Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberdayaan petani selama ini terbatas hanya menggunakan organisasi formal sebagai satu satunya strategi namun dianggap telah menggunakan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi dan menerapkan beberapa metode pengumpulan data secara sekaligus baik wawancara observasi visual maupun studi dokumen dan artefak yang dilakukan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan konsep dan teori dari pemahaman Kelembagaan Baru New Institutionalism dimana dilakukan pengkonsepan baru berkenaan dengan konsep ldquo lembaga rdquo dan ldquo organisasi rdquo. Dari pengumpulan informasi di lapang secara umum petani lebih mengandalkan relasi relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi dengan melakukan pemaknaan aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi relasi sosial dengan berbagai pihak dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas norma ekonomi dalam pasar dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah satu sumber daya bagi petani yang bersama sama unsur unsur dalam lembaga dijadikan sebagai peluang pedoman serta batasan untuk berperilaku sehari hari dalam menjalankan usaha pertaniannya.

---

Formal organization is the main strategy for farmer empowerment but is considered as institutional approach. This is the ethnographic research and apply multiple methods of data collection in the Subdistrict Ciawi District of Bogor. The research uses the concepts and theories of New Institutionalism where made the new concept of institution and organization. From the collection of information in the field farmers generally rely more on individual relationships itself with a greater reliance on community basis and the market mechanism. Based on the institutional analysis farmer use regulatory and norms as guidelines and meaning active to their agribussiness activities Individual relationships is the main social relation with other farmers where the norms as guedilines in community market and with government officials Formal organization is just a resource for farmers who together elements within the institution as opportunities guidelines and restrictions for the day to day behavior in agribussiness.

Abstrak :
Disertasi ini membahas tindakan kepala daerah di Kota Solo dalam menghadapi tantangan struktural (rules dan resources) guna mewujudkan kebijakan inklusif populis, pada. kasus penataan PKL dan pemindahan penduduk bantaran Sungai Bengawan Solo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif strategi studi kasus, dengan unit analisis individu meski keberadaannya sekaligus merepresentasikan institusi. Konsep utama yang digunakan: agen, struktur, tindakan, relasi; dengan teori strukturasi Giddens (1984) dan the polity model (tilly, 1978). Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk tindakan reform aktor kepala daerah, adanya relasi khusus kepala daerah dengan aktifis masyarakat sipil, (CSA) dan kuatnya pengaruh faktor eksternal dalam upaya agen mempengaruhi struktur. ...... This dissertation discusses regional head in Solo City to face structural challenges (rules and resources) to creat inclusive populist policies. This research used qualitative approach with case studies strategy. The unit of analysis is individual (actor), that simultaneously representing the institution. The main concept used is agent, structure, action, relation. Theory is used structuration theory by Giddens (1984) and the polity model of Tilly (1978). The result showed there are four actions undertaken by agent; the special relation between mayor of Solo with civil society acticist; and the influence of external factors of agen to influencing the structure.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang mengalami mekanisme kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik digunakan sebagai upaya menanamkan pemahaman atau kepentingan-kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi dalam kerangka pemberdayaan, mekanisme kekerasan simbolik yang berlangsung dan perjuangan simbolik para aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode-metode: observasi partisipasi, wawancara mendalam, FGD, dokumentasi dan data sekunder. Penelitian dilakukan selama ± 2 tahun dengan pemilihan lokasi secara bertahap pada LSM Asih di Cengkareng, LSM Asah di Kutai Kartanegara dan LSM Asuh di Cibinong. Temuan dalam studi ini adalah munculnya ?kelompok tanggung? sebagai hasil ?lain? dari proses pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh LSM Asih, LSM Asah dan LSM Asuh. Suatu kelompok ?baru? dari warga binaan yang telah berhasil menikmati pemberdayaan namun belum berdaya sepenuhnya, masih tergantung pada pemberdaya dan memiliki peran penting sebagai ?jembatan? antara pemberdaya dan warga yang akan dibina. Posisi menjadi serba tanggung karena tanggung untuk bisa maju dan tanggung untuk dikatakan telah maju. Ketiga kelompok tanggung tersebut memiliki persamaan dan perbedaan baik secara individu, relasi sosial, waktu dan lingkungan yang membentuknya. Kesimpulannya adalah dialektika negara, LSM dan masyarakat, dialektika kepentingan pemberdaya dan peningkatan capital warga binaan, dan dialektika global dan lokal bukanlah diamati sebagai siapa atau mana yang lebih berkuasa atau dominan. Dialektika-dialektika tersebut justru menciptakan suatu (re)produksi sosial atau budaya yang terus berproses. Walaupun di dalamnya ada upaya penghimpunan habitus kolektif atau dominasi atau kepentingan melalui mekanisme kekerasan simbolik, namun tetap ada upaya-upaya perjuangan simbolik para aktor di dalamnya. Terlepas dari menjadi kelompok dominan atau kelompok terdominasi, perjuangan simbolik menjadi kekuatan bertahannya dialektika tersebut.

---

ABSTRACT
This dissertation analyzes how the empowerment process in urban poor community who experienced symbolic violence. Symbolic violence is used as an approach to instill an understanding or any particular interests in the name of social welfare improvement. The study aims to analyze an interaction process within empowerment framework, process of symbolic violence mechanism, and symbolic struggle of actors who involved in empowerment process. The study uses a qualitative approach with participant observation, in-depth interviews, focus group discussion (FGD), documentation and secondary data. The study was conducted for about two years in gradually selected three NGO?s are The Asih NGO in Cengkareng, The Asah NGO in Kutai Kartanegara, and The Asuh NGO in Cibinong. The key finding from this study is the emerging of ?Tanggung Group? as the ?other? output of empowerment process that has been conducted by The Asih, Asah and Asuh NGO. This is a ?new? group in the empowered communities that has gained several benefits but not fully empowered yet, they still depend to the empowerment institution and hold an important role as a ?bridge? group between the empowerment institution and community. Their position became halfempowered, because they either could not fully step forward or to be called as totally being empowered. Those three ?tanggung groups? have both similarties and differences in term of in individual, social relation, time and environment condition that build them. The main conclusions drawn from this research were that the state, NGOs, and society dialectic, dialectic of empowerment institution interest and improvement of empowered community capital, global and local dialectic are not been viewed as who or which one is more powerful or dominant. Those dialectics have created a social or cultural (re)production that continues processing. Although is has a collective habitus collection or domination or particular interest through symbolic violence mechanism, however there is still symbolic struggle among the actors. Apart from being a dominant group or being dominated group, symbolic struggle become the strength of the existing dialectic.