Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendidikan merupakan salah satu sasaran pokok program pemerintah dalam upaya mempercepat mutu kehidupan menjadi lebih baik. Disamping itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program-program kegiatan rutin dan pembangunan. Sedangkan masalah yang berkembang sejak tahun 1983/1984 menunjukkan bahwa nilai rata-rata NEM siswa SMA dari tiap bidang studi mencapai 4,88. Pada sisi lain jumlah siswa tiap tahun bertambah 4,43%, sedangkan laju pertambahan biaya rutin persatuan murid mencapai rata-rata 14,60% per tahun. Berdasarkan pada masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya rutin terhadap nilai ebtanas murni siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. Dengan perumusan hipotesis adalah bahwa pembiayaan pendidikan melalui anggaran rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan berpengaruh nyata terhadap NEM siswa SMA Negeri di DKI Jakarta. Dengan menggunakan sampel 44 SMA dan 71 Guru di Wilayah DKI Jakarta diperoleh data, yang kemudian dihitung dengan model regresi linier berganda. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1. Hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata. 2. 81,24% Nilai Ebtanas Murni (NEM) Siswa SMA Negeri di DKI Jakarta dipengaruhi oleh besarnya belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan. Sedangkan sebesar 18,76% Nilai Ebtanas Mumi (NEM) itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 3. Strategi pokok yang perlu dilakukan agar NEM siswa meningkat adalah bila meningkatkan anggaran belanja pegawai sebesar 1 satuan dapat meningkatkan NEM siswa sebesar 1,49 satuan. 4. Sebanyak 35,21% responden menyatakan bahwa meningkatnya NEM siswa dipengaruhi oleh motivasi dari faktor intrinsik, dan 56,33 % responden menyatakan dari faktor ekstrinsik. 5. Sebanyak 49,30% responden menyatakan pencapaian NEM SMA Negeri di DKI Jakarta sudah sangat baik."

"ABSTRAKPokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah hubungan antara dimensi kekuasaan, previlese dan pretise dalam sistem stratifikasi sosial di Cancar. Hubungan itu akan dilihat dalam studi perbandingan antara Cancar di sekitar tahun 1950, dan Cancar di sekitar itu perlu dilakukan, agar masalah kosistensi dan inkonsistensi posisi sosial dalam ketiga dimensi stratifikasi sosial itu dapat dilihat dengan jelas. Dengan sendirinya, mobilitas vertikal dan horisontal yang terjadi dalam masyarakat selama kurun 'waktu tiga puluh tahun itu akan menjadi pokok pembahasan penting. Tetapi sesungguhnya pokok permasalahan di atas mempunyai kaitan yang lebih luas lagi, yang nampaknya perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini.Pertama, sebagai satuan struktur sosial budaya, Cancar tidak dapat dilepaskan dari Manggarai Tengah. Studi Jilis A.J. Verheijen dalam bidang bahasa, memperlihatkan dengan jelas kedudukan Cancar dalam konteks sosial budaya Manggarai Tengah. Studi Rodney Needham mengenai klasifikasi sosial Manggarai Tengah, ikut memperkuat pengelompokan Verheijen di atas.2 Dengan dasar asumsi itu, maka studi mengenai sistem sosial budaya Manggarai Tengah sangat diperlukan untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih balk mengenai sistem stratifikasi sosial di Cancar.Kedua, Cancar tahun 1950-an yang sudah mulai didatangi oleh kaum bangsawan Todo-Pongkor, merupakan kasus yang memperlihatkan dengan jelas pengaruh sistem stratifikasi sosial makro Manggarai terhadap sistem stratifikasi sosial mikro Cancar. Dengan demikian, gambaran mengenai sistem stratifikasi sosial makro Manggarai tahun 1950-an perlu diberikan pula. Tahun 1950-an merupakan masa cukup penting untuk Manggarai. Selain karena kekuasaan Belanda pada waktu itu berakhir, juga karena Alexander Baroek, satu-satunya raja yang diangkat oleh pemerintah Belanda tahun 1930, meninggal dunia. Haman struktur sosial politik Manggarai yang terbentuk selama kekuasaannya itu, masih meperlihatkan pengaruhnya terhadap persebaran dimensi-dimensi stratifikasi sosial sesudahnya. Karena itu, sangat panting untuk melihat proses perubahan struktural yang terjadi selama kekuasaan Alexander Baroek di Manggarai, khususnya yang berhubungan dengan sistem stratifikasi sosial.Ketiga. studi para penulis acing tentang Manggarai, seperti yang antara lain dilakukan oleh Wilhelmus van Bekkum (1944, 1946), W.Ph. Coolhaas (1942), H.B. Stapel {1914), serta sejumlah peringatan penyerahan (memorie van overgave) memperlihatkan dengan jelas bahwa pergolakan sosial politik yang terjadi di. Manggarai selama kekuasaan Belanda tahun 1909-1950, tidak dapat dilepaskan dari pergolakan sosial politik yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Khususnya dalam kaitan dengan sistem stratifikasi sosial, pengaruh kerajaan Goa dan Bi!na terhadap munculnya kekuatan-kekuatan politik di Manggarai, merupakan dasar konflik sosial yang berkelanjutan pada waktu Belanda menguasai Manggarai."

