Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Tugas karya akhir ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi militer Perancis di dalam konflik C te d rsquo;Ivoire tahun 2002. Konflik yang terjadi di dalam politik C te d Ivoire berawal dari masalah perekonomian dan juga masalah rasisme yang mengakar di dalam politik C te d rsquo;Ivoire. Masalah tersebut mengalami puncak di pemberontakan tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Di dalam memahami faktor pendorong kebijakan intervensi Perancis, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional di dalam pendekatan realisme. Digunakan pula faktor-faktor pendukung terjadinya intervensi militer yang dikemukakan oleh Neil MacFarlane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya intervensi militer yang dilakukan oleh Perancis. Ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor hubungan historis, serta faktor pengaruh tokoh atau aktor politik.

---

ABSTRACT
This study tries to analyze the causes of Frances intervention in C te d rsquo Ivoires 2002 conflict. The conflict which occured in C te d Ivoire caused by economic issues and also racism problems which have rooted in C te d Ivoires politics. These problems reached its peak in the 2002 rebellion in C te d Ivoire. The qualitative method was used in this study by conducting a study of literature. In understanding the the causes of Frances policy of intervention, this study uses the concept of national interests in realism approaches. This study also use the causes of military intervention which put forward by Neil MacFarlane. In conclusion, there are three factors which caused Frenchs military intervention. They are economic factors, historical factors, and the political actors.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pegaruh peran Charles de Gaulle dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune menurut tinjauan sejarah hubungan internasional. Teori yang digunakan untuk meneliti tesis ini adalah teori sejarah hubungan internasional yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Duroselle dan Pierre Renouvin. Dua (2) variabel sejarah hubungan internasional, kekuatan fundamental (les forces profondes) dan negarawan (l'homme d'État) digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan para aktor dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Penelitian ini menggunakan analisis sequential explatory mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Charles de Gaulle berperan sangat kuat dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Charles de Gaulle memengaruhi seluruh variabel pembentuk sejarah hubungan internasional (histoire des relations internationales). Selain itu, hasil penelitian turut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune pun dipengaruhi oleh kehadiran indikator-indikator penyusun variabel sejarah hubungan internasional.

---

This thesis discusses about the influences of Charles de Gaulle during the formation of the European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy. The research uses the theory of the history of international relations presented by Jean- Baptiste Duroselle and Pierre Renouvin. Two (2) main variables, fundamental forces (les forces profondes) and the statesman (l'homme d'État) used to analyze the influences of the actors who contribute in the formation of the Common Agricultural Policy. This research uses explatory sequential mixed methods design. The result of this research found that Charles de Gaulle has a strong significance during the process of the formation of Common Agricultural Policy as an European regional's agricultural policy. The presence of Charles de Gaulle influences the existence of two (2) main variables of the history of international relations. Moreover, the result of this research shows that each indicators, which is composing the theory of international relation, affects the process of the formation of European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi. ......This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic.