Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peredaran obat palsu di Indonesia telah mencapai senilai 2 (dua) miliar dollar Amerika atau 25% dari total persentase bisnis farmasi di Indonesia pada 2016 (MIAP, 2016). Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini telah diupayakan lintas sektor instansi formal sebagai respons tindak lanjutnya. Namun demikian, produsen obat palsu justru tetap langgeng menjalankan bisnisnya. Dalam pandangan penulis, langgengnya bisnis obat palsu di Indonesia mungkin ditengarai oleh eksistensi politico-criminal configurations, yakni konsep yang digunakan oleh Briquet dan Favarel-Garrigues (2010) ketika mengungkap adanya interaksi yang bersifat symbiosis mutualism antara holders of political power (negara) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mewawancarai aparatur negara perwakilan instansi yang berwenang dalam penanganan masalah peredaran obat palsu dan dua produsen obat palsu. Hasilnya, penulis menemukan bahwa gagasan bahwa terdapatnya relasi antara negara dan organized crime dalam konsep politico-criminal configurations (Briquet & Favarel-Garrigues, 2010; Gayer, 2014; Ketchley, 2017) tampaknya belum dapat dibuktikan sepenuhnya. Relasi ini hanya ditemukan dalam bentuk kooptasi fungsi negara sebagai enforcement of norms oleh organized crime melalui corrupted state apparatus. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa proses bisnis obat yang panjang menciptakan criminogenic environment yang didukung dengan adanya corporate-organized crime. ...... Counterfeit drugs in Indonesia had reached two billion USD or 25% of total amount pharmaceutical business in Indonesia during 2016 (MIAP, 2016). Preventive and repressive effort have been endeavored across sectors of formal institution. Nevertheless, the business remain stay. In my opinion, this situation may have supported by the existance of politico-criminal configurations, a symbiosys mutualism interaction between holders of political power (state) dengan users of extralegal force and intimidation (organized crime) Briquet & Favarel-Garrigues, 2010). Through qualitative approach, this study interviewed state apparatus from seven drugs related enforcement institions and two offenders. Result shows relation of politico-criminal configurations is not fully proven. This relation is only found in the form of co-optation of state functions as enforcement of norms by organized crime through corrupted state apparatus. Furthermore, study also find that a complicated business process of drugs creates a criminogenic environment that is supported by corporate-organized crime.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia. ......This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena foreign terrorist fighters (FTF) dalam beberapa tahun terakhir telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara-negara di dunia. Sebutan ini diberikan kepada orang-orang yang pergi ke Suriah ataupun daerah konflik lainnya dengan tujuan berpindah ataupun berperang di sana. Sejak kejatuhan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbunuhnya pimpinan ISIS juga menjadi pemicu kepulangan para FTF ke negara asalnya atau yang kemudian disebut dengan returnees. Arus kepulangan para returnees ini memunculkan kekhawatiran bagi seluruh negara di dunia sebab para returnees tersebut telah mengikuti pelatihan militer sehingga pemerintah khawatir bahwa kepulangan mereka akan memunculkan aksi-aksi terorisme di negara asal. Hal ini juga terjadi di Indonesia, namun ternyata tidak semua returnees asal Indonesia yang kembali dari ISIS masih terus tergabung dalam jaringan terorisme. Beberapa diantara mereka memilih untuk berhenti dan keluar dari jaringan teroris. Keputusan mereka untuk berangkat ke Suriah hingga pulang kembali ke Indonesia dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori habitus, dekonstruksi, dan just world. Penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik yang dipilih dalam proses pengumpulan data. Terdapat 20 narasumber dalam penelitian ini yang termasuk sebagai returnees dan sudah keluar dari jaringan terorisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara ketiga konsep dan teori yang digunakan dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang hingga memutuskan untuk berangkat dan kemudian pulang kembali ke Indonesia hingga akhirnya tidak bergabung kembali dengan jaringan teroris. Satu faktor terpenting sebagai hasil temuan penelitian ini adalah pandangan atas dunia yang ideal yang kemudian ditunjang oleh tiga faktor lainnya yaitu radicalism, individual obligation, dan expectation gap. Ketiga faktor inilah yang membentuk faktor utama. Sehingga ketika terjadi perubahan terhadap diri individu dalam mengambil keputusan (dalam konteks ini adalah pulang ke Indonesia dan keluar dari jaringan teroris) disebabkan karena view of ideal world individu tersebut juga telah berubah. Selain faktor utama dan faktor penunjang, terdapat lima faktor pendukung yang juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi masing-masing pemikiran dan tindakan yang diambil oleh narasumber. Kelima faktor tersebut adalah interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, dan ideal status and roles based on religion.

