Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas diskursus kegilaan dalam novel Kalatidha karya Seno GumiraAjidarma dengan menggunakan konsep analisis diskursus. Penelitian difokuskanuntuk melihat bagaimana konstruksi diskursus kegilaan dalam teks novelKalatidha dan bagaimana konstruksi diskursus kegilaan tersebut mendestabilisasidiskursus kegilaan dominan pada masa Orde Baru. Hasil analisis menunjukkanbahwa konstruksi diskursus kegilaan dalam novel Kalatidha tidak didasarkansecara total pada struktur paradigma tertentu, baik itu pada kerangka paradigmamodern maupun paradigma pasca-struktural. Kecenderungan tersebutdirefleksikan secara kritis melalui pernyataan-pernyataan metaforis dan kisahkisahalegori satir tentang kegilaan para tokoh utama dalam memaknai praktikdiskursif anti-komunis 1965-1966. Diskursus kegilaan dalam novel Kalatidhamengungkap sejumlah ironi dan kontradiksi dalam diskursus kegilaan dominansehingga setiap konstruksi pemaknaan dalam teks tampak tidak utuh dan stabil

---

ABSTRACTThis thesis discusses the discourse of madness in the novel Kalatidha SenoGumira Ajidarna using discourse analysis concept. This research focused on howthe construction of the discourse of madness in the text of the novel Kalatidha andhow the discourse of madness in the novel destabilize the dominant thinking aboutthe madness in the New Order. The analysis showed that the construction of thediscourse of madness in the novel Kalatidha not based totally on the structure of aparticular paradigm, be it in the framework of the modern paradigm and poststructuralparadigm. That tendency was critically reflected through metaphoricalstatements and satirical allegory stories about the madness of the main characterin apprehending the anti-communist discursive practice in 1965 to 1966.Discourse of madness in the novel Kalatidha reveals a number of ironies andcontradictions within the dominant discourse of madness, so that any constructionof meaning in the text looked intact and stable."

"Penelitian ini mengkaji dua teks karya penulis diaspora laki-laki dan perempuan Afghanistan dengan judul A Thousand Splendid Suns karya Khaled Hosseini dan My Forbidden Face dan karya Latifa. Dua teks yang mengusung tema represi dan kekerasan ini dikaji dengan menggunakan teori naratologi dan fokalisasi Gerard Genette, konsep kelas sosial, represi, resistensi, relasi gender, serta feminisme Islam dan feminisme Poskolonial. Penelitian ini melihat kondisi perempuan Afghanistan di era 1978-2003 sebagai akibat dari konstruksi kelas dan gender yang dilatarbelakangi oleh kultur patriarki serta untuk mengungkap kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan gender dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks. Diperbandingkan pula sejauh mana kedua penulis ini memiliki kesamaan atau perbedaan dalam mengungkapkan peran gender dan budaya patriarki dalam membentuk represi terhadap perempuan Afghanistan. Hasil penelitian adalah terdapat dua jenis fokalisasi dan narator dalam kedua teks, yaitu fokalisator ekstern dan heterodiegetic narator dalam ATSS dan fokalisator intern dan homodiegetic narator dalam MFF. Strategi naratif kedua penulis adalah berupa penggunaan kata, frasa, dan kalimat yang dengan tepat merefleksikan represi dan kekerasan pada tokoh-tokoh perempuan di dalam kedua teks. Kesamaan kedua penulis adalah keberpihakan mereka dalam melawan konstruksi sosial masyarakat Afghanistan yang sangat patriarkis sehingga muncul represi dan resistensi sebagai imbas dari ketidaksetaraan gender, perbedaan, dan stratifikasi kelas dan etnis, penafsiran terhadap tafsir atau hadis, dan penerapan aturan dari rezim Taliban. Namun, resistensi yang dihadirkan pada beberapa fokalisasi oleh fokalisator ekstern dan intern pada kedua teks juga memunculkan ambivalensi yang justru berpotensi mengukuhkan konsttuksi gender yang tidak menguntungkan perempuan.

