Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini meneliti gagasan-gagasan Kompas tentang reformasi berdasarkan tajuk-tajuk rencana nasional yang dimuat selama pemerintahan Presiden BJ Habibie.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Titik tolak penelitiannya adalah konseptualisasi Kompas tentang masa transisi itu sendiri yang rumusan paling jelasnya terdapat dalam tajuk harian ini edisi 30 Mei 1998, halaman 4.Studi ini memahami tajuk rencana sebagai respons dan representasi "ideologi" Kompas terhadap perubahan-perubahan atau dinamika yang terjadi selama Presiden BJ Habibie berkuasa, pada tataran struktur kekuasaan politik negara, masyarakat, dan komunitas pers nasional.Kompas mengkonseptualisasikan reformasi sebagai perubahan cepat tetapi bertahap, konsisten dengan agenda-agenda jelas. Reformasi ditempuh secara damai, aman, bukan evolusi yang lambat dan bukan pula revolusi yang menjungkirbalikkan semua tata nilai dan menghancurkan bangunan kelembagaan yang sudah ada. Dalam arti ini, Kompas menganut reformisme, yaitu kebijakan perubahan politik, sosial, dan ekonomi secara bertahap, bukan revolusi.Pemikiran-pemikiran Kompas selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie memperlihatkan pengaruh dari nilai-nilai konservatif, termasuk konservatisme Jawa, dan penerimaan nilai-nilai pasar/liberalisasi ekonomi yang sebenarnya sudah ditanamkan para pendirinya sejak berdirinya surat kabar ini. Namun lebih jauh dari itu, ada pengaruh-pengaruh Sosialisme Fabian dan juga pemahaman tentang "kemanusiaan lintas batas" atau yang kemudian disebut "humanisme transendental".Konservatisme tersebut dalam studi ini terlihat pada bagaimana pemahaman Kompas tentang perubahan atau reformasi itu sendiri, seperti gagasan-gagasan bahwa perubahan pada kekuasaan politik negara seharusnya tetap memperhitungkan kekuatan-kekuatan lama, yaitu mereka yang termasuk dalam struktur kekuasaan lama atau Orde Baru tetapi masih berperan dan berpengaruh dalam struktur kekuasaan di zaman pemerintahan Habibie. Dasar saran itu adalah bahwa konsep reformasi mengandung arti keberlanjutan dari yang lama, bukan memotong secara radikal hubungan dengan kekuasaan sebelumnya.Terhadap perubahan masyarakat, tajuk-tajuk Kompas menyarankan agar memahaminya sebagai "ledakan" atau eforia partisipasi yang terjadi karena selama puluhan tahun hak-hak partisipasi masyarakat ditindas. Dalam hal ini pun, masyarakat , disarankan untuk tetap menempuh jalur reformasi, dalam arti bahwa partisipasi politik secara dewasa tidak mungkin terwujud begitu saja, melainkan melalui proses. Dalam hal ini, masyarakat tetap membutuhkan adanya kepemimpinan elite strategis menuju perubahan yang dikehendaki.Kondisi tersebut tak lepas dari depolitisasi atau kebijakan massa mengambang selama Orde Baru, sehingga masyarakat kehilangan peluang untuk membentuk identitasnya sendiri dan kemampuan mengorganisasi diri secara otonom, padahal hal-hal itu merupakan prasyarat terbentuknya civil society. Surat kabar ini melihat bahwa akibat tekanan, penindasan hak secara politik, ekonomi, maupun sosial, rakyat di daerah pun mengalami "ledakan" untuk menentukan identitas dan organisasinya sendiri yang mencuat dengan keinginan untuk mendisintegrasikan diri.Studi ini menemukan juga bahwa dalam pemikiran ekonominya, Kompas menerima nilai-nilai pasar, dalam arti persaingan bebas dan fair. Ini terlihat dari penolakannya praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan intransparansi.Dalam memberikan respons terhadap perubahan atau dinamika komunitas pers nasional, gagasan-gagasan Kompas memperlihatkan adanya saran untuk memperhatikan hukum sebagai landasan kebebasannya. Liberalisasi kehidupan pers oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie dinilai justru menghadapkan pers nasional pada tantangan berupa tanggung jawab yang besar. Kebebasan pers, demi terwujudnya tanggung jawab itu, harus berpijak pada profesionalisme kerja pers, dan yang lebih penting adalah bahwa pers atau media massa pada umumnya harus memiliki identitas visionernya sendiri. Meski ada keberagaman visi dalam komunitas pers nasional, pers tetap mengemban tugas ikut mewujudkan tegaknya pilar-pilar demokrasi demi tujuan seluruh bangsa.Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa gagasan-gagasan Kompas menilai prestasi pemerintahan BJ Habibie belum sepenuhnya berhasil menentukan prioritas agenda dalam masa transisi. Sumber masalahnya bukan hanya persoalan struktural dalam arti bahwa Habibie sebagai "bagian masa lalu", tetapi juga kultur politik yang ada serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Di samping itu, pemerintah Habibie juga dihadapkan pada keterbatasan waktu yang sangat pendek sementara persoalannya luar biasa besar secara kuantitatif maupun kualitatif.Banyak sumber pemikiran yang dipakai dalam studi ini. Pandangan-pandangan tentang Kompas dari Hill, Anderson, Parera, dan Arismunandar menjadi titik tolak awal untuk melihat sosok Kompas sebagai sebuah "lembaga sosial politik" sekaligus lembaga ekonomi. Masa transisi dipahami berdasarkan uraian Gurr dan Huntington, namun pemahaman tentang transisi di Indonesia sangat diterangi oleh pemikiran Winters. Pemahaman tentang kelembagaan mengacu pada Rothstein, dan tentang paham konservatif dipelajari dari Vincent. Dari Hidayat diperoleh pemahaman metodologis tentang bagaimana menganalisis pers. Studi ini mencoba mengembangkan kerangka pemikiran berdasarkan pemikiran tersebut untuk menganalisis pemikiran Kompas dalam masa reformasi."

"Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai."

"Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior)pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untukmenjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan."

"Tesis ini membahas tentang Politik Luar Negeri Pakistan mengenai Keamanan Regional Asia Selatan periode 1990-1996. Pakistan memandang dua isu terpenting dalam kebijakan luar negerinya, yaitu masalah nuklir India dan masalah Kashmir. Program pengembangan nuklir India bagi Pakistan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Penindasan pemerintah India terhadap warga Kashmir membuat Pakistan memutuskan untuk memberi dukungan pada warga yang tertindas tersebut.Dalam pembuatan tesis ini ada empat faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan Politik Luar Negeri Pakistan, yaitu situasi/politik domestik Pakistan, isu Kashmir, program pengembangan nuklir India dan faktor Amerika Serikat. Situasilpolitik domestik Pakistan mengacu pada pelaksanaan konsensus nasional yang disepakati oleh segenap komponen bangsa di Pakistan, termasuk kelompok oposisi yang biasanya berseberangan dengan elit yang berkuasa.Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan Politik Luar Negeri Pakistan adalah isu Kashmir. Dalarn kaitan ini perlawanan warga Kashmir yang berada di bawah tekanan penguasa IHK (Indian Held Kashmir) menjadi pendorong Pakistan untuk menjalankan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir. Dalam kasus program pengembangan nuklir India, Pakistan beranggapan bahwa India memang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Pakistan. Percobaan rudal Agni oleh India pada tahun 1989 juga menambah keyakinan Pakistan bahwa India berniat menggoyahkan stabilitas kawasan Asia Selatan. Faktor Arnerika Serikat juga berperan dalam pelaksanaan politik luar negeri Pakistan. Kalau pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dapat menjadi sumber bagi peningkatan petahanan nasional Pakistan antara lain dalam menghadapi persepsi ancaman India, maka pada periode pasca Perang Dingin dukungan Amerika Serikat sangat jauh berkurang sehingga Pakistan kemudian mengadakan pendekatan dengan Cina dalam bidang pertahanan dan bidang ekonomi sampai tahap tertentu selain dengan negara-negara Timur Tengah melalui jalur diplomatik.Penulis melakukan penelitian kepustakaan pada buku-buku, artikel, majalah dan surat kabar sebagai sumber data primer. Penulis jugs melakukan satu wawancara langsung dengan salah satu staf Kedubes Pakistan di Jakarta. Pembahasan tesis ini kemudian diperkuat oleh penggunaan teori antara lain oleh Barry Buzan mengenai persepsi ancaman terhadap keamanan nasional, John A Vasquez melalui pemikirannya mengenai sikap konfliktif satu negara yang terkait dengan keadaan/sikap domestik suatu negara dan Peter Calvert mengenai keterkaitan antara situasi dalam negeri dengan pelaksanaan politik luar negeri. Ketiga kerangka pemikiran ini kemudian dikombinasikan untuk menjelaskan permasalahan serta hubungan variabel yang terdapat dalam penulisan tesis ini."

"Penulisan tesis ini akan memfokuskan perhatian pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, ada kombinasi dua hal penting yang mewarnai jalannya konferensi yaitu runtuhnya persaingan ideologi pada awal 1990-an (pasca Perang Dingin) digantikan dengan perbenturan antar budaya serta diangkatnya isu-isu kehidupan sehari-hari sebagai isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu sensitif dalam kancah internasional ini menjadikan konferensi tersebut sangat istimewa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yang dianggap belum menjadi persoalan publik dan pemberdayaan perempuan yang secara konvensional dianggap hanya bisa berkiprah di ruang lingkup privat ternyata dalam konferensi ini menjadi isu-isu yang demikian rumit dan penting. Sehubungan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan seperti aborsi, sexual health's right , reproductive health, konsep "family" dan juga genital mutilation; terlihat adanya persoalan dalam penafsiran isu-isu yang dibahas oleh negara-negara peserta. Selain persoalan penafsiran tersebut, juga pembahasan isu-isu yang ada menimbulkan pro dan kontra sehingga perbedaan yang lebar terlihat jelas. Penulisan tesis ini berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauhmana perbedaan sikap politik antara negara-negara pro, yaitu negara-negara yang menyetujui dan tidak sering mengajukan keberatan; dan negara-negara kontra yang tidak sepenuhnya menyetujui dan kerap mengajukan keberatan dalam memandang isu-isu sensitif yang dibahas dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tersebut. Selain itu akan ditelaah pula bagaimana sikap politik negara-negara pro dan negara-negara kontra menghadapi masalah tersebut dan mengapa mereka bersikap demikian. Juga akan dilihat solusi apa yang dihasilkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konferensi ini, ada gerakan yang mengangkat the personal is political yang terlihat diantara negara-negara yang menghadiri konferensi tersebut. Gerakan ini tercermin dalam upaya mengangkat isu-isu yang pada awalnya dibahas dalam lingkup privat, ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan akbar itu, isu-isu personal diangkat menjadi isu-isu politik.Melalui konferensi ini maka pemerintah sebagai agen dalam wilayah 'publik' ditugaskan untuk secara aktif menangani urusan-urusan 'privat'. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data di perpustakaan (Library Research Method). Penulisan tesis ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk membangun tesis yang menjelaskan hubungan antar gejala sesuai permasalahan yang dipilih. Berdasarkan tingkat analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi karena penulis tidak sekedar membuat deskripsi (gambaran) mengenai suatu gejala tetapi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar gejala. Terlihat bahwa dalam konferensi internasional ini terjadi pengelompokkan negara. Negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara berpenduduk Islam serta Vatikan berada di satu kubu dan banyak menentang isu-isu kontroversial yang mengemuka serta sekaligus inemberi jalan keluar terbaik yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, negara-negara liberal Barat dengan Amerika serta beberapa negara lainnya bersatu untuk mempengaruhi dunia dengan gagasan-gagasan mereka tentang kependudukan dan kemanusiaan. Konferensi ini dipandang sangat unik karena merupakan pertemuan semua kultur dan peradaban yang sukses memadukan agama, nilai dan tradisi. Deklarasi Kependudukan yang dikeluarkan di Kairo mencerminkan kemenangan yang adil bagi semua pihak. Perbenturan antar budaya sebenarnya bisa dihindari dan dalam konferensi internasional ini yang rnelibatkan begitu banyak ragam negara ternyata perbedaan-perbedaan yang ada bisa dihindari."