---

ABSTARCT
The phenomenon of foreign terrorist fighters (FTF) in recent years has received attention from all countries in the world. This title was given to people who went to Syria or other conflict areas to move or fight there. Since the fall of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and the killing of ISIS leaders also triggered the return of the FTF to their home countries or later called returnees. This flow of returnees raises concerns for all countries in the world because the returnees have participated in military training so the government is worried that their return will lead to acts of terrorism in their country. This also happened in Indonesia, but apparently, not all returnees from Indonesia returning from ISIS continue to be incorporated in terrorist networks. Some of them choose to stop and get out of terrorist networks. Their decision to leave for Syria until returning to Indonesia was analyzed using the concepts and theories of habitus, deconstruction, and just world. This study, using in-depth interviews as a technique chosen in the data collection process. There are 20 speakers in this study who are included as returnees and have come out of the terrorist network. The results of this study indicate that there is an interaction between the three concepts and theories used in describing the factors that influence a person to decide to leave and then return to Indonesia until finally not re-joining the terrorist network. One of the most important factors as a result of this research is an ideal world view which is then supported by three other factors namely radicalism, individual obligation, and expectation gap. These three factors make up the main factor. So when there is a change in the individuals self in making decisions (in this context is returning to Indonesia and out of the terrorist network) due to the individuals view of the ideal world has also changed. In addition to the main factors and supporting factors, there are five assisting factors that also have a contribution in influencing each thought and action taken by the persons. These five factors are interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, and ideal status and roles based on religion

Abstrak :
Fenomena news trading yang dilakukan jurnalis dan media korporasi juga ditemukan terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola bagaimana institusi media arus utama di Indonesia dan bagaimana peran ideologi, hegemoni, dan oligarki dalam perdagangan berita mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan media sebagai salah satu bentuk corporate misconduct. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal internasional, dan dokumen, serta wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sembilan informan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan informan mengenai fenomena tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian sosial terjadi karena reproduksi ide-ide politik identitas, yang kemudian meminggirkan kelompok minoritas dalam masyarakat dan melanggengkan kekuasaan kelompok dominan. Dari konsep media kriminogenik, penyimpangan perilaku media dalam mengkonstruksi dan mentransmisikan konten kekerasan (verbal atau nonverbal) dapat mengubah perilaku mereka yang terpapar. Ketidakpedulian media arus utama terhadap kemungkinan ancaman disharmoni sosial akibat paparan konten yang menyesatkan dan sikap peserta yang memperjuangkan kepentingan tertentu, ditambah dengan transaksi jual beli berita, praktik AoMP ini dapat dilihat sebagai corporate misconduct. Serangkaian praktik penyalahgunaan kekuasaan media melalui perdagangan berita sebagai kesalahan korporasi yang memicu kepanikan moral dan kerusakan sosial melanggar etika jurnalistik dan juga merupakan bentuk "kejahatan dalam derajat tertentu". ......The news trading phenomenon journalists and media commit is also found in Indonesia. This study aims to identify patterns of how mainstream media institutions in Indonesia and how the role of ideology, hegemony, and oligarchy in news trading results in the abuse of media power as a form of corporate misconduct. This research is qualitative. Data collection techniques used were literature studies which used to collect data through books, international journals, and documents, and in-depth interviews conducted with nine informants to explore the experiences and knowledge of the informants regarding the phenomenon. Data analysis techniques were performed using Nvivo qualitative data processing software. The results show that social harm occurs because of the reproduction of identity political ideas, which then marginalize minority groups in society and perpetuate the dominant group's power. From the concept of criminogenic media, media behavior deviations in constructing and transmitting violent content (verbal or nonverbal) can change the behavior of those exposed to it. The mainstream media's indifference to the possible threat of social disharmony due to exposure to misleading content and the participants' attitude fighting for specific interests, coupled with news trading transactions, this AoMP practice can be seen as corporate misconduct. The series of practices of abuse of media power through news trading as corporate misconduct that triggers moral panic and social harm violates journalistic ethics and is also a form of "crime to a certain degree."

