Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Imunisasi campak merupakan suatu cara pemberian kekebalan terhadap penyakit campak kepada bayi umur 9-11 bulan. Kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian karena campak. Sampai saat ini distribusi cakupan campak belum mencapai hasil yang diharapkan. Masih banyak bayi yang belum terimunisasi campak, hal ini belum dapat memberi perlindungan terhadap penyakit campak. Timbul pertanyaan karakteristik apa dari ibu yang berhubungan dengan status imunisasi campak anak umur 9-36 bulan. Jenis penelitian adalah 'cross sectional', untuk melihat hubungan antara karakteristik ibu dengan status imunisasi campak anak umur 9-36 bulan. Lokasi penelitian di Propinsi Sulawesi Selatan. Analisis statistik dilakukan dengan uji Regresi Logistik baik cara sederhana maupun cara ganda, untuk melihat kemaknaan suatu kecenderungan dan estimasi probabilitas suatu karakteristik ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ibu yang erat hubungannya dengan status imunisasi campak anak umur 9-36 bulan adalah: 1) penolong persalinan yailtu persalinan yang ditolong oleh dokter/bidan/tenaga kesehatan terlatih, 2) tempat pengobatan yaitu tempat pencarian pengobatan ibu dan keluarganya bila mereka sakit, 3) status/pengalaman KB yaitu ibu yang pernah ikut program KB, 4) umur ibu yaitu umur ibu yang dihitung sejak lahir sampai saat penelitian, 5) pendidikan suami yaitu lama/tingkat pendidikan suami dan 6) pemilikan KMS yaitu adanya KMS yang dimiliki anak umur 9-36 bulan sampai saat penelitian. Estimasi kesempatan anak umur 9-36 bulan terimunisasi campak tertinggi sebesar 99% bila dengan kondisi karakteristik keikutsertaan ibu adalah; persalinannya ditolong oleh dokter/bidan/tenaga kesehatan terlatih, berobat ke sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta (Modern), pernah ikut program KB, umur ibu <26 tahun, suami berpendidikan dan anak tersebut memiliki KMS. Estimasi kesempatan anak umur 9-36 bulan terimunisasi campak terendah sebesar 25% bila dengan kondisi karakteristik keikutsertaan ibu adalah; persalinannya ditolong oleh dukun/tetangga/keluarga, berobat bukan ke sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta (modern) tetapi mengobati sendiri/ke dukun /tabib/ke pengobatan tradisional, tidak pernah ikut program KB, umur ibu >29 tahun tahun, suami tidak berpendidikan dan anak tersebut tidak memiliki KMS. Agar status imunisasi campak anak dapat ditingkatkan, maka perlu ada prioritas intervensi pada ke-6 karakteristik ibu seperti tersebut di atas.

