Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI, dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016. Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung, 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung, 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015. In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs.

This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT, updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation.

Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan model Miyazawa. Pengembangan tabel input-output menjadi tabel Miyazawa dilakukan dengan memasukkan rumah tangga sebagai salah satu sektor dalam perekonomian dan membagi sektor tersebut menjadi tiga kelompok menurut pendapatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pariwisata di Sulawesi Tengah semakin memperbesar ketimpangan pendapatan meskipun dampak terhadap jumlah tenaga kerja yang ditimbulkannya lebih banyak diserap oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian ini menyarankan apabila pemerintah ingin memperbaiki distribusi pendapatan, maka alokasi pengeluaran pemerintah bidang pariwisata sebaiknya terfokus pada sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan dan lebih memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah pada program dan kegiatannya.

---

This research uses The Input-Output analysis and The Miyazawa model. The Miyazawa model constructed by inserting the household as an endogenous factor and then dividing them into three groups based on their income level. The conclusion of this research is that the government expenditure in tourism and culture in Central Sulawesi increasing income inequality although its impact on the total amount of labor is more absorbed by the group of low-income households. The results suggest that if the government wants to improve income distribution through the tourism policy, the allocation of government expenditure should focus on Tourism and Cultural Services sector with more empowering the low-income household groups on programs and activities."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan BI Rate terhadap perkembangan suku bunga kredit investasi bank umum. BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan sejak Juli 2005 dengan sasaran antara adalah suku bunga perbankan. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Data yang digunakan adalah data time series bulanan yang terdiri dari tingkat suku bunga kredit investasi, BI Rate, pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan suku bunga SIBOR. Rentang periode observasi sejak bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2009. Metode ekonometri yang digunakan adalah model ECM (Error Correction Model). Metode ini berguna untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek atas variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa guncangan BI Rate mempengaruhi suku bunga kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, faktor lain berupa pertumbuhan kredit, kurs US$, inflasi dan SIBOR juga mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh BI Rate saja.

---

This thesis discusses the influence of the BI rate policy on the investment loan rate of commercial banks. BI Rate is the monetary instruments used since July 2005 with goals of the bank's interest rate. This thesis was motivated by the widespread publicity in the media stating that the decline in the BI Rate was not followed by a decline in lending rates. Data used are monthly time series data consisting of investment loan rate, the BI Rate, loan growth, U.S.$ Exchange Rate, inflation and SIBOR. Range of the observation start from July 2005 to December 2009. Econometric method used is Error Correction Model (ECM). This method is useful to look long-term and short-term relationships on independent variables used to the dependent variable. The results obtained showed that the BI rate affect both investment loan rate in the long term and short term. In addition, other factors such as growth, U.S.$ exchange rate, inflation and SIBOR movements also affect the investment loan rate. Thus, the investment loan rate movements are not solely be influenced by the BI Rate."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Tesis ini mencoba mengetahui peranan sektor keuangan, khususnya perbankan dan pasar modal, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian secara empiris mengindikasikan bahwa dalam periode 1997 sampai dengan pertengahan 2009 terdapat bi-directional causality antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan penyaluran kredit dan one-way causality yang berasal dari output riil menuju kapitalisasi saham di pasar modal. Hasil dari Vector Error Correction Model (VECM) cenderung mendukung hipotesa bahwa sistem keuangan berperan sebagai mesin yang mampu mendorong (boost) pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ketersediaan kredit guna memfasilitasi investasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan output riil.

---

This thesis tried to find out the role of the financial sector, especially banking and capital markets, to encourage the economic growth in Indonesia. Empirically test results indicate that over the period from 1997 to mid 2009, there are bi-directional causality between economic growth and credit volume in Indonesia and one-way causality from real output to the market capitalization. Vector Error Correction Model (VECM) methodology result seem to give strong support to the hypothesis that financial system can be an engine of economic growth in Indonesia through investment facilitation, which will generate growth in real output."

"Pembangunan daerah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Output Sektor pertambangan dan penggalian regional provinsi yang menerima penanaman modal asing langsung (FDI) pada kegiatan hulu minyak bumi di 14 provinsi penghasil minyak bumi. Data yang dianalisis berupa data sekunder periode tahun 2002-2008 dengan menggunakan metode analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap Output Sektor Pertambangan dan Penggalian Regional Provinsi. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah. Selain FDI, tenaga kerja juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap output sektor pertambangan dan penggalian.

---

Regional Development aimed to improve community`s welfare. Regional development acts as an integral part of national development. Therefore, factors influencing economic growth, is found to be important to be studied. This research aimed to analyze the Output of Mining and Quarrying Sector of 14 Regional Provincial receiving Foreign Direct Investment on the upstream mining industries. Data analyses consist of secondary data for period of 2002-2008 obtained from competent institution. Based on research, it is found that FDI is significantly influence the Output of Mining and Quarrying Sector on Regional Provincial. Other than FDI, labor is also has significant influence to Output on Sector of Mining and Quarrying Regional Provincial."