"ABSTRAKSebagian implikasi yang perlu dipahami pada era deregulasi perbankan dewasa ini adalah terjadinya restrukturisasi organisasi BRI Unit dan reorientasinya terhadap nasabah "baru" melalui program kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Implikasi ini berarti pula menggambarkan adanya perubahan orientasi bagi BRI Unit dalam mengalokasikan program kreditnya, yakni dari orientasi kolektif pada program kredit BIMAS/INMAS (nasabah tani) menjadi orientasi individual pada program KUPEDES (nasabah umum, terutama nasabah non usaha tani). Situasi yang sedang mengalami perubahan demikian itu membuka peluang bagi perilaku rasional yang mencerminkan pilihan rasional (rational choice) individu, yang didorong oleh situasi yang kondusif bagi pengembangan kebebasan pribadi (otonomi individu) terutama bagi kewirausahaan masyarakat di pedesaan. Pola usaha masyarakat seperti dimaksudkan diatas merupakan esensi dari persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan. Secara sosiologis, kajian mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) umumnya memfokuskan dua tema pokok yang terkait, yaitu : "(1) Nilai dan sikap yang merupakan tindakan sebagai dorongan untuk berwirausaha, dan (2) Berhubungan dengan pertanyaan rekruitmen sosial (social recruitment), yang berarti dorongan untuk berwirausaha dapat ditinjau atas dasar latar belakang sosial (social background) seseorang. Latar belakang sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, sifat-sifat sosial (social attributes) serta tanggungjawab ideologis (ideological commitment) seseorang" (Long, 1977). Oleh karena pada era deregulasi perbankan dewasa ini telah mengakibatkan "reorientasi" bagi BRI Unit, maka peranan BRI Unit dalam proses formasi sosial pedesaan tidak boleh diabaikan, dalam arti mendorong tumbuh--kembangnya persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan dan sekaligus memunculkan wirausaha-wirausaha "baru" di pedesaan. Dan yang lebih panting bagi suatu tinjauan sosiologis adalah implikasinya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Munculnya wirausaha atau "entrepreneur" baru di pedesaan kemungkinan akan meningkatkan "kesenjangan" antar lapisan sosial atau justru akan menjadi mekanisme untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat di pedesaan, dalam arti memperluas kesempatan kerja. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif kurang fungsional. Sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif fungsional. Mengingat BRI Unit telah menerapkan pola seleksi nasabah yang baru dalam program KUPEDES, maka kemungkinan kedua tidak boleh diabaikan meskipun kesenjangan itu sendiri tidaklah fiktif dan telah terjadi sejak masa sebelumnya. Dengan demikian, pokok permasalahan yang ingin dijelaskan dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini adalah "Bagaimana momentum deregulasi perbankan sebagaimana telah dinyatakan diatas dapat mendorong tumbuh-kembangnya nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan, serta peranannya dalam proses formasi sosial pedesaan dan implikasinya bagi struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan"."