---

This study examines two texts written by Afghan diaspora writers with the title A Thousand Splendid by Khaled Hosseini and My Forbidden face by Latifa. The two texts that raises the theme of repression and violence are examined by naratologi theory and focalization of Gerard Gennete, the concept of social class, repression, resistance, gender relations, Islamic and Postclonial feminism. This study is intended to explore the condition of Afghan women in the 1978-2003 era as a result of class and gender constructions based on patriarchal culture and reveal how power, dominance, and gender inequality are practiced, reproduced or opposed by the text. In addition, it is necessary to compare the extent to which these two authors have similarities or differences in expressing the role of gender and patriarchal culture in shaping the repression of Afghan women. The result of the research shows that there are two types of narrators in both texts, external focalisator type and heterodiegetic narrator in ATSS and internal focalisator and homodiegetic narator in MFF. The narrative strategies of the two authors are in the form of using words, phrases and sentences that accurately reflect repression and violence on female characters in both texts. The similarity of the two author is their position against the social construction of a highly patriarchal Afghan society, resulting ini repression and resistance as the impact of gender inequalities, class and ethnic distinction and stratification, interpretation of Hadiths, and the application of the rules of the Taliban regime. However, the resistance presented to some focalizations by external and internal focalizator in both texts raises ambivalence and has the potential to strengthen gender construction that does not benefit women."

"Festival film tidak lagi hanya menjadi tempat pemutaran film, tetapi juga memiliki banyak divisi di dalamnya, antara lain pasar film, pelatihan, dan program pendanaan, yang diberikan kepada sineas-sineas baru berbakat. Disertasi ini membahas program pendanaan dari festival film Eropa, yang dianggap problematis karena melibatkan relasi kuasa yang tidak sejajar antara festival film Eropa sebagai pendana dari dunia pertama dan sineas dari dunia ketiga sebagai penerima dana. Penelitian ini berfokus untuk mengungkap strategi yang digunakan para sineas penerima dana dari Indonesia dalam menghadapi praktik hegemoni dana dan selera yang beroperasi dalam program pendanaan. Teori yang digunakan adalah teori hegemoni dari Antonio Gramsci, encoding-decoding dari Stuart Hall, dan konsep kapital dan arena dari Pierre Bourdieu. Wawancara dengan sineas dan pembacaan film mereka menjadi sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para sineas berstrategi dengan mengafirmasi nilai dominan untuk mendapat kapital ekonomi, akan tetapi dalam perjalanannya, mereka mendapat keuntungan lainnya berupa kapital sosial, kapital simbolik, dan akses go-international, yang lalu menjadi modal penting untuk bertarung di arena film nasional. Hasil penelitian menemukan bahwa kaum subordinat tidak dapat selalu dilihat sebagai korban pasif yang tunduk patuh pada kaum hegemon, akan tetapi merupakan kaum yang mampu berstrategi dan menjadi agen aktif dalam suatu praktik "

"Studi ini membahas artikulasi identitas-identitas kultural di Provinsi Riau yang muncul sebagai tanggapan atas kepengaturan desentralisasi. Riau yang merupakan salah satu provinsi berpendapatan per kapita terbesar, adalah salah satu kisah sukses desentralisasi pascaSoeharto. Provinsi ini juga menjadi tempat tinggal bagi kelompok warga Melayu yang terbesar di Indonesia. Namun mereka bukanlah penduduk mayoritas di Provinsi Riau. Artikulasi identitas kultural didalami menggunakan kerangka pemikiran Stuart Hall, sedangkan kepengaturan governmentality dianalisis dengan kerangka konseptual Michel Foucault. Terjadi kontestasi antar berbagai identitas kultural yang diwarnai dengan relasi kekuasaan yang rumit antara aktor-aktor di Jakarta dan Riau.

---

This study discusses various articulations of cultural identities in Riau Province, which arise as responses to the governmentality of decentralization. Riau as one of the provinces with the largest income per capita, is a success story of post Soeharto decentralization. The province is also home to the largest Malay group in Indonesia. However, they are not the majority population in Riau. Articulation of cultural identity is explored from the perspective of Stuart Hall, while governmentality is analised using Michel Foucault rsquo s conceptual framework. There are contestations among diverse cultural identities colored by complex power relations between actors in Jakarta and Riau."

