Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerusuhan-kerusuhan etnis yang meledak sejak awal era reformasi berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kesenjangan ini merupakan usaha rekayasa class forming pemerintahan Orde Baru yang menempatkan kelompok etnis pendatang tertentu pada lapisan menengah dalam proses pembentukan piramida sosial masyarakat setempat. Kelompok menengah yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) ini telah memaksa etnis pribumi setempat untuk puas di papan bawah, walaupun mereka merasa telah diperas dan dipinggirkan. Potensi konflik antara kedua kelompok telah memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan selama ini.Gerakan reformasi telah memberikan momentum untuk membangkitkan perlawanan dengan menggunakan label etnis dan agama tersebut. Konflik terbuka seperti di Bagan Siapi-api dan daerah lainnya pada hakekatnya adalah proses budaya untuk mendapatkan keadilan.Pertanyaan mendasar dalam menganalisa berbagai kerusuhan etnik diberbagai daerah di nusantara ini adalah "mengapa upaya-upaya pembauran belum juga mendatangkan hasil yang optimal ?". Sudah banyak pakar yang mencoba memberikan pandangan mengenai sebab-akibat alotnya proses pembauran etnik di berbagai daerah dan berakhir dengan pertikaian yang setiap pertikaian meninggalkan kesan traumatis yang dalam dari kedua belah pihak.Warisan sejarah yang ditinggalkan Hindia Belanda, yang dikenal dengan politik "devide de impera", serta mengkategorikan penduduk nusantara kedalam tiga golongan ; orang Eropa (posisi sosial paling tinggi), Timur Asing (posisi sosial menengah) yang terdiri dari orang Cina, India dan Arab, sedangkan golongan pribumi menempati golongan paling bawah. Ketiga golongan ini hidup secara terpisah dalam kantong-kantong dan lingkungannya masing-masing.Ketika terjadi perubahan sosial besar-besaran akibat bergulirnya era reformasi sekarang ini, berlangsung reaksi yang berbeda di kalangan golongan kedua diatas. Karena jumlah mereka relatif kecil, orang-orang keturunan India, Arab dan minoritas lainnya tidak mengalami goncangan yang berarti. Tetapi, bagi orang-orang keturunan Cina, reformasi merupakan perubahan sosial yang besar yang akibat-akibat psikologisnya menyimpan traumatis yang dalam. Kenyataan ini merupakan akibat status dan perlakuan yang istimewa, seperti diberinya hak memonopoli penjualan candu, sebagai perantara jual beli antara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan pemerintahan berikutnya dimana etnis Cina diberi kemudahan dengan model hubungan ekonomi politik cukong di zaman Orde Baru. Sebagai akibatnya terjadilah kesenjangan ekonomi yang begitu hebat antara pribumi dan non-pribumi, sehingga berakibat kecemburuan sosial dan berakhir dengan konflik. Belum optimalnya proses pembauran sekarang ini disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor historis, kultural, politis dan upaya penyeiesaiannya hendaklah dengan memahami secara mendasar tatanan sosial kemasyarakatan yang ada serta menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan dilakukan kajian secara berkesinambungan."

"Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bom Bali I dapat dikatakan sebagai sebuah bencana besar bagi Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan-tindakan "istimewa" oleh pemerintah, khususnya Polri. Dalam peledakan yang menelan korban terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 tersebut, Indonesia (khususnya Polri) dibantu oleh banyak negara-negara lain yang peduli akan peristiwa tersebut. Bantuan tersebut datang antara lain dari negara Inggris, Jerman, Jepang, Australia, New Zealand, Amerika, Perancis, Belanda, Swedia dan Singapura. Sementara untuk memfasilitasi koordinasi antar negara tersebut, Australia dipilih sebagai koordinatornya.Bantuan dari negara-negara tersebut selain berupa bantuan kemanusiaan, juga dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk mereka untuk dapat membantu proses identifikasi, investigasi dan bantuan forensik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 (khususnya setelah peristiwa 12 Oktober) banyak kerjasama dalam bidang keamanan khususnya mengenai terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah dengan negara-negara lain. Salah satunya yang akan dibahas disini adalah kerjasama keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP).Terkait dengan penulisan ini, berdasarkan uraian singkat tersebut yang akan menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana ruang lingkup serta proses kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Australian Federal Police dalam penanganan terorisme di Indonesia (studi tentang pengungkapan kasus Bom Bali I)? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang ruang lingkup serta proses kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan AFP dalam penanganan terorisme di Indonesia.Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep kerjasama keamanan yang diungkapkan oleh Albert Zaccor, sementara untuk kerjasama kepolisian digunakan konsep yang dikemukakan oleh Mathieu Deflem. Mengenai terorisme digunakan konsep yang kemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah James Andrew Lewis. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan atas dokumen-dokumen yang relevan.Kerjasama yang dilakukan antara Polri dan AFP adalah ditujukan untuk peningkatan kapasitas atau capacity building Polri. Kerjasama tersebut sangat menekankan pada tingkat individu dan kelembagaan, dalam artian disini adalah kerjasama yang dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas personil Polri dan lembaga Polri. Kerjasama yang dilakukan tidak menyentuh pada level sistem. Oleh karena itu kerjasama yang telah dilakukan selama ini walaupun telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi Polri dalam penanganan masalah terorisme namun dirasakan masih belum maksimal.

---

The bombing that happens in Bali on October 2002, which latter known as 1st Bali Bombing can be categorized as a major incident for Indonesia, were taken as a special case to Indonesian National Police (Polri). That bomb incident costs a lot as they put it the worst incident that cost people?s life next to the 11 September 2001 incident in New York. Indonesian National Police were helped by various countries including England, Germany, Japan, US, France, Sweden and Singapore. In order to facilitate the coordination between countries, Australia were chosen as the coordinator. Various aids were sent to help Indonesia. The aids were related to humanitarian action. They also sent their experts to help the process of identification, investigation and forensic. Related to the aids that given after 12 October 2002, Indonesia has held a lot of cooperation with another countries. This thesis will describe the security cooperation that held by the Indonesian?s government that represented by the Indonesian National Police (Polri) and Australia that represented by the Australian Federal Police (AFP).The subject of the study is the process of cooperation between Polri and AFP in handling terrorism in Indonesia (a case study of enlightening the first Bali bombing). The objectives of the study is to describe the scope and process of the cooperation between Polri and the AFP in handling the terrorism in Indonesia.To analyze the subject, writer use the Albert Zaccor?s concept about Security Cooperation. For further explanations, writer use the Mathieu Deflem?s concept that explains Police Cooperation. To asserts the the definition of terrorism into the analysis, writer use various concepts, including the Concept of terrorism from James Andrew Lewis. The research methods that used in this study is an analytic descriptive thorough library study from the relevant documents.The cooperation between POLRI and AFP were meant to enhanced the capacities of Polri. The cooperation also emphasize in individual and institutional level, which are means that the cooperation that been done is to enhance the capacity of Polri?s personnel and the Polri?s institution. The cooperation does not touch the level system. Never less, although the cooperation already give a lot to Polri development, but it is still not enough."

"Tesis ini merupakan pembahasan mengenai tindakan PBB dalam mengatasi proliferasi peredaran senjata kecil dan ringan di negara Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire pada tahun 2000-2005. Isu senjata kecil dan ringan mulai menjadi perhatian dunia internasional pasca Perang Dingin. Senjata-senjata tersebut sudah menimbulkan krisis kemanusiaan karena sering digunakan di dalam konflik maupun tindakan kriminal di berbagai negara di dunia ini. Pada daerah konflik, senjata kecil dan ringan digunakan untuk mencapai tujuan politik pihak-pihak yang bertikai. Senjata ini juga digunakan oleh mereka untuk melakukan aksi kriminal yang dapat merugikan orang banyak.Begitu pula yang terjadi di benua Afrika. Di benua ini banyak konflik seperti pemberontakan, konflik etnis, konflik agama dan lain sebagainya. Ada tiga negara di benua Afrika bagian barat yang dapat diteliti proliferasi senjata kecil dan ringannya. Negara tersebut adalah Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire.Negara Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire juga terkena dampak dari proliferasi senjata kecil dan ringan, ini dapat dilihat dari semakin berlarutnya konflik serta memperpanjang pertikaian yang telah ada. Senjata yang beredar secara luas di ketiga negara ini digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Dampaknya adalah jatuhnya korban sipil dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu juga menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya jumlah pengungsi, meningkatnya wabah penyakit dan kelaparan dan lain sebagainya.Karena tidak dapat diatasi secara baik oleh Pemerintahnya masing-masing, sehingga PBB sebagai badan organisasi internasional mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut campur dalam menangani isu tersebut. Di negara Liberia dan Sierra Leone, PBB dapat mengatasi proliferasi senjata kecil dan ringan dengan baik tetapi tidak di Cote d?Ivoire.

---

This Thesis discuss about UN action against small arms and light weapons proliferation in Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire between 2000 to 2005. Small arms and light weapons issues concerned were in post cold war. Those weapons most widely used in conflict and criminality in all over the world. In conflict area, small arms and light weapons used for political purposes. This weapon also used for criminal action whose damaging many people.In Africa these cases also cause serious problems. This continent has many conflicts such as rebel, ethnic conflict, religious conflict, and others. There are three countries in West Africa that can be examined dealing with the small arms and light weapons proliferation. These countries are Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire.In Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire severely got an impact due to this issues. The weapons that spread out all over those countries, most probably use for war. So many people who died caused by this weapon. And so many problems caused by this weapon as well, such as poverty, un employee, refugees, disease, starving, and others.The government of those countries unable to cope the illegal weapons, therefore the UN take over those issues. In Liberia and Sierra Leone the problem can be overcome by UN, but cannot in Cote d?Ivoire."

"Tesis ini mengangkat masalah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan aransemen kebijakan yang melibatkan beragam spektrurn instrumen dari so/9 power (sepcrli pcrsuasi dan deradikaiisasi) hingga penggunaan hard power, ojiénsyf hingga deffénsf serta diplornasi dalam konteks terorisme internasional Aransemen pengambilan dan penggunaan instmmen tersebut berada dalam tiap level pemerintahan yang harus terintegrasi dan terkoordinasi. BNPT dihadirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk tujuan itu dengan lL\gk1S dari pembuatan kebijakan, mengkoordinasikannya, hingga merjalankanya.Metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah melalui wawancara, Studi pustaka, terutama mengenai pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisrme di Jerman, Inggris, Perancis, Australia, Singapura, Sierra Leone, dan Amerika Serikat.Temuan yang didapat memperlihatkan bahwa: lntegrasi dan Koordinasi kebijakan penanggulangan terorisme di berbagai negara dipengaruhi pandangan atas terorisme yang, berbeda dan struktur pengambilan kebijakan dan kcpulusan dalam keamanan nasional dan khususnya bidang penanggulangan terorisme."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hate crime yang terjadi di Indonesia. Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari 2011 adalah satu contoh hate crime yang terjadi Di Indonesia. Masalah penolakan tokoh agama setempat terhadap keyakinan Ahmadiyah telah menimbulkan kejadian bentrokan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebencian di Cikeusik terhadap Ahmadiyah, dan kaitannya dengan terjadinya hate crime di Cikeusik. Kerangka teoritis yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan ini adalah konsep hate crime dan tingkah laku kolektif Smelser. Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan di Cikeusik. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang merupakan warga asli Cikeusik. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya kebencian tokoh agama terhadap Ahmadiyah. Selain itu dukungan/ keberpihakan yangditunjukkan oleh aparatur yang ada di Cikeusik juga menentukan terjadinya hate crime.

---

This thesis is based on hate crime phenomenon that occures in Indonesia. That crime case happened to Ahmadiyah in Cikeusik on 6 February 2011. The rejection by the religion figure onto Ahmadiyah has caused the clash itself. This thesis is purposed to explain the reason of hatred in Cikeusik towards Ahmadiyah, and the relationship within the hate crime that happened in Cikeusik. Theoritical frame that used to show this problem is hate crime concept and collective behaviour by Smelser. This thesis is Case Study of Ahmadiyah in Cikeusik. This thesis uses interview in Cikeusik. The interview were held towards 5 native informants. The data retrieval shows that there is hatred by the religion figure towards Ahmadiyah. Beside that, the supports were shown by the aparatur in Cikeusik also determined the hate crime occure."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kapital sosial dan ketiadaan korban pada aksi terorisme di masa lalu dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap mantan pelaku terorisme. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kepemilikan pada kapital sosial dan kondisi ketiadaan korban dapat meningkatkan persepsi bahwa pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik di masa depan, meminimalkan stigma negatif, dan memperbesar persepsi reintegrasi bagi mantan pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode population-based survey experiment (P-BSE) dengan vignette treatment, serta melibatkan 398 partisipan dengan rentang usia 18 hingga 29 tahun untuk membandingkan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah serta ada vs. tidak adanya korban. Hasilnya, tidak ada perbedaan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah ataupun ada vs. tidak adanya korban. Penelitian ini turut menganalisis faktor demografis partisipan terhadap persepsi mengenai reintegrasi mantan pelaku terorisme. Hasilnya, faktor demografis juga tidak berpengaruh terhadap perbedaan persepsi partisipan mengenai mantan pelaku terorisme.

---

This study aims to prove that social capital and the absence of victims of past acts of terrorism can contribute to the increase of people's positive perceptions on ex-terrorists. Previous research show that the ownership of social capital and the absence of victims could contribute positively on the increase of belief in redeemability, minimizing negative stigma, and increasing the perception of reintegration. This study uses population-based survey experiment (P-BSE) method with vignette treatment, and involved 398 participants with age range from 18 to 29 years old in order to compare participants' perceptions on the conditions of ex-terrorists with the characteristics of high vs. low social capital and visible vs. invisible victims. As a result, there is no difference in participants' perceptions of the condition of former terrorists with either high vs. low social capital or visible vs. invisible victims. Apart from that, this study also analyzes participants' demographic factors on perceptions of the reintegration ex-terrorists. As a result, It is found that demographic factors also do not affect the differences in participants' perceptions of ex-terrorists"

"Karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan hubungan demografis anak sebagai pelaku pelanggaran hukum dalam menggambarkan proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan orangtua dan status orangtua menjadi aspek demografis anak yang dapat melatarbelakangi keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba merupakan hasil pembelajaran perilaku kejahatan yang dipelajari anak sebagai pelanggar hukum. Proses pembelajaran pelanggaran hukum dilakukan menggunakan pendekatan Differential Association. Jaminan kesejahteraan anak diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba sebagai bentuk pelanggaran hukum.

---

This papers is made to explain the relationship of demographic child as offender in describing the process of children 39 s involvement in drug trafficking. Gender, age, education, employment status of parents and parents into the demographics of children who may be behind the involvement of children in drug trafficking. The process of children 39 s involvement in drug trafficking is the result of learning that children learn criminal behavior as outlaws. The process of learning criminal behavior of children is done using Differential Association approach. Child welfare is needed to prevent the involvement of children in drug trafficking as a violation of the law."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."