Abstrak :
Dinamika kejahatan produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis yang meningkat pada tataran global, juga terjadi di Indonesia dengan tingkat kenaikan rata-rata produksi ilegal dari tahun ke tahun mencapai 0,2% dan 58,1% per tahun untuk distribusi ilegal. Tempat menjadi salah satu daya tarik meningkatnya kejahatan ini di berbagai belahan dunia. Salah satu asumsi global bahwa telah terjadi pergeseran pemilihan wilayah untuk dijadikan tempat produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis. Asumsi ini tentu menjadi permasalahan juga di Indonesia. Untuk memahami permasalahan tersebut, dalam penelitian disertasi ini digunakan perspektif tempat dari Teori Ekologi Kejahatan, Teori Tempat, Teori Strukturisasi dan Teori Pilihan Rasional dalam menjelaskan persepsi aktor terhadap karakteristik wilayah yang dipilih menjadi tempat produksi dan distribusi ilegal dari aspek ekologi sosial, melalui proses interaksi dan rasionalisasi terhadap pilihan baik tempat, teknik, maupun target dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Dengan menggunakan pendekatan mixed method, pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dan tidak berstruktur untuk mengetahui posisi perseptual aktor , dan menggunakan teknik konfirmatori dalam rangka mendalami variabel-variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap pemilihan tempat produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis. Determinan baru banyak ditemui dalam penelitian ini, yang mencirikan lokasi tempat produksi dan distribusi illegal dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2006-2011). Walaupun determinan sebelumnnya juga ditemui dalam penelitian ini, namun ada pergeseran-pergeseran makna dengan sejumlah eksplanasi. Kendala kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun aparat terhadap fenomena ini, memerlukan waktu untuk mengeksplorasi keterbuktian atau kedangkalan determinan tersebut dalam menjelaskan pergeseran karakteristik lokasi produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis.

---

The escalating crime dynamics at global level related to the illegal production and distribution of synthetic narcotics also occurred in Indonesia with an average annual increase in illegal production of 0.2%, and 58.1% for illegal distribution. The selection of a location for these activities has become a great attraction for the development of this crime. The global assumption is that the selection of location for production and distribution of illegal synthetic narcotics has shifted. This assumption has definitely also become a problem in Indonesia. To conceive this problem for the location perspective, the study of this dissertation takes the Theory of Crime Ecology, Location Theory, Theory of Structure and Theory of Rational Selection in clarifying the actor?s perception as is viewed from the social ecology aspect on the characteristics of location to be selected for the production and distribution of illegal synthetic narcotics through the process of interaction and rationalization related to location, techniques, as well as the target with the aim to maximize the profit gained from these activities. Through themixed method approach, data collection for this study utilizes the technique of structured and unstructured interview to findthe perceptual of the actor, and utilizes the confirmatory technique to obtain a deeper understanding of the other variables that may contribute to the selection of location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics. Many new determinants were found in thestudy, that characterize the location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics within the past five (5) years (2006 ? 2011). Although determinants were also encountered previously In this study, there was a shift in the purpose with a couple of explanations. The constraint encountered in the lack of understanding towards this phenomenon from the community as well as the officials requiresmore time for explorations to demonstrate the determinants? justification or triviality in the shift of the location?s characteristics for the production and distribution of illicit synthetic narcotics.