"Di era globalisasi ini, peranan Tiongkok di dunia internasional semakin diperhitungkan. Selain muncul dengan kekuatan ekonominya, Tiongkok juga memanfaatkan kekuatan budayanya untuk mengadakan pendekatan dengan negaranegara lain. Pendekatan yang dikenal sebagai diplomasi kebudayaan ini selain dilakukan secara langsung, juga dapat melalui berbagai media sebagai perantaranya. Salah satu media yang dimanfaatkan oleh pemerintah RRT untuk melakukan diplomasi kebudayaan terhadap Indonesia adalah melalui media radio. Pada 2010, radio resmi pemerintah RRT, China Radio International CRI atau Zhongguo Guoji Guangbo Diantai bekerja sama dengan radio swasta Elshinta 90 FM untuk menyiarkan beragam topik dalam dimensi budaya, ekonomi, sosial, politik. Siaran yang ditujukan untuk audiens Indonesia tersebut dibawakan dalam bahasa Indonesia, dan di antaranya membahas aspek-aspek terkait hubungan Tiongkok-Indonesia. Pengamatan terhadap siaran CRI program 'Lentera' periode 2011-2013 menghasilkan pemetaan 164 seratus enam puluh empat topik siaran. Setelah melakukan kategorisasi dan seleksi topik, kajian ini melakukan analisis intertekstual terhadap kata-kata kunci, konteks, tujuan eksplisit, kepentingan, konektor audiens dari siaran-siaran terseleksi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kajian ini menemukan strategi-strategi diplomasi kebudayaan yang dijalankan RRT untuk audiens Indonesia melalui media radio CRI.

---

In this era of globalization, the role of China in the international world is increasingly significant. Beside its economic power, China is also using its cultural strength to make approaches with other countries. This approach, known as cultural diplomacy, that not only done directly, but also through various media as its intermediary. One of the media used by PRC government to do cultural diplomacy to Indonesia is throughbroadcast media. In 2010, China Radio International CRI or Zhongguo Guoji Guangbo Diantai was collaborating with Elshinta 90 FM private radio to broadcast a variety of topics in cultural, economic, social, political dimensions.

The broadcasts that aimed for Indonesian audiences were in Indonesian, with topics that were related to the China Indonesia relationship. Observations of the 2011 2013 CRI program's called Lentera had resulted mappings of 164 one hundred and sixty four broadcast topics. After categorizing and selecting those topics, this study performs an intertextual analysis of key words, contexts, explicit objectives, audience connectors of the selected broadcasts. Based on the results of the analysis, this study finds cultural diplomacy strategies that China conducts for Indonesian audience through CRI."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana relasi antara tokoh perempuan dan habitus korupsi dikonstruksi melalui alur cerita, latar sosial cerita, sudut pandang, metafor, ironi, tokoh dan penokohan dalam novel Laras karya Anggie D. Widowati dan novel 86 karya Okky Madasari. Lebih dalam, penelitian ini bertujuan untuk membongkar bagaimana pengarang perempuan mengatasi jebakan pengukuhan stereotip perempuan yang bias gender. Ini adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan metode kajian habitus Pierre Bourdieu dan kajian produksi Sastra Pierre Macherey dalam paying perspektif feminis Lecut Balik Susan Faludi. Metode interogasi teks Macherey diaplikasikan dalam mengungkap penyusupan ideologi melalui kajian terhadap hal-hal yang tidak terkatakan unspoken , dihilangkan omission danbungkam silence dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang perempuan telah gagal mengatasi jebakan pengukuhan stereoti peperempuan yang bias gender karena kedua teks telah secara tak sadar merepresentasikan posisi perempuan yang marjinal melalui penyusupan ideologi demonisasi kemiskinan dan perempuan yang mandiri dan berkuasa, overdeterminasi alasan korupsi, toleransi domestikasi perempuan dan poligami, dan perempuan sebagai pendorong korupsi dan penjahat yang sesungguhnya. Keterjebakan perempuan ini telah melecut balik perjuangan feminisme yang secara sepintas seolah menjadi kritik sosial kedua novel.