"ABSTRAKMenak merupakan satu kelompok elite dalam masyarakat di Jawa Barat sebagaimana halnya priyayi di Jawa pada umumnya. Sistem budaya menak berbeda dengan priyayi Jawa Sebagai mana katagori dari teori Clifford Geertz. Da1am sistem budaya menak terdapat unsure pola prilaku santri. Seperti halnya Wiranatakoesomah menunaikan ibadah haji. Achmad Djajadiningrat, semasa kecilnya mengikuti pendidikan pesantren.Runtuhnya kerajaan sunda kuno (pajajaran), sulit untuk menelusuri mana yang menjadi pusat budaya menak sunda. Kerajaan (keraton) dapat berfungsi sebagai intitusi yang menjadi pusat budaya, bahkan dapat pula menjadi "kiblat" politik dari menak itu sendiri, seperti halnya kerajaan mataram di jawan. pusat kekuasaan meak di jawa barat. terpecah-pecah dalam bentuk kabupaten-kabupaten, yang biasanyan tiap kabupaten dikuasi oleh satu keluarga bupati tertentu.pada awal abad ke-20terjadi transfomasi sosial yang dilakukan oelh pemerintah kolonial belanda terhadap kelompok menak melalui institusi pendidikan. transformasi ini melahirkan differensiasi pada kelompok menak, yang melahirkan dua kelompok menak yaitu menak pangreh dan menak nasionalis. Menak pangreh praja adalah mereka yang dididik oleh pemerintah kolonial belanja, yang kemudian ditarik menjadi pegawai birokrasi pemerintah, sedangkan menak nasionalis. menah pangreh praja adalah mereka yang dididik oleh penerintah kolonial belanda, yang kemudian ditarik menjadi pegawai birokrasi pemerintah. sedangkan menak nasionalis, setelah mengikuti pendidikan mereka tidak menjadi pegawai birokrasi pemerintah. manak nasionalis lebih banyak terlibat pada organisasi pergerakan nasional.Transformasi terjadi pula dalam struktur pemerintah kaum pribumi, yaitu dari model pemerintah yang tradisional menjadi moderen. Pada mulanya bupati merupakan penguasa tunggal. kemudian pemerintah kolonial belanda menerapkan undang-undang desentralisasi. undang-undang ini melahirkan dewan-dewan lokal. menak nasional banyak yangmasuk menjadi anggota dewan lokal. Dengan demikian bupati tidak lagi menjadi penguasa tunggal sebagaimana lazimnya pemerintah tradisional. Keterlibatan dewan lokal dalam merumuskan kebijakan pemerintah mencerminkan adanya keterlibatan rakyat dalam pemerintah, yang merupakan ciri dari suatu pemerintah modern.Pada awal kemerdekaan, pemimpin nasionalis tampil menjadi pemimpin negera republik indonesia yaitu dengan terpilihnya soekarno dan hatta sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia. sementara itu di awal kemerdekaan ini timbul gejolak-gejolak sosial yang menghendaki tumbangnya kekuasaan lama yang dinilai sebagai representasi kekuatan kolinial. Di jawa barat timbul gejolak yang melawan arus utama revolusi sosial seperti di kerawang, tangerang, banten dan cirebon. Dalam revolusi sosial ini yang menjadi sasaran kemarahan rakyat adalah para pangreh oraja yang masih berkuasa dan dinilai sebagai sisa-sisa kekuasaan kolonial. kondisi seperti ini merupakan arus utama revolusi indonesia.Di jawa barat timbul gejolak yang malawan arus utama revolusi atau timbul gerakan kontra-revolusi. Gerakan ini dapat dijelaskan dengan teori dari charles tilly yang mengatakan bahwa gejolak akan timbul apabila "hal-hal tradisonil" yang mapan tergusur. Gerakan kontra-revolusi ini dipimpin oleh seorang menak pangreh praja, mantan bupati garut yaitu soeria kartalegawa dengan memproklamirkan berdirinya