition to have a notarized prenuptial agreement to access their rights to land ownerships. The prenuptial agreement is a discriminative act by the Indonesian government; it may put women in dilemmatic situation either to choose access to land ownership rights or access to joint marital property. The second finding is to face the obstacles, they make do things that some say illegal, but others consider a legal breakthrough. The third finding is as the principle of ?equality before the law? is not applicable in practice. They seek remedies for their rights, by making their voices heard and by establishing a solid sisterhood to strengthen one another for developing political solidarity for the movement to change discriminative laws.

Abstrak :
[ABSTRAK
Ideologi good motherhood menyebabkan perempuan teropresi dari peran reproduksinya. Salah satu peran reproduksi yang teropresi adalah peran ibu menyusui. Ideologi good motherhood telah membuat perempuan tidak memiliki kontrol akan tubuhnya. Menyusui menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan ibu pasca melahirkan. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pengalaman pribadi ketika memaknai kontrol tubuhnya terkait keputusan menyusui. Penulis menceritakan pengalaman jurnalis perempuan yang bekerja di industri televisi ketika memutuskan untuk menyusui bayi. Pemaknaan akan kontrol tubuh tersebut dijelaskan dalam kerangka pemikiran feminis radikal dan feminis psikoanalis. Dalam penelitian kualitatif ini penulis juga menguraikan bagaimana ideologi good motherhood berperan besar dalam terciptanya trend ASI Eklsusif. Sehingga akhirnya penulis menggugat trend ASI Ekslusif. Namun bukan untuk menunjukkan penolakan terhadap ASI Ekslusif, melainkan untuk membebaskan perempuan dalam memaknai kontrol tubuhnya ketika menyusui.

---

ABSTRACT
The ideologi of good motherhood has led the women to be opressed from their role of reproduction. One of their oppressed reproduction roles is the responsibility of breastfeeding. The ideology of good motherhood seems to have contributed to the loss of control in women‟s bodies. Breastfeeding has become an obligation and consequence that women ought to undertake after birth. In this research, the writer will depict her own stories while controlling her body in terms of breastfeeding decision. In addition, the writer also examine the experiences of several woman television journalist while taking responsibility for breastfeeding. The perspective of bodies control is explained in a framework of radical feminist and feminist psychoanalyse, how the ideology of good motherhood plays in privat role in creating the trend of exclusive breast milk. Eventually, the writer will be questioning the trend of exclusive breast milk without refusing it. The writer is merely trying to help women to interpret the control of their bodies in exclusive breastfeeding, The ideologi of good motherhood has led the women to be opressed from their role of reproduction. One of their oppressed reproduction roles is the responsibility of breastfeeding. The ideology of good motherhood seems to have contributed to the loss of control in women‟s bodies. Breastfeeding has become an obligation and consequence that women ought to undertake after birth. In this research, the writer will depict her own stories while controlling her body in terms of breastfeeding decision. In addition, the writer also examine the experiences of several woman television journalist while taking responsibility for breastfeeding. The perspective of bodies control is explained in a framework of radical feminist and feminist psychoanalyse, how the ideology of good motherhood plays in privat role in creating the trend of exclusive breast milk. Eventually, the writer will be questioning the trend of exclusive breast milk without refusing it. The writer is merely trying to help women to interpret the control of their bodies in exclusive breastfeeding]

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penghayatan dan pemaknaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan atas pekerjaan domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender dengan metode wawancara terfokus, observasi, dan studi dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi realitas sosial yang terungkap melalui pengalaman PRT perempuan. Hasil penelitian menemukan bahwa PRT belum terbebas dari ketertindasan, yaitu eksploitasi, marginalisasi, dan ketidakberdayaan yang berimplikasi pada melemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan atas upah, deskripsi kerja, dan jam kerja. Penyebab ketidakjelasan ini, yaitu: pertama,pekerjaan domestik dan pengasuhan anak dimaknai sebagai pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. Kedua, hubungan kekeluargaan yang menjadikan PRT tidak dapat bekerja secara profesional. Ketiga, tidak adanya dukungan kebijakan negara sebagai perlindungan PRT. Keempat,masih kurangnya penghargaan masyarakat atas pekerjaan rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendukung segera diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 198 dilanjutkan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. ......This thesis discusses the comprehension and interpretation of domestic work among female domestic workers. The research used qualitative approach with gender perspective done through semi-structured interviews, observations and documents analysis methodology. The purpose of the research is to describe the social realities unraveled through female domestic workers experiences. The study found that female domestic workers are yet to be liberated from oppresion, I.e. exploitation, marginalization, and powerlessness; this weakens their bargaining position and creates unclearness in wage, job description and working hour. The reasons for the unclearness are, firstly, domestic work and child-rearing are considered to be the job and responsibilities of women. Secondly, the familial way of relating is making the domestic workers difficult to work professionally. Thirdly, there is no government regulatory support that could protect domestic workers. Fourthly, the lack of appreciation from the community towards domestic work. This thesis recommends to support the ratification of ILO Convention no. 198 followed by legitimizing the domestic worker protection bill draft.

Abstrak :
Tesis ini membahas seksisme dalam pemberitaan media online terhadap pelaku korupsi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mengangkat empat subjek penelitian yakni dua pelaku korupsi perempuan yaitu Malinda Dee dan Ratu Atut Chosiyah, dan dua pelaku korupsi laki-laki yaitu Ahmad Fathanah dan Tubagus Chaeri Wardana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana seksisme ditampilkan dalam pemberitaan di situs berita online mengenai kasus korupsi, khususnya pada keempat subjek tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi di tiga situs berita online yakni Detik.com., Kompas.com, dan Tribunnews.com. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku korupsi perempuan ditampilkan sebagai objek seksual dengan banyak menampilkan tubuh dan penampilan sebagai berita yang diluar konteks dan cenderung sensasional, sedangkan pelaku korupsi laki-laki, ditemukan pemberitaan mengenai perempuan-perempuan di sekitar mereka yang juga ditampilkan sebagai objek seksual dan adanya stigma perempuan bersalah atas kasus korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Komentar masyarakat sebagai respon atas pemberitaan kasus tersebut pada umumnya menggunakan kata-kata yang kasar dan seksis, utamanya ditujukan pada perempuan pelaku korupsi dan perempuan di sekitar pelaku korupsi laki-laki.

---

This thesis discusses sexism in the online news media coverage of female and male corruption perpetrators. The research studied four research subjects; two female corruption perpetrators I.e. Malinda Dee and Ratu Atut Chosiyah, and two male corruption perpetrators I.e. Ahmad Fathanah and Tubagus Chaeri Wardana. The purpose of this research was to describe how sexism is displayed in corruption cases covered by online news sites, focusing on the four subjects. The data collection was done using documentation study of three online news sites, namely Detik.com, Kompas.com, and Tribunnews.com. The study found that female corruption perpetrators were often displayed as sexual objects with news featuring their female body partsor appearance making the newsout of the context and tend to be sensational. On the other hand,news on male corruption perpetratorswere often found to be about the women around them who were also shown as sexual objects and with a stigma that these women were guilty of the corruption committed by these men. Public comments in response to news wereoften found to be using abusive and sexist language, mostly targetted to the female corruption perpetrators and the women around male corruption perpetrators.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pengarusutamaan gender ini seharusnya menjadi isu yang terintegrasi setiap tahapan di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Thesis ini menelaah penerapan nilai-nilai kesetaraan (gender) di dalam proses politik anggaran baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat anggaran. Sekaligus menelaah pada program pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan adanya implementasi kegiatan yang responsif gender beserta besaran alokasi anggarannya. Menganalisa proses yang terjadi di dalam politik anggaran dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap penempatan posisi perempuan dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan melalui studi kebijakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta melalukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan mengambil Kota Kediri sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan masih dipahami sebagai isu parsial dan secara operasional diterjemahkan dalam kegiatan yang mendomestifikasi perempuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan

---

ABSTRACT
Gender Mainstreaming is goverment attempt effort to eliminate obstacles that prevent to achieve gender equality (marginalization , stereotypes , subordination , violence and multiple load ). Gender mainstreaming should be integrated on every stage development planning and budgeting. This study shows implementation of equality ( gender ) in the political process both at the level of the planning and budgeting and its impact on women's empowerment. These are performed by magnitude the programs and activities as well as of gender-responsive budget allocations. The study was conducted through policy studies by analyzing the documents used in the process of planning and budgeting, the data and deep interviews with stakeholders in the process. The data of this study is collected from official reports within Kediri Municipality (annual reports, meeting reports and others document). Specifically from Kediri Municipality and interview bisides that qualitative data is collected goverment staff, parliament members, CSO/MBO Activist and also women‟s as beneficiariest. This study faund that gender mainstreaming is still understood as a partial issue and interpreted related women domestification. That ultimately puts women as objects of development

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus kepada upaya janda adi yuswa cerai mati pengidap penyakit degeneratif dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang tanpa mereka sadari mengalami berbagai marginalisasi dari program kegiatan yang terlihat netral ender.. Perjuangan yang dialami keempat janda adi yuswa yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini juga pengalaman dari delapan caregiver serta subjek pendukung yang menjadi supporting system dari para janda adi yuswa ini serta dua subjek pendukung dari institusi yang menjadi pelaksana kegiatan JKN. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, wawancara mendalam, observasi lapangan serta data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori feminis sosialis baru, serta teori tindakan Robert K. Merton. Hasil penelitian yaitu kebijakan yang terlihat netral jender ternyata secara filosofis sangat patriarkis, karena didasari pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Janda adi yuswa sebagai pemegang kartu tambahan JKN dalam kacamata BPJS kesehatan secara statistik adalah laki-laki seperti alamarhum suaminya. Suara dan kebutuhan spesifik mereka dianggap tidak berbeda dengan kebutuhan laki-laki, kondisi ini mengakibatkan para janda ini mengalami marginalisasi secara ekonomi baik, diperparah dengan minimnya akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan membuat janda adi yuswamakin tidak berdaya dalam posisinya sebagai penerima manfaat jaring pengaman kesehatan. Kata Kunci: Janda Adi yuswa, Jaminan Kesehatan Nasional, penyakit degeneratif, dan Pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACT
This study focuses widow who suffered from degenerative diseases in obtaining health services unwittingly experiencing various acts of marginalization of the program activities are neutral gender. The struggle experienced by four elderly widow who becomes primary source in the study also eight subject as caregiver of the elderly widows. Method of data collection is semi structured interviews, field observations, in depth interviews and secondary data, which are then analyzed using the theory of the new Socialist feminist theory, gender sociology recently about the health status of women as well as action theory by Robert Merton. The neutral gender visibility policies such as health safety net proved philosophically are patriarchy Elderly widow as additional card from JKN in the perspective of JKN statistically are men like her late husband. Voices and their specific needs are considered same to men 39 s needs, these conditions result economically marginalize for widows, This condition compounded by lack of access to information and low levels of education. Keywords Elderly widow, national health coverage, degenerative diseases and health services