---

ABSTRACTThe goal of this research is to reveal how the relation between female characters and corruption habitus is constructed through the plot, social setting, point of view, metaphor, irony, character and characterization in Anggie D. Widowati rsquo s novel Laras and Okky Madasari rsquo s novel 86. Further, the goal of the research is to expose how female authors escape the trap of strengthening the biased gender stereotypes of women. This is a qualitative research by combining Pierre Bourdieu rsquo s Habitus Theory and Pierre Macherey rsquo s Theory of Literary Production in the light of Susan Faludi rsquo s Backlash perspective. Macherey rsquo s text interrogation method is applied in exposing the ideology infiltration through the analysis of the unspoken, omissions, and silences in the texts. The result of the research shows that Indonesian women authors have failed to escape from the trap of strengthening the biased gender stereotypes of women because both texts have unconsciously represented women rsquo s marginal positions through the infiltration of demonization ideology of poverty and independent and powerful women, overdetermination of corruption causes, toleration of woman domestication and polygamy, and representation of women as corruption triggers and real criminals. The very trap of women has backlashed the feminism struggles, which on the surface seem to constitute the social critiques of both novels. "

"Masalah lokalitas dan kearifan lokal di Indonesia menjadi permasalahan yang banyak mendapat perhatian pasca-Reformasi 1998. Kecamatan Cepu di Kabupaten Blora saat ini mulai bangkit untuk merevitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang di masa lalu. Sementara itu, Adipati Arya Penangsang yang memerintah Jipang pada pertengahan abad ke-16 adalah simbol pahlawan mereka. Babad Tanah Djawi dan budaya Jawa Mataraman/pedalaman telah membangun representasi yang bercorak hegemoni yang jejak-jejaknya terwujud dalam kesenian kethoprak Solo (Mataraman). Sementara itu, kethoprak Pati (pesisiran) yang mengakomodasi cerita tutur di Jawa Pesisir membangun representasi yang bercorak resistensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pementasan kethoprak Pati dan kethoprak Solo dalam mengonstruksi tokoh Arya Penangsang ada perbedaan yang berseberangan. Pertama, berkaitan dengan judul lakon dan penokohan. Kedua, berkaitan dengan adegan utama pementasan. Ketiga, berkaitan penggambaran antara poros Jipang-Kudus versus Pajang-Kadilangu. Cepu adalah kota yang mewarisi keberadaan tokoh Arya Penangsang dan Kadipaten Jipang. Upaya revitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang di Cepu adalah representasi yang bercorak resistensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga hal penting dalam upaya revitalisasi Kadipaten Jipang. Pertama, melalui konstruksi Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal dan Jawa Pesisir. Kedua, konstruksi memori kolektif Cepu sebagai bumi Arya Jipang. Ketiga, penetapan Raja Keraton Jipang terkait upaya revitalisasi. Akhirnya, penelitian menjelaskan bahwa dengan melihat kebesaran tokoh Arya Penangsang dan kejayaan Kadipaten Jipang masa lalu, masyarakat Cepu berusaha melakukan dua macam bentuk representasi. Pertama, representasi Cepu berubah dari representasi pasif ke representasi aktif. Kedua, representasi Cepu berupaya melakukan kapitalisasi representasi dengan berbagai motif, terutama politik dan ekonomi.

---

The problem of locality and local wisdom in Indonesia has become a problem that has got much attention in the post-Reformation 1998. Cepu District in Blora Regency is now starting to rise to revitalize the glory of the Jipang Duchy in the past. Meanwhile, Duke of Arya Penangsang who ruled Jipang in the mid-16th century was a symbol of their hero.