negera pasundan pada tanggal 4 mei 1947. Soeris kartalegawa sebagai orang sunda dan pengreh praja. "hak tradisonalnya" tergusur dengan pengakatan gubernur jawa barat yang bukan sunda yaitu soetardjo dan datuk jamin. Proklamasi negara pasundan merupakan reaksi atas pengangkatan kedua gubernur tersebut yang bukan orang sunda.Gagalnya gerakan kertalegawa ini menyadarkan belanda bahwa kartalegwa bukanlah figur yang berpengaruh. Untuk melaksanakan politik federalnya, belanda memotori diadakannya konferensi Jawa Barat yang bertujuan ingin mendirikan satu negara bagian dijawa barat. Dalam konferensi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat konfernsi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat jawa barat, menak-menak nasionalis ikut terlibat pula dalam konferensi jawa barat. pada tanggal 26 febuari 1948 berdirilah negara pasundan, yang merupakan hasil konferensi jawa barat.Didalam negera pasunda hasil konferensi hawa barat, baik kelompok menak pangreh praja maupun menak nasional ikut terlibat. bahkan menak nasionalis yang sikap politiknya repuliken banyak menendalian roda pemerintahan negara pasunda.Jalannya roda pemerintahan negera pesunda yang kedua ini, banyak mendapat tekanan-tekanan dari belanda. agresi militer II dinilai oleh para menak sebagai pelanggaran terhadap konsepsi dari negara federal yang menghendaki kebebasan. Adil Purediredja mengundurkan diri sebafai oerdana menteri negara pasundan,s ebagai sikap protes atas agresi militer belanda tersebut. nahkan belanda mengancam akan melakukan penangkapan terhadap menak-menak di negara pasundan yang garis politiknya bertentangan dengan belanda. sikap belanda ini semakin memperkuat menak-menak untuk emlakukan integrasi dengan republik indonesia. pada tanggal 30 januari 1950, wiranatakoesoemah dihadapan sidang parlemen negara pasundan menytakan niatnya untuk menyerahkan mandatnya kepada parlemen pasundan. pada tanggal 8 maret 1950 secara resmi negera pasundan dibubarkan dan berintegrasi dengan RI. Dengan demikian negara pasundan kedua ini merupakan instrumen bagi menak untuk melakukan integrasi nasional."

"Strategi dan taktik Belanda untuk menguasai Indonesia yang sebelum Perang Dunia [I merupakan jajahannya yang bernama Hindia Belanda, telah mendorongnya untuk membentuk negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia. Negara Sumatera Selatan adalah salah satu dari negara federal yang berhasil dibentuk Belanda. Proses pembentukan Negara Sumatera Selatan (NSS) dimulai sejak Belanda berhasil memukul mundur kekuatan Republik di Palembang tanggal I Januari 1947. Setelah itu daerah ini langsung di bawah kekuasaan RECOMBA (Regerings Commissarissen Voor Bestuursaangelegenheden. Komisaris Negara Urusan Pemerintahan Sipil Belanda) dipimpin oleh Mr. H.J. Wijnmalen. Permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya tewat studi ini adalah pertama, mengapa ada dukungan di dalam masyarakat Palembang terhadap berdirinya Negara Sumatera Selatan ? Kedua, bagaimana proses pembentukan Negara Sumatera Setatan ? Ketiga, bagaimana sistem pemerintahannya dan keempat, fakrorfaktor apa yang menyebabkan bubarnya Negara tersebut ? Data yang digunakan terdiri dari data primer dan skunder. Data primer meliputi dokumen berupa arsiparsip baik arsip yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Penelitian ini juga memanfaatkan koran-koran atau majalah-majalah sejaman. Sedangkan data skunder terdiri dan buku-buku acuan yang relevan dengan topik permasalahan. Berdirinya Negara Sumatera Selatan tidak terlepas dan dukungan kelompok masyarakat yang melihat kesempatan dalam Negara Sumatera Selatan untuk tampil menjadi pemimpin yang di dalam Republik sulit dicapai. Para pendukung itu menurut Recomba Wijnmalen terdiri clan "kelompok Raden" anggota keluarga terkemuka dari kesultanan Palembang. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Hanan, Raden Mohammad Akip dan Raden Sulaiman. Suatu hal yang dapat diharapkan Belanda dalam mendukung politik federal adalah mentalitas kedaerahan. Mereka tidak senang terhadap pengaruh yang sangat besar dari orang-orang yang berasal dari "luar daerah " Palembang. Para pemegang pimpinan di Palembang adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau yaitu Dr. A.K. Gani dan Dr.M. Isa. Penduduk Palembang yang lain mendukung Negara Sumatera Selatan adalah Abdul Malik. Ia sebenarnya bukan dari keluarga Raden tetapi orang Sekayu. Keterlibatan Abdul Malik dalam Negara Sumaatera Selatan setelah bergabung dengan badan persiapan pembentukan daerah istimewa Sumatera Selatan balm Desember 1947. Walaupun Malik bukan dari kelompok Raden, namun ia juga orang Palembang yang berhadapan dengan tokoh Republik yang menuntut Belanda didominasi oleh elemen-elemen acing. Karir Abdul Malik terns menanjak sehingga ia menempati posisi-posisi penting, menjadi ketua Dewan Penasehat sejak tanggal 6 - April 1948. Pada tanggal 17 Agustus 1948 Dewan Penasehat menyatakan keinginannya kepada pemerintah federal untuk meinbentuk Negara Sumatera Selatan, serta meminta kepada pemerintah agar Dewan Penasehat diakui. sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Sumatera Selatan. Berdasarkan usul ini, maka pada tanggal 30 Agustus 1948 Negara Sumatera Selatan diresmikan dan Abdul Malik diangkat menjadi Wall Negara. Dalam menjalankan tugas, Abdul Malik dibantu oleh kepala-kepala departemen yang bertanggung jawab kepadanya. Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, Wall Negara memegang kekuasaan membuat undang-undang. Namun demikian campur tangan Belanda dalam pemerintahan cukup besar. Dua dari lima departemen dipimpin oleh orang Belanda yaitu Departemen Kemalcmuran dan Departemen Kehakiman masing-masing dipimpin oleh Ir. H.A. Polderman dan Mr. F.P. Stocker. Selain itu selcretarts umurn Negara Sumatera Selatan dijabat oleh G.W. van Der Swalm dan Mr. K.E. Breslau menjadi anggota kabinet. Wilayah negara hanya meliputi keresidenan Palembang, kira-kira seperempat dari wilayah Sumatera Selatan. Dalam bidang perekonomian Negara Sumatera Selatan mengandalkan hasil pertanian karet, minyak bumi dan batubara. Akan tetapi peadapatan negara tidak dapat memenuhi anggaran negara. Setelah memperhatikan berbagai tuntutan penduduk yang menghendaki pembubaran Negara Sumatera Selatan, maka pada tanggal 18 Maret 1950 Abdul Malik menyerahkan kekuasaan kepada komisaris RIS Dr.M. Isa. "

