Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keikutsertaan dalam perdagangan bebas memberikan dampak yang beragam bagi negara anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement AKFTA pada lima 5 kategori produk manufaktur di Indonesia dengan 20 negara mitra dagang yang termasuk anggota dan non-anggota AKFTA periode 1990-2015. Metode estimasi menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy FTA sebagai proxi dari dampak implementasi AKFTA dengan variasi model fixed effects. Hasil penelitian menunjukkan adanya efek trade creation dan trade diversion dimana pada sisi impor menunjukkan efek yang hampir sama pada kelima klasifikasi produk, sedangkan sisi ekspor efeknya bervariasi untuk masing-masing klasifikasi produk.

---

The impact of a free trade agreement FTA establishment is different for each country involved. This paper highlights the effect of ASEAN Korea Free Trade Agreement AKFTA on Indonesian manufacturing products which devided into five categories of manufacturing goods. By using a panel data with augmented gravity model and fixed effects approach, this paper investigates evidence of trade creation and trade diversion effects of Indonesia with 20 trading partner countries, covering a 26 year period dating from 1990 2015. The results identified the presence of both trade creation and diversion effects. While the results on import side almost similar for five products classification, the results on export side vary among categories."

"Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sudah menjadi permasalahan utama bertahun-tahun di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar untuk pembangunan di Indonesia, terutama karena pajak menjadi bagian terbesar dalam penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan dengan melihat permasalahan ketidakpatuhan tersebut sebagai latar belakang penelitian serta mencari tahu faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian, factor-faktor tersebut akan dibagi menjadi dua aspek; aspek karakter perusahaan dan aspek perilaku perusahaan. Selanjutnya, data berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai data sekunder dan data survey yang didasarkan pada persepsi wajib pajak badan sebagai data primer. Perbedaan data penelitian akan di bawa ke dalam dua analisa utama, yaitu regresi logistic dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak tahun sebelumnya dan persepsi korupsi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sementara faktor-faktor lainnya tidak mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Hal ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa semua factor-faktor kepatuhan adalah satu kesatuan yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk mengurangi perilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak, dimana persepsi korupsi adalah faktor utama yang seharusnya menjadi kebijakan penting bagi pemerintah.

---

For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the main problem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effect to the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?s revenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, and it is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with the compliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is divided based on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect. The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based on the taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply two different analyses; first, the logistic regression and second, the multiple regressions. It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and the corruption perception influence the compliance significantly, while the other factors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be brought together as a consideration to reduce noncompliance behavior with fighting corruption as the key element that should be a main policy by the government."