The chronicle of Babad Tanah Djawi and the Javanese Mataraman/inland culture have built a hegemonic representation whose traces are manifested in the art of Solo kethoprak (Mataraman). Meanwhile, Kethoprak Pati (coastal area) which accommodates spoken stories in Coastal Java builds a representation that has a resistance pattern. This research shows that the performance of Kethoprak Pati and Kethoprak Solo in constructing the character of Arya Penangsang is different. First, relating to the title and characterization. Secondly, in connection with the main scene of the performance. Third, related to the depiction between the axis of Jipang-Kudus versus Pajang-Kadilangu.

Cepu is a city that inherits the existence of the figure of Arya Penangsang and Kadipaten Jipang. The revitalization of the glory of the Jipang Duchy in Cepu is a resistance patterned representation. This research shows that there are three important things in the effort to revitalize the Jipang Duchy. First, through the construction of Arya Penangsang as a local hero and Coastal Java. Second, the collective memory construction of Cepu's memory as the Arya Jipang earth. Third, the determination of the King of Jipang Palace is related to revitalization efforts.

Finally, the research explained that by seeing the greatness of the character of Arya Penangsang and the glory of the past Jipang Duchy, the Cepu community tried to do two forms of representation. First, Cepu representation changes from passive representation to active representation. Second, Cepu's representation seeks to capitalize representation with various motives, especially politics and economics."

"Di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan meningkatnya fenomena Rising China, terjadi peningkatan jumlah sekolah yang mengajarkan pelajaran bahasa Mandarin. Peningkatan ini sebagian juga disebabkan oleh berakhirnya periode Orde Baru yang membuka luas kesempatan bagi keturunan etnis Tionghoa untuk mendapat pendidikan bahasa Mandarin. Tren tersebut memunculkan pertanyaan, apakah terbukanya kembali kesempatan belajar bahasa Mandarin pada etnis Tionghoa tersebut menimbulkan adanya re-asersi ke-'Tionghoa'-an di antara etnis Tionghoa di Indonesia yang berorientasi akhir pada 'negeri leluhur' (Tiongkok) atau lebih didasarkan pada pandangan kosmopolitan yang tidak mempertimbangkan batasan lintas etnis sebagai bagian penting dari identitas mereka? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan etnografis, observasi dan survei terhadap para orangtua siswa etnis Tionghoa (baca: Indonesia-Tionghoa) yang lahir pada periode Orde Baru. Para responden yang diobservasi tersebut telah menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang mempunyai kurikulum pelajaran bahasa Mandarin.Observasi dilakukan di tiga kota terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Alat analisis yang digunakan adalah teori identitas, fenomena resinisisasi, konsep esensialisme dan stereotip, kosmopolitan dan globalisasi yang akan digunakan sebagai kerangka utama untuk membahas masalah ini. Temuan penelitian ini adalah, melalui pembelajaran bahasa Mandarin, telah terjadi re-(posisi) identitas. Identitas yang masih melekat kuat adalah identitas etnis dan identitas historis. Sementara itu, identitas komunal masih terlihat, tetapi relatif sedikit muncul pada sebagian responden. Dari deretan identitas tersebut, identitas yang begitu kuat muncul adalah identitas etnis dan identitas historis, yang tercermin melalui orientasi dan motivasi untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Ketiga orientasi ini merupakan bagian dari identitas historis yang melekat pada orang Tionghoa, seperti rajin mencari uang dan mudah adaptasi di mana pun. Sementara itu identitas etnis digambarkan melalui keinginan kuat untuk belajar berbahasa Mandarin dengan tujuan baru yaitu melihat peluang-peluang dari fenomena 'Rising China' dan unggul dalam peradaban melalui teknologi.Temuan-temuan dari penelitian juga menunjukkan bahwa (1) sebagian besar responden merasa bangga akan negeri leluhur, tetapi mereka tidak ingin pindah ke negeri Tiongkok, (2) mereka mempunyai nama Tionghoa tapi sudah tidak menggunakannya di dalam dokumen resmi. (3) ketika di luar negeri, mereka lebih ingin diidentifikasi sebagai orang Indonesia-Tionghoa. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa fenomena resinisisasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya merupakan koneksi sosio-kultural dan bukan politis. Pandangan esensialisme dan stereotip memang membentuk rasa bangga terhadap negeri leluhur, tetapi hal tersebut tidak signifikan terlihat. Selain itu, gagasan kosmopolitan dan globalisasi yang dinamis dapat lebih membantu untuk mendefinisikan identitas orang Indonesia-Tionghoa Bahasa Mandarin dan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia oleh orang Indonesia-Tionghoa tidak hanya sebagai bentuk resinisisasi etnis, tetapi juga re-posisi peran bahasa Mandarin sebagai bagian dari identitas budaya kosmopolitan.