"Dalam sejarah DI/TII Jawa Tengah, masa kepemimpinan Amir Fatah (1949-1950) merupakan periode awal dari gerakan tersebut secara keseluruhan. Dalam periode tersebut, aktivitas gerakan baru terbatas pada daerah Tegal-Brebes. Peranan Amir Fatah dalam masa-masa awal gerakan DI/TII Jawa Tengah ini sangatlah menonjol. Namun demikian, sejauh ini belum ada studi yang membahas secara khusus dan mendalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila studi ini dilakukan.Permasalahan yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: mengapa Gerakan DI/TII Amir Fatah muncul di daerah Tegal- Brebes, bagaimana pertumbuhan dan perkemhangannya selama di bawah kepemimpinan Amir Fatah, serta bagaimana Iangkah Pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut ?Gerakan DI/TII Amir Fatah dapat dikategorikan sebagai aksi kolektif yang sifatnya proaktif. Ini disebabkan karena gerakan tersebut memperjuangkan sesuatu yang belum dimiliki, yaitu diakuinya kedaulatan Negara Islam Indonesia (NII).Studi ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang berlaku dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, serta penulisan. Data diperoleh dari sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi arsip, koran, dan majalah sejaman, serta hasil wawancara dengan para pelaku sejarah. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari sejumlah buku dan artikel.Gerakan DI/Tll Amir Fatah muncul setelah Agresi Militer Belanda II, yang ditandai dengan diproklamasikannya NII di desa Pengarasan, tanggal 28 April 1949. Gerakan ini didukung oleh Laskar Hisbullah dan Majelis Islam (MI), yang merupakan pendukung inti gerakan, serta massa rakyat yang mayoritas terdiri dari para petani pedesaan.Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memberikan dukungannya kepada DI/TII karena alasan ideologi, yaitu memperjuangkan Ideologi Islam dengan mengakui eksistensi Negara Islam Indonesia (NII).Amir Fatah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan MI yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus disebahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.Dalam meiakukan aksi-aksi militernya, Amir Fatah berhasil memobiliasikan berbagai sumber daya dari para pendukungnya, baik normatif, utilities, maupun Koersif. Namun di samping itu juga terdapat hambatan yang harus dilaluinya, yaitu berupa tentangan yang datang dari kelompok gerilyawan Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI), dan Gerilya Republik Indonesia (GRI), serta dari "Orang-orang Kiri", terutama kaum Komunis.Dalam menyelesaikan pemberontakan Dl/TII tersebut, Pemerintah RI menempuh dua cara, yaitu operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan dengan membentuk Komando Gerakan Banteng Nasional (GBN). Untuk cara-cara politis, Pemerintah menawarkan amnesti kepada para pemberontak. Pelaksanaan kedua cara yang ditempuh oleh Pemerintah itu, ditambah dengan kekecewaan Amir Fatah terhadap intern organisasi DI/TII telah berhasil memaksa Amir Fatah untuk meninjau kembali perjuangannya selama itu, dan kemudian menyerah. Kekecewaan itu muncul karena dalam struktur organisasi Divisi IV Syarif Hidayat yang baru terbentuk, posisinya berada di bawah Satibi Mughny, yang dahulu merupakan anak buahnya.Dalam kesatuan tersebut Amir Fatah hanya menjabat sebagai Komandan Brigade, sedangkan Satibi Mughnya menduduki jabatan Kepala Staf Divisi.Dibawah kepemimpinan Amir Fatah, sampai dengan tahun akhir tahun 1950, Gerakan DI/TII mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan ia behasil mempengaruhi Angkatan Oemat Islam (AOI), dan Batalyon 426 untuk melakukan pemberontakan. Sedangkan pengaruhnya terhadap Batalyon 423 tidak sempat memunculkan pemberontakan kerena adanya tindakan pencegahan dan Panglima Divisi Diponegoro.