---

Characteristics of Mother In Relation to Immunization Status Against Measles of Children Aged 9-36 month in South Sulawesi, 1991The practice of immunization against Measles is one of the procedures that can protect baby aged 9-11 month against measles. This program cans greatly reduce the-morbidity and mortality of measles. Until nowadays there are a great number of children had not been immunized. As to identifying the reasons for inadequate coverage, the question are that characteristic of mother related to immunization status against measles of children aged 9-36 month. The study was cross sectional and was carried out in the Province of South Sulawesi. The objective of the study is to determine characteristics of mother related to measles. To decide which characteristic of mother are predictive of status of immunization the analysis were done with simple and multiple logistic regression. The result indicated that the characteristics of mother related to measles immunization status in children aged 9-36 month are: 1) maternity care (doctors, midwives, trained health workers); 2) health seeking care; 3) prior experiences in family planning program; 4) age of mother; 5) education of the head of the family; 6) monitoring health recorder status (road to health card). The highest estimated probability is 99% with the condition of mothers are: maternity care are doctors /midwives /trained health workers; seeking care to modern health services; being with family planning program; age of mother <20 years; educated husband; and having monitoring health recorder (road to health card). The least estimated probability is 25% are found in mothers with maternity care by member of family/ neighbors/ traditional birth attendants; non professional seeking care (self medication, traditional practitioners); never been with family planning program; aged >29 years; uneducated husband; and with no (KMS (road to health card). As to increase the immunization status against measles it should be made an intervention priority in the six characteristics that had been mentioned above.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Integrasi Basis Data BPJS dengan Sistem Informasi Rumah Sakit di RSUD Karawang tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancangan sistem informasi Rumah sakit untuk pasien BPJS & Pasien RSUD Karawang yang dapat membantu dalam memudahkan pengolahan data dari hasil Verifikasi claim INACG?s oleh PT Askes yang direkap masih manual oleh bagian keuangan dan Rekam Medis RSUD Karawang untuk dibuat menjadi Sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Modul pengembangan Software yang sedang dilaksanakan oleh IT RSUD Karawang. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan model Incremental and Iterative Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi dari sistem informasi yang dikembangkan dari aplikasi sistem yang ada terutama dalam hal deskripsi kunjungan pasien, Trend penyakitnya dan selisih Biaya RS dengan tarif INACBG?s yang berasal dari output software INACBG?s. Penelitian ini menghasilkan desain logis Sistem Informasi Rumah Sakit yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi secara Cepat, Tepat dan Akurat yang dibutuhkan oleh Pihak Manajemen dalam pengembangan Rumah Sakit di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
This paper discusses BPJS Database Integration with Hospital Information System in Karawang District Hospital in 2014. The aim of this study was to draft a hospital information system for patient and patient hospitals Karawang BPJS that can assist in facilitating the processing of the data of the results of verification claim INACG's by PT Askes which still manually recapitulated by the finance department and Karawang Hospital Medical Records to be made into a hospital information system that is integrated with the development of Software Module that is being implemented by IT hospitals Karawang. This research was developed based on the model Incremental and Iterative Model This study is a qualitative research with descriptive design. Conclusions from this research is the application of information systems developed from the application of the existing systems, especially in terms of the description of the patient visit, Trend illness and the difference in fee INACBG's Hospital with rates derived from the output INACBG's software. This research resulted in the logical design Hospital Information System so that both can produce information quickly, accurately and Accurate required by Parties in the development of the Hospital Management in the future.

Abstrak :
Kematian ibu merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan status kesehatan maternal. Di Indonesia, angka kematian ibu masih relatif tinggi (228/100.000 kelahiran hidup). Tingginya angka kematian ibu terkait dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan masih rendah. Layanan antenatal dapat dijadikan sarana untuk memotivasi ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap ibu yang melahirkan anak terakhir dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010) dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 dan metode penelitian cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 19.803 responden. Analisis data menggunakan metode regresi logistik ganda (complex samples). Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan yang signifikan antara layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan. Namun efek layanan antenatal K4 berbeda menurut ekonomi keluarga dan wilayah tempat tinggal setelah dikontrol oleh pendidikan dan paritas. Ibu hamil yang melakukan layanan antenatal K4 pada ekonomi keluarga miskin (kuartil 1) dan keluarga kaya (kuartil 4) memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan. Demikian juga dengan wilayah tempat tinggal, pedesaan memiliki peluang 3 kali lebih besar memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan dibandingkan ibu hamil yang layanan antenatalnya tidak K4. Untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan, motivasi ibu hamil terutama di masyarakat pedesaan ternyata berkaitan dengan keberhasilan pelayanan antental terpadu yang maksimal. ......Maternal death is an indicator of maternal health status in a country. In Indonesia, maternal mortality ratio is relatively high (228 per 100,000 live births). High rate of maternal mortality is often associated with low rate utilization of health facilities during birth delivery. The antenatal services should be used to motivate mothers to deliver their babies in health facilities. The objective of this study is to ekonomic the correlation between use of antenatal services and utilization of health facilities during birth delivery in Indonesia. Sample included mothers who gave birth to their last child during 2005-2010 taken from the Basic Health Research/Riskesdas 2010 data. The Riskesdas used a cross sectional study design with a total sample size of 19.803 respondents. Modelling used a multiple logistic regression method. Findings show significant correlations between use of antenatal services and use of birth delivery facilities. The effect differs according to family economic status and location of residence, after controlling for education level and parity. Pregnant women from lower economic status (quartile one) and better economy (quartile four) were 3 times more likely to use birth delivery facilities. By location of residence, women who lived in rural areas were 3 times more likely to delivery in birth facilities than women who did not reach four times antenatal care. To increase the number of birth delivery in health facilities, the findings showed a positive correlation with successful and complete antenatal care (4 times), especially in rural areas.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