Abstrak :
Sejak tahun 1970 kejahatan mutilasi sudah terjadi di Indonesia. Namun pola kejahatan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 1990-2010 dengan total 36 kasus terjadi di Indonesia. Diketahui bahwa terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku melakukan mutilasi pada korbannya. Oleh karena itu perlu dilihat kondisi dan aspek apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan mutilasi. Rational Choice Theory (RCT) sebagai sebuah teori kejahatan, digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena tersebut dan mencari faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku dalam dilakukannya mutilasi, ditambah dengan Routine Activity Theory (RAT) dengan segitiga permasalahan dilakukannya kejahatan, diharapkan dapat mempertajam hasil analisa dari fenomena mutilasi tersebut sehingga dapat diketahui kondisi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi individu berbuat kejahatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku, penyidik yang menangani serta para orang orang dekat pelaku. Wawancara dilakukan beberapa kali sampai data yang dikumpulkan oleh peneliti dirasa cukup, guna menjawab pertanyaan penelitian. Observasi juga dilakukan guna melengkapi data, selain menelaah hasil dari BAP para pelaku. Dalam menjelaskan mutilasi, muncul temuan bahwa faktor sosiodemografi diinterpretasikan juga memiliki hubungan erat dengan dilakukannya mutilasi, dimana ditemukan bahwa pelaku mutilasi memiliki kesamaan faktor dalam aspek sosio-demografi yaitu; (1) Pelaku adalah kaum urban, (2) Pelaku memiliki pendidikan yang rendah, dan (3) Pelaku berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Meskipun ditemukan motif yang berbeda-beda namun ternyata terdapat kesamaan diantara para pelaku mutilasi ini yaitu; (1) antara pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat, (2) pola pemikiran yang sederhana dari pelaku dalam memutuskan dilakukannya mutilasi, (3) pengambilan keputusan yang didasarkan pada terbatasnya informasi atau keterbatasan individu dalam menelaah informasi. Selain faktor pencetus dan pendorong terdapat faktor lain yaitu dinamika yang terjadi ketika mayat tersebut hadir sebagai bentuk benda yang seharusnya tidak ada dan harus disingkirkan. Keterbatasan rasional pelaku dalam menganalisa permasalahan yang ada membuat tindakan yang diambilnya (memutilasi) adalah hasil pengambilan keputusan sesaat, tanpa mempertimbangkan lagi kemungkinan lain.

---

Crime with mutilation has been reported in Indonesia since 1970s. However, this crime pattern showed an increasing number of incidences between 1990 until 2010, with a total of 36 cases from across Indonesia. It is known that certain condition can cause perpetrators to perform mutilation on their victims. Thus, what conditions and aspects that influence the perpetrators? behavior when committing the mutilation. Rational Choice Theory (RCT) as a theory on crime with its triangle of criminal causes is used to explain the phenomenon and to find attributing factors to perpetrators? behaviors to perform mutilation, in addition to the Routine Activity Theory. The use of both RCT and RAT is expected to be able to sharpen the result of analysis of this mutilation phenomenon so that it can lead to the disclosure of the conditions and factors influencing the perpetrators. Data collection techniques are done through in-depth interviews of the perpetrators, investigators and the person who handles the near perpetrators. Interviews were conducted several times until the data collected by the researchers considered, in order to answer questions with research. Observations were also carried out in order to complete the data, in addition to reviewing the results of the investigation report (BAP) actors. In explaining mutilation, findings are gathered from the study that sociodemographic factor is interpreted to have close tie to the act of mutilation and mutilation perpetrators share similar factors in socio-demographic aspects, namely; (1) Perpetrators are immigrants, (2) Perpetrators are of low education background, and (3) Perpetrators come from disharmonious families. Despite different motives, similarities are discovered among perpetrators, they are; (1) close relationship between the perpetrators and the victims, (2) perpetrators? simple way of thinking to decide mutilation, (3) decision-making is based on limited information or the limited ability of perpetrators to understand the information. In addition to precipitating factors and other factors that are driving the dynamics that occur when the body was present as a form of object that should not exist and should be eliminated. Limitations of rational actors in analyzing the existing problems make this action (mutilated) is the result of decision-making moment, without due regard to other possibilities.