---

In Indonesia, there has been an increase in the number of schools that offer Mandarin language lessons in recent years, alongside the increasing 'Rising China' phenomenon. This increase was also partly due to the collapse of Indonesia's New Order government which opened opportunities for Chinese-Indonesian descendants to obtain Mandarin education. The trend raises the question, whether the reopening of opportunities to learn Mandarin has led to the reassertion of 'Chinese-ness' for Chinese-Indonesians which is oriented towards the 'ancestral homeland' (China), or is it based on a cosmopolitan view that considers cross-ethnic boundaries as an important part of their identity? This study uses qualitative method, ethnographic approaches, observations and surveys of parents of students (Chinese-Indonesian) who were born and raised during the New Order period. Respondents are the ones that have sent their children to schools that have a Mandarin language curriculum.The research was carried out in the three largest cities in Indonesia, namely Jakarta, Surabaya and Medan. The analytical tool used is identity theory, the phenomenon of re-sinicization, the concept of essentialism and stereotypes, cosmopolitanism and globalism, which will be used as the main framework to discuss the issues. The findings of this study show through learning Mandarin, there has been a re-positioning of identities. Identities that are still inherently strong are ethnic identity and historical identity. Meanwhile, though communal identity is still visible, it only appears in relatively few respondents. From the aforementioned identities, identities that seems to be strong are ethnic identity and historical identity, which are reflected through orientation and motivation to improve economy, education and access to technology. Meanwhile, ethnic identity is portrayed through a strong desire to learn Mandarin with a new goal of seizing the opportunities offered by the 'Rising China' phenomenon and excelling through the mastery of technology.The findings of the study also showed that (1) most respondents felt proud of their ancestral homeland, but they did not want to move to China, (2) they had Chinese names but did not used them in official documents. (3) when abroad, they would rather be identified as Chinese-Indonesians. Based on these findings, it can be seen that the phenomenon of re-sinicization that occurred amongst the Chinese-Indonesians in general is a socio-cultural and not political phenomenon. While essentialism and stereotypes indeed form a sense of pride for the ancestral homeland, this is not significant. In addition, the idea of cosmopolitanism and x dynamic globalism help redefine the identity of Chinese-Indonesians. Mandarin language learning in Indonesia by Chinese Indonesians is not only a form of re-sinicization, but also a re-positioning of the role of the Mandarin language as part of a cosmopolitan cultural identity."

"Disertasi ini membahas konteks komodifikasi ruang poskolonial dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PG Colomadu (1861) yang mengalami alih fungsi menjadi De Tjolomadoe (2018). Komodifikasi ruang yang terjadi di Kawasan peri urban Colomadu- Karanganyar ini melibatkan kepentingan aktor-aktor yang saling berkelindan dalam memaknai perubahan sebuah situs industri mejadi situs komersial. Tujuan penulisan disertasi ini untuk mengetahui pemaknaan alih fungsi tersebut yang diduga merupakan kelanjutan dari praktik relasi kuasa yang pernah berlangsung sejak masa kolonial. Untuk itu diperlukan analisis dengan membongkar keterlibatan para aktor dalam relasi kekuasaan sejak situs ini pertama kali didirikan hingga dalam proses alih fungsinya, dan juga untuk melihat respon masyarakat sekitar dengan kehadiran situs komersial De Tjolomadoe. Metode sejarah dan etnografi digunakan untuk mengolah data dan temuan yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari disertasi ini. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan ruang poskolonial yang terjadi saat ini merupakan keberlanjutan dari praktik yang berlangsung sejak masa kolonial, meskipun memiliki pola dan strategi yang berbeda, tergantung pada relasi kekuasaan antara para aktor di masanya.