Abstrak :
Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi, sebanyak 305 kematian terjadi setiap 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015 sebagai akibat dari komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan hingga masa nifas. Abortus terutama abortus yang tidak aman sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan perdarahan dan infeksi, perdarahan yang terjadi dapat menjadi risiko kematian ibu (Mariza, 2017). Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks kesejahteraan dengan kejadian abortus provocatus pada Wanita Usia Subur (WUS) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Sampel pada penelitian ini adalah perempuan usia subur 15-49 tahun yang mengalami kejadian abortus sebanyak 1239 orang. Hasil analisis menggunakan uji regresi logistic ganda yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks kesejahteraan kuintil 1 (AOR : 0,090 95% CI : 0,013-0,633), status perkawinan (AOR 6,7: 95% CI 1,39-32,5) disbanding yang tidak kawin, status pekerjaan (AOR : 0,4 95% CI 0,1699-0,999 ) dibanding yang tidak bekerja dan WUS yang tinggal di wilayah urban (AOR : 0,39 95% CI : 0,173-0,904)

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu membuat program promotive dan preventif pencegahan abortus provocatus utamanya yang tidak aman, untuk mencegah kesakitan dan kematian Ibu di Indonesia. Abortus, Abortus Provocatus, Indeks Kesejahteraan. ......The Maternal Mortality Rate in Indonesia is still high, as many as 305 deaths occurred per 100,000 live births in 2015 as a result of complications during pregnancy and  postpartum period. Abortion, especially unsafe abortion, is very dangerous for pregnant women because it can cause bleeding and infection, those can be a risk of maternal death (Mariza, 2017). This study aims to determine the relationship between the wealth index and Provocatus Abortion incidence among reproductive health women (WUS) in Indonesia. This study is a cross-sectional study using secondary data from The Demographic and Health Survey Indonesia 2017.  The sample in this study were women of reproductive age 15-49 years who experienced abortion as many as 1239 people. The results of the analysis using multiple logistic regression tests showed that there was a significant relationship between the wealth index quintile 1 (AOR: 0.090 95% CI: 0.013-0.633), marital status (AOR 6.7: 95% CI 1.39-32.5 ) compared to those who are not married, work status (AOR: 0.4 95% CI 0.1699-0.999) than those who do not work and WUS who live in urban areas (AOR: 0.39 95% CI: 0.173-0.904). Every health service facility needs to create a promotive and preventive program to prevent provocatus abortion, especially those that are unsafe, to prevent maternal morbidity and mortality in Indonesia.

Abstrak :

Abstrak

 

Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need di Indonesia. Pengukuran unmet need menggunakan data SDKI 2017 dengan cara non-kalender yang mendasarkan pada status penggunaan kontrasepsi saat survei (11,7%), sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan kontrasepsi dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei (14,7%). Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Indonesia dengan konteks angka putus pakai kontrasepsi relatif tinggi, pengukuran unmet need KB cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai diperkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.

 

---

Abstract

 

Unmet need for family planning is a condition of sexually active women who want to delay or limit pregnancy but do not use contraception. This study examines the unmet need for sociodemographic determinants in Indonesia. Unmet need measurement uses IDHS 2017 by the non-calendar method which is based on the contraceptive use status during the survey (11.7%), while the calendar method is based on the status of contraceptive use within 69 months prior to the survey (14.7%). This difference of around 3% concerns the addition of nearly 1.6 million women at risk of unwanted pregnancy. In Indonesia with relatively high contraceptive discontinuation rate, the unmet need for family planning in the calendar method is more appropriate than the non-calendar method. Strengthening counseling by health workers, structuring patern family planning services that are more appropriate in urban areas, equitable distribution of family planning services throughout Indonesia, and reaching the poor are expected to reduce unmet need for family planning. 

Abstrak :
Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasiterhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk programKeluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadapmix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakandesentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia,kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di levelindividu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan.Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain.Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam StandarPelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biayauntuk memperoleh layanan KB.

---

Indonesia`sdecentralization policy established in 1999 has implications for family planningprograms. This study aims to see the implications of decentralization policy oncontraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With amixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policyresults have influenced the family planning program on human resources, institutional,funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection ofcontraception at the individual level are the perceptions related to the lower costsincurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestionthat can be formulated is to incorporate the family planning program in MinimumService Standards Standar Pelayanan Minimal so that the community does not need tospend the cost to obtain family planning services.

Abstrak :
Mobilitas ulang alik (commuting) telah menjadi fenomena global di seluruh kota-kota metropolitan di dunia termasuk Indonesia. Kegiatan perekonomian/bisnis cenderung berada di pusat kota, mengharuskan mereka bermobilitas (commuting) untuk bekerja. Mereka berhadapan kemacetan/kepadatan, polusi, durasi commuting yang panjang, hal ini diperberat buruknya sistem transportasi publik. Pada perempuan kondisi tersebut menjadi permasalahan tersendiri, dikarenakan perempuan bekerja tidak serta merta dapat melepaskan peran domestiknya. Tujuan studi ini menganalisis apakah commuting berkaitan dengan kualitas hidup komuter, dan apakah peran gender memodifikasi pengaruh commuting terhadap kualitas hidup komuter. Studi ini menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tiga Kawasan Metropolitan di Indonesia, yaitu Jabodetabek tahun 2014, Mebidang dan Sarbagita tahun 2015. Sampel studi: Pekerja komuter berusia 15-65 tahun di wilayah tersebut dengan kriteria eksklusi adalah commuting dengan berjalan kaki/bersepeda (active commuting). Untuk memperkaya studi ini dilakukan studi kualitatif. Temuan studi ini membuktikan adanya commuting paradox pada komuter, perempuan memiliki pola commuting yang khas multi-trips dan multi-destinatios. Temuan lain studi pola commuting berhubungan negative dengan kualitas hidup lebih baik belum dapat dibuktikan. Peran gender berpengaruh terhadap negative terhadap kualitas hidup komuter. Selain itu efek commuting terhadap kualitas hidup berbeda menurut kewilayahan. Beberapa rekomendasi studi ini bahwa beban commuting harus diminimalisir dengan mengembangkan sistem transportasi public yang handal dan humanis dan ramah perempuan, serta dan juga mendorong penggunaan transportasi massal lewat dengan kampanye dari perspektif kesehatan masyarakat. ......Commuting has become a global phenomenon in various metropolitan cities in the world including Indonesia. Economic and business activities tend to be located in the city center has requires people live suburb area to commute to work. The people facing several problems such as traffic, pollution, long duration of commuting also poor transportation system. For women, this condition becomes a real problem, because women have dual role within the households. The purpose of this study is to analyze whether commuting have an impact for the quality of life of commuters, and whether gender roles also influence of commuting on the quality of life. This study uses 2015 and 2014 Central Bureau of Statistics (BPS) data on three municipality in Indonesia, namely Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang and Bekasi) and Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang) and Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Sample study: Commuter workers aged 15-65 years within three municipality with exclusion criteria are walker and people whose work by cycling (active commuting). To enrich this study a qualitative study was conducted. The findings of this study prove the existence of commuting paradoxes in commuters, women have a commuting pattern that is typical of multi-trips and multi-destinations and commuters with minor gender roles have a better quality of life. In addition, the effects of commuting on quality of life differ according to region/area. Some recommendations from this study that the burden of commuting must be minimized by developing a reliable public transportation system that is friendly to women, and providing subsidies for low-income commuters, and also encouraging the use of mass transportation through campaigns from a public health perspective.

Abstrak :

