Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidak mempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalam melihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalam menentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This research used normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes the decision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus - PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of consideration of the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The results of the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decide employment as a violation of the provisions Law Act about Employment and the Human Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough in seeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has been wrong in determining the type of termination of employment, so that it causes the incorrect application of the law.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh buruh terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang menghapus ketentuan yang terdapat di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menyatakan apabila buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan maka penyelesaiannnya harus melalui proses pidana terlebih dahulu untuk dapat diputuskan apakah buruh tersebut diputuskan Hubungan Kerja atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas pembuktian kesalahan berat pemberian keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan ditinjau dari kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum acara pidana serta hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial yang mana hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan didukung dengan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pemberian keterangan palsu atau dipalsukan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu hakim tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengambilan keputusan dan pembuktian terhadap permasalahan pemberian keterangan palsu didalam putusan ini tidak diproses secara pidana tetapi dibuktikan melalui pengadilan hubungan industrial.

---

ABSTRACT
This thesis is explained about the application of Termination Employment Dispute Settlement which is causing by giving false information by labor or workers especially after Constitutional Court releasing Court Ruling number 012 PUU I 2003 which abrogate clause in the article 158 Worker Act and suggested to doing the criminal law process until the judge giving decision before Terminated Employment can be doing by the company who be aggrieved by the labour or worker action. Moreover, this thesis is explained about effectivity of the proofing process against serious mistake especially giving or gived false information which is inflict the financial loss to company in terms of criminal law and criminal procedural law and from employment law and industrial relation law with a specifically view from the articles from Criminal Act which is related into the problem of the thesis and from employment agreement and collective labour agreement as the source of Employment Relation between workers and company. This Research is the Normative Juridic research with documents study from the secondary law source such as book or rules and act and the results of the analysis of this research presented in analytic descriptive mode which produce the summary that this court ruling did not using the Constitutional Court Act because this serious mistake who is doing by labour especially giving false information is cannot processed in the criminal court process and nevertherless the criminal evidentiary system is not used in this court ruling but this court ruling using Industrial Relation Dispute Settlement.