---

This dissertation discusses the context of the commodification of postcolonial space by taking a case study that occurred in PG Colomadu (1861), which underwent adaptive reuse to De Tjolomadoe (2018). The transfer of functions in the Colomadu- Karanganyar peri-urban area involved the interests of intertwined actors in interpreting the change of an industrial site into a commercial site. This dissertation aims to find out the meaning of this transfer of function, which is thought to be a continuation of the practice of power relations that has been going on since the colonial period. For this reason, an analysis is needed to dismantle the involvement of actors in power relations since this site was first established to transfer its functions and to see the response of the surrounding community to the presence of the De Tjolomadoe commercial site. Historical and ethnographic methods were used to process the data and findings used to answer the hypothesis of this dissertation. From the analysis results, it can be concluded that the current practice of using postcolonial space is a continuation of the practices going on since the colonial period. However, they have different patterns and strategies, depending on the power relations between the actors at that time."

"Disertasi ini membahas bagaimana pembingkaian isu glasnost dan perestroika di harian Kompas pada kurun waktu 1986-1991 digunakan sebagai tempat untuk mengkritik pemerintahan rezim otoritarian Orde Baru. Riset ini menemukan bahwa upaya bernegosiasi Kompas dengan kekuasaan sentralistik otoritarian Orde Baru dilakukan oleh Kompas melalui artikel tajuk rencana dalam balutan isu glasnost dan perestroika. Relasi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami penurunan yang signifikan pada era rezim Orde Baru dibandingkan dengan era Orde Lama. Akan tetapi, pada kurun waktu 1986-1991, pemberitaan mengenai Rusia (Uni Soviet) masif diberitakan. Hal ini tidak lepas dari terwujudnya gerakan pembaharuan glasnost dan perestroika di Uni Soviet yang menjadi semangat zaman saat itu. Disertasi ini menemukan bahwa Kompas bertendensi secara implisit untuk mengkritisi rezim Orde Baru dengan menggambarkan bahwa suatu negara otoritarian dan militeristik dapat berubah apabila ada kemauan kuat dari internalnya. Disertasi ini menggunakan metode pembingkaian (framing) dalam membedah artikel tajuk rencana harian Kompas kurun waktu 1986-1991. Hasil dari riset ini adalah strategi pembingkaian media perlu digunakan secara komprehensif dalam menghadapi rezim pemerintahan otoritarian. Dengan demikian, kritik dapat disampaikan oleh media tanpa harus mengalami pembredelan. Negosiasi dengan kekuasaan perlu digunakan untuk tetap mempertahankan peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi dalam mengkritisi kekuasaan.

---

This dissertation examines how the Glasnost and Perestroika issues were framed in Kompas daily newspaper from 1986 to 1991 to criticise the authoritarian New Order regime. This research found that Kompas's efforts to negotiate with the New Order's authoritarian centralised power were conducted through editorial articles under the Glasnost and Perestroika issues. Compared to the Old Order era, bilateral relations between Indonesia and Russia declined significantly during the New Order government. However, from 1986 to 1991, there was massive news about Russia (Soviet Union). It was inseparable from the realisation of the Glasnost and Perestroika reform movements in the Soviet Union, which defined the era’s spirit. This dissertation found that Kompas implicitly criticised the New Order regime by articulating how an authoritarian and military state could change if it had a solid internal will. This dissertation applies a media framing analysis to dissect Kompas editorial articles from 1986 to 1991. This research demonstrates that comprehensive media framing strategies are required when dealing with authoritarian political regimes. Thus, the media can express criticism without the risk of being banned. Negotiations with the power are necessary to sustain the media's role as one of the primary pillars of democracy in terms of power criticism."