Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPrinsip indemnitas dan subrogasi merupakan prinsip utama dalam asuransi,terutama asuransi kerugian, yang harus dipegang teguh agar asuransi dapatberjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu ganti rugi. Salah satu jenis asuransikerugian yang berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraanbermotor dan risiko atasnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Sebagian besarkendaraan bermotor ternyata tidak dibeli secara tunai tetapi dengan menggunakanfasilitas pembiayaan, seperti perjanjian pembiayaan konsumen (PPK), yang tidakdapat dipisahkan dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Skripsi ini akanmembahas pengaturan prinsip indemnitas dan subrogasi di Indonesia, (termasukperbandingannya dengan beberapa negara lain), serta penerapannya dalamputusan Pengadilan Negeri No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut yaitu putusan atas gugatanganti rugi kepada pihak ketiga atas sebuah mobil, yang masih berada dalam masaPPK dan pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptualdan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan prinsipindemnitas dan subrogasi masih belum baik dan Majelis Hakim pada kasustersebut, belum memahami dan menerapkan kedua prinsip tersebut. Agar dapatdilaksanakan dengan baik, maka pengaturan kedua prinsip tersebut harusdiperbaharui, diatur lebih lanjut atau diperjanjikan secara jelas dalam polis, sertapengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTIndemnity and Subrogation Principles are two main principles in insurancelaw that have to be implemented so the purpose of insurance, indemnification, canbe achieved. These principles are also applied in Automobile Insurance. InIndonesia, a lot of people bought their vehicles using a Counsumer FinancingAgreement, which cannot be separated from Insurance Agreement. In this􀁕􀁈􀁖􀁈􀁄􀁕􀁆􀁋􀀏􀀃 􀀬􀀃 􀁚􀁌􀁏􀁏􀀃 􀁊􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁓􀁏􀁄􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁅􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁚􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀃 􀁖􀁘􀁅􀁕􀁒􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀂶􀁖􀀃principle regulation is in Indonesia, including comparison 􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁘􀁑􀁗􀁕􀁌􀁈􀁖􀂶􀀃regulation, and whether The Judges have already implemented those twoprinciples in their decision or not (Court Decision No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut).The decision itself is related to Insurance Agreement and Consumer FinancingAgreement. This research is a normative and qualitative research. After analyzingthe problem in this research, I came to the conclusion that the regulation aboutindemnity and subrogation principles is still not good enough, and the judges still􀁋􀁄􀁇􀁑􀂶􀁗􀀃􀁘􀁑􀁇􀁈􀁕􀁖tood and didn􀂶t implement those two principles in their decision. Inmy opinion, the government should make a new and a better regulation and theinsurer and the insured have to make detailed regulations on insurance policyregarding indemnity and subrogation principles and lastly, the judges have toimprove their knowledge in Insurance Law, so the two principles can be wellimplemented in court."

"ABSTRAKPerkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia danberbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasimengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat HakCipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di dalam UU No. 28Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 2002 terdapat pengaturan barumengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan badan hukumnirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalambentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun di dalam tulisan inimembahas mengenai bagaimana peran dari LMK dalam pengelolaan hak ekonomidari Pencipta di bidang Lagu/Musik juga terkait usaha Karaoke sebagai PenggunaLagu/Musik untuk tujuan komersial yang harus membayar royalti kepada Pencipta.Penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan yangdilengkapi dengan wawancara.

---

ABSTRACTThe development of creative economy into one of Indonesia and various countriesand the rapid growth of information and communication technology requires anupdates for the Copyright Act, considering Copyright become the most importantbase of national creative economy. In Law No. 28, 2014 as the revision of LawNo. 19 In 2002 there is a new arrangement of the Collective ManagementOrganization (CMO). CMO is a nonprofit legal entity authorized by the Author tomanage the economic right in the form of to collect and distribute royalties. As inthis paper describes how the role of CMO in the management of the economicrights of the creator in the field of Songs/Music also related in Karaoke businessesas the user of Songs/Music for commercial purposes that have to pay royalties tothe Author. This research using the method of juridical-normative literature studyin addition with interview."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sebuah hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaan dari publikasi (retraction right) yang dimiliki oleh seorang pencipta atas sebuah ciptaannya. Penentuan seorang pencipta dapat menggunakan hak moral yang ia miliki ini didasarkan kepada berbagai doktrin dan/atau teori mengenai hak moral. Penggunaan berbagai doktrin dan/atau teori hak moral diperlukan karena belum memadainya perlindungan hak moral yang terdapat dalam Undang-Undang Hak cipta. Untuk hak moral berupa hak menarik kembali sebuah ciptaaan dari publikasi dalam sebuah karya potret memiliki sebuah dasar alasan yang jelas dalam pengajuan dan pelaksanaan dari hak moral tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak-pihak terkait khususnya pihak pemotret untuk lebih memperhatikan tujuan dan maksud dari sebuah kegiatan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pihak pengguna dari potret yang dihasilkan oleh pemotret, selain itu kepada pihak yang dipotret atau model untuk memperhatikan tujuan penggunaan dari sebuah hasil pemotretan, masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan sebuah potret yang dihasilkan pemotret, dan pemerintah diharapkan agar dapat membuat pengaturan yang memadai mengenai hak moral dari seorang pencipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