Abstrak :
Pertanian berbasis dukungan komunitas (community supported agriculture/ CSA) membangun hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan konsumen dalam jarak yang relatif dekat. Publikasi CSA sebelumnya membahas manfaat CSA bagi petani, konsumen, dan lingkungan, serta perannya sebagai sistem alternatif. Sejauh ini kajian mengenai proses pembentukan subjek CSA masih terbatas. Disertasi ini menjelaskan proses pembentukan subjek di CSA – Tani Sauyunan (CTS), sebuah inisiatif yang mengadopsi sistem CSA di Kota Bandung, Indonesia. CTS dikembangkan sejak pertengahan tahun 2021 oleh Seni Tani, sebuah start-up yang dipimpin oleh orang-orang muda yang dibentuk pada tahun 2020. Mereka merekrut pemuda pengangguran untuk menerapkan sistem pertanian regeneratif agar menghasilkan makanan sehat di lahan tidur perkotaan. Mereka memanfaatkan sampah organik sumbangan warga sebagai kompos dan membagikan hasil panennya kepada anggota CTS yang membayar iuran bulanan untuk mendapatkan sayuran segar. Meski masih merugi selama lebih dari dua tahun beroperasi, CTS tetap berkomitmen memberikan pendapatan yang layak bagi petani dan memberikan sayuran sehat kepada para anggota. Kajian etnografi sejak November 2021 hingga Oktober 2023 ini mengeksplorasi mengapa dan bagaimana para pendiri terus mengembangkan CTS meski menghadapi banyak tantangan. Dengan menggunakan lensa teoritis pembentukan subjek Foucault dan politik paskakapitalis Gibson-Graham, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut. (1) CTS merupakan model CSA unik yang menyediakan ruang bagi generasi muda untuk belajar dan bekerja sesuai kepedulian masing-masing, selain memberikan dukungan kepada petani dan anggota. (2) Format prekaritas dan strategi bricolage memungkinkan mereka mengembangkan CTS meski menghadapi keterbatasan sumber daya. (3) Dialektika antara imajinasi dan kepedulian dengan pembentukan subjek para pendiri membentuk komitmen mereka untuk terus mengembangkan CTS sebagai CSA yang unik. ......Community supported agriculture (CSA) builds mutually beneficial relationships between farmers and consumers at relatively close distances. Previous publications on CSA discuss the benefits of CSA for farmers, consumers, and the environment, as well as its role as an alternative system. So far, studies on the process of subject formation in CSA are still limited. This dissertation explains the process of subject formation in CSA – Tani Sauyunan (CTS), an initiative that adopted the CSA system in Bandung City, Indonesia. CTS was developed in mid 2021 by Seni Tani, a youth-led start-up formed in 2020. They recruit unemployed youth to apply the regenerative farming system to produce healthy food in urban vacant land. They use organic waste donated by residents as compost and distribute the harvest to CTS members, who pay a monthly fee to get fresh vegetables. Although still losing money in more than two years of its operation, CTS remains committed to providing a decent income for farmers and delivering healthy vegetables to members. This ethnographic study from November 2021 to October 2023 explores why and how the founders continue developing CTS despite facing many challenges. By using Foucault’s subject formation and Gibson-Graham’s postcapitalist politics as the theoretical lenses, this study concludes the following. (1) CTS is a unique CSA model that provides a space for youth to learn and work according to their respective care, besides supporting farmers and members. (2) The precarity format and bricolage strategy allowed them to develop CTS while facing resource constraints. (3) The dialectic between imagination and care with the subject formation of the founders shapes their commitment to continue developing CTS as a unique CSA.