Abstrak :
Pada statistik penyalahguna narkoba dengan status drug relapse di Indonesia mencapai 70% pada tahun 2019 (BNN, 2019). Kondisi ini menggambarkan bahwa mekanisme rehabilitasi sosial bagi drug relapse di Indonesia masih berpeluang hadir tanpa shaming. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat signifikansi lifestyle-related shaming sebagai bagian penting dari mekanisme penerapan shaming bagi, khususnya para drug relapse di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis teori John Braithwaite tentang reintegrative shaming yang menyatakan bahwa respon masyarakat terhadap pelaku terbagi menjadi 2 (dua) yaitu reintegrative shaming yang berarti penerimaan kembali dan stigmatisasi. Shameless berpeluang memberikan stigma negatif secara permanen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara delphi, FGD, survei dan wawancara mendalam. Selain itu, peneliti memanfaatkan dan mencoba mengembangkan konstrukti teoretis (grounded theory) dengan menghadirkan konsep (variabel) sesuai dengan keterjangkauan data penelitian sehingga menghasilkan temuan baru mengenai pentingnya lifestyle-related shaming dalam drug relapse. Lifestyle-related shaming adalah bagian dari kombinasi teori reintegrative shaming, teori desistensi dan teori aktivitas rutin. Diharapkan nantinya, kajian ini mampu memberikan pemahaman yang luas kepada pemerintah untuk menyiapkan program terbaik untuk mengatasi fenomena shameless, khususnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu juga bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai dasar penerapan shaming di Indonesia. ......In statistical calculations, drug abusers with the status of drug relapse in Indonesia reached 70% in 2019 (National Narcotics Agency: 2019). This condition illustrates that the social rehabilitation mechanism for drug abusers in Indonesia still has the opportunity to present shameless. Therefore, this study seeks to see the significance of Lifestyle-related shaming as an important part of the mechanism for implementing shaming for the shameless, especially drug relapse offenders in urban areas. This study was conducted based on the analysis of John Braithwaite's shaming theory which states that the public's response to perpetrators is divided into 2 (two) namely reintegrative shaming which means re-acceptance of the shameless by giving shame to them and stigmatization which means treating the shameless by giving a negative stigma permanently. The method used here was literature review, deplhi, FGD, survey and in-depth interview by utilizing and trying to develop existing theories (grounded theory) by presenting concepts (variables) in accordance with the affordability of study data so as to produce new findings regarding the significance of Lifestyle-related shaming in its role for drug relapse offenders. Lifestyle-Related Shaming is part of a combination of reintegrative shaming theory, desistance theory and routine activity theory. In the literature study conducted, the combination of (3) three macro theories produces Lifestyle-related shaming which is closely related to urban lifestyle. It is expected that later, this study will be able to provide a broad understanding to the government to prepare the best program for solving shameless phenomenon, especially drug abuse in Indonesia. Furthermore, it is also useful in science as a basis for the application of shaming in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan. ......This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas, 1999). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, focus group discussion, dan concept development merujuk Marek (2015), peneliti menemukan bahwa fraud victimization terhadap eksportir Indonesia dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kedok perusahaan. Mereka memanfaatkan empat faktor kriminogenik asimetris dan didorong adanya tiga jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian peneliti melakukan kontekstualisasi konsep fraud victimization ke dalam criminogenic asymmetries dan konseptualisasi fraud victimization menjadi international fraud victimization. ......This study examines the phenomenon of crime in Indonesia-China trade from the perspective of Indonesia as a victim of fraud. They begin with identifying asymmetric criminogenic factors that create gaps for victimization, followed by an integrative analysis of the theory of transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi and Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009), and criminogenic asymmetries (Passas, 2009). 1999). Through a descriptive qualitative approach using the triangulation method, literature study, focus group discussion, and concept development, referring to Marek (2015), the researcher found that fraud victimization against Indonesian exporters by criminal groups using the guise of companies. They take advantage of four asymmetric criminogenic factors and are encouraged by the existence of three export routes from Indonesia to China. Then the researchers contextualized the concept of fraud victimization into criminogenic asymmetries and conceptualized fraud victimization into international fraud victimization.