---

ABSTRACTThis research paper discusses the right to retract a work from the public use (retraction right) that an author possesses for his work. The principle for the author in using his moral rights is based on various doctrines and/or theories about moral rights. The use of those doctrines and/or theories is needed due to the lack of moral rights protection in the Copyright Law. As for the moral right where a work (or photos, in this case) can be retracted from the public use, there has to be a clear description in proposing and implementing the right. This research was done by using the juridical-normative method with descriptive typology. The results of this research suggest the related parties, especially photographers, pay more attention to all intents and purposes of an agreement with a third party as the user of the photos they produce; models pay more attention to the purpose behind a photo shoot; people use the photos taken by photographers appropriately; and the government provide fair regulations regarding the moral rights of an author in the Copyright Law."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pelanggaran desain industri yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana penggunaan desain oleh pihak ketiga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum pada pelanggaran desain industri menurut hukum perdata, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung No. 435 K/Pdt-Sus-Hki/2013.Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah suatu penggunaan desain oleh pihak ketiga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila penggunaan desain tersebut sama persis atau sama secara substansial dan penggunaan tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak. Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam pelanggaran hak desain industri terdapat pada Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri dan Pasal 26 ayat (1) TRIPs. Perihal pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 435 K/Pdt-Sus-Hki/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut terdapat sedikit kekuranglengkapan namun telah tepat dalam hal menentukan ganti rugi.

---

This thesis discusses the unlawful act in infringement of industrial design that has been regulated in Law No. 31 of 2000 about Industrial Design. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive.

The problem in this thesis is when the use of the design by third parties can be regarded as an unlawful act, how the regulation, and how the consideration of judges in deciding the case on the Supreme Court Decision No. 435 K/Pdt-Sus-HKI/2013.

The conclusion to these problems is a use of the design by third parties can be considered as an unlawful act when the design is exactly or substantially the same, and the use of the design has to be intentional and without right. The regulation for unlawful act in industrial design infringement contained in Article 46 (1) Industrial Design Act that refers to Art. 9 (1) Industrial Design Act and Art. 26 (1) TRIPs. Regarding consideration of the Supreme Court Decision No. 435 K/Pdt-Sus-HKI/2013 is a little sketchy, but has been precise in terms of determining the compensation."

"ABSTRAK Ketika perlindungan Hak Cipta di Internet telah dilindungi, muncul dilema lain apakah ciptaan yang di remix atau mengubah konten seperti lirik bisa dianggap ke dalam doktrin Fair Use. Menurut US Copyright Act, bagian 107, memungkinkan konten dari parodi yang akan diterbitkan dianggap sebagai kreasi baru karena dianggap sebagai kategori Fair Use Doctrine. Sebaliknya, di Indonesia, menurut Undang-undang Hak Cipt No. 28 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai hal tersebut, dan jelas melarang perubahan, modifikasi, distorsi, dan mutilasi sebuah karya. Oleh karena itu, setiap ciptaan yang pengarang parodi itu lakukan akan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Bahkan Penggunaan Wajar yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia 2014, tidak memberikan batasan untuk parodi atau bahkan menyebutkan hal tersebut. Sementara, negara-negara lain seperti Jerman memungkinkan parodi dengan batasan-batasan tertentu seperti mengubah gambar dan sastra dan mengkritik dalam bentuk parody dapat diterima, namun, Jerman tidak memungkinkan lagu yang akan diparodikan. Selanjutnya, masalah muncul ketika penciptaan pengarang parodi yang diunggah di YouTube dan menjadi terkenal. Permasalahan ini telah menjadi dasar bagi penulis untuk mengambil langkah dan mencari cara untuk melindungi parodi sebagai ciptaan.

---

ABSTRACT When protection of Copyright Law in the Internet has been protected it arose another dilemma whether a creation that is being remix or altering the content such as lyrics could be deemed as Fair Use Doctrine. According to US Copyright Act, section 107, allowing content of parody to be published and considered as new work since it is considered under the Fair Use Doctrine. Whereas, in Indonesia, the Copyright Law No. 28 Year 2014 does not stipulate the same, it is clearly prohibit the alteration, modification, distortion, and mutilation of a work. Hence, any creation that the parodist was doing will be considered to be an infringement of Copyright. Even the Penggunaan Wajar stipulated in article 44 of Indonesian Copyright Law 2014 does not provide limitation for parody or even mention related to it. While, other countries such as Germany allows parody in certain limitation, taking the pictures and literature and criticizing in the form of parody is accepted, however, Germany does not allow a song to be parodied. Furthermore, the problem arises when the creation of the parodist is uploaded on YouTube and become famous. This commotion has led to be the ground for writer to taking a step and seeking a way to protect parody as a creation."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."