Analisis Pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria Di Rumah Sakit Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC) di Rumah Sakit (RS) dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP), outcome klinis serta pembayaran klaim. Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januar-31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan CP peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu sebanyak 939 Ibu melahirkan SC proporsinya sebesar 43.1% masih menunjukkan pemanfaatan yang kurang baik. Pemanfaatan CP terkait penyimpanan dokumen Clinical Pathway ibu melahirkan SC peserta JKN sebanyak 71.8% tidak tersimpan di Rekam Medis, 72.6% tidak lengkap pengisiannya dan 64.6% kondisi klinis Ibu melahirkan SC tidak sesuai dengan PPK RS. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan CP yang kurang baik sebesar 76.8%, kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi skor pemanfaatan CP baik. Jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan CP (p<0.05). Pemanfaatan CP ibu melahirkan SC peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002). Outcome Klinis ibu melahirkan SC menunjukkan sebesar 67.5% bermasalah antara lain terkait LOS yang tidak sesuai Panduan Praktek Klinis (PPK) RS, Ibu memiliki komplikasi klinis paska SC atau kondisi bayi saat dilahirkan tidak normal. Pemanfaatan CP berhubungan secara signifikan dengan pembayaran klaim (p=0.000). Pembayaran klaim ibu melahirkan SC peserta JKN bermasalah sebesar 39.3% terkait jangka waktu pembayaran klaim dari BPJSK ke pihak RS. Pembayaran klaim yang tidak bermasalah pada pemanfaatan CP yang kurang baik lebih banyak. Monitoring dan evaluasi yang komprehensif pada pemanfaatan CP, outcome klinis dan proses pembayaran klaim sebagai kendali mutu pelayanan ibu melahirkan SC dalam JKN oleh RS, Organisasi Profesi dan Pemerintah. Pemerintah harus membuat payung hukum yang bersifat operasional pada pemanfaatan CP Ibu melahirkan SC di RS dalam program JKN, sehingga kendali mutu dan kendali biaya pelayanan ibu melahirkan SC menjadi efektif dan efisien. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran perlu segera diterbitkan dan disosialisikan ke Rumah Sakit. Kata kunci: SC, Sosial-ekonomi dan Klinis, Pemanfaatan Clinical Pathway, Outcome Klinis, Klaim Pembayaran

---

Analysis of Sectio Caesarea Clinical Pathway Utilization in Hospital Under National Health Insurance This study aims to analyze the relationship between socioeconomic and clinical factors of women giving birth to Sectio Caesaria (SC) in Hospitals (RS) with the utilization of Clinical Pathway (CP), clinical outcomes and claim payment. Cross Sectional design study in the 1155 unit of analysis of medical records of women giving birth to SC for the period January 1 to December 31, 2018 in 3 hospitals. The results showed that the utilization of CP for mothers giving birth to SC (939) participants of the National Health Insurance (JKN) from the 3 research study hospitals, the proportion of 43.1%, still showed poor utilization. Utilization of CP related to document keeping of mother who gave birth SC to JKN participants as much as 71.8% were not kept in the Medical Record, 72.6% were incomplete filling and 64.6% of clinical conditions of mother who gave birth to SC were not in accordance with PPK RS. Regional Government Hospital has the highest proportion of poor CP utilization scores of 76.8%, followed by RSP (36.8%). RSNP shows the proportion of good CP utilization scores. Type of hospital (p = 0.000), nursing class (p = 0.014) and type of referral (p = 0.008), type of SC (p = 0.005), maternal age (p = 0.053), parity (p = 0.016), ANC history (p = 0.000), Pelvic Conditions (p = 0.000), placental conditions (p = 0.001), comorbidities (p = 0,000) and history of SC (p = 0,000) showed significant correlation with CP utilization (p <0.05). Utilization of CP for mothers giving birth to SC JKN participants showed a significant relationship with clinical outcome (p = 0.002). Clinical Outcomes of mothers giving birth to SC showed that 67.5% had problems, among others related to LOS that was not in accordance with the Clinical Practice Guidelines (PPK) of the Hospital. CP utilization was significantly related to claim payment (p = 0,000). Claim Payment of mothers with SC under JKN participants was 39.3% related to the period of payment of claims from BPJSK to the hospital. The utilization of CP which were under score mean seems not having administration problem and paid by JKN earlier and without any problem. Comprehensive monitoring and evaluation of the utilization of CP , clinical outcomes and the process of claim as a quality control service for SC mothers in JKN by hospitals, professional organizations and the government. The government must make an operational legal policy on the utilization of CP for women giving birth to SC in hospitals under the JKN program, so that quality control and cost control of maternal care services for SC become effective and efficient. National Guidelines for Medical Services need to be immediately published and disseminated to hospitals. Keywords: SC, Socio-economic and Clinical, Clinical Pathway Utilization, Clinical Outcome, Payment Claims