---

In the history of DI/TII of Central Java, the leadership of Amir Fatah (1949-1950) was the first period of the movement entirely. In this period, the activities of the movement was only in Tegal and Brebes. Amir fatah had a great part in Central Java in the first of DI/TII movement So far, there weren't any studies ,specifically and deeply, that discussed about it. Through this study, we want to know why Amir Fatah's DI/TII movement appeared in Tegal-Brebes, How it grew and developed under Amir Fatah leader ship, and How Government faced this movement.Amir Fatah's movement could be Categorized as a collective action that was pro-active, because it struggle from something that they hadn't had before, it was the recoaizing of the Indonesian Islamic Country (NII) sovereignty.This study based on the steps of the method of history : heuristic, critic, interpretation and also in writing. The Batas have been got from the primary and secondary history resources. And also from the interview results of the actor of the history. The secondary resources were from the books and articles.The movement appeared after the aggression of Dutch Military II when the NII was proclaimed in Pengarasan Village, April 28, 1949. It was also supported by the Hisbullah Army (Laskar Hisbullah) and Islamic Council(Majelis Islam), and the farmers in the village (a group of society).This group gave their support to DI/TII because of Islamic Ideology in order to proclaim Indonesian Islamic Country (Negara Islam Indonesia).Amir Fatah was the former of DI/TII of Central java. He supported the movement very much even before he was loyal to the Indonesian Republic (RI). It was caused by many reason : first, He had the same ideology with S.M. Kartosuwiryo and also both of them supported Islamic Ideology faithfully. Second, according to Amir and his friends that the Government apparatus of Indonesia and Also the army (TNI) that were in Tegal-Brebes had been influenced by "the leftist" and had disturbed the Moslem. Third, the influence of "the leftist" had made the RI government and the army (TNI) not respect to the struggle of Amir and his followers in Tegal-Brebes. Even the Islamic Council (Majelis Islam), that had been formed before Militer Aggression II, should be given to the TNI under Wongsoatmojo. Fourth, Major Wongsoatmojo give a command to arrest him.In his military actions, Amir had been success in mobilizing many recourses of his follower in normative, utilities, and coercive. But still there were some problems that they had to face it, that was from the Antareja Movement of Indonesian Republic (Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI) and Guerrilla of Indonesian Republic (Gerilya Republic Indonesia (GRI), also from "The leftist" especially the communist.The government of Indonesian Republic had two ways to face the revolt of DI/TII : Military and Political Operations . The military operation was done by the forming of the command of the National Banteng Movement (Gerakan Banteng National/GBN). Politically, the Government offered amnesty to the insurgents. The execution of the two ways by the government was in the same time that Amir had been very disappointed of the intern of DM because his friends insisted him to reconsider their struggle and then to give up. His disappointment also because his new position in the structure of division II organisation/Syarif Hidayat was under Satibi Mughny that used to be his crew member. In this unit Amir was only the Brigade Commander, but Satibi Mughny was the chief of Division Staff.DI/TII movement developed very quick under the Leadership of Amir Fatah until 1950. He also had influenced Moslem Forces (Angkatan Oemat Islam/AOI) and Battalion 426 to make a revolt. But he failed to influence Battalion 423 because of the preventive of Diponegoro Division Commander."

"Tesis ini mencoba untuk membedah permasalahan konflik Israel-Palestina yang cenderung berlarut-larut dengan menawarkan adanya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS yang selama ini nampaknya terabaikan dan terjebak dalam wacana Israel dan PLO belaka. Sehingga tesis ini mencoba untuk melihat secara lebih dalam betapa pentingnya konsep ideologi nasionalisme religius yang diusung oleh HAMAS untuk dilibatkan, khususnya dalam Proses Perjanjian Perdamaian terakhir di Wye Rivers, AS. Keterbatasan sarana menyebabkan penelitian tesis ini mengandalkan pada bahan-bahan pustaka yang dengan selektif dipergunakan untuk membahas permasalahan agar lebih komprehensif. Sementara Kerangka Teori yang dipergunakan nampaknya tetap menggunakan konsep-konsep klasik dalam Ilmu Hubungan Politik Internasional, seperti teori-teori keseimbangan dan penggunaan kekuatan (power) yang dalam hal ini dikembangkan oleh Nicholas J. Spykman dan Frederick L. Schumann, konsep pemikiran dari seorang ahli sosiologi-politik, Mark Jurgensmeyer mengenai nasionalisme religius berikut konsep-konsep pemilaran orisinal dari HAMAS dari surnber kepustakaan yang ada. Dari penulisan dapat disimpulkan, bahwa memang dalam konteks real-politik, HAMAS dengan ideologi nasionalisme-religiusnya menempati legitimasi yang sangat tinggi di mata rakyat Palestina pada umumnya karena hanya HAMAS lah hingga detik ini yang masih secara frontal menentang penindasan rezim Zionisme Israel walaupun jatuh banyak korban. Alangkah baiknya di kemudian hari, jika proses perdamaian juga melibatkan kepentingan HAMAS, disamping PLO, mengingat legitimasi politik HAMAS yang sangat kuat, disamping ideologi yang diusungnya sebenarnya berakar pada ajaran Islam yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Palestina dan sangat diyakini kebenarannya."