Abstrak :
Fenomena desistensi dari terorisme tidak hanya sebatas menjelaskan bagaimana mantan pelaku teror dapat berhenti menjadi teroris atau kembali terlibat dalam kelompok teroris.  Di sisi lain, penelitian tentang Desistensi dari terorisme harus menjawab berbagai macam faktor dan pengaruh lain yang mendukung seseorang mengalami Desistensi dari terorisme. Peneliti memulai penelitian ini dengan tinjauan existing literatur tentang Desistensi dari terorisme, dengan mempertimbangkan tantangan konseptual dan meninjau teori utama kerangka kerja dan temuan empiris dari Desistensi dari terorisme khususnya di Indonesia. Didasarkan pada hal ini terdapat kemungkinan pembentukan tipologi Desistensi dari terorisme berserta peramalannya dapat memberikan pandangan yang berbeda terkait penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Peramalan tersebut akan mencakup berkembangnya kondisi idling mode yang cenderung dialami oleh mantan pelaku teror. Setelah idling mode, ditemukan catalyst event yang mendorong mantan pelaku teror kembali melakukan aksinya. Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah mengakibatkan badai informasi, di mana mantan pelaku teror terlibat dan memiliki peran dalam organisasi terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 35 Mantan Teroris, serta melakukan Focus Group Disscussion (FGD) bersama 13 Pakar intervensi pelaku teror. Dari hasil penelitian ini, tergambarkan bagaimana wujud dari tipologi Desistensi dari terorisme. Berdasarkan tipologi tersebut, dapat dilihat faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya Desistensi dari terorisme, seperti catalyst event dan idling mode. Di bagian akhir, penelitian ini membahas tentang bentuk intervensi yang dapat dilakukan kepada Mantan pelaku teror, yaitu pendekatan heaven, home, dan habit. ......The phenomenon of Desistance from Terrorism is not only limited to explaining how former terrorists can stop being terrorists or get involved in terrorist groups again. On the other hand, research on Desistance from Terrorism must address various other factors and influences that support a person experiencing Desistance from Terrorism. The researcher started this research by reviewing the existing literature on Desistance from Terrorism, taking into account the conceptual challenges and reviewing the main theoretical framework and empirical findings of Desistance from Terrorism, especially in Indonesia. Based on this, there is a possibility that the establishment of a typology of Desistance from Terrorism along with its forecasting can provide different views regarding the handling and prevention of terrorism crimes. The forecasting will include the evolving conditions of idling mode that former perpetrators of terror tend to experience. After idling mode, a catalyst event was found that pushed former terror perpetrators back into action. This condition is also inseparable from the influence of globalization which has resulted in a storm of information, in which former terror perpetrators are involved and have a role in terrorism organizations.  Using qualitative methods, the researcher conducted in-depth interviews with 35 former terrorists, as well as conducted a Focus Group Discussion (FGD) with 13 terrorism intervention experts. From the results of this study, it is described how the form of the tipology of Desistance from Terrorism is described. Based on this tipology, it can be seen the factors that support and inhibit the occurrence of Desistance from Terrorism, such as catalyst events and idling modes. In the end, this study discusses the forms of intervention that can be done to ex-terrorists, namely heaven, home, and habit approaches.