Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendahuluan: Upaya yang dilakukan penurunan AKI dan AKB dengan pemerataan tenaga kesehatan bidan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan pendidikan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan bidan. Dalam menjamin mutu tenaga kesehatan, pemerintah mewajibkan tenaga kesehatan bidan mengikuti uji kompetensi. Presentase kelulusan Uji kompetensi Diploma Kesehatan Kebidanan 72% pada tahun 2015. Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) sebagai pemangku kepentingan pendidikan kebidanan memiliki peran dalam pengembangan dan pembinaan Institusi Pendidikan Kebidanan agar memenuhi standar. Dalam mendukung peran AIPKIND perlu ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat dari menjadi anggotanya, sehingga perlu dibangun rancangan Sistem Informasi Basis Data Institusi Pendidikan Kebidanan Online di AIPKIND. Metode: Pengembangan sistem basis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) dengan menggunakan metode Prototyping. Hasil: Perancangan prototipe sistem informasi basis data berbasis client-server dan berbasis web sehingga client dapat mengakses menggunakan web browser di semua perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet. Penyajian data dan informasi dalam bentuk grafik dan tabel. Kesimpulan: Prototipe Sistem Informasi Basis Data Institusi Pendidikan Kebidanan Online menyediakan data dan informasi anggota AIPKIND yang akurat dan tepat waktu. AIPKIND dapat melakukan pemantauan dan evaluasi tentang profil, tenaga pendidik dan peserta didik yang ada di institusi pendidikan kebidanan.

---

ABSTRACT Background: Efforts made by the reduction of MMR and IMR with equalization of midwife health worker and continuing education. Continuing education will improve the competence and quality of midwife health personnel. In ensuring the quality of health personnel, the government requires midwife health personnel to follow competency test. Percentage of graduation Competency Test Diploma of Midwifery 72% by 2015. The Association of Indonesian Midwifery Education Institutions (AIPKIND) as the stakeholder of midwifery education has a role in developing and fostering the Midwifery Education Institution in order to meet the standards. In support of AIPKIND's role, it is necessary to have accurate data and information from its members, so that it is necessary to build the design of Database Information System Midwifery Institution in AIPKIND. Method: Development of database system in this research using System Development Life Cycle (SDLC) approach by using Prototyping method. Results: Design prototype database system based on client-server and web-based so that clients can access using a web browser on all communication devices connected to the internet. Presentation of data and information in the form of graphs and tables. Conclusions: Prototype of Database Information System of Online Midwifery Institution provides accurate and timely data and information of AIPKIND members. AIPKIND may monitor and evaluate profiles, educators and learners present in midwifery education institutions."

"Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi (unmet need) masih menjadi kendala utama KB di banyak negara dan juga Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain tingginya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi serta adanya disparitas antar wilayah karena belum meratanya pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. Misalnya, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Indonesia barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kedua kawasan tersebut. Penelitian menggunakan data sekunder pemutakhiran pendataan keluarga dari BKKBN tahun 2022. Sebanyak 337.623 Pasangan Usia Subur (PUS) di kawasan Indonesia timur dan 1.564.437 PUS di kawasan Indonesia barat merupakan sampel pada penelitian ini. Regresi logistik ganda digunakan untuk menentukan hubungan antara umur istri, pekerjaan istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sebanyak 17,7% di kawasan Indonesia timur dan 13,3% di kawasan Indonesia barat. Di kedua daerah, umur istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Sedangkan untuk kawasan Indonesia barat, status pekerjaan istri juga berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur dan barat hampir seluruhnya sama sehingga program-program untuk mengatasi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi tidak perlu berbeda.

---

Unmet need for family planning is still a major obstacle to family planning in many countries, including Indonesia. Problems faced by Indonesia include high rates of unmet need for family planning and disparities between regions due to uneven implementation of family planning and reproductive health programmes. For example, the unmet need for family planning in eastern Indonesia tends to be higher than in western Indonesia. This study aims to determine the differences in the determinants of unmet need for family planning in the two regions. The study used secondary data from the family data record update from BKKBN in 2022. A total of 337,623 fertile ages couples in eastern Indonesia and 1,564,437 fertile ages couples in western Indonesia were sampled. Multiple logistic regression was used to determine the association between wife's age, wife's occupation, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children. Unmet need for family planning was 17.7% in eastern Indonesia and 13.3% in western Indonesia. In both regions, wife's age, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children were associated with unmet need for family planning. For western Indonesia, wife's employment status was also associated with unmet need for family planning. The determinants of unmet need for family planning in eastern and western Indonesia are almost entirely the same, so programmes to address unmet need for family planning do not need to be different."