Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai isu penerapan pertama kali PSAK 10 (Revisi 2010), yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, atas pencabutan PSAK 52, yaitu terkait penentuan mata uang fungsional dan mata uang pengukuran dengan melakukan studi kasus pada suatu entitas pertambangan batubara di Indonesia (PT XYZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi, pada umumnya entitas pertambangan batubara di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah untuk membayar biaya pada tahapan eksplorasi dan evaluasi serta pada tahapan pengembangan dan konstruksi. Tetapi setelah entitas berproduksi, semua transaksi terkait penjualan batubara, serta sebagian besar biaya yang terjadi menggunakan Dolar Amerika Serikat, sehingga berdasarkan indikator penentuan mata uang fungsional disimpulkan bahwa mata uang fungsional entitas pertambangan batubara di Indonesia adalah Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, akibat perubahan mata uang pengukuran yang sebelumnya Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat, perlu dilakukan prosedur pengukuran kembali (remeasurement) atas semua unsur laporan keuangan, dan selisih kurs yang timbul akibat prosedur tersebut dicatat pada saldo laba.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the issue on the initial implementation of PSAK 10 (Revised 2010), which is effective per 1 January 2012, on the revocation PSAK 52, which is related to the determination of the functional currency and the measurement currency by performing a case study on a coal mining entity in Indonesia (PT XYZ). The results of this research show that prior to the production stage, most of the coal mining entities in Indonesia use Rupiah to pay the cost of exploration and evaluation stage, and also the development and construction stage. But at the production stage, all transactions related to the sale of coal, as well as most of the costs incurred are using the U.S. Dollar, so that based on the functional currency indicators, it is concluded that the functional currency of the coal mining entity in Indonesia is U.S. Dollar. Furthermore, due to changes in measurement currency, which is previously Rupiah, into U.S. Dollar, it is required to do remeasurement of all financial statement items, and foreign exchange differences arising from the procedure is recorded in retained earnings.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan dalam Tesis ini menekankan pada implementasi ISAK 8 dan PSAK 30 atas Perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) pada PT. PLN (Persero). Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan perjanjian yang menyerahkan hak untuk menggunakan aset sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran diperhitungkan sebagai sewa bahkan jika perjanjian tidak mengambil bentuk hukum sewa. Setelah ditetapkan bahwa suatu perjanjian mengandung sewa, ketentuan dalam PSAK 30 berlaku, perjanjian sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Klasifikasi pada akuntansi sewa ini memiliki dampak yang signifikan. Lessee dalam sewa pembiayaan akan mengakui aset tetap dan liabilitas sewa dalam neraca.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the implemention of ISAK 8 dan PSAK 30 on Power Purchase Agreement at PT. PLN (Persero). The Indonesian Accounting Standards require that arrangements that convey the right to use an asset in return for a payment or series of payments be accounted for as a lease even if the arrangement does not take the legal form of a lease. Once a determination is reached that an arrangement contains a lease, the principles in PSAK 30 apply; the lease arrangement must be classified as either finance lease or operating lease. The classification on lease accounting has significant implications. A lessee in a finance lease should recognise asset and lease liability.