Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendidikan di sekolah tidak akan pernah dapat dipisahkan dari fungsi perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan diharapkan selain agardapat membantu murid mengikuti pendidikan formalnya, juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Proses belajar mengajar dapat terjadi dengan baik bila adanya dukungan dari banyak factor yaitu kualitas dan kuantitas guru dan murid, suasana lingkungan sekolah, cukupnya fasilitas belajar mengajar seperti buku-buku, kelas, dan peralatan lainnya, dan yang paling penting adalah cara mengajar yang baik. Tulisan ini pada dasarnya menerangkan hubungan antara cara belajar yang telah disebutkan diatas dengan penggunaan fasilitas perpustakaan oleh para murid dengan tujuan untuk mencari metode yang paling efektif digunakan dalam proses belajar mengajar yang mendorng murid menggunakan jasa perpustakaan. Konsepnya adalah guru memiliki tanggung jawab dalam mendorong murid menggunakan jasa perpustakaan sehingga tanggung jawab tersebut perlu diaplikasikan dalam metode belajar mengajar. Penulis tidak dapat beranggapan bahwa apabila murid tidak menggunakan jasa perpustakaan karena alas an apapun, akan menyebabkan terhambatnya proses belajarmengajar karena faktor-faktor lain seperti yang telah disebut juga sangat berpengaruh. Dari 644 siswa SMU Santa Theresia, diambil 163 sebagai sampel untuk dimintai pendapatnya. Setelah menggunakan metode statistic ternyata dapat disimpulkan umumnya mereke berpendapat bahwa tugas-tugas seperti PR, PS dan ujian kurang mendorong mereka untuk menggunakan jasa perpustakaan . Dengan adanya pendapat terebut penulis memberikan saran agar SMU Santa Theresia mulai mengembangkan sistem sistem belajar mengajar aktif. Saran tersebut sebenarnya sudah dapat dipertimbangkan mengingat penulis menerima masukan dari sampel murid dan Kepala Perpustakaan bahwa banyak murid menggunakan jasa perpustakaan untuk mengerjakan karya tulis dan kliping-klipingyang merupakan salah satu metode belajar mengajar aktif. Hal ini yang perlu dipertimbangkan adlah adanya koordinasi antara guru dengan sistem pengajarannya dan Kepala Perpustakaan. Hal ini sangat perlu terutama bila guru dan murid menggunakan sistem cara belajar mengajar aktif dimana segala nara sumber harus tersedia di perpustakaan sehingga murid tidak perlu mencari lagi ke toko buku yang tentunya menghabiskan banyak biaya dan waktu.

Abstrak :
Sejalan dengan gencarnya upaya penurunan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi ( AKB ) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia , maka pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA) perlu terus dipantau dan dievaluasi secara kontinu dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang cukup penting dan banyak berkontribusi dalam menopang keberhasilan program KIA adalah aspek tenaga pelaksana KIA, terutama tenaga bidan. Meskipun tenaga bidan telah ditempatkan oleh pemerintah RI ke seluruh pelosok tanah air sampai ke tingkat desa lewat program penempatan Bidan di desa, namun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan, termasuk di Kabupaten DT II Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kinerja Bidan Desa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dt II Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan rancangan Cross sectional dengan sampel penelitian seluruh Bidan Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang telah melaksanakan masa tugas minimal I tahun terhitung sampai 31 Maret 1997 yang jumlahnya adalah 270 orang. Bertindak selaku responden adalah Bidan Desa yang terpilih sebagai sampel. Jumlah total responden yang terjaring / diteliti sebanyak 235 orang (87,04%) setelah dilakukan pembersihan data dan dikurangi dengan Bidan yang sakit, cuti, atau tidak memenuhi panggilan. Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel Independen yang terdiri dan status perkawinan, status kepegawaian, daerah asal Bidan , pelatihan LSS, pendapatan, domisili, fasilitas pemondokan, dukungan masyarakat kepada Bidan, sikap terhadap pofesi Bidan, dan supervisi dan Puskesmas. Sedangkan variabel dependen yaitu kinerja Bidan Desa selama 1 tahun yang diukur dari pencapaian K4 dan Bulin Nakes (Ibu bersalin dengan ditolong oleh tenaga kesehatan). Dengan uji statistik Chi square, diketahui ada dua taktor yang secara statistik berhubungan bermakna dengan kinerja Bidan Desa, yakni Status Perkawinan (X2 = 4,34 p < 0,O1) dan Status Kepegawaian (X2 = 7,95 p < 0,0 1). Bidan Desa yang telah kawin dan Bidan Desa yang bersatus PNS lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan Bidan Desa yang belum kawin dan Bidan Desa yang berstatus PTT. Disarankan, agar pembinaan Bidan Desa lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam meningkatkan kematangan individu dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat disamping ketrampilan teknis medis KIA Kepada para Bidan Desa PTT agar perlu dibina dan didorong motivasi kerjanya secara terus menerus serta diciptakan hubungan yang erat antara Bidan PNS dengan Bidan PTT dan antara Bidan yunior dengan Bidan senior. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Bidan Desa secara lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain dengan rancangan yang berbeda dan kelompok sampel yang banyak / lebih luas. ......Within the serious efforts to decrease Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) with respect to increase the quality of human resource development, the implementation of Mother and Child Health Program (MCH) should be monitored and evaluated continuously in every aspect. One of the important aspects and has been contributing a lot in the achievement of Mother and Child Health Program is the aspect of those who carry out the program, particularly the potential midwives. Although midwives have been assigned by Indonesian Government throughout the country to the level of rural area through Midwives Placement Program in rural area, the results are still beyond the expectation, including in Tasikmalaya Regency. Due to the fact, this study is an effort to identify the factors assumed to be related with the performances of village midwives within the operating area of health office of Tasikmalaya Regency. The study applying Cross Sectional Plan and the samples of study are midwives from all the villages throughout Tasikmalaya Regency who posses at least one year work experience dated from March 31 1997 totaling to 270 midwives. The respondents are midwives who are selected as samples. The number of total respondents in the study are 235 people (87,04%) after data sceening and subtracted by the sick midwives, the one having vacation and midwives disobeying the calls. The variables studied covering Independent Variables such as : marital status, employment status, place of origin/where the midwives are from, LSS training, income, domicile, accommodation, public support toward midwives, peoples' attitude toward midwives' skilllproflesion and supervision of Public Health Center (Puskesmas), while Dependent Variables is the petonnances of village midwives within one year period measured from the achievements of the fourth attendance ANC (K4) and delivery by midwives (Bulin Nakes). By applying the Statistic Test of Chi-Square, the two factors are identified that has relationship with the petonnances of village midwives, namely Marital Status (X 2 = 4.34 p < 0.01) and Employement Status (X2 = 7.95 p < 0,01). The married midwives and the midwives having government employee status (PNS) are having better performance compared with those unmarried and having temporary workers (PTT) status. It is suggested that improvement of village midwives should be upgraded particularly in the aspect of individual maturity and communication skills with the public, as well as technical skills in medical technique of MCH. To those midwives having temporary workers (PTT) status, they need to be encouraged and improved and continuously motivated in their works, and among the midwives having PNS and PTT status as well as the juniors and seniors are created close ties of relationships. In order to have a comprehensive descriptions of the factors relating to the performances of village midwives, the study has to be carried out on other factors with different scheme 1 plan and various 1 extended group of samples.

Abstrak :
Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis. ......This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization.