Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Stunting merupakan kondisi malnutrisi pada anak yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kerentanan pada penyakit degeneratif. Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran dan faktor risiko prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan efek spasial. Penelitian ini menggunakan desain ekologi dengan pendekatan spasial. Data yang dianalisis bersumber dari SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dan PK (Pendataan Keluarga) yang dikeluarkan pada Tahun 2021. Analisis data menggunakan Global Moran's I, LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation), dan SEM (Spatial Error Model). Hasil menunjukkan tidak ada keterkaitan spasial prevalensi stunting namun terdapat korelasi spasial pada nilai residualnya. Analisis SEM menunjukkan proporsi keluarga miskin, proporsi sumber air minum tidak layak, proporsi unmet need, proporsi tidak aktif BKB (Bina Keluarga Balita) berpengaruh signifikan untuk meningkatkan prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan proporsi kehamilan tidak diinginkan dan proporsi tidak mengakses informasi melalui internet justru berpengaruh dalam menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, penelitian ini tidak membuktikan bahwa prevalensi KB dapat menurunkan prevalensi stunting. ......Stunting is a condition of malnutrition in children which has an impact on decreasing productivity and susceptibility to degenerative diseases. The prevalence of stunting in West Java Province was the highest in Java Island in 2021. The purpose of this study was to analyze the distribution and risk factors for stunting prevalence in West Java Province by considering spatial effects. This study used an ecological design with a spatial approach. The data analyzed were sourced from the SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) and PK (Pendataan Keluarga) issued in 2021. Data analysis used Global Moran's I, LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation), and SEM (Spatial Error Model). The results show that there was no spatial correlation between stunting prevalence but there was a spatial correlation in the residual value. SEM analysis showed that the proportion of poor families, the proportion of inadequate drinking water sources, the proportion of unmet need, the proportion of inactive BKB (Bina Keluarga Balita) and the prevalence of family planning had a significant effect on increasing the prevalence of stunting in West Java Province. Meanwhile, the proportion of unwanted pregnancies and the proportion of not accessing information via the internet actually had an effect on reducing the prevalence of stunting. In addition, this study did not prove that the prevalence of family planning can reduce the prevalence of stunting.

Abstrak :
Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran. ......Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information. This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund. This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs. From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention. It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program.

Abstrak :
Biaya kasus katastropik adalah biaya yang telah disetujui dan dibayarkan oleh Bapel/Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke PPK/rumah sakit dan memenuhi kreteria katastropik untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin dengan jumlah yang sesuai dengan BAP. Pasien dengan bencana di Jakarta terus meningkat dari tahun 2007 sampai 2009 dan diikuti oleh kenaikan biaya kasus bencana untuk tahun tahun 2007 sebesar Rp.54.033.537.300, - menjadi Rp. 67.631.575.230, - pada tahun 2008 dan Rp. 112. 409. 277. 100, - pada tahun 2009. Penyakit Paru adalah urutan kedua penyakit yang paling bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang determinan biaya kasus bencana penyakit paru pada kasus pasien rawat inap miskin di Jakarta. Penelitian ini merupakan cross sectional. Data klaim biaya kasus bencana penyakit paru untuk perawatan pasien rawat inap di 40 rumah sakit di Jakarta tahun 2009 itu diperoleh, dan dilengkapi dengan sebuah penelitian kualitatif dalam 2 rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama tinggal, jumlah tempat tidur, kepemilikan (pemerintah / swasta) berhubungan dengan biaya kasus bencana (p <0,005). Biaya tertinggi kasus bencana ditemukan dalam kelompok umur 5-14 tahun sebesar Rp. 21.172.562, - dengan biaya terendah pada lama tinggal dalam kisaran 1-14 hari, sebesar Rp. 10.695.618, -. Biaya tertinggi ditemukan pada pasien di rumah sakit kelas D dengan biaya rata-rata sebesar Rp 37.488.990,-. Disarankan untuk memperbaiki sistem informasi terkomputerisasi dalam menentukan biaya kasus bencana dan meningkatkan pemantauan verifikasi serta pengawasan manajemen klaim sesuai dengan pedoman. ......The cost of catastrophic cases is the cost that meet the criteria of catastrophic for health services of the poor according to the standard, and have been approved and paid by insurer/payer (PHO). Patients with catastrophic in Jakarta continues to increase from year 2007 till 2009 and followed by increase the costs of catastrophic cases for the years of 2007 amounted to Rp.54.033.537.300, - to Rp. 67,631,575,230, - in 2008 and Rp. 112 409 277 100, - in the year 2009. Lung disease is the second most catastrophic disease. The objective of this study is to obtain information on the determinant of the cost of catastrophic cases of pulmonary disease amoung poor inpatients cases in Jakarta. This study is a cross sectional. Data on claims of costs catastrophic cases of pulmonary disease for inpatients care in 40 hospitals in Jakarta in 2009 was obtained and completed with a qualitative study in 2 hospitals. The result showed that age, length of stay, number of beds, ownership (public/private) are associated with the cost of catastrophic cases (p < 0,005). The highest costs of catastrophic cases found in age groups 5-14 years amounted to Rp. 21,172,562, - with length of stay in the range of 1-14 days, amounted to Rp. 10,695,618, -. The highest cost was found amoungst the patient in class D hospital with average cost at Rp 37.488.990,-. It is recommended to improve the computerized information system in determining the cost of catastrophic cases improve the verification and supervision monitoring of the claim management according to the guidelines.

Abstrak :
Pembangunan sektor kesehatan terlihat belum merupakan priozitas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lahat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan selarna empat tahun terakhi: tahun 2005 - 2008, berkisar antam 3,86% - 4,98% dari total APBD. Kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang nelatif masih rendah ini tentunya dapat berdampak dengan masih rendahnya status kesehatan masyarakat, ini terlihai dari bebempa indikator kesehatan yaitu masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematiau ibu melahirkan di Kabupatcn Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran kesehatan beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya anggaran kcsehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009. Desain penditian ini adalah penclitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pcmerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lcesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan, namun proporsi alokasi anggaran tidak menggambarkan sebagai prioritas. Proses perencanaan penganggaran kesehatan tergantung pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemcrintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat besar namun demikian tidak dapat meningkatkan proporsi anggaran. Pemerintah Daerah kurang berkomitmen untuk pembangunan kesehatan. Kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan. Kebijakan daerah dau kemampuan keuangan daerah belum berpengaruh tcrhadap proporsi anggaran kcsehatan. Dalam melakukan perencanaan penganggaran mengacu kepada prioritas pembangunan dan mengusulkan anggaran berdasarkan proporsi yang disepakati oleh Pimpinan Daerah. Dalam menentukan pagu anggaran rnengacu kepada kebutuhan dasar manusia sehingga dapat membiayai kebutuhan per kapita masyarakat dan memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Peran yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sehingga dapat tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap sektor kesehatan.