Abstrak :
Paktik perkawinan anak adalah fenomena sosial yang dialami oleh banyak perempuan di berbagai belahan dunia. Temuan Unicef mencatat pada tahun 2014 lebih dari 700 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun, sementara Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di ASEAN. Disertasi ini di tulis untuk mengungkap dan memaparkan proses reproduksi budaya praktik perkawinan anak yang berkelindan dengan beragam aspek dan konteks serta pengalaman dan negosiasi perempuan dalam menjalani perkawinan anak pada orang Kaili di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Suatu kajian etnografi feminis yang meggunakan teori habitus dan practice, Pierre Bourdieu untuk mengungkap relasi antara gagasan budaya dan aspek sejarah dengan praktik perkawinan anak. Teori intersectionality dari patricia Hill Collins untuk menganalisis posisi subyek dengan rangkaian persinggungan relasi kuasa yang mempengaruhi pengalaman hidup subyek perkawinan anak serta teori agency dan resistance dari Saba Mahmood untuk menguraikan upaya perempuan dalam membangun subyektivitasnya. Penelitian dilakukan bulan Juli 2016 - Maret 2019 melaui observasi dan wawancara mendalam serta metode life history dan genealogi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1). Bagaimana praktik perkawinan anak menjadi bagian dari sistem sosial orang Kaili dari masa ke masa? 2). Bagaimana reproduksi kultural praktik perkawinan anak dimaknai oleh subyek dari berbagai latar belakang sosial dalam generasi yang berbeda? 3). Bagaimana perempuan Kaili membangun subjektivitasnya selama menjalani praktik perkawinan anak dan menggunakan subyektifitas tersebut untuk menegosiasikan posisinya? Temuan penelitian menujukan bahwa praktik perkawinan anak merupakan disposisi atas berbagai masalah terutama yang menyangkut kehormatan dan martabat perempuan yang membentuk habitus. Praktik tidak selalu identik dengan usaha untuk meneguhkan dominasi seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu. Pada kondisi tertentu praktik sosial terkadang mengekspresikan ketulusan dalam menjalin relasi yang intim antara manusia seperti relasi antara orang tua dan anak. Pada masa lampau perkawinan anak menjadi pilihan paling rasional saat itu, untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan. Pada generasi masa kini perkawinan anak ditafsir kembali sebagai strategi mengatasi dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial, baik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya tidak semua perempuan subyek perkawinan anak kemudian menjadi powerless. Berbagai cara dan mekanisme yang dikembangkan oleh para subyek menegaskan bahwa praktik ini bukan fenomena tunggal dengan reason yang tunggal pula, akan tetapi didalamnya terdapat para individu dengan beragam kepentingan (self interest) lalu mengembangkan berbagai mekanisme sesuai dengan kondisi diri dan keluarga yang melingkupinya. ......The practice of child marriage is a social phenomenon experienced by many women in various parts of the world. Unicef's findings noted that in 2014 more than 700 million women were married under the age of 18, while Indonesia was the second highest in ASEAN. This dissertation was written to reveal and describe the cultural reproduction process of child marriage practices that are intertwined with various aspects and contexts as well as experiences and negotiations of women in undergoing child marriage to Kaili people in Donggala Regency, Central Sulawesi. A feminist ethnographic study that uses habitus and practice theory, Pierre Bourdieu is used to reveal the relationship between cultural ideas and historical aspects and the practice of child marriage. The intersectionality theory from Patricia Hill Collins is used to analyze the subject's position with a series of power relations that affect the life experience of the subject of child marriage and the theory of agency and resistance from Saba Mahmood is used to describe women's efforts in building their subjectivity. The research was conducted in July 2016 - March 2019 through observation and in-depth interviews as well as methods of life history and genealogy. The research questions posed are 1). How has the practice of child marriage been part of the Kaili social system from time to time? 2). How can the cultural reproduction of child marriage practices be interpreted by subjects from various social backgrounds in different generations? 3). How did Kaili women develop their subjectivity during the practice of child marriage and use this subjectivity to negotiate their positions? The research findings show that the practice of child marriage is a disposition to various problems, especially those concerning the honor and dignity of women who form the habitus. The practice is not always in line with efforts to assert domination as argued by Bourdieu. In certain conditions social practice sometimes expresses sincerity in forging intimate relationships between humans such as relationships between parents and children. In the past, child marriage was the most rational choice at that time, to protect women's honor and dignity. In the current generation, child marriage is reinterpreted as a strategy to overcome contextual dynamics in social life, both individually and in groups. Furthermore, not all women who are subject to child marriage become powerless. The various ways and mechanisms developed by the subjects emphasize that this practice is not a single phenomenon with a single reason, but there exist individuals with various interests (self-interest) then develop various mechanisms according to their own conditions and the family conditions that surrounds it.

