Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT

'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui pandangan suku Makassar terhadap budaya siri' terkait dengan tindak kekerasan. Dan (2) Untuk mengetahui keberadaan budaya siri' dalam masyarakat adat Makassar di kabupaten Gowa. (3) Untuk mengetahui mekanisme penegakan hak masyarakat adat Makassar di Gowa.Penelitian ini mengambil lokasi pada suku Makassar di kabupaten Gowa, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipasi, karena penulis tidak ikut ambil bagian secara langsung di dalam perikehidupan atau situasi dari orang¬orang yang diobservasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat suku Makassar, pakar budaya dan juga beberapa masyarakat Makassar yang berada di kabupaten Gowa maupun masyarakat Makassar yang berada di luar kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (wawancara tidak berstruktur). Hasil penelitian Berdasarkan analisis terhadap data primer dan data sekunder dapat dikemukakan bahwa: keberadaan kebudayaan siri' masyarakat adat Makassar di Kabupaten Gowa harus dipertahankan karena pada hakikatnya budaya siri' merupakan ajaran islam yang harus diamalkan dan orang-¬orang suku bangsa Makassar sangat takut kehilangan siri', karena siri' itu dianggap pemberian Tuhan yang hares dijaga.Dari hasil analisis terhadap penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Bagi suku bangsa Makassar di kabupaten Gowa jika siri' dilanggar maka tindakan untuk menegakkan siri' tidaklah dipikirkan akibatnya. Sikap hidup masyarakat di kabupaten Gowa dilandasi dengan apa yang disebut siri' yang merupakan adat yang masih melembaga dan masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adat di Gowa. (2) implementasi siri' yang berupa tindakan kekerasan bahkan sampai kepada pembunuhan dimaksudkan agar ada efek jera bagi orang yang membuat malu (appakasiri') agar tidak lagi melakukan perbuatan appakasiri' (mempermalukan). (3) telah terjadi pergeseran nilai dan makna siri' dimasyarakat adat Makassar disebabkan dua faktor yakni perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika). Pewarisan nilai-¬nilai sejak kemerdekaan tidak memadai maka terjadilah kesimpang siuran dalam reaksi simbolik.Saran: (1) Pada dasarnya masyarakat adat diwadahi oleh suatu lembaga yang disebut lembaga dan masyarakat adat. Begitu besarnya kedudukan dan perannya lembaga adat pada setiap daerah seyogyanya diformalkan dan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah (Perda). (2) bagi pelaku tindakan kekerasan akibat siri' diberikan hukuman penjara ringan clan pengenaan hukuman penjara berat terhadap pelaku pelanggaran (3) perlu revitalisasi lembaga masyarakat adat melalui pemberdayaan masyarat adat, pelembagaan budaya siri' sejak dini kepada anak-anak baik melalui pendidikan formal maupun non formal membuat kearifan-kearifan lokal berdasarkan siri ' na pacce ' dengan berpedoman pada panadakkang.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is (I) to know the view of Makasar Ethnic toward Siri' culture connecting with hardness action. (2). to know the position of Siri' culture in the community of Makasar tradition in Gowa district. (3). To know the maintenance mechanism of straightening of traditional community Makassar right in Gowa

The research took place at Makassar ethnic in Gowa district, in the research, the writer used non participant observation, because the writer did not take part directly in the life or situation from the people observed. The interview has been done with some personage community of Makassar ethnics, the expert of culture and also several persons in Gowa district and the community outside of Gowa district. The interview has been done directly by using interview orientation (unstructural interview). The result of interview based on the analysis to primer data and secondary data can be told that the existence of siri culture community of Makassar custom in Gowa district must be maintained because in the reality siri culture is islamic teaching that must be done and the people of Makassar ethnic is very afraid lost of siri, because siri is considered as the present of the God that must be kept

From the result of analysis to the research has been got some conclusion as like: (1). For Makassar ethnic in Gowa district if siri is collided so the action for building siri is not thought the cause. The behaviour of community in Gowa district based on whether is called siri that is the tradition still customary and still influence in the life of community ethnic in Gowa (2). The implementation of siri as like hardness actions even until to the killing is aimed in order to have an effect of cured for the people making shy (appakasiri) in order not to do the activity appakasiri (making shy). (3). it has been happened the friction assess and mean siri' socialized by custom of Makassar which has been caused by two factors namely change of cultural knowledge (logic and ethics). Values endowment since Independence Day is not adequate hence happen unclearness in symbolic reaction.

Suggestion: (1) Basically socialize custom has been placed by an institute called institute and socialize custom. So the level of domiciling and its role institute custom in each formal area properly and arranged peculiarly in By Law of regional (Perda). (2) For action perpetrator hardness of siri effect was given a light imprisonment and the heavy imprisonment imposition to collision of siri perpetrator (3) need revitalization of institute of custom society through enable ness of society custom, cultural institute of siri' early on to good children through formal education and also non formal make local wisdom pursuant to siri' na pacce' by referring to panadakkang."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengamanan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor dalam mencegah berbagai pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Didasarkan pada fenomena di atas baik secara empiris maupun teoritis dapat diindikasikan bahwa dalam batas tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor mampu mencegah timbulnya pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Lapas.Penjagaan dan pemeliharaan keamanan merupakan salah satu tugas keamanan dan ketertiban, di dalam Lembaga Pemasyaratan dan Rumah Tahanan Negara agar berbagai kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Keamanan dan pembinaan menjadi dua kepentingan yang sangat mendasar dalam proses Pemasyarakatan dalam usaha untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat.Dengan dasar latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimanakah strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakan Klas II A Bogor dalam usaha mencegah pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ? 2) Apakah strategi pengamanan yang diterapkan telah memperhatikan hak-hak narapidana ?. Untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian yang terdiri dari penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, pendapat para ahli, karya ilmiah, data-data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari data yang terkumpul dan fakta temuan di lapangan, maka dilakukan analisis hasil penelitian, yaitu : l) Adanya ciri kehidupan penghuni Lapas Klas II A Bogor yang didasarkan antara lain pendapat Donald Clemmer yang mengemukakan beberapa ciri kehidupan di dalam penjara, yaitu adanya bahasa kursus yang dipergunakan dalam berkomunikasi, adanya stratifikasi sosial di kalangan penghuni, adanya kelompok utama seperti kelompok karnar/blok, dan adanya pemimpin dalam kelompok utama. Namun demikian pengaruh negatif sub kebudayaan penjara dalam batas tertentu mampu ditangani sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas. 2) Pelaksanaan pengamanan. Lapas Klas H A Bogor adalah merupakan tanggung jawab seluruh petugas. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Jumlah petugas pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni dan sarana pengamanan yang kurang memadai merupakan faktor penghambat yang signifikan. 3) Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Lapas Klas H A Bogor dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan dan prosedur tetap. Pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang sering terjadi antara lain adalah perkelahian dan pencurian, sedangkan pelarian walaupun terjadi secara signifikan tidak termasuk kategori pelanggaran keamanan yang sering terjadi. 4) Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang menjadi dasar filosofis dari sistem Pemasyarakatan. Implementasi Slandard Minimum Rules yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangan maupun peraturan tehnis Pemasyarakatan telah mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengamatan di lapangan, faktor penghambat belum sepenuhnya penghargaan terhadap hak-hak narapidana antara lain dengan kondisi kelebihan daya tampung yang tidak manusiawi dan terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan.Dari hasil penelitian, disarankan antara lain penyebarluasan informasi pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan dengan mengikutsertakan petugas mengikuti pelatihan atau kursus singkat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan petugas telah mengetahui hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dan dihormati."