Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini wilayah pesisir Karimunjawa menghadapi tantangan berupa peningkatan tambak udang secara intensif. Masalah dalam penelitian ini adalah aktivitas tambak diduga berpotensi menimbulkan dampak pada wilayah pesisir. Pengolahan limbah yang ada tidak cukup baik sehingga menimbulkan kekhawatiran munculnya dampak pada wilayah pesisir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak pada wilayah pesisir dan menyusun strategi pengendalian tambak udang menggunakan bioindikator makrozoobenthos. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas air terutama parameter TSS, nitrat dan fosfat. Indeks keanekaragaman genus makrozoobenthos di Karimunjawa termasuk kategori keanekaragaman sedang, yang menggambarkan kondisi perairan tercemar sedang. Dampak pada wilayah pesisir berupa penurunan populasi Tridacna, konversi ekosistem mangrove menjadi lahan tambak, terjadi konflik sosial/pro-kontra pada masyarakat dan masih sedikitnya pengunaan tenaga kerja lokal. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi pengendalian tambak udang vaname menggunakan bioindikator makrozoobenthos yaitu pemantauan kualitas air budidaya tambak udang menggunakan Capitella sebagai bioindikator makrozoobenthos yang dilaksanakan oleh petambak, perbaikan performansi kinerja tambak dengan penebaran benur dan FCR yang sesuai standar serta perbaikan kualitas air tambak sehingga tercapai keberlanjutan tambak udang dan kelestarian wilayah pesisir. ......Currently, the coastal of Karimunjawa is facing challenges in the form of an intensive increase in shrimp ponds. The problem in this research is that pond activities are suspected to have the potential to impact coastal areas. The existing waste treatment is not good enough, giving rise to concerns about the impact on coastal areas. The aim of the research was to determine the impact on coastal areas and develop strategies for controlling shrimp ponds using macrozoobenthos bioindicators. The method used is a mixed method (mixed method). The results showed that there has been a decrease in water quality, especially in the TSS, nitrate and phosphate parameters. The diversity index of the macrozoobenthos genus in Karimunjawa is included in the moderate diversity category, which describes the condition of moderately polluted waters. The impact on coastal areas is in the form of a decrease in the Tridacna population, the conversion of mangrove ecosystems into ponds, social conflicts / pros and cons in the community and the use of local workers is still minimal. The conclusion of this study is the strategy for controlling vannamei shrimp ponds using macrozoobenthos bioindicators, namely monitoring the quality of shrimp pond aquaculture water using Capitella as a macrozoobenthos bioindicator carried out by farmers, improving pond performance by stocking fry and FCR according to standards and improving pond water quality so that pond sustainability is achieved. shrimp and sustainability of coastal areas.

Abstrak :
Saat ini wilayah pesisir Karimunjawa menghadapi tantangan berupa peningkatan tambak udang secara intensif. Masalah dalam penelitian ini adalah aktivitas tambak diduga berpotensi menimbulkan dampak pada wilayah pesisir. Pengolahan limbah yang ada tidak cukup baik sehingga menimbulkan kekhawatiran munculnya dampak pada wilayah pesisir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak pada wilayah pesisir dan menyusun strategi pengendalian tambak udang menggunakan bioindikator makrozoobenthos. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas air terutama parameter TSS, nitrat dan fosfat. Indeks keanekaragaman genus makrozoobenthos di Karimunjawa termasuk kategori keanekaragaman sedang, yang menggambarkan kondisi perairan tercemar sedang. Dampak pada wilayah pesisir berupa penurunan populasi Tridacna, konversi ekosistem mangrove menjadi lahan tambak, terjadi konflik sosial/pro-kontra pada masyarakat dan masih sedikitnya pengunaan tenaga kerja lokal. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi pengendalian tambak udang vaname menggunakan bioindikator makrozoobenthos yaitu pemantauan kualitas air budidaya tambak udang menggunakan Capitella sebagai bioindikator makrozoobenthos yang dilaksanakan oleh petambak, perbaikan performansi kinerja tambak dengan penebaran benur dan FCR yang sesuai standar serta perbaikan kualitas air tambak sehingga tercapai keberlanjutan tambak udang dan kelestarian wilayah pesisir. ......Currently, the coastal of Karimunjawa is facing challenges in the form of an intensive increase in shrimp ponds. The problem in this research is that pond activities are suspected to have the potential to impact coastal areas. The existing waste treatment is not good enough, giving rise to concerns about the impact on coastal areas. The aim of the research was to determine the impact on coastal areas and develop strategies for controlling shrimp ponds using macrozoobenthos bioindicators. The method used is a mixed method (mixed method). The results showed that there has been a decrease in water quality, especially in the TSS, nitrate and phosphate parameters. The diversity index of the macrozoobenthos genus in Karimunjawa is included in the moderate diversity category, which describes the condition of moderately polluted waters. The impact on coastal areas is in the form of a decrease in the Tridacna population, the conversion of mangrove ecosystems into ponds, social conflicts / pros and cons in the community and the use of local workers is still minimal. The conclusion of this study is the strategy for controlling vannamei shrimp ponds using macrozoobenthos bioindicators, namely monitoring the quality of shrimp pond aquaculture water using Capitella as a macrozoobenthos bioindicator carried out by farmers, improving pond performance by stocking fry and FCR according to standards and improving pond water quality so that pond sustainability is achieved. shrimp and sustainability of coastal areas.

Abstrak :
Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus akselerasi investasi, terutama penanaman modal asing (PMA). Seiring meningkatnya kesadaran dan risiko dampak perubahan iklim, investasi berkelanjutan berdasarkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau environmental, social, and governance (ESG) semakin diminati. Permasalahannya adalah (a) UU Cipta Kerja menghasilkan kebijakan investasi yang cenderung mengarah pada pelemahan faktor lingkungan, dan (b) proses perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari faktor sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebijakan investasi berkelanjutan berbasis kebijakan publik sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempertimbangkan critical threshold yang menerapkan faktor ESG di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, soft system methodology (SSM), dan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mendukung investasi berkelanjutan berdasarkan ketiga faktor ESG, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan dengan prioritas yang diarahkan pada penguatan kapasitas SDM kelembagaan. ......The enactment of the Omnibus Law on Job Creation aims to foster employment and accelerate foreign direct investment (FDI). With an escalating awareness of climate change impacts, there is a growing interest in sustainable investments grounded in environmental, social, and governance (ESG) factors. Two primary issues arise: (a) the law tends to formulate investment policies favoring economic considerations over environmental factor, and (b) the formulation process lacks public participation as component in social and governance factors. This research explores sustainable investment policies within the framework of public policy, as a part of Gross Domestic Product (GDP) subject to critical threshold, with ESG factors in Indonesia. Implementing descriptive analysis, soft system methodology (SSM), and analytic hierarchy process (AHP) as research methods, the findings highlight that, the Job Creation Law falls short in fully supporting sustainable investments, necessitating alternative policies focused on enhancing institutional human resource capacities.