Abstrak :
ABSTRAK
Hadirnya perusahaan pertambangan batubara dengan metode tambang terbuka, mengakibatkan terjadi kontestasi para pihak untuk menguasai tanah yang di dalamnya terkandung batubara. Kontestasi para pihak itu mendorong akses petani pada tanah pertanian turut terganggu. Dengan demikian, mempertahankan akses pada tanah pertanian dari ekspansi perusahaan pertambangan bukan hal mudah, karena petani transmigran dalam memaknai tanah tidak sama.Untuk menganalisis bagaimana upaya petani transmigran mempertahankan akses terhadap tanah pertanian dari ekspansi perusahaan pertambangan yang berusaha menguasai tanah pertanian milik petani, saya menggunakan teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso. Merujuk pada teori akses itu, petani transmigran berusaha agar tetap mampu mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya dengan berbagai mekanisme. Saya melihat upaya mempertahankan akses yang dilakukan petani tidak terlepas dari sikap agensi yang ada pada diri petani dan globalisasi yang sedang terjadi, sehingga teori agensi dan globalisasi saya gunakan untuk melengkapi teori akses dimaksud. Teori agensi yang dijelaskan Otner bukan dalam konteks hubungan status dan kekuasaan power , tetapi lebih pada kemampuan individu untuk mengambil inisiatif berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari inisiatif yang diambil ketika mencoba mempertahankan akses pada tanah pertaniannya. Sementara dengan globalisasi, terutama dikaitkan dengan batubara selaku komoditi global, pengambilan keputusan baik yang dilakukan oleh petani, maupun perusahaan pertambangan, tidak lepas dari pengaruh globalisasi seperti dijelaskan Giddens dan Appadurai. Dengan globalisasi, perluasan hubungan sosial sedang terjadi, sehingga kondisi sosial-ekonomi sekelompok masyarakat yang berada dalam satu negara tertentu, termasuk petani transmigran di Desa Kerta Buana, tidak lepas dari pengaruh negara lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mempertahankan tanah pertanian yang dilakukan petani, dibagi dua kelompok besar, yaitu petani Bali dan petani bukan Bali. Pengklasifikasian itu didasarkan pada mudah dan sulitnya perusahaan membebaskan tanah dari kedua kelompok petani itu. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: a petani menentukan harga tanah pertanian yang diincar perusahaan pada level tertinggi di luar jangkauan perusahaan, b petani menganulir harga yang sudah disepakati sebelumnya, tetapi pihak perusahaan lalai membayar tepat waktu, c petani menyebut harga yang diajukan perusahaan belum cocok meskipun harga yang diinginkan petani tidak pernah terlontar, d petani melimpahkan isu penjualan tanah pada level kelompok tani, terkait kesepakatan pada anggota kelompok agar menjual tanah pertanian dilakukan pada perusahaan secara serentak.Mekanisme yang dilakukan oleh petani untuk mempertahankan akses pada tanah pertaniannya, sesungguhnya adalah upaya untuk mempertahankan lanskap sosial yang sudah terbentuk di Desa Kerta Buana. Dengan kata lain, tujuan mempertahankan akses tidak sekedar untuk mengambil manfaat dari sesuatu itu, tetapi juga untuk bertahannya suatu lanskap sosial yang sudah membuat petani transmigran merasa Desa Kerta Buana adalah bagian dari hidupnya.

---

ABSTRACT
The presence of coal mining company with open pit method resulted in contestation of the parties to control the land which contains coal. Contestation of the parties that encourage farmers 39 access to agricultural land is also disrupted. Thus, defending access to agricultural land from the expansion of mining companies is not easy because the understanding of the farmers transmigrant on land is not the same.To analyze how transmigrant peasants 39 efforts to defend access to farmland from the expansion of mining companies seeking control of farmer owned farms, I use the access theory proposed by Ribot and Peluso. Referring to the access theory, transmigrant farmers try to keep the benefits of their land under various mechanisms. I see that defending access by farmers is inseparable from the existing attitude of farmers 39 existing agencies and globalization, so that the agency theory and globalization I use to complete the access theory. The agency theory written by Otner describes is not in the context of the relationship of status and power, but rather to the individual 39 s ability to take initiative on the basis of events that have occurred and be responsible for the consequences of the initiative taken while trying to defend access to his farm. While globalization, especially related to coal as a global commodity, decision making by both farmers and mining companies, can not be separated from the influence of globalization as described by Giddens and Appadurai. With globalization, the expansion of social relations is taking place, so that the socio economic conditions of a group of people within a certain country, including transmigrant farmers in Kerta Buana Village, can not be separated from the influence of other countries, especially after the companies operating in Desa Kerta Buana have sold their shares in the stock exchange.The results showed that the mechanisms by farmers to maintain their farms were divided into two major groups, namely Balinese farmers and non Balinese farmers. The classification was based on the ease and difficulty of the company liberating the land from both groups of farmers. Those mechanisms are as follows a the farmer determines the price of agricultural land that the company is targeting at the highest level outside the reach of the company b the farmer annuls the agreed price but the company neglects to pay on time c Farmers call the price proposed by the company is not suitable but farmers do not mention the desired price, d farmers delegate the issue of land sales at farmer group level, related to agreement on group members to sell agricultural land to the company simultaneously.Mechanisms undertaken by farmers to maintain access to their farms, in fact, are attempts to maintain the already established social landscape in Kerta Buana Village. In other words, the goal of sustaining access is not just to take advantage of it, but also for the survival of a social landscape that has made transmigrant farmers feel that Kerta Buana Village is a part of his life.

Abstrak :
Disertasi ini mendiskusikan gejala sosial kembalinya kebaya sebagai busana nasional setelah mengalami masa ‘kehilangan’ seusai reformasi tahun 1998 akibat terjadinya perubahan struktur sosial politik bersamaan dengan keruntuhan Orde Baru. Struktur sosial politik berperan penting dalam perjalanan eksistensi kebaya sehingga ketika negara tidak hadir dalam pemosisian kebaya, maka para aktor yang berasal dari masyarakat mengambil alih peran ini. Salah satu aktor-aktor ini adalah perancang mode yang merancang kebaya berdasarkan selera pasar dan cenderung tidak mematuhi pakem. Di tengah kondisi ini, muncul para perempuan yang mendirikan komunitas kebaya dengan visi mengembalikan kebaya sebagai busana nasional dan mengenalkannya kembali ke masyarakat.  Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan kajian pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kembalinya kebaya dalam masyarakat modern saat ini dilatarbelakangi perubahan sosial politik pasca reformasi di Indonesia dan peran para aktor yang mengubah bentuk dan fungsi kebaya. Aksi para perempuan dalam proses retradisionalisasi kebaya mengatasnamakan nasionalisme namun tidak semua memiliki visi yang sama karena kebaya juga menjadi media mengekspresikan diri para perempuan dari komunitas kebaya.   ......This dissertation is discussing about social symptoms of the reappearance of kebaya as national dress, temporarily ‘disappeared’ after reformation era in 1998, due to social and politic structural changes, along with the collapse of the New Order era. The social and political structures play an important role in the journey of kebaya existence, when there is non-existence of government’s presence in positioning of kebaya, all artists that came from society, take over this role. These artists are fashion designers, they design kebaya based on market taste and they tend not to comply with the standard. In this condition, a group of women established a kebaya community with the vision to restore kebaya as a national dress and re-introduce it to the society.  This research is conducted in Jakarta and surrounding sites. The data is collected based on participated observation method, and literature review. This research shows that the re-appearance of kebaya in modern society this time is motivated by social and political changes post reformation in Indonesia, and the roles of the artists that transform the shape and function of kebaya. The action of women in the process of kebaya retraditionalization on behalf of nationalism, but not all of them have a same vision, because kebaya is also becomes a media to self expression